Hasil Quick Count Pilpres 2014. Prabowo Hatta VS Jokowi-JK. Populi Center 49.05% :50.95%. CSIS 48.10% :51.90%. Litbang Kompas 47.66% :52.33%. IPI 47.05% :52.95%. LSI 46.43% :53.37%. RRI 47.32% :52.68%. SMRC 47.09% :52.91%. Puskaptis 52.05% :47.95%. IRC 51.11% :48.89%. LSN 50.56% :49.94%. JSI 50.13% :49.87% .

KABINET KERJA

Selasa, 30 Juni 2015

Yusril Berharap PBB Kembali Eksis di DPR dan Kabinet

Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra mendaftarkan kepengurusan baru partainya ke Kementerian Hukum dan HAM, Selasa (30/6/2015).
pemiluindonesiaku.blogspot.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra berharap, kepemimpinannya dapat kembali membawa partainya ke parlemen dan menjadi bagian dari kabinet dengan menempatkan menterinya.
"Saya berharap ketika pimpin lagi partai ini, PBB kembali punya kursi di DPR pusat dan menteri di kabinet mendatang," ujar Yusril di Jakarta, Selasa (30/6/2015). 

Yusril mengakui, dukungan terhadap PBB dari pusat memang kurang. Namun, ia memastikan dukungan dari daerah cukup kuat karena berkoalisi dengan sejumlah partai politik. Misalnya, kata Yusril, di Kabupaten Sibolga PBB bergabung dengan Golkar. Sementara di Belitung Timur, kata Yusril, tujuh parpol berkoalisi dengan PBB.

"Di daerah itu cukup banyak (dukungan). Misalnya di Kabupaten Timika ada 20 anggota DPRD dan anggota PBBnya ada tujuh," kata dia.

Komisi Pemilihan Umum menetapkan hasil perolehan suara Pemilu Legislatif 2014 pada 9 Mei 2014 di Gedung KPU, Jakarta Pusat. PBB dinyatakan tidak memenuhi ambang batas parlemen sehingga tidak mendapatkan jatah kursi di DPR. Perolehan suara hasil rekapitulasi nasional untuk PBB sebesar 1.825.750 (1,46 persen). 
Sumber: nasional.kompas.com 30 Juni 2015

Jumat, 29 Mei 2015

Deklarasi Jusuf SK – Marthin Billa 6 Juni

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Kepastian dua tokoh di Kalimantan Utara, Jusuf SK berpasangan dengan Marthin Billa sudah final. Pasangan ini dipastikan maju dalam Pemilihan Gubernur Kaltara yang bakal digelar bulan Desember 2015.

Menurut Ikram Mahmud, Sekretaris tim pemenangan Jusuf SK, kedua tokoh sudah bertemu dan rapat bersama. Masing-masing tokoh memboyong tim suksesnya untuk kemudian dilebur menjadi tim kemenangan Jusuf SK – Marthin Billa.

“Sudah final Jusuf SK-Marthin Billa. Jadi masyarakat di seluruh Kaltara bisa cepat konsolidasi. Kalau selama ini para pendukung di grassroot ragu-ragu dan terpecah. Sekarang saatnya bersatu. Mewujudkan harapan agar masyarakat Kaltara sejahtera dan pembangunan daerah lebih baik,” ujar Ikram Mahmud kepada beritakaltara.com, Kamis (28/5/2015).

Rapat gabungan kedua tim sudah merumuskan pula jadwal untuk deklarasi pasangan itu, yakni tanggal 6 Juni 2015. Persiapan sudah mulai dikerjakan, karena rencananya deklarasi digelar di Tanjung Selor Bulungan.

Tentang partai pengusung pasangan Jusuf SK – Marthin Billa, juga sudah tidak berubah. Saat ini sudah ada 4 partai yang menjadi pengusung dengan ditandai terbitnya SK (Surat Keputusan) dari pengurus pusat partai-partai itu. Keempat partai pengusung Jusuf SK – Marthin Billa adalah Hanura (4 Kursi DPRD Kaltara), Nasdem (2 Kursi), PKB (2 Kursi) dan PKPI (1 Kursi).

“Jadi, totalnya koalisi partai ada 9 kursi. Sudah lebih dari cukup sebagai pengusung. Berdasarkan aturan mengenai partai pengusung atau koalisi partai 20 persen dari total jumlah kursi di legislatif yang 35 orang. Jadi cukup 7 kursi sudah bisa mengusung sendiri calonnya,” ujar Ikram.

Setelah deklarasi Jusuf SK – Marthin Billa, dijadwalkan pula partai-partai pengusung melakukan jumpa pers di Jakarta. “Jadi, nanti rencananya partai-partai pengusung bersama bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kaltara diumumkan oleh partai koalisi di Jakarta. Kami masih mencocokkan jadwalnya dengan para pengurus empat partai pengusung itu,” ujar Ikram lagi. 

Sumber; beritakaltara.com 29 Mei 2015

Minggu, 24 Mei 2015

Pilkada Serentak dan Ancaman Kebencian

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Di pengujung tahun ini, 269 daerah di Indonesia menggelar pemilihan kepala daerah serentak tahap pertama: 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten. Sisanya digelar Februari 2016 untuk tahap kedua dan Juni 2018 untuk tahap ketiga.

Jumlah daerah pada tahap pertama mencapai 53 persen dari 537 provinsi dan kabupaten atau kota di seluruh Indonesia.

