Hasil Quick Count Pilpres 2014. Prabowo Hatta VS Jokowi-JK. Populi Center 49.05% :50.95%. CSIS 48.10% :51.90%. Litbang Kompas 47.66% :52.33%. IPI 47.05% :52.95%. LSI 46.43% :53.37%. RRI 47.32% :52.68%. SMRC 47.09% :52.91%. Puskaptis 52.05% :47.95%. IRC 51.11% :48.89%. LSN 50.56% :49.94%. JSI 50.13% :49.87% .

KABINET KERJA

Minggu, 24 Mei 2015

Pilkada Serentak dan Ancaman Kebencian

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Di pengujung tahun ini, 269 daerah di Indonesia menggelar pemilihan kepala daerah serentak tahap pertama: 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten. Sisanya digelar Februari 2016 untuk tahap kedua dan Juni 2018 untuk tahap ketiga.

Jumlah daerah pada tahap pertama mencapai 53 persen dari 537 provinsi dan kabupaten atau kota di seluruh Indonesia.

Hajatan politik "borongan" ini merupakan pengalaman baru bagi Indonesia, bahkan dunia. Begitulah kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik beberapa bulan lalu. Jadi, kita memang masih meraba-raba bagaimana praktiknya nanti. Apalagi, capaian dan tantangan pilkada serentak ini belum pernah ada presedennya.

Waspadai isu SARA

Melihat kasus Pilkada DKI Jakarta 2012 dan Pilpres 2014, dalam pilkada serentak perlu diwaspadai ujaran kebencian (hate speech) berbasis agama. Inilah tantangan cukup serius yang perlu segera dikelola agar tidak menodai pesta demokrasi lokal.

Bagi sebagian kalangan, ujaran kebencian masih dianggap cara efektif mendulang dukungan politik sekaligus menurunkan pesona lawan. Dalam dua kasus di atas, Joko Widodo—kini Presiden RI—sangat merasakan dampak yang ditimbulkannya, baik secara politis maupun sosial. Ibunya dituduh Kristen, dirinya dihujat antek komunis dan Yahudi, keturunan Tionghoa, dan bahkan tak bisa berwudu.

Kita tahu, praktik kotor dalam Pilkada DKI dan Pilpres tak membuat Jokowi kalah. Namun, daya rusaknya betul-betul nyata. Ujaran kebencian berhasil menurunkan elektabilitas Jokowi di wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat pada pilpres lalu.

Dalam masyarakat, seseorang memang dengan mudah membelah identitas seseorang: Muslim-Kristen; pribumi-Tionghoa; antek Zionis-bukan; dan seterusnya, khususnya dalam percakapan di media sosial. Hingga puluhan tahun ke depan, residunya masih akan susah dibersihkan.

Ancaman meroketnya kekerasan dan konflik sosial dalam pilkada serentak tampaknya tak akan terjadi. Secara umum masyarakat makin dewasa mengikuti pilkada. Namun, untuk memuaskan berahi politik, sebagian kecil lagi memang masih akan menggunakan cara apa pun, termasuk kekerasan. Laporan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, misalnya, ”hanya” menemukan 5 persen kasus kekerasan terjadi terkait pilkada sebanyak 500 kali sepanjang 2005-2008. Pada 2010, International Crisis Group mencatat pada 220 pilkada terjadi 20 kasus kekerasan.

Akan tetapi, ancaman serius berikut yang penting direspons adalah meningkatnya kekerasan nonfisik. Salah satunya dalam bentuk ujaran kebencian menjelang dan saat pilkada.

Banyak riset menunjukkan, hubungan kekerasan dan pilkada tak selalu seperti kompor dan api. Bahan baku konflik sudah hadir sebelum pilkada, bahkan jauh sebelumnya. Misalnya isu Kristenisasi, aliran sesat, stigma kafir, ateis, atau komunis. Maka, momen politik seperti pilkada sering kali menjadi arena berbagai aktor (politisi, birokrasi, tokoh agama, tokoh masyarakat) mengangkat sentimen intoleransi keagamaan yang sudah ada itu untuk mobilisasi elektoral. Jadi, untuk mengatasi konflik, kita harus bergerak menuju sumber masalah, tak hanya terpaku pada momen pilkada.

