Senin, 14 April 2014

PEROLEHAN KURSI PARTAI DAN PETA KOALISI CAPRES 2014

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Pemilu Legislatif 2014 telah selesai dilaksanakan. Sesuai dengan hasil hitung cepat (quick count) dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) ada 10 partai politik yang bisa menempatkan wakilnya di parlemen karena perolehan suara sah nasionalnya (popular vote) diatas 3.5 %. Hanya dua partai politik yaitu PKPI dan PBB yang tidak lolos parliamentary threshold.

Hasil hitung cepat pun menunjukan bahwa 5 besar partai politik hasil Pemilu 2014 berturut-turut adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PKB.

Namun demikian kekuatan riil partai politik tak sebatas hanya perolehan suara sah nasional, yang lebih penting adalah jumlah kursi partai politik di Parlemen. Jumlah kursi penting karena menjadi basis kekuatan partai politik dalam setiap pengambilan keputusan (voting).

Jika mengacu pada Pemilu 2009, prosentase suara sah partai politik berbeda dengan perolehan kursinya di DPR. Partai Demokrat yang memperoleh suara sah nasional sebesar 20.9 %, namun bisa memperoleh kursi sebanyak 26.8 %. PDIP dan Golkar yang memperoleh suara kurang lebih sama di angka 14 % namun Partai Golkar lebih besar dalam perolehan kursi di Parlemen.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, diatur bahwa pada Pemilu 2014, jatah kursi untuk DPR (Nasional) hanya diberikan kepada partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sekurangnya 3,5% dari jumlah suara sah secara nasional. Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas tersebut, tidak disertakan dalam perhitungan perolehan kursi di masing-masing daerah pemilihan. Suara sah perhitungan perolehan kursi DPR di suatu daerah pemilihan (Dapil) adalah suara sah seluruh peserta Pemilu dikurangi dengan jumlah suara dari partai politik yang suaranya tidak memenuhi ambang batas (perkiraan) 3,5%.

Hasil Lengkap Survei LSI download disini
Sumber: lsi.co.id

Selasa, 08 April 2014

Pemilu dan Biaya Kampanye Partai

Infografis

Sumber: tempo.co 1 April 2014

Survei Politik

ANALISA
pemiluindonesiaku.blogspot.com- Statistik kadang-kadang identik dengan kebohongan, yang dibungkus dengan cita rasa ilmiah, cita rasa kuantitatif. Dalam soal statistik, sungguh menarik bila kita mencermati dua hasil kerja statistik (baca: survei) terbaru mengenai tingkat keterpilihan (elektabilitas) sejumlah figur sebagai calon presiden (capres).

Dua hasil survei ini dirilis oleh lembaga survei yang berbeda pada Maret lalu, dalam rentang waktu yang hampir bersamaan. Anehnya, meski kedua survei dilakukan pada bulan yang sama, bahkan pada rentang waktu yang hampir bersamaan, hasilnya sungguh jauh berbeda.

Hasil survei pertama dirilis oleh Indonesia Network Election Survey (INES) pada 31 Maret. Survei dihelat pada 14-21 Maret lalu, dan hasilnya menunjukkan, lima figur dengan elektabilitas tertinggi adalah Prabowo Subianto (35,6 persen), Megawati Soekarnoputri (17,1 persen), Jokowi (16,2 persen), Wiranto (9,5 persen), dan Aburizal Bakrie (7,5 persen). Selang beberapa hari sebelumnya (26 Maret), Charta Politika juga merilis hasil survei mengenai elektabilitas capres. Dari sejumlah figur yang disurvei pada 1-8 Maret 2014, hasilnya menunjukkan, lima figur dengan elektabilitas tertinggi adalah Jokowi (37,4 persen), Prabowo (14,5 persen), Aburizal Bakrie (9,9 persen), Wiranto (7,2 persen), dan Jusuf Kalla (5,5 persen).