Hajatan politik "borongan" ini merupakan pengalaman baru bagi Indonesia, bahkan dunia. Begitulah kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik beberapa bulan lalu. Jadi, kita memang masih meraba-raba bagaimana praktiknya nanti. Apalagi, capaian dan tantangan pilkada serentak ini belum pernah ada presedennya.

Waspadai isu SARA

Melihat kasus Pilkada DKI Jakarta 2012 dan Pilpres 2014, dalam pilkada serentak perlu diwaspadai ujaran kebencian (hate speech) berbasis agama. Inilah tantangan cukup serius yang perlu segera dikelola agar tidak menodai pesta demokrasi lokal.

Bagi sebagian kalangan, ujaran kebencian masih dianggap cara efektif mendulang dukungan politik sekaligus menurunkan pesona lawan. Dalam dua kasus di atas, Joko Widodo—kini Presiden RI—sangat merasakan dampak yang ditimbulkannya, baik secara politis maupun sosial. Ibunya dituduh Kristen, dirinya dihujat antek komunis dan Yahudi, keturunan Tionghoa, dan bahkan tak bisa berwudu.

Kita tahu, praktik kotor dalam Pilkada DKI dan Pilpres tak membuat Jokowi kalah. Namun, daya rusaknya betul-betul nyata. Ujaran kebencian berhasil menurunkan elektabilitas Jokowi di wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat pada pilpres lalu.

Dalam masyarakat, seseorang memang dengan mudah membelah identitas seseorang: Muslim-Kristen; pribumi-Tionghoa; antek Zionis-bukan; dan seterusnya, khususnya dalam percakapan di media sosial. Hingga puluhan tahun ke depan, residunya masih akan susah dibersihkan.

Ancaman meroketnya kekerasan dan konflik sosial dalam pilkada serentak tampaknya tak akan terjadi. Secara umum masyarakat makin dewasa mengikuti pilkada. Namun, untuk memuaskan berahi politik, sebagian kecil lagi memang masih akan menggunakan cara apa pun, termasuk kekerasan. Laporan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, misalnya, ”hanya” menemukan 5 persen kasus kekerasan terjadi terkait pilkada sebanyak 500 kali sepanjang 2005-2008. Pada 2010, International Crisis Group mencatat pada 220 pilkada terjadi 20 kasus kekerasan.

Akan tetapi, ancaman serius berikut yang penting direspons adalah meningkatnya kekerasan nonfisik. Salah satunya dalam bentuk ujaran kebencian menjelang dan saat pilkada.

Banyak riset menunjukkan, hubungan kekerasan dan pilkada tak selalu seperti kompor dan api. Bahan baku konflik sudah hadir sebelum pilkada, bahkan jauh sebelumnya. Misalnya isu Kristenisasi, aliran sesat, stigma kafir, ateis, atau komunis. Maka, momen politik seperti pilkada sering kali menjadi arena berbagai aktor (politisi, birokrasi, tokoh agama, tokoh masyarakat) mengangkat sentimen intoleransi keagamaan yang sudah ada itu untuk mobilisasi elektoral. Jadi, untuk mengatasi konflik, kita harus bergerak menuju sumber masalah, tak hanya terpaku pada momen pilkada.

Konflik keagamaan

Pandangan ini salah satunya diperkuat oleh hasil riset Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada bertajuk "Politik Lokal dan Konflik Keagamaan". Hasil riset yang dirilis Februari 2015 ini berusaha melihat konflik keagamaan dan relasinya dengan pilkada di tiga wilayah: Sampang, Bekasi, dan Kupang.

Di Sampang isu Syiah, Bekasi isu pendirian gereja, dan Kupang tentang pendirian masjid. Dalam semua kasus tersebut, pilkada mempertemukan kekuatan-kekuatan berbeda dalam kepentingan bersama menekan kelompok korban, umumnya kelompok minoritas. Riset ini juga mengingatkan bahaya politik intoleransi semacam itu: antagonisme dan polarisasi berdasar sentimen komunal dalam jangka panjang.

Mengapa ujaran kebencian perlu dilawan? Karena daya rusaknya tidak hanya terhadap struktur demokrasi, tetapi juga terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Warga dunia melihat dengan ngilu apa yang terjadi dalam perang atau kasus pelanggaran berat seperti Rwanda.

Dalam tragedi yang terakhir, 800.000 warga suku Tutsi dan Hutu moderat dibantai dalam seratus hari. Sebelumnya ujaran-ujaran kebencian diserukan lewat radio Mille Collines. Demi mencegah peristiwa berulang, tahun 1976 PBB mengadopsi larangan ujaran kebencian dalam Pasal 20 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Kovenan ini kita ratifikasi tahun 2005.

Daya rusak

Di era Reformasi, kita juga masih menyaksikan daya rusak ujaran kebencian yang mengakibatkan nyawa melayang, korban fisik, trauma, terusir dari kampung dan hidup sebagai pengungsi. Mereka di antaranya Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Syiah Sampang, kelompok yang dituduh sesat, dan kelompok minoritas.

Menurut Artikel 19, organisasi asal Inggris yang berjuang merawat kebebasan berekspresi, ada empat kata kunci dalam ujaran kebencian: kebencian, diskriminasi, kekerasan, dan permusuhan. Kebencian yang bisa dikategorikan ujaran kebencian adalah ketika berdampak dan mewujud dalam diskriminasi, kekerasan, dan permusuhan.

Contoh paling baik dari praktik ini adalah pernyataan atau tulisan-tulisan di media-media daring yang berusaha menghasut, mengajak perang, membunuh, merendahkan, dan mengancam kelompok tertentu, khususnya minoritas. Bentuk-bentuk pelabelan yang pada dasarnya jahat dan lahir akibat kebencian juga bisa disebut ujaran kebencian.