Konflik keagamaan

Pandangan ini salah satunya diperkuat oleh hasil riset Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada bertajuk "Politik Lokal dan Konflik Keagamaan". Hasil riset yang dirilis Februari 2015 ini berusaha melihat konflik keagamaan dan relasinya dengan pilkada di tiga wilayah: Sampang, Bekasi, dan Kupang.

Di Sampang isu Syiah, Bekasi isu pendirian gereja, dan Kupang tentang pendirian masjid. Dalam semua kasus tersebut, pilkada mempertemukan kekuatan-kekuatan berbeda dalam kepentingan bersama menekan kelompok korban, umumnya kelompok minoritas. Riset ini juga mengingatkan bahaya politik intoleransi semacam itu: antagonisme dan polarisasi berdasar sentimen komunal dalam jangka panjang.

Mengapa ujaran kebencian perlu dilawan? Karena daya rusaknya tidak hanya terhadap struktur demokrasi, tetapi juga terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Warga dunia melihat dengan ngilu apa yang terjadi dalam perang atau kasus pelanggaran berat seperti Rwanda.

Dalam tragedi yang terakhir, 800.000 warga suku Tutsi dan Hutu moderat dibantai dalam seratus hari. Sebelumnya ujaran-ujaran kebencian diserukan lewat radio Mille Collines. Demi mencegah peristiwa berulang, tahun 1976 PBB mengadopsi larangan ujaran kebencian dalam Pasal 20 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Kovenan ini kita ratifikasi tahun 2005.

Daya rusak

Di era Reformasi, kita juga masih menyaksikan daya rusak ujaran kebencian yang mengakibatkan nyawa melayang, korban fisik, trauma, terusir dari kampung dan hidup sebagai pengungsi. Mereka di antaranya Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Syiah Sampang, kelompok yang dituduh sesat, dan kelompok minoritas.

Menurut Artikel 19, organisasi asal Inggris yang berjuang merawat kebebasan berekspresi, ada empat kata kunci dalam ujaran kebencian: kebencian, diskriminasi, kekerasan, dan permusuhan. Kebencian yang bisa dikategorikan ujaran kebencian adalah ketika berdampak dan mewujud dalam diskriminasi, kekerasan, dan permusuhan.

Contoh paling baik dari praktik ini adalah pernyataan atau tulisan-tulisan di media-media daring yang berusaha menghasut, mengajak perang, membunuh, merendahkan, dan mengancam kelompok tertentu, khususnya minoritas. Bentuk-bentuk pelabelan yang pada dasarnya jahat dan lahir akibat kebencian juga bisa disebut ujaran kebencian.

Umumnya pelabelan dan stigmatisasi dengan kata-kata seperti kafir, antek zionis, musuh umat, Cina, dan Kristen. Kata-kata yang lebih terang dalam ujaran kebencian biasanya diikuti dengan intimidasi dan ancaman: habisi, ganyang, perangi, dan lain-lain.

Merujuk laporan-laporan pemantauan sejumlah lembaga, beberapa daerah rawan merebaknya kasus ujaran kebencian muncul di pilkada beberapa kabupaten di Jawa Barat seperti Sukabumi dan Indramayu; sejumlah kabupaten di DIY; atau beberapa kabupaten di Jawa Timur. Di wilayah-wilayah tersebut, kasus-kasus intoleransi banyak terjadi, termasuk kasus ujaran kebencian selama Pilpres 2014.

Ada sejumlah langkah untuk mengantisipasi ancaman ini. Pertama, meyakinkan para peserta pilkada bahwa penggunaan praktik ujaran kebencian hanya akan meninggalkan problem jangka panjang bagi daerah tersebut. Dalam banyak kasus, cara-cara kotor itu tak membuat mereka menang meski sebagian kasus menunjukkan sebaliknya. Praktik itu justru akan menjadi beban sejarah yang tak ringan dalam masa pemerintahan mereka jika ia betul-betul terpilih.

Kedua, memperkuat pengawasan melalui lembaga-lembaga resmi, seperti badan pengawas pemilu, maupun masyarakat umum, seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat. Di sini peran NGO lokal dan nasional juga penting.

Merujuk laporan NGO

Laporan-laporan mereka menjadi rujukan sekaligus fakta sejarah yang menjadi pembelajaran penting bagi Indonesia, bahkan dunia. Penting diingat, tantangan ujaran kebencian bukan hanya masalah Indonesia, melainkan juga dunia.