Hasil survei memang merupakan potret pandangan pemilih pada saat survei dilakukan. Tapi, apakah pandangan itu begitu dinamis dengan volatilitas yang sangat tinggi, sehingga bisa berubah dalam sekejap waktu? Menariknya lagi, konon kedua survei ini menggunakan metode pencuplikan sampel berpeluang (probability sampling method), sehingga kesahihannya bisa dipertanggungjawabkan menurut kaidah statistik.

Secara statistik, perbedaan hasil dua buah survei yang memotret variabel yang sama (elektabilitas) dari populasi yang sama (pemilih) memang sebuah keniscayaan. Namanya juga survei sampel. Perbedaan muncul karena setiap survei memotret populasi dari sampel responden yang berbeda. Namun, lain soal bila perbedaan yang terjadi begitu tajam, bahkan dengan pola yang saling bertolak belakang. Dengan perbedaan setajam ini, pertanyaan yang menyeruak bisa jadi bukan soal hasil survei mana yang paling presisi, tapi mana yang bisa menjadi pegangan (baca: benar) untuk menggambarkan preferensi pemilih.

Karena itu, cukup beralasan bila kita sedikit khawatir: lembaga survei telah menjadi alat politik untuk mendongkrak atau mengambrukkan figur dalam semalam. Dan, bisa jadi surveisurvei politik yang dilakukan selama ini atas pesanan pihakpihak yang ingin dilambungkan popularitasnya.

Idealnya, ada semacam lembaga (watchdog) yang memiliki otoritas untuk memverifikasi kesahihan dan keandalan metodologi yang digunakan oleh lembaga survei. Siapa yang bisa menjamin sampel 1.200 atau 6.588 responden tidak bias dalam menggambarkan pandangan 187 juta pemilih yang begitu heterogen?

Lembaga yang dimaksud dapat berasal dari kalangan akademisi, praktisi lembaga survei, atau lembaga khusus bentukan pemerintah. Selain aspek metodologi, independensi, dan obyektivitas, lembaga survei juga harus dikawal. Dengan demikian, hasil survei politik yang disajikan di ruang publik adalah potret mengenai realitas, bukan informasi yang bias dan menyesatkan. 
Sumber: pemilu.tempo.co

