Jakarta - Pengacara kondang Adnan Buyung Nasution mengusulkan supaya pelaksanaan pemilihan umum dipercepat agar pemerintah yang saat ini berkuasa bisa segera diganti.
"Rakyat sudah minta perubahan. Percepat pemilu untuk ganti
pemerintahan," kata Buyung di Gedung Juang '45, Cikini, Jakarta Pusat,
Kamis, 21 Maret 2013.
Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu mengatakan Presiden SBY sudah tidak efektif menjalankan pemerintahan. Kasus korupsi merebak, dari pembahasan anggaran hingga pejabat pemerintahan. Kemajuan ekonomi, kata Buyung, hanya menguntungkan segelintir masyarakat kaya. "SBY tak lakukan apa-apa sekarang," katanya. "Perubahan perlu dipercepat."
Menurutnya, pergantian pemerintahan melalui percepatan pemilu bisa dilakukan jika masyarakat menghendaki. Cara tersebut, ia menambahkan, konstitusional dan tidak melanggar undang-undang. Karena itu, ia mendorong masyarakat untuk menggelar aksi massa besar-besaran mendorong percepatan pemilu.
Usul percepatan pemilu disampaikan Buyung setelah acara rapat bersama Rizal Ramli dan Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI). Rizal mengatakan pada 25 Maret mendatang MKRI akan menggelar aksi besar-besaran untuk meminta SBY turun. "Kami minta SBY mundur sebelum diundurkan," katanya.
Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu mengatakan Presiden SBY sudah tidak efektif menjalankan pemerintahan. Kasus korupsi merebak, dari pembahasan anggaran hingga pejabat pemerintahan. Kemajuan ekonomi, kata Buyung, hanya menguntungkan segelintir masyarakat kaya. "SBY tak lakukan apa-apa sekarang," katanya. "Perubahan perlu dipercepat."
Menurutnya, pergantian pemerintahan melalui percepatan pemilu bisa dilakukan jika masyarakat menghendaki. Cara tersebut, ia menambahkan, konstitusional dan tidak melanggar undang-undang. Karena itu, ia mendorong masyarakat untuk menggelar aksi massa besar-besaran mendorong percepatan pemilu.
Usul percepatan pemilu disampaikan Buyung setelah acara rapat bersama Rizal Ramli dan Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI). Rizal mengatakan pada 25 Maret mendatang MKRI akan menggelar aksi besar-besaran untuk meminta SBY turun. "Kami minta SBY mundur sebelum diundurkan," katanya.
Sumber: tempo.co - Kamis, 21 Maret 2013
Istana: Kudeta Lewat Pemilu Saja
Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi berharap isu menggulingkan pemerintah
yang sah pada 25 Maret nanti tidak benar-benar terjadi. Ia mengaku
heran dan kurang paham alasan adanya isu kudeta tersebut. Menurut dia,
saat ini Indonesia dalam kondisi yang stabil. Karena itu, ia meminta
semua pihak yang bermaksut melakukan kudeta untuk bersabar dan
menyalurkannya dalam pemilu. "Mbok sabarlah. Ikut pemilu ajalah," ujarnya, Selasa, 19 Maret 2013.
Mengenai alasan kudeta yang dikaitkan dengan maraknya kasus korupsi, menurut Sudi, itu kurang pada tempatnya. Alasannya, saat ini pemerintah tengah berupaya memberantas korupsi dan menindak tegas para pelakunya. "Yang korupsi, kalau terbukti, masuk penjara. Tidak peduli siapa pun."
Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman mengatakan tidak ada kudeta bersenjata pada 25 Maret nanti. "Kalau kudeta bersenjata, saya rasa tidak ada," katanya. Yang ada, ia menambahkan, adalah aksi unjuk rasa. "Tuntutannya adalah menurunkan presiden," katanya.
Meski mengusung tuntutan meminta presiden mundur, aksi yang digagas Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) tersebut tidak akan berbeda dengan unjuk rasa biasa. Ia memastikan tidak akan ada aksi menggulingkan pemerintah yang sah dalam unjuk rasa itu. "Tapi insya Allah semua terkendali," kata dia.
Sebelumnya, isu kudeta sudah kerap diembuskan pada 2011 dan 2012 lalu. Semuanya tidak pernah terjadi.
Mengenai alasan kudeta yang dikaitkan dengan maraknya kasus korupsi, menurut Sudi, itu kurang pada tempatnya. Alasannya, saat ini pemerintah tengah berupaya memberantas korupsi dan menindak tegas para pelakunya. "Yang korupsi, kalau terbukti, masuk penjara. Tidak peduli siapa pun."
Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman mengatakan tidak ada kudeta bersenjata pada 25 Maret nanti. "Kalau kudeta bersenjata, saya rasa tidak ada," katanya. Yang ada, ia menambahkan, adalah aksi unjuk rasa. "Tuntutannya adalah menurunkan presiden," katanya.
Meski mengusung tuntutan meminta presiden mundur, aksi yang digagas Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) tersebut tidak akan berbeda dengan unjuk rasa biasa. Ia memastikan tidak akan ada aksi menggulingkan pemerintah yang sah dalam unjuk rasa itu. "Tapi insya Allah semua terkendali," kata dia.
Sebelumnya, isu kudeta sudah kerap diembuskan pada 2011 dan 2012 lalu. Semuanya tidak pernah terjadi.
Sumber: tempo.co - Selasa, 19 Maret 2013
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
PEMILU