Umumnya pelabelan dan stigmatisasi dengan kata-kata seperti kafir, antek zionis, musuh umat, Cina, dan Kristen. Kata-kata yang lebih terang dalam ujaran kebencian biasanya diikuti dengan intimidasi dan ancaman: habisi, ganyang, perangi, dan lain-lain.

Merujuk laporan-laporan pemantauan sejumlah lembaga, beberapa daerah rawan merebaknya kasus ujaran kebencian muncul di pilkada beberapa kabupaten di Jawa Barat seperti Sukabumi dan Indramayu; sejumlah kabupaten di DIY; atau beberapa kabupaten di Jawa Timur. Di wilayah-wilayah tersebut, kasus-kasus intoleransi banyak terjadi, termasuk kasus ujaran kebencian selama Pilpres 2014.

Ada sejumlah langkah untuk mengantisipasi ancaman ini. Pertama, meyakinkan para peserta pilkada bahwa penggunaan praktik ujaran kebencian hanya akan meninggalkan problem jangka panjang bagi daerah tersebut. Dalam banyak kasus, cara-cara kotor itu tak membuat mereka menang meski sebagian kasus menunjukkan sebaliknya. Praktik itu justru akan menjadi beban sejarah yang tak ringan dalam masa pemerintahan mereka jika ia betul-betul terpilih.

Kedua, memperkuat pengawasan melalui lembaga-lembaga resmi, seperti badan pengawas pemilu, maupun masyarakat umum, seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat. Di sini peran NGO lokal dan nasional juga penting.

Merujuk laporan NGO

Laporan-laporan mereka menjadi rujukan sekaligus fakta sejarah yang menjadi pembelajaran penting bagi Indonesia, bahkan dunia. Penting diingat, tantangan ujaran kebencian bukan hanya masalah Indonesia, melainkan juga dunia.

Ketiga, penegakan hukum (law inforcement). Untuk menimbulkan efek jera, kasus-kasus ujaran kebencian harus diproses hukum secara adil. Ada banyak payung hukum yang bisa dipakai, misalnya Pasal 156 KUHP atau Pasal 86 UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Proses hukum itu tak boleh hanya berani untuk kelompok minoritas, tetapi loyo bagi kaum mayoritas.

Keempat, pengarusutamaan politik toleransi. Dalam jangka panjang, gerakan dan kesadaran mengedepankan politik toleransi harus diperkokoh. Politik yang berkeadaban harus mengedepankan penghargaan atas keragaman agama/keyakinan, bukan penyeragaman. Dengan begitu kita bisa berharap, kelak visi toleransi menjadi salah satu ukuran dan standar penilaian memilih kepala daerah. Gerakan ini bisa dilakukan lewat pendidikan formal dan informal.

Alamsyah M Dja'far
Peneliti The Wahid Institute Jakarta

* Artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 Mei 2015 dengan judul "Pilkada Serentak dan Ancaman Kebencian".

Kamis, 14 Mei 2015

Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Peraturan Komisi Pemilhan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pilkada

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota.
 

Senin, 11 Mei 2015

Tak Puas Menang Pemilu, PDIP Target Menang Pilkada Daerah se- Indonesia

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto
pemiluindonesiaku.blogspot.com - Surabaya: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak hanya menargetkan kemenagan di daerah Jawa Timur. PDIP juga mengincar kemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di semua daerah se- Indonesia.

Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristyanto mengatakan Pilkada serentak bulan Desember 2015 mendatang, adalah momentum strategis bagi partainya. Hasto mengatakan dengan semakin banyak kemenangan maka akan membawa stabilitas politik lebih baik bagi pemerintahan Jokowi.

"Dengan memenangkan Pilkada serentak di semua daerah di Indonesia, maka Presiden Jokowi bisa lebih mudah melakukan koordinasi politiknya," ujarnya kepada wartawan usai menghadiri fit and proper test Bakal Calon Kepala Daerah di Kantor DPD PDIP Jawa Timur, Jalan Kendangsari, Surabaya, Sabtu (9/5/2015).

Jatim kata Hasto, merupakan salah satu Provinsi yang menjadi incarannya. Sebab, pada tahun 2015, Provinsi Jatim ini akan menggelar 19 Pilkada serentak. Partainya ingin menorehkan sukses mengusung bakal calon kepala daerah dari kadernya sendiri.

Ada beberapa basis-basis PDIP yang menjadi target kemenangan. Antara lain, Ponorogo, Ngawi, Surabaya dan daerah Mataram.

"Kalau kemenangan mayoritas bisa kita peroleh, maka kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi akan lebih mudah dikoordinasikan di daerah-daerah yang kepala daerahnya berasal dari PDIP," katanya.

Menurut dia, PDIP cukup sadar terkait kebijakan politik Jokowi tidak bisa serta-merta bersinergi dengan daerah, karena kepala daerahnya berasal dari partai lain.

"Kami sadar akan itu, tetapi jika kemenangan pada Pilkada serentak bisa mayoritas dimenangkan PDIP, maka akan bisa memperkuat posisi politik Bapak Joko Widodo," klaimnya.

Fit and proper test bakal calon kepala daerah yang digelar DPD PDIP Jatim, diikuti 82 peserta dari 19 daerah di Provinsi Jawa Timur yang akan menggelar Pilkada serentak tahun ini. 
Sumber: jatim.metrotvnews.com - Minggu 10 Mei 2015
 

Demi Siapa DPR Ngotot Revisi UU Pilkada dan UU Parpol?