Kamis, 03 April 2014

Putusan MK: Quick Count Bisa Umumkan Hasil Pemilu Tanpa Aturan Waktu

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Lembaga survei atau hitung cepat kini boleh mempublikasikan hasil pemilihan umum (Pemilu) 2014 tanpa harus diatur waktu. Pasalnya, peraturan soal pengumuman quick count dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
"Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Hamdan Zoelva, saat membacakan sidang putusan di ruang sidang utama MK, Jakarta, Selasa (3/4/2014).
Jadi, Pasal 247 ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan Pasal 291, serta Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakat, DPD, dan DPRD, bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.
Dalam pertimbangannya, Pasal 245 ayat (2) dan ayat (3), dan ayat (5), Pasal 282 dan Pasal 307 UU Nomor 10 Tahun 2008, Mahkamah dalam putusannya nomor 9/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009 telah menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Menurut MK, bahwa jajak pendapat atau survei maupun penghitungan cepat hasil pemungutan suara dengan menggunakan ilmiah adalah suatu bentuk pendidikan, pengawasan, dan penyeimbang dalam proses
penyelenggara negara termasuk Pemilu.
MK menuturkan sejauh dilakukan sesuai dengan prinsip metodologis-ilmiah dan tidak bertendensi memengaruhi pemilih pada masa tenang, maka pengumuman hasil survei tidak dapat dilarang.
Kedua, sejauh menyangkut hasil penghitungan cepat, menurut Mahkamah, tidak ada data yang akurat untuk menunjukkan bahwa pengumuman cepat telah mengganggu ketertiban umum atau menimbulkan keresahan masyarakat.
"Dari sejumlah quick count selama ini tidak satupun menggangu ketertiban masyarakat sebab sejak awal hasil quick count tersebut memang tidka dapat disikapi sebagai hasil resmi," demikian pertimbangan Mahkamah dikutip dari website MK, Jakarta, Selasa (3/4/2014).
Lebih lanjut, jika kepentingan yang hendak dicapai dengan melarang pengumuman hasil survei saat masa tenang adalah ketertiban umum, itu dapat dicapai dengan penegakan undang-undang atau bidang hukum yang relevan dengan hal tersebut.
Bahkan, lanjut MK, banyak warga yang menunggu hasil quick count tersebut begitu pemugutan suara selesai dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa hasil yang resmi akan diumumkan KPU.
Mahkamah juga membatalkan norma tersebut karena menilai bahwa hak masyarakat untuk tahu (rights to know) untuk mendapatkan bagian dari HAM yaitu kebebasan untuk mendapatkan informasi dan secara a contrario juga kebebasan memilih atau menyampaikan informasi (freedom of information).
"Jajak pendapat atau survei adalah ilmu sekaligus seni. Penyusunan sampel dan angkat, penyediaan perlengkapan survei, serta analisis hasilnya merupakan ilmu penelitian pendapat publik berdasarkan metode dan teknik yang sudah mantap dan absah. Sedangkan seninya terletak dalam penyusunan pertanyaan dan pilihan kata yang dipakai dalam pertanyaan.
"Selain pertimbangan di atas, Mahkamah perlu menegaskan bahwa objektivitas lembaga yang melakukan survei dan penghitungan cepat harus lah independen dan tidak dimaksudkan untuk menguntungkan atau memihak salah satu peserta Pemilu. Sehingga lembaga survei yang mengumumkan hasil survei baik dengan. Penghitungan cepat harus tetap bertanggung jawab baik secara ilmiah maupun secara hukum," demikian pertimbangan Mahkamah.
Sebelumnya, pemohon uji materi tersebut adalah Burhanuddin selaku direktur eksekutif PT Indikator Politik Indonesia dan Grace Natalie Louisa dari PT Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC). 
Sumber: http://www.tribunnews.com 3 April 2014

Minggu, 30 Maret 2014

Pengacau Pemilu 2014 Harus Dihentikan

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Jakarta - Ada kekhawatiran sejumlah partai politik terhadap keberadaan sejumla pihak yang ingin mengacaukan Pemilu 2014. Cara ini harus dihentikan, karena merusak kualitas demokrasi.

Ketakutan ini diucapkan Wakil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sabtu (29/3/2014) dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta. Hasto menyebut, ada dalang yang mengacaukannya yakni Megalomania.

Pengamat politik Jerry Sumampouw mengatakan, tak perlu khawatir secara berlebihan soal dugaan kecurangan. Walau indikasinya menguat, tapi ada harapan pihak-pihak curang itu melihat rakyat sebagai yang akan dikorbankan.

"Saya kira perlu mengingatkan siapapun yang hendak melakukan kecurangan itu, supaya berhenti. Apakah akan sedemikian dilakukan? Karena itu akan merusak semua. Resikonya terlalu besar," kata Jerry, Jakarta, Minggu (30/3/2014).

Kekuatiran PDI Perjuangan, karena sebagai partai oposisi diprediksi akan menang di Pemilu 2014. Sementara partai pendukung pemerintah yang diprediksi menurun, tidak mendapat dukungan publik lagi.

"Ada memang parpol yang mungkin akan terpukul karena turun terlalu jauh. Misalnya Partai Demokrat. Bahkan ada survei yang menyatakan dia takkan lulus Parliamentary Threshold," jelas dia.

Peluang itu juga membuat banyak pihak mengkhawatirkan adanya kecurangan itu. Pihak-pihak itu tentu tidak ingin elit mereka kecewa dan malu.

"Itu kan akan mempermalukan elit seperti SBY. Maka memang ada kemungkinan curang itu, karena faktor menghindari kemungkinan suara turun drastis seperti itu,".