Ketiga, penegakan hukum (law inforcement). Untuk menimbulkan efek jera, kasus-kasus ujaran kebencian harus diproses hukum secara adil. Ada banyak payung hukum yang bisa dipakai, misalnya Pasal 156 KUHP atau Pasal 86 UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Proses hukum itu tak boleh hanya berani untuk kelompok minoritas, tetapi loyo bagi kaum mayoritas.

Keempat, pengarusutamaan politik toleransi. Dalam jangka panjang, gerakan dan kesadaran mengedepankan politik toleransi harus diperkokoh. Politik yang berkeadaban harus mengedepankan penghargaan atas keragaman agama/keyakinan, bukan penyeragaman. Dengan begitu kita bisa berharap, kelak visi toleransi menjadi salah satu ukuran dan standar penilaian memilih kepala daerah. Gerakan ini bisa dilakukan lewat pendidikan formal dan informal.

Alamsyah M Dja'far
Peneliti The Wahid Institute Jakarta

* Artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 Mei 2015 dengan judul "Pilkada Serentak dan Ancaman Kebencian".

Kamis, 14 Mei 2015

Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Peraturan Komisi Pemilhan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pilkada

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota.
 

Senin, 11 Mei 2015

Tak Puas Menang Pemilu, PDIP Target Menang Pilkada Daerah se- Indonesia

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto
pemiluindonesiaku.blogspot.com - Surabaya: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak hanya menargetkan kemenagan di daerah Jawa Timur. PDIP juga mengincar kemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di semua daerah se- Indonesia.

Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristyanto mengatakan Pilkada serentak bulan Desember 2015 mendatang, adalah momentum strategis bagi partainya. Hasto mengatakan dengan semakin banyak kemenangan maka akan membawa stabilitas politik lebih baik bagi pemerintahan Jokowi.

"Dengan memenangkan Pilkada serentak di semua daerah di Indonesia, maka Presiden Jokowi bisa lebih mudah melakukan koordinasi politiknya," ujarnya kepada wartawan usai menghadiri fit and proper test Bakal Calon Kepala Daerah di Kantor DPD PDIP Jawa Timur, Jalan Kendangsari, Surabaya, Sabtu (9/5/2015).

Jatim kata Hasto, merupakan salah satu Provinsi yang menjadi incarannya. Sebab, pada tahun 2015, Provinsi Jatim ini akan menggelar 19 Pilkada serentak. Partainya ingin menorehkan sukses mengusung bakal calon kepala daerah dari kadernya sendiri.

Ada beberapa basis-basis PDIP yang menjadi target kemenangan. Antara lain, Ponorogo, Ngawi, Surabaya dan daerah Mataram.

"Kalau kemenangan mayoritas bisa kita peroleh, maka kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi akan lebih mudah dikoordinasikan di daerah-daerah yang kepala daerahnya berasal dari PDIP," katanya.

Menurut dia, PDIP cukup sadar terkait kebijakan politik Jokowi tidak bisa serta-merta bersinergi dengan daerah, karena kepala daerahnya berasal dari partai lain.

"Kami sadar akan itu, tetapi jika kemenangan pada Pilkada serentak bisa mayoritas dimenangkan PDIP, maka akan bisa memperkuat posisi politik Bapak Joko Widodo," klaimnya.

Fit and proper test bakal calon kepala daerah yang digelar DPD PDIP Jatim, diikuti 82 peserta dari 19 daerah di Provinsi Jawa Timur yang akan menggelar Pilkada serentak tahun ini. 
Sumber: jatim.metrotvnews.com - Minggu 10 Mei 2015
 

Demi Siapa DPR Ngotot Revisi UU Pilkada dan UU Parpol?

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Jakarta - Di tengah padatnya jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun ini, Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan revisi Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik dan Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pilkada. Padahal Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengisyaratkan bahwa pemerintah tak berniat untuk merevisi dua UU tersebut.

Alasannya menurut Tjahjo revisi UU tersebut dapat mengganggu konsentrasi Komisi Pemilihan Umum yang kini sudah menyiapkan tahapan pemilu.
"Munculnya wacana revisi UU (Pilkada) dikhawatirkan menimbulkan kegaduhan politik," kata Tjahjo saat berbincang dengan detikcom, Rabu (6/5) lalu.