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Jakarta - Di tengah padatnya jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun ini, Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan revisi Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik dan Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pilkada. Padahal Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengisyaratkan bahwa pemerintah tak berniat untuk merevisi dua UU tersebut.

Alasannya menurut Tjahjo revisi UU tersebut dapat mengganggu konsentrasi Komisi Pemilihan Umum yang kini sudah menyiapkan tahapan pemilu.
"Munculnya wacana revisi UU (Pilkada) dikhawatirkan menimbulkan kegaduhan politik," kata Tjahjo saat berbincang dengan detikcom, Rabu (6/5) lalu.

Namun pimpinan dan anggota DPR keukeuh, UU Parpol dan UU Pilkada harus direvisi. Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman memastikan revisi dua UU tersebut tak akan membikin gaduh. "Kegaduhan kan kalau kami mengubah jadwal. Tidak akan, kegaduhan apa?" ujar Rambe di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/5/2015).

Rambe mengaku akan berusaha mempersamakan persepsi antar fraksi di DPR agar pembahasan dapat berlangsung cepat. Politisi Partai Golongan Karya kubu Aburizal Bakrie (Ical) itu optimistis revisi dua UU ini akan selesai 1 bulan setelah masa sidang IV dimulai.

Wacana revisi UU Parpol dan UU Pilkada mendapat dukungan dari pimpinan DPR. Walhasil meski tengah memasuki masa reses, pimpinan DPR pada Senin (11/5/2015) besok akan memanggil Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan segenap pimpinan Fraksi di DPR.

"Hari Senin kita undang Mendagri serta pimpinan fraksi dan komisi terkait. Minggu depan juga kita komunikasi dengan MA dan MK," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon usai rapim di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (8/5/2015) lalu.

Usulan revisi dua UU tersebut berawal saat Komisi Pemilihan Umum menolak rekomendasi Panitia Kerja Komisi II DPR tentang syarat partai politik peserta pilkada.

KPU memutuskan bahwa syarat parpol peserta pilkada mengacu pada surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apabila SK tersebut digugat ke pengadilan, maka putusan inkracht yang jadi acuannya.

Sementara menurut Komisi II DPR, KPU tak harus mengacu pada putusan inkrah. Melainkan bisa menggunakan putusan terakhir sebelum tenggat waktu pendaftaran. Perbedaan inilah yang memicu munculnya rencana revisi UU Parpol dan UU Pilkada.

Apabila mengacu pada peraturan KPU, maka dua partai yang kini terlibat konflik internal yakni Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golongan Karya terancam tak bisa ikut pilkada.  
Sumber: news.detik.com - Minggu 10 Mei 2015

Jumat, 05 Desember 2014

5 Tanda Partai Politik Bakal Bubar

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, mengatakan ada lima tanda sebuah partai bakal pecah. Tanda-tanda ini biasanya merupakan siklus lima tahunan yang mulai muncul seusai pemilihan umum dan berimbas panjang. "Penyelesaian konflik bergantung pada kedewasaan politik kader-kader partai," kata Ari saat dihubungi Tempo, Kamis, 4 Desember 2014.

Berikut lima tanda-tanda partai politik bakal pecah:

1. Beda Sikap Menjelang Pemilu
Awal perpecahan biasa terjadi pada tahap ini. Perpecahan Partai Golkar misalnya, kata Ari mencontohkan, terjadi saat Ketua Umum Aburizal Bakrie atau Ical, memutuskan naik sebagai calon presiden Pemilu 2014. Padahal, pencalonan itu biasanya diputuskan melalui konvensi calon presiden.

"Sedangkan pada kasus Partai Persatuan Pembangunan, sikap berbeda kader senior terjadi saat memutuskan akan mendukung calon presiden mana dan berujung bergabung ke koalisi mana," kata Ari.

2. Saling Memecat
Setelah tahap pertama tidak bisa diselesaikan, partai politik yang rentan perpecahan akan berlanjut ke tahap ini. Pada akhir Juni lalu, Ical memecat Nusron Wahid, Poempida Hidayatullah, dan Agus Gumiwang Kartasasmita. Alasannya, ketiga orang itu mendukung pasangan Joko Wdodo-Jusuf Kalla sebagai calon presiden. Sedangkan Partai Golkar mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Sedangkan pada kasus PPP, saling pecat terjadi ketika Ketua Umum Suryadharma Ali mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada April lalu. Namun mereka sempat berdamai. Awal Sepember, aksi saling pecat kembali terjadi ketika kubu Romahurmuziy memecat Suryadharma Ali dari jabatannya sebagai ketua umum karena terjerat kasus korupsi haji. Suryadharma Ali kemudian kembali memecat Romi, Emron Pangkapi, Suharso Manoarfa, dan Lukman Hakim Saifuddin.

3. Dualisme Kepengurusan
Saat ini, PPP memiliki dua kepengurusan. Masing-masing kepengurusan itu mengklaim sebagai yang paling sah. Ada Ketua Umum PPP versi muktamar Surabaya Romahurmuziy, dan ada Djan Faridz sebagai ketua umum versi muktamar Jakarta.

Sedangkan dalam perpecahan Golkar, setelah Agung Laksono memecat Ical dan membekukan kepengurusan di bawahnya, ia membentuk presidium penyelamat partai. Agung juga akan membentuk musyawarah nasional tandingan yang rencananya diselenggarakan di Jakarta pada 15 Januari 2015.