Jerry sempat melakukan riset, yang menyatakan bahwa dalam beberapa pemilu terakhir, kecurangan selalu berawal dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah. Itu juga terjadi sekarang.

"Dulu kata KPU yang tak punya nomor induk kependudukan atau NIK itu hanya 1,5 juta. Tapi sekarang kok malah bertambah," kata Jerry.

Modus kedua adalah memanipulasi logistik pemilu. Fakta di lapangan, ada banyak problem logistik seperti gudang tak siap, pengiriman berlebihan, dan pengiriman kurang.

Belum lagi proses pencetakan dan distribusi logistik seperti surat suara dan formulir penghitungan suara (C1) yang tak terawasi. Kata Jerry, Logikanya setiap perusahaan selalu mencetak lebih.

"Nah, kelebihan cetak itu dikemanakan? Itu tak jelas. Itu bisa juga terjadi di C1. Katanya form C1 pakai hologram sehingga tak bisa dimanipulasi. Tapi bagaimana kalau sejak awal C1 sudah dicetak lebih? Dan tak ada pengawasan," katanya. Apalagi kita tidak tahu dikemanakan surat suara yang kelebihan cetak itu.

Indikasi kecurangan ketiga ada di proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten. Pada tingkat ini biasanya kurang diawasi.

Apabila diasumsikan kelompok curang tadi sudah berhasil memanipulasi DPT, mendapat surat suara dan formulir C1 berlebih, kini mereka hanya tinggal mengganti kotak suara. Sementara pengawasan untuk kotak suara sendiri sangat lemah.

"Katanya ada mitra pengawas pemilu. Kalaupun mereka jadi dibiayai negara, mereka kan hanya bekerja di hari H. Dan apa dia akan mengawasi kotak suara 24 jam? Itu tak jelas juga. Yang awasi 24 jam hanya polisi," jelasnya.

KPU Pusat tentu juga tidak akan menyalahkan kerja KPU Daerah. Walau ada kesalahan hasil rekap daerah, tetap dibawa ke rekap tingkat nasional.

"KPU pusat akan membela mati-matian. Ini yang saya sebut struktur KPU memungkinkan kecurangan terjadi dan dibela KPU tingkat atas," jelas Jerry.

"Jadi KPU sendiri sulit diharapkan menemukan kesalahan internal. Kalaupun mau diproses, itu tunggu DKPP alias butuh waktu. Sementara proses perhitungan suara tetap jalan,".

Dengan pengalaman yang sudah ada, potensi kecurangan itu tetap bisa terjadi. "Jadi potensi kecurangan sangat mungkin terjadi. Di masa lalu terjadi, dan sampai sekarang kemungkinan terjadi. Kemungkinan dilakukan oleh parpol yang punya akses ke KPU," jelas Jerry.

Sementara itu, Wasekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menyatakan pihaknya mensinyalir ada dua pihak yang bisa melakukan kecurangan pemilu. Dia menyebutnya sebagai 'Bapak Megaloma' dan 'Ibu Nia', yang jika bertemu akan menjadi keluarga "Megalomania".

"Itu adalah simbolisasi atas realitas bekerjanya kekuatan anti demokrasi. Kedua kekuatan itu merupakan pertemuan antara pihak-pihak yang ingin mempertahankan kekuasaan dengan mereka yang ingin merebut kekuasaan," kata Hasto. (nasional.inilah.com 30032014)

Jumat, 28 Maret 2014

Harapan di Balik Kemunculan Partai Baru?

pemiluindonesiaku.blogspot.com- Dalam pemilu legislatif tahun ini, di tingkat nasional kita dapati 12 partai akan berkompetisi. Dari 12 partai tersebut, tercatat hanya ada satu partai baru yang belum pernah ikut pemilu sebelumnya, yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Meski baru, pendiri sekaligus pimpinannya bukanlah orang baru di dunia perpolitikan Indonesia. Surya Paloh, ketua umumnya, besar di Partai Golkar, bahkan pernah menjadi Ketua Dewan Penasehat partai yang berjaya selama pemerintahan Orde Baru tersebut.