Namun pimpinan dan anggota DPR keukeuh, UU Parpol dan UU Pilkada harus direvisi. Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman memastikan revisi dua UU tersebut tak akan membikin gaduh. "Kegaduhan kan kalau kami mengubah jadwal. Tidak akan, kegaduhan apa?" ujar Rambe di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/5/2015).

Rambe mengaku akan berusaha mempersamakan persepsi antar fraksi di DPR agar pembahasan dapat berlangsung cepat. Politisi Partai Golongan Karya kubu Aburizal Bakrie (Ical) itu optimistis revisi dua UU ini akan selesai 1 bulan setelah masa sidang IV dimulai.

Wacana revisi UU Parpol dan UU Pilkada mendapat dukungan dari pimpinan DPR. Walhasil meski tengah memasuki masa reses, pimpinan DPR pada Senin (11/5/2015) besok akan memanggil Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan segenap pimpinan Fraksi di DPR.

"Hari Senin kita undang Mendagri serta pimpinan fraksi dan komisi terkait. Minggu depan juga kita komunikasi dengan MA dan MK," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon usai rapim di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (8/5/2015) lalu.

Usulan revisi dua UU tersebut berawal saat Komisi Pemilihan Umum menolak rekomendasi Panitia Kerja Komisi II DPR tentang syarat partai politik peserta pilkada.

KPU memutuskan bahwa syarat parpol peserta pilkada mengacu pada surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apabila SK tersebut digugat ke pengadilan, maka putusan inkracht yang jadi acuannya.

Sementara menurut Komisi II DPR, KPU tak harus mengacu pada putusan inkrah. Melainkan bisa menggunakan putusan terakhir sebelum tenggat waktu pendaftaran. Perbedaan inilah yang memicu munculnya rencana revisi UU Parpol dan UU Pilkada.

Apabila mengacu pada peraturan KPU, maka dua partai yang kini terlibat konflik internal yakni Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golongan Karya terancam tak bisa ikut pilkada.  
Sumber: news.detik.com - Minggu 10 Mei 2015

Jumat, 05 Desember 2014

5 Tanda Partai Politik Bakal Bubar

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, mengatakan ada lima tanda sebuah partai bakal pecah. Tanda-tanda ini biasanya merupakan siklus lima tahunan yang mulai muncul seusai pemilihan umum dan berimbas panjang. "Penyelesaian konflik bergantung pada kedewasaan politik kader-kader partai," kata Ari saat dihubungi Tempo, Kamis, 4 Desember 2014.

Berikut lima tanda-tanda partai politik bakal pecah:

1. Beda Sikap Menjelang Pemilu
Awal perpecahan biasa terjadi pada tahap ini. Perpecahan Partai Golkar misalnya, kata Ari mencontohkan, terjadi saat Ketua Umum Aburizal Bakrie atau Ical, memutuskan naik sebagai calon presiden Pemilu 2014. Padahal, pencalonan itu biasanya diputuskan melalui konvensi calon presiden.

"Sedangkan pada kasus Partai Persatuan Pembangunan, sikap berbeda kader senior terjadi saat memutuskan akan mendukung calon presiden mana dan berujung bergabung ke koalisi mana," kata Ari.

2. Saling Memecat
Setelah tahap pertama tidak bisa diselesaikan, partai politik yang rentan perpecahan akan berlanjut ke tahap ini. Pada akhir Juni lalu, Ical memecat Nusron Wahid, Poempida Hidayatullah, dan Agus Gumiwang Kartasasmita. Alasannya, ketiga orang itu mendukung pasangan Joko Wdodo-Jusuf Kalla sebagai calon presiden. Sedangkan Partai Golkar mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Sedangkan pada kasus PPP, saling pecat terjadi ketika Ketua Umum Suryadharma Ali mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada April lalu. Namun mereka sempat berdamai. Awal Sepember, aksi saling pecat kembali terjadi ketika kubu Romahurmuziy memecat Suryadharma Ali dari jabatannya sebagai ketua umum karena terjerat kasus korupsi haji. Suryadharma Ali kemudian kembali memecat Romi, Emron Pangkapi, Suharso Manoarfa, dan Lukman Hakim Saifuddin.

3. Dualisme Kepengurusan
Saat ini, PPP memiliki dua kepengurusan. Masing-masing kepengurusan itu mengklaim sebagai yang paling sah. Ada Ketua Umum PPP versi muktamar Surabaya Romahurmuziy, dan ada Djan Faridz sebagai ketua umum versi muktamar Jakarta.