4. Melibatkan Pemerintah
Ari mengatakan, setiap kubu partai polisi yang merasa paling benar akan mendaftarkan kepengurusannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pendaftaran ke kementerian ini memang wajib karena seluruh partai politik harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM>

Pasal 23 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik menyatakan, susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan partai politik di tingkat pusat didaftarkan ke kementerian paling lama 30 hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru. Setelah itu, kementerian menetapkan legitimasi kepengurusan baru paling lama tujuh hari melalui Keputusan Menteri.

"Keterlibatan pemerintah ini hanya sekedar pada kepengurusan mana yang diajukan dan diberitahu. Namun keputusan menteri Hukum dan HAM itu tidak bisa digunakan sebagai alat penyelesaian konflik internal partai," kata dia.

5. Berakhir di Pengadilan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan kubu Djan Faridz terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan PPP kubu Romy. PTUN menilai Menteri Laoly melanggar Undang-Undang, dan karenanya meminta keputusan sang menteri tidak dilaksanakan. Kini, kubu Romi sedang mengajukan banding atas putusan itu ke Mahkamah Agung.

Hal yang sama juga pernah terjadi di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 2006. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan DPP PKB pimpinan Muhaimin Iskandar sebagai pengurus yang sah. "Sekarang mari kita lihat perpecahan di Golkar, apakah akan berlanjut hingga tahap pengadilan," kata Ari. "Kedewasaan elit partai sangat dibutuhkan untuk memecahkan konflik internal."

Sumber: tempo.co 5 Desember 2014 

Minggu, 09 November 2014

Profil & Biodata Marwan Jafar: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

pemiluindonesiaku.blogspot.com - H. Marwan Ja’far, S.E., S.H., BBA terpilih sebagai salah satu sosok yang akan bekerja sama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk menjalankan pemerintahan. Inilah profil dan biodata Marwan Jafar yang telah ditunjuk sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2014-2019 Kabinet Kerja Jokowi JK.

Menteri yang satu ini berasal dari unsur partai politik dan mantan aktivis mahasiswa. Marwan Jafar adalah Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR-RI. Tak hanya itu, ia pernah menjadi Wakil Ketua Lembaga Perekonomian Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) dan mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Usianya masih cukup muda, 43 tahun. Marwan Jafar dilahirkan pada tanggal 12 Maret 1971 di Pati, Jawa Tengah. Ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sekaligus Sarjana Ekonomi dari Ekonomi Universitas Gajayana Malang pada tahun yang sama, yaitu 1998. Program S2 ia tempuh di Universitas Kebangsaan Malaysia dan lulus tahun 2008.

Sebelum terjun ke politik, Marwan Jafar sempat merintis karir di bidang lain, termasuk menjadi konsultan hukum di Rusdiono & Partners Law Firm, Direktur PT. Madu Buana Abadi, Marketing Manager PT. Sentra Mekanindo, Direktur dan Komisaris PT. Wahana Sarana Jati, Direktur PT. Wahana Sarana Jati, serta Senior Partners di Marwan & Sidabutar Partners Law Firm. (cobalagi.com 02112014)

Profil Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nachrawi

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Imam Nahrawi adalah sekretaris jendral DPP PKB. Pria yang juga anggota DPR ini memiliki segudang aktivitas. Dia adalah direktur intervensi Surabaya dan CV. Alhidayah Surabaya. selain itu tak sedikit organisasi yang ditekuninya, antara lain dia pernah menjabat sebagai ketua PMII Jatim 1997 dan Ketua umum DKN Garda Bangsa pada 2002.

Pria kelahiran Bangkalan ini memiliki gagasan untuk mengembalikan peran politik sipil secara partisipatif demi terwujudnya aspirasi rakyat yang reformatif. serta mengembalikan citra lembaga dan pribadi legislatif sebagai wakil rakyat yang hakiki.

Dari tiga nama yang diajukan, dia termasuk sebagai calon bakal diusung untuk mendampingi Soekarwo dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim. Dipilihnya nama Imam bukanlah tanpa alasan. Dia berpengalaman baik di organisasi banom NU maupun dunia politik.

Imam mempunyai strategi khusus dalam memenangkan pemilu 2014. Dia pernah menggelar acara bertajuk Lebih Dekat Dengan Wakil Rakyat. Menurutnya, acara-acara yang melibatkan masyarakat secara tidak langsung akan menjalin silaturahim yang baik, sehingga membuat rakyat menjadi lebih dekat dengan para wakilnya di parlemen. Pada tahap selanjutnya, acara semacam ini akan memudahkan cita-cita PKB memenangkan Pemilu 2014.
Dia juga pernah mengatakan jangan sekali-kali melupakan konstituen karena dengan kita menjalin silaturahim dan dekat dengan rakyat. PKB akan dapat dilihat sebagai partainya rakyat yang selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Imam juga menegaskan kader PKB mulai saat ini tidak boleh ragu-ragu atau minder memproklamirkan sebagai warga NU dan PKB. Hal tersebut salah satunya ditunjukkan dengan program stiker NU-PKB yang dijadikan kewajiban mutlak bagi kader PKB untuk menyebarkan stiker yang bertuliskan Aku Bangga Jadi Warga NU dan Aku Bangga Jadi Warga PKB minimal tertempel di 10 rumah tetangga terdekat.