Di kala tingkat trust publik kita terhadap partai politik demikian tipis (terbukti dengan meningkatnya angka golput dari pemilu ke pemilu) kemunculan partai baru tentu berpotensi dilirik sebelah mata. “Paling juga sama saja dengan partai-partai yang sudah ada,” barangkali begitulah tanggapan yang akan terlontar dari sebagian di antara kita.

Akan tetapi saya pribadi, meski sering merasa kecewa dengan parpol-parpol di negeri kita dan elite-elitenya, namun tetap merasa tak nyaman dan tak bertanggung jawab jika dengan mudahnya memilih golput. Bolehlah kita memilih untuk tidak memilih. Tapi kalau alasannya karena “tidak mau ambil pusing” atau “putus harapan”, saya pikir tak tepat juga memutuskan demikian. Oleh karena itu, setidaknya dalam tulisan ini, saya berusaha mencari sisa-sisa harapan yang mungkin masih ada agar saya punya cukup motivasi untuk melangkah ke TPS 9 April nanti. Dan saya coba mengais harapan itu dengan mempertimbangkan kemunculan partai baru di pemilu (yang kali ini, kebetulan saja partai itu hanya Nasdem).

Pertimbangan pertama, dalam empat kali pemilu sejak tumbangnya Orde Baru (termasuk Pemilu 2014 ini) kemunculan partai baru bukanlah hal yang asing bagi kita. Bahkan di Pemilu 2004 dan 2009 partai baru yang muncul mencapai puluhan. Dari yang sudah-sudah, meski setelah sekian waktu pasca-pemilu banyak skandal yang menjerat kader-kader partai tersebut, namun partai-partai baru terbukti memberikan warna perubahan pada peta perpolitikan kita. Setidaknya, hadirnya partai baru mampu menyegarkan iklim kompetitif di panggung perpolitikan. Iklim ini penting untuk “memaksa” tiap-tiap partai memperbaiki kinerjanya demi bertahan dalam kompetisi politik tanah air.

Kedua, kendati baru, namun partai-partai yang muncul belakangan biasanya didirikan atau dipimpin oleh orang-orang lama yang sudah berpengalaman dengan dunia perpolitikan kita—mereka bukanlah orang-orang “baru kemarin sore”. Namun kenyataan bahwa mereka memilih keluar dari partai lamanya dan memutuskan untuk mendirikan partai sendiri, tentunya menyiratkan satu dan lain hal. Barangkali ada konflik kepentingan dalam pecah kongsinya elite-elite politik tersebut. Namun sekadar kepentingan tentu bukan jawabannya. Pastinya ada konflik yang sifatnya lebih “ideologis”, bukan sekadar “pragmatis”. Dengan kata lain, jika kita mau berprasangka baik, bisa jadi keputusan elite untuk keluar dari partai lamanya dan membikin partai baru menyiratkan adanya ketidakpuasan terhadap yang lama dan harapan untuk melakukan perubahan dengan yang baru. Nah, bukankah kebanyakan dari kita juga menyimpan ketidakpuasan dan harapan serupa?

Ketiga, dalam minggu ini keluar setidaknya dua laporan yang mengangkat daftar nama-nama caleg yang sejauh ini “layak” kita pilih, yakni laporan majalah Tempo tentang 11 caleg yang menjadi “harapan di tengah sinisme publik pada partai politik” (demikianlah bunyi anak judul laporan tersebut), dan rilis yang dikeluarkan oleh situs bersih2014.net yang berisi daftar caleg bersih 2014. Dalam kedua publikasi tersebut, nama-nama yang diusung partai baru dapat kita temukan. Dalam laporan Tempo ada nama Taufik Basari dan Nur Amalia, dua advokat yang dikenal luas memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil. Bahkan dalam rilis bersih2014.net, ada 17 nama caleg Nasdem dari 64 caleg bersih versi mereka. Dari daftar tersebut, tentu kita mendapati banyak pula nama-nama caleg dari partai lama seperti PDIP dan Partai Golkar yang juga dikategorikan “bersih” atau “layak Anda pilih”.