Sedangkan dalam perpecahan Golkar, setelah Agung Laksono memecat Ical dan membekukan kepengurusan di bawahnya, ia membentuk presidium penyelamat partai. Agung juga akan membentuk musyawarah nasional tandingan yang rencananya diselenggarakan di Jakarta pada 15 Januari 2015.

4. Melibatkan Pemerintah
Ari mengatakan, setiap kubu partai polisi yang merasa paling benar akan mendaftarkan kepengurusannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pendaftaran ke kementerian ini memang wajib karena seluruh partai politik harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM>

Pasal 23 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik menyatakan, susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan partai politik di tingkat pusat didaftarkan ke kementerian paling lama 30 hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru. Setelah itu, kementerian menetapkan legitimasi kepengurusan baru paling lama tujuh hari melalui Keputusan Menteri.

"Keterlibatan pemerintah ini hanya sekedar pada kepengurusan mana yang diajukan dan diberitahu. Namun keputusan menteri Hukum dan HAM itu tidak bisa digunakan sebagai alat penyelesaian konflik internal partai," kata dia.

5. Berakhir di Pengadilan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan kubu Djan Faridz terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan PPP kubu Romy. PTUN menilai Menteri Laoly melanggar Undang-Undang, dan karenanya meminta keputusan sang menteri tidak dilaksanakan. Kini, kubu Romi sedang mengajukan banding atas putusan itu ke Mahkamah Agung.

Hal yang sama juga pernah terjadi di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 2006. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan DPP PKB pimpinan Muhaimin Iskandar sebagai pengurus yang sah. "Sekarang mari kita lihat perpecahan di Golkar, apakah akan berlanjut hingga tahap pengadilan," kata Ari. "Kedewasaan elit partai sangat dibutuhkan untuk memecahkan konflik internal."

Sumber: tempo.co 5 Desember 2014 

Minggu, 09 November 2014

Profil & Biodata Marwan Jafar: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

pemiluindonesiaku.blogspot.com - H. Marwan Ja’far, S.E., S.H., BBA terpilih sebagai salah satu sosok yang akan bekerja sama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk menjalankan pemerintahan. Inilah profil dan biodata Marwan Jafar yang telah ditunjuk sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2014-2019 Kabinet Kerja Jokowi JK.

Menteri yang satu ini berasal dari unsur partai politik dan mantan aktivis mahasiswa. Marwan Jafar adalah Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR-RI. Tak hanya itu, ia pernah menjadi Wakil Ketua Lembaga Perekonomian Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) dan mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Usianya masih cukup muda, 43 tahun. Marwan Jafar dilahirkan pada tanggal 12 Maret 1971 di Pati, Jawa Tengah. Ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sekaligus Sarjana Ekonomi dari Ekonomi Universitas Gajayana Malang pada tahun yang sama, yaitu 1998. Program S2 ia tempuh di Universitas Kebangsaan Malaysia dan lulus tahun 2008.

Sebelum terjun ke politik, Marwan Jafar sempat merintis karir di bidang lain, termasuk menjadi konsultan hukum di Rusdiono & Partners Law Firm, Direktur PT. Madu Buana Abadi, Marketing Manager PT. Sentra Mekanindo, Direktur dan Komisaris PT. Wahana Sarana Jati, Direktur PT. Wahana Sarana Jati, serta Senior Partners di Marwan & Sidabutar Partners Law Firm. (cobalagi.com 02112014)

Profil Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nachrawi

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Imam Nahrawi adalah sekretaris jendral DPP PKB. Pria yang juga anggota DPR ini memiliki segudang aktivitas. Dia adalah direktur intervensi Surabaya dan CV. Alhidayah Surabaya. selain itu tak sedikit organisasi yang ditekuninya, antara lain dia pernah menjabat sebagai ketua PMII Jatim 1997 dan Ketua umum DKN Garda Bangsa pada 2002.

Pria kelahiran Bangkalan ini memiliki gagasan untuk mengembalikan peran politik sipil secara partisipatif demi terwujudnya aspirasi rakyat yang reformatif. serta mengembalikan citra lembaga dan pribadi legislatif sebagai wakil rakyat yang hakiki.