Nama Lengkap : Imam Nahrawi
Profesi : -
Tempat Lahir : Bangkalan
Tanggal Lahir : Minggu, 8 Juli 1973
Zodiac : Cancer

Pendidikan

  • Man Bangkalan 1991
  • IAIN Sunan Ampel Surabaya 1998

Karir

  • Sekjen DPP PKB
  • Anggota DPR
  • Direktur intervensi Surabaya
  • Direktur CV. Alhidayah Surabaya
Sumber: merdeka.com

Profil & Biodata M Nasir: Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Indonesia

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan dijabat oleh Muhammad Nasir sesuai yang telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Simak profil dan biodata M Nasir, Menristek & Dikti di Kabinet Kerja Jokowi JK 2014-2019.

M. Nasir sebelumnya dikenal sebagai pakar anggaran sekaligus Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Ia akan memimpin kementerian baru yang merupakan gabungan dari Kementerian Riset dan Teknologi yang dipadukan dengan Ditjen Pendidikan Tinggi.

Lahir di Ngawi, Jawa Timur, pada tanggal 27 Juni 1960, M Nasir meraih gelar sarjana dari Universitas Diponegoro, lalu merampungkan program S2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sebelum akhirnya menggamit gelar doktor dari University of Science di Penang, Malaysia.

M. Nasir pernah menjabat sebagai Pembantu Rektor II dan Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Ia terpilih sebagai Rektor Undip pada 9 September 2014 dan baru akan dilantik tanggal 18 Desember 2014 mendatang. Namun, sebelum itu terlaksana, Jokowi telah menunjuknya sebagai Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi di Kabinet Kerja untuk periode 2014-2019.

Sebagai Menteri Ristek dan Dikti pertama dalam sejarah pemerintahan di Indonesia, ayah dari empat orang anak ini bertekad untuk menjadikan riset pendidikan tinggi negeri ini mampu bersaing dengan bangsa-bangsa maju di dunia. (http://sidomi.com - 31102014)

Profil Anies Baswedan, Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Anies Baswedan didaulat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Penetapan ini diumumkan Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (26/10/2014).

Berikut profil Anies Baswedan:

Nama Lengkap : Anies Rasyid Baswedan
Tempat, Tanggal Lahir : Kuningan, Jawa Barat, 7 Mei 1969
Agama : Islam
Jabatan : Rektor Universitas Paramadina

PENDIDIKAN :

Umum :
- SD IKIP Laboratori II, Yogyakarta ( 1982 )
- SMP Negeri 5, Yogyakarta ( 1985 )
- SMA, South Milwaukee, Senior High School (AFS Year Program), Wisconsin, Amerika ( 1988 )
- SMA Negeri 2, Yogyakarta ( 1989 )
- S1, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta ( 1995 )
- S2 University of Maryland, School of Public Policy, College Park, Amerika ( 1998 )
- S3, Northern Illinois University, Department of Political Science, DeKalb, Illinois, Amerika (2005)

Karya Tulis :
Riset: Kebijakan Nilai Tukar Rupiah
Spesialisasi : International Economic and Security Policy

Karya Tulis :
Desentralisasi dan Pola Demokrasi di Indonesia, Promotor : Prof. Dwight King
Spesialisasi :
1. Public Policy;
2. Political Economic and Development,
3. Comparative Politics

Khusus :
- Asian Studies, Sophia University, Tokyo, Japan, ( 1993 )

PERJALANAN KARIER :

Pekerjaan :
  • Redaktur dan Pembawa Acara "Tanah Merdeka" (Program TVRI Yogyakarta) ( 1989 - 1991 )
  • Program Koordinator di Center for Student and Community Development ( 1993 - 1994 )
  • Peneliti dan Koordinator Proyek di Pusat antar Universitas (PAU) - Studi Ekonomi UGM ( 1994 - 1996 )
  • Peneliti pada The Office of Research, Evaluation, and Policy Studies, Northern Illinois University ( 2000 - 2004 )
  • Peneliti pada Center for Governmental Studies, Northern Illinois University ( 2000 - 2000 )
  • Research Manager di IPC, Inc., Chicago, Illinois, Amerika ( 2004 - 2005 )
  • Research Director The Indonesian Institute, Center for Public Policy Analysis, Jakarta ( 2005 - 2009 )
  • Peneliti Utama di The Indonesian Survei Institute (LSI), Jakarta ( 2005 - 2007 )
  • National Advisor Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah pada Partnership for Governance Reform, Jakarta ( 2006 - 2007 )
  • Rektor Universitas Paramadina ( 2007 - 2011 )
  • Pendiri dan Ketua Gerakan Indonesia Mengajar ( 2010 )
  • Presenter Program Save Our Nation, Metro TV ( 2010 )
  • Presenter Young Global Leaders Summit, Tanzania, Afrika ( 2010 )

KEGIATAN LAIN :

  • Pengurus Yayasan Paramadina ( 2005 - 2007 )
  • Pengurus Bina Antar Budaya-AFS Indonesia ( 2006 )
  • Pengurus AMINEF-Fullbright ( 2008 )
  • Moderator dalam acara debat calon Presiden ( 2009 )
  • Anggota Tim-8 dalam kasus dugaan pidana pimpinan KPK yaitu Bibit dan Chandra ( 2009 )
  • Pengurus Financial Club ( 2011 )

PUBLIKASI :

  • Political Islam in Indonesian: Present and Future Trajectory, University of California ( 2004 )
  • Indonesia Politics in 2007: the Presidency, Local Elections and Future of Democracy, BIES Australian National University ( 2007 )

PENGHARGAAN :