Dengan ketiga pertimbangan di atas, tentu tak patut bagi saya dalam tulisan ini mengajak pembaca memilih partai tertentu. Namun yang jadi ajakan saya: janganlah “buru-buru” memilih golput. Pada kenyataannya masih ada alasan bagi kita untuk menyuarakan pilihan di bilik TPS 9 April nanti. Akhirnya, apa pun pilihan Anda, yang penting putuskan dengan pertimbangan rasional.
[sumber foto: kpu.go.id]

Kamis, 20 Maret 2014

Yusril: Ada Apa dengan MK?

Ada apa dengan MK?
pemiluindonesiaku.blogspot.com - Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, mengaku heran dengan putusan MK yang menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukannya. Dia menertawakan putusan MK tersebut.

"Kalau permohonan dikabulkan, saya biasa saja. Kalau ditolak, saya tertawa. MK selalu menyebut diri mereka sebagai penafsir tunggal konstitusi, tapi kali ini mereka mengatakan tidak berwenang menafsirkan konstitusi. Jadi, saya mengatakan, 'ha-ha-ha' tertawa sama MK," kata Yusril seusai sidang putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (20/3/2014) siang.

Dalam putusannya, MK memutuskan tidak dapat menerima permohonan Yusril yang meminta MK untuk menafsirkan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 7C, dikaitkan dengan Pasal 22E Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), dan penafsiran Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MK juga memutuskan menolak permohonan Yusril lainnya. Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang ini mempertanyakan apa yang terjadi pada MK saat ini. Jika memang tidak mempunyai kewenangan untuk menafsirkan konstitusi, ia menyarankan agar kewenangan MK menguji undang-undang sebaiknya dicabut. Yusril bahkan menyarankan agar MK membubarkan diri karena sudah kehilangan fungsi.

"Jadi, ada apa dengan MK? Mereka padahal berwenang menafsirkan konstitusi. Kalau mereka tidak berwenang, bubar saja. Untuk apa ada MK kalau tidak berwenang menafsirkan. Kali ini MK terbuka dalam putusannya menyatakan tidak berwenang mengadili perkara untuk menafsirkan konstitusi. Jadi, kalau mereka tidak berwenang lagi menafsirkan konstitusi kewenangan MK untuk menguji undang-undang, harusnya dicabut juga dari MK," kata Yusril.

Dalam permohonannya, Yusril menguji Pasal 3 Ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112 UU Pilpres. Intinya, Yusril meminta agar Pemilu 2014 dilaksanakan secara serentak dan ambang batas (presidential threshold) dapat dihapuskan. Dengan ditolaknya putusan ini, pemilu serentak tetap dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang dan ambang batas pencalonan presiden tidak dihapuskan.
Sumber: nasional.kompas.com - Kamis 20 Maret 2014

MK Tolak Uji Materi UU Pilpres yang Diajukan Yusril

Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra. Dengan putusan itu, maka pemilu serentak tetap dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang dan ambang batas pencalonan presiden (presidential tresshod) tidak dihapuskan.

"Menolak permohonan pemohon untuk selain dan seluruhnya," kata Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva saat membacakan putusannya di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Jakarta, Kamis (23/1/2014).
Dalam permohonannya, Yusril menguji pasal 3 ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Pilpres. Intinya, Yusril meminta agar pemilu 2014 dilaksanakan secara serentak dan ambang batas presidential tresshold dapat dihapuskan.

Hamdan sebelumnya mengatakan, pengambilan keputusan uji materi ini tak melalui sidang pleno hakim. Menurutnya, hal tersebut sudah biasa karena memang banyak perkara di MK yang diputuskan tanpa melalui sidang pleno.
"Kalau tidak melalui pleno, berarti informasi-informasi, penjelasan-penjelasan, dianggap cukup. Kalau melalui pleno, berarti kami anggap belum cukup. Jadi, dilengkapi di dalam pleno," kata Hamdan di Gedung MK.

Sebelumnya, akademisi Effendi Gazalli telah mengajukan permohonan serupa ke MK. Dia menguji pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112. Namun, hampir setahun berjalan, sidang putusan tidak digelar. Yusril kemudian mengajukan permohonan serupa.

Belakangan, permohonan Effendi diputus. MK mengabulkan permohonan mengenai pemilu serentak, tetapi waktu pelaksanaannya dimulai pada 2019 agar tidak mengganggu pelaksanaan pemilu 2014 yang sudah berjalan.

MK ketika itu menolak permohonan soal presidential tresshold dan menyerahkan soal ambang batas kepada pembuat undang-undang, yakni DPR dan Presiden. 

Sumber: nasional.kompas.com - Kamis 20 Maret 2014 

Peluang Kudeta Konstitusional Pemilu 2014

Analisa
SOLEMAN B. PONTO (KEPALA BADAN INTELIJEN STRATEGIS TNI 2011-2013)
pemiluindonesiaku.blogspot.com - Pada 23 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Namun, aneh tapi nyata, undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat itu oleh MK dinyatakan masih dapat dipakai dalam pelaksanaan Pemilu 2014.

Dengan demikian, secara jelas masyarakat Indonesia dapat melihat bahwa pelaksanaan Pemilu 2014, apabila masih menggunakan Undang-Undang Nomor 42/2008, hasilnya inkonstitusional atau tidak berdasarkan UUD 1945. Pihak-pihak yang menang, baik Presiden, Wakil Presiden, maupun anggota DPR, semuanya tidak sah karena menggunakan produk hukum yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Akibat inkonstitusional Pemilu 2014, sangat mungkin pihak terkait, baik para pendukung status quo maupun yang kalah, memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat para pemenang. Dalam kondisi demikian ini, dapat dipastikan akan terjadi dua kubu yang saling klaim kemenangan dan kebenaran.

Dua kubu ini berada pada jumlah, wilayah, dan kekuatan politik yang hampir seimbang. Maka yang akan terjadi adalah keadaan chaos, yakni sebuah kondisi yang mengarah ke pemberontakan bersenjata. Chaos bisa terjadi karena alamiah atau bisa pula rekayasa oleh pihak yang mau mengambil atau mendapat keuntungan oleh kondisi ini.

Dalam kondisi chaos inilah, apalagi kalau sudah menjurus ke arah pemberontakan bersenjata, posisi TNI menjadi sangat penting. Dalam sumpah prajurit di hadapan Tuhan, dinyatakan bahwa setiap anggota TNI akan setia kepada pemerintah yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta tunduk kepada hukum. Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 34/2004 tentang TNI menyebutkan, “Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.”

Sudah sangat jelas positioning TNI. Pertama, TNI akan dan harus berpihak kepada pihak yang mendukung pelaksanaan UUD45. Kedua, TNI harus tunduk kepada hukum, sehingga ia harus menjaga keutuhan bangsa. Bila keutuhan bangsa Indonesia terancam oleh chaos, TNI wajib melaksanakan Operasi Militer Selain Perang untuk mengatasi pemberontakan bersenjata, seperti yang tertulis pada pasal 7 ayat 2 titik 2 Undang-Undang No. 34/2004.

Di sisi lain, dari aspek hukum humaniter, pemberontakan bersenjata atau chaos yang mengarah ke perang saudara, karena menggunakan berbagai jenis senjata, masuk kategori konflik bersenjata internal, di mana rezim hukum yang berlaku adalah rezim hukum humaniter. Ini artinya, kekuasaan penuh berada di tangan militer. Dengan demikian, bila hal ini terjadi di Indonesia, kewenangan dan kewajiban untuk bertindak mengatasi chaos berada di tangan TNI.