  • AFS Intercultural Program, Milwaukee High School, Wisconsin, AS ( 1987 )
  • JAL Scholarsip ( 1993 )
  • Fulbright Scholarship ( 1997 )
  • ASEAN Student Awards Program (USAID-USIA-NAFSA) ( 1998 )
  • William P Cole III Fellowship, Universitas Maryland ( 1998 )
  • Indonesian Cultural Foundation Scholarship ( 1999 )
  • Gerald Maryanov Fellow, Northem Illions University ( 2004 )
  • William P Cole III Fellow di Maryaland School of Public Policy, ICF Scholarship ( 2005 )
  • Top 100 Public Intelectuals, Majalah Foreign Policy, Washington, Amerika ( 2008 )
  • Young Global Leader, World Economic Forum ( 2009 )
  • 500 Muslim Paling Berpengaruh di Dunia dari Lembaga Royal Islamic Strategic Studies Centre, Yordania ( 2010 )
  • Worlds 20 Future Figure, Majalah Foresight, Tokyo, Jepang ( 2010 )
  • Nakasone Yasuhiro Award, Institute for International Policy Studies (IIPS) ( 2010 )

KELUARGA :

- Fery Farhati S.Psi, M.Sc (Istri)
- 1. Mutiara Annisa Baswedan (Anak)
- 2. Mikail Azizi Baswedan (Anak)
- 3. Kaisar Hakam Baswedan (Anak)
- 4. Ismail Hakim Baswedan (Anak)

Sumber: tribunnews.com - 26 Oktober 2014

Profil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Presiden Joko Widodo menunjuk Yohana Susana Yembise sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Kabinet Kerja 2014-2019 di Istana Merdeka Jakarta, Minggu (26/10/2014) petang.

Ia menggantikan Linda Amalia Sari pada Kabinet Indonesia Bersatu II era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2009-2014.

Penunjukkan Yohana sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sudah diduga sebelumnya karena namanya santer disebut-sebut duduk dalam jabatan itu.

Yohana Susana Yembise merupakan dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Cenderawasih Jayapura, Papua. Dia adalah perempuan Papua pertama yang diberi gelar guru besar oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai profesor doktor bidang silabus desain dan material development.

Istri dari Leo Danuwira ini lahir di Manokwari, 1 Oktober 1958. Yohana dikukuhkan menjadi profesor doktor oleh Rektor Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Papua, Festus Simbiak, di Auditorium Uncen, 14 November 2012. Sebelum Yohana didaulat menjadi profesor, dia memiliki segudang pengalaman, jabatan dalam pekerjaan.

Dosen perempuan Papua pertama bergelar profesor ini pertama menuntut ilmu di Sekolah Dasar (SD) Padang Bulan Jayapura, tahun 1971. Lalu, melanjutkan studinya di SMP Negeri 1 Nabire. Dia menyelesaikan pendidikan di sekolah tahun 1974. Pendidikan selanjutnya di bangku SMA Negeri Persiapan Nabire.

Setelah lulus sekolah, tahun 1985, Yohana melanjutkan pendidikan sarjana (S1) pada program studi bahasa Inggris jurusan pendidikan bahasa dan seni FKIP Uncen. Semasa kuliah, dia bekerja sebagai asisten dosen di program studi yang digelutinya selama tiga tahun yakni sejak 1983-1986.

Menjadi dosen tetap pada program studi itu sejak 1987 sampai sekarang. Selain menjadi dosen, dia pernah memegang jabatan sebagai kepala Laboratorium Bahasa Uncen setahun, yakni 1991.

Lompatan jabatan perempuan asli Papua ini boleh dibilang cepat. Tahun 1992 menjadi Diplomat Applied Linguistic TEFL (Dip. TEFL) dari Regional English Language Centre (RELC), SEAMEO Singapore. Meski sudah bekerja, ia tetap bertekad untuk melanjutkan pendidikan. Pada 1994 ia menyelesaikan pendidikan di Faculty of Education, Simom Fraser University British Colombia Canada dengan gelar Master of Art (MA).

Berbagai pengalaman semasa sekolah hingga menjajaki dunia kerja baik dalam negeri maupun luar negeri sudah dialami Yohana. Diantaranya, menjabat sebagai ketua tim seleksi guru bahasa Inggris SMP, SMK, SMA di kabupaten Merauke untuk persiapan pengiriman guru bahasa Inggris ke Sunshine Coast University Australia.

Pengalaman luar negeri diantaranya, pernah sebagai anggota Joint Selection Team (JST) Australian Development Scholarship beasiswa ADS/USAID tahun 2011.

Segudang pengalaman organisasi juga dimiliki Yohana, diantaranya terlibat dalam kegiatan kesenian yang disponsori badan kesenian Daerah Kabupaten Paniai di Nabire sejak 1974-1978. Pernah menjadi wakil ketua KNPI Kabupaten Paniai tahun 1984.

Dari sejumlah pengalaman dan pekerjaan yang dialami, perempuan Biak ini menerima ratusan penghargaan dari berbagai pihak. Salah satu diantaranya adalah menerima surat tanda penghargaan pernyataan lulus seleksi sebagai mahasiswa teladan sejak 1981-1982 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Bukan hanya itu, sejak masih kuliah, Yohana termasuk salah satu peserta pertukaran pemuda antara Indonesia dan Kanada. Yohana Yembise juga terpilih mewakili Papua bersama pemuda Indonesia ke Kanada. (tribunnews.com 26102014)

Profil Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Khofifah Indar Parawansa didaulat sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Penetapan ini diumumkan Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (26/10/2014).