Bila TNI tidak bertindak, pemimpin TNI (dalam hal ini Panglima) dapat dituntut sebagai pelanggar HAM karena melakukan pembiaran yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban. Masih hangat dalam ingatan kita bagaimana para perwira TNI yang bertugas di Timor-Timur dituduh sebagai pelanggar HAM karena melakukan pembiaran sehingga menyebabkan perang saudara setelah jajak pendapat. Apalagi saat ini sangat jelas perintah undang-undang kepada TNI agar menegakkan kedaulatan negara yang berdasarkan UUD 1945 serta menjaga keutuhan bangsa. Dan, yang tidak kalah penting, setiap anggota TNI akan dikutuk Tuhan apabila tidak melaksanakan sumpahnya.


Memang, dalam UU TNI Pasal 17 ayat (1) disebutkan, “(1) Kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden.” Juga dalam Pasal 7 ayat 3 disebutkan bahwa ketentuan tentang operasi militer untuk perang maupun selain perang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Pertanyaan besarnya, bagaimana TNI harus tunduk ketika posisi presiden maupun DPR dianggap tidak berdasarkan UUD 1945? Dengan demikian, sangatlah jelas keputusan MK— yang membenarkan penggunaan undang-undang yang bertentangan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Pemilu 2014—akan mengakibatkan chaos, baik terjadi secara alamiah maupun memang dengan sengaja direkayasa oleh pihakpihak yang diuntungkan.

Bila chaos terjadi, terbuka peluang TNI melakukan “kudeta” konstitusional atau kudeta yang diperintah oleh undang-undang.

Nah, supaya hal ini tidak terjadi, pelaksanaan pemilu serentak harus dilaksanakan pada Pemilu 2014 ini. Karena itulah yang konstitusional. Lebih baik tertunda daripada tidak legitimated. 
Sumber: pemilu.tempo.co

Rabu, 12 Maret 2014

15 Juta DPT Siluman Akan Dijualbelikan

Hotland Sitorus
pemiluindonesiaku.blogspot.com- Pemilihan Umum (Pemilu) tinggal menghitung hari.

Namun, daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014 belum juga beres. Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membereskan DPT harus dipertanyakan.

Batas akhir rekomendasi Bawaslu kepada KPU untuk memperbaiki DPT adalah 14 (empat belas) hari sebelum Pemilu 2014.

Itu artinya, sisa waktu yang dimiliki KPU tinggal 2 (dua) pekan lagi.

“Padahal jumlah data pemilih yang bermasalah di DPT cukup signifikan,” kata Ketua Umum Forum Akademisi IT (FAIT), Hotland Sitorus melalui rilisnya yang diterima SP di Jakarta, Rabu (12/3).

Menurut Hotland, jumlah pemilih bermasalah di DPT setidaknya ada 15 juta. Jumlah ini cukup signifikan dan dapat mempengaruhi perhitungan suara secara nasional.

Suara siluman ini, kata dia, sangat potensial akan diperjual-belikan.

“Untuk itu, kami mengimbau KPK dan PPATK mengawasi secara ketat para Komisioner KPUD, Komisioner KPU serta para caleg sedini mungkin, sebab transaksi justru mungkin terjadi sebelum pelaksanaan pemilu, bukan pada saat atau sesudah pemilu,” katanya.

Sementara itu,  Sekjen FAIT, Janner Simarmata mengatakan, masyarakat hendaknya berpartisipasi aktif untuk ikut mengawasi jalannya Pemilu 2014 sedini mungkin, bukan hanya pada saat atau sesudah pemilu.

“Namun, kami tetap mengimbau KPU agar berusaha membereskan DPT Pemilu 2014. Jika KPU memiliki itikad, maka DPT dapat dibereskan dalam waktu 1 (satu) minggu dengan tim IT yang relatif sedikit,”  kata Janner Simarmata.(suarapembaruan.com 12032014)

Berita Terkini