Khofifah Indar Parawansa lahir di Surabaya, 19 Mei 1965. Sejak muda ia aktif pada kegiatan sosial dan aktif di berbagai organisasi sosial kemasyarakatan. Karena itulah, atas prestasi yang diraih, ia menerima beberapa penghargaan.

Ada penghargaan yang cukup kuat dalam ingatannya. Yaitu sebagai tokoh penggerak masyarakat yang pernah diperoleh dari Islamic fair of Indonesia tahun 2011/1433 H.

Khofifah memang aktif dalam layanannya lintas area. Misalnya ia pernah menyelenggarakan Training of Trainer bagi tokoh lintas agama dalam membangun perspektif multi kultur dan harmoni kehidupan antar umat beragama di berbagai propinsi. Antara lain di kota Makassar - Sulawesi Selatan, Ternate - Maluku Utara dan Ambon - Maluku.

Sebagai ketua umum Muslimat NU ia juga pernah menyelenggarakan Training Of Trainer bersama Badan nasional Penanggulangan terorisme dalam pembentukan Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme di beberapa propinsi. Antara lain di Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Riau.

Hampir semua daerah yang mengalami konflik sosial ia datangi. Termasuk saat terjadi konflik di Ambon, Sampang, Aceh, Ternate, Bitung, Sambas, dan lain-lain. Berbagai program multi kultur tetap menjadi bagian dari nafas kehidupannya sebagai warga bangsa yang ber bhinneka tunggal ika.

Tak hanya itu, alumni Unair ini memang rajin keliling ke berbagai daerah tertinggal, terluar dan terpencil untuk mengajarkan program kecakapan hidup. Secara keseluruhan lebih dari 79 kabupaten yang telah di kelilingi untuk menyemai program pemberdayaan ekonomi melalui program kecakapan hidup, hususnya bagi kelompok yang telah selesai mengikuti program pemberantasan buta aksara.

Sebagai ketua umum Pimpinan Pusat Muslimat NU, ia secara terus menerus menyerukan kepada warga Muslimat NU dan warga masyarakat pada umumnya, di berbagai tempat dan kesempatan agar menjaga lingkungan hidup dan terus menanam. Tugas itu dilakukan dalam rangka menjalankan komitmen pelaksanaan Millenium Development Goals.

Gerakan menanam pohon di lingkungan jaringan Muslimat NU se-Indonesia telah mencapai 1.8 juta pohon tahun 2003-2007. Karena itu, tahun 2011, Khofifah mendapat penghargaan dari Menteri Kehutanan atas kontribusinya mengggerakkan warga Muslimat NU menanam pohon.

Dalam hal pemberdayaan ekonomi perempuan, sejak tahun 1996 Khofifah memiliki komitmen untuk keliling propinsi mengajak perempuan/Muslimat NU agar segera membangun koperasi. Terhitung selama tahun 1996-1997, ia telah keliling ke 16 propinsi untuk memediasi pembentukan koperasi.

Hasilnya, tahun 2008, Muslimat NU telah berhasil membentuk Induk Koperasi, dan Khofifah sebagai inisiator Koperasi An-Nisa’ mendapatkan penghargaan dari Menteri Koperasi dan UKM. Penghargaan dari Kementerian Koperasi dan UKM juga diterima kembali pada tahun 2013. (tribunnews.com 26102014)

Profil Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Presiden terpilih Joko Widodo dan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla, akhirnya mengumumkan menteri dan pejabat menteri yang akan bekerja dalam kabinet. Prof.dr.Nila Djuwita F.Moeloek, Sp.M, terpilih sebagai menteri kesehatan.

Ketika memperkenalkan jajaran menteri di kabinetnya, Presiden Jokowi menyebut Nila sebagai seseorang yang kaya pengalaman. "Ia adalah senior yang sangat berpengalaman," katanya di halaman Istana Negara, Minggu (26/10/14).

Nama Nila Moeloek memang tidak asing di dunia kesehatan. Terlebih, dokter spesialis mata ini pernah diproyeksikan menjadi menteri kesehatan di Kabinet Indonesia Bersatu II era Susilo Bambang Yudhoyono. Tanpa alasan yang jelas, ia batal dilantik meski sudah mengikuti proses seleksi.

Nila lahir di Jakarta 11 April 1949 dan menjadi salah satu staf ahli divisi tumor mata di RSCM Kirana Jakarta. Ia merupakan istri dari dr.Farid Anfasa Moelok, menteri kesehatan pada Kabinet Reformasi Pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden BJ.Habibie. Pasangan ini dikaruniai 3 anak, Muh.Reiza, Puti Alifah, dan Puti Annisa.

Selain masih aktif mengajar di program doktor pasca sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Nila juga dipercaya menjadi Utusan Khusus Presiden RI untuk Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2009-2014.

Sebagai utusan khusus, Nila adalah duta Presiden yang bertugas menyampaikan berbagai hal tentang MDGs, tidak saja kepada para pemangku kepentingan di kabupaten dan kota, tetapi juga nasional, regional, bahkan global.

Problem universal yang ingin ditanggulangi oleh program MDGs ini adalah kemiskinan absolut, belum terjangkaunya pendidikan, masih tingginya angka kematian ibu melahirkan, rendahnya kesehatan anak, kesenjangan jender, penyebaran HIV/AIDS dan penyakit menular lain, kerusakan lingkungan, serta penggalangan kemitraan global.

Bekal pengalaman tersebut tampaknya dianggap cukup oleh Presiden Joko Widodo untuk mempercayakan tugas-tugas di kementrian kesehatan kepada Nila. Selamat bekerja untuk ibu menkes.
Sumber: health.kompas.com - 26 Oktober 2014