Dari tiga nama yang diajukan, dia termasuk sebagai calon bakal diusung untuk mendampingi Soekarwo dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim. Dipilihnya nama Imam bukanlah tanpa alasan. Dia berpengalaman baik di organisasi banom NU maupun dunia politik.

Imam mempunyai strategi khusus dalam memenangkan pemilu 2014. Dia pernah menggelar acara bertajuk Lebih Dekat Dengan Wakil Rakyat. Menurutnya, acara-acara yang melibatkan masyarakat secara tidak langsung akan menjalin silaturahim yang baik, sehingga membuat rakyat menjadi lebih dekat dengan para wakilnya di parlemen. Pada tahap selanjutnya, acara semacam ini akan memudahkan cita-cita PKB memenangkan Pemilu 2014.
Dia juga pernah mengatakan jangan sekali-kali melupakan konstituen karena dengan kita menjalin silaturahim dan dekat dengan rakyat. PKB akan dapat dilihat sebagai partainya rakyat yang selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Imam juga menegaskan kader PKB mulai saat ini tidak boleh ragu-ragu atau minder memproklamirkan sebagai warga NU dan PKB. Hal tersebut salah satunya ditunjukkan dengan program stiker NU-PKB yang dijadikan kewajiban mutlak bagi kader PKB untuk menyebarkan stiker yang bertuliskan Aku Bangga Jadi Warga NU dan Aku Bangga Jadi Warga PKB minimal tertempel di 10 rumah tetangga terdekat.

Nama Lengkap : Imam Nahrawi
Profesi : -
Tempat Lahir : Bangkalan
Tanggal Lahir : Minggu, 8 Juli 1973
Zodiac : Cancer

Pendidikan

  • Man Bangkalan 1991
  • IAIN Sunan Ampel Surabaya 1998

Karir

  • Sekjen DPP PKB
  • Anggota DPR
  • Direktur intervensi Surabaya
  • Direktur CV. Alhidayah Surabaya
Sumber: merdeka.com

Profil & Biodata M Nasir: Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Indonesia

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan dijabat oleh Muhammad Nasir sesuai yang telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Simak profil dan biodata M Nasir, Menristek & Dikti di Kabinet Kerja Jokowi JK 2014-2019.

M. Nasir sebelumnya dikenal sebagai pakar anggaran sekaligus Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Ia akan memimpin kementerian baru yang merupakan gabungan dari Kementerian Riset dan Teknologi yang dipadukan dengan Ditjen Pendidikan Tinggi.

Lahir di Ngawi, Jawa Timur, pada tanggal 27 Juni 1960, M Nasir meraih gelar sarjana dari Universitas Diponegoro, lalu merampungkan program S2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sebelum akhirnya menggamit gelar doktor dari University of Science di Penang, Malaysia.

M. Nasir pernah menjabat sebagai Pembantu Rektor II dan Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Ia terpilih sebagai Rektor Undip pada 9 September 2014 dan baru akan dilantik tanggal 18 Desember 2014 mendatang. Namun, sebelum itu terlaksana, Jokowi telah menunjuknya sebagai Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi di Kabinet Kerja untuk periode 2014-2019.

Sebagai Menteri Ristek dan Dikti pertama dalam sejarah pemerintahan di Indonesia, ayah dari empat orang anak ini bertekad untuk menjadikan riset pendidikan tinggi negeri ini mampu bersaing dengan bangsa-bangsa maju di dunia. (http://sidomi.com - 31102014)

Profil Anies Baswedan, Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Anies Baswedan didaulat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Penetapan ini diumumkan Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (26/10/2014).

Berikut profil Anies Baswedan:

Nama Lengkap : Anies Rasyid Baswedan
Tempat, Tanggal Lahir : Kuningan, Jawa Barat, 7 Mei 1969
Agama : Islam
Jabatan : Rektor Universitas Paramadina

PENDIDIKAN :

Umum :
- SD IKIP Laboratori II, Yogyakarta ( 1982 )
- SMP Negeri 5, Yogyakarta ( 1985 )
- SMA, South Milwaukee, Senior High School (AFS Year Program), Wisconsin, Amerika ( 1988 )
- SMA Negeri 2, Yogyakarta ( 1989 )
- S1, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta ( 1995 )
- S2 University of Maryland, School of Public Policy, College Park, Amerika ( 1998 )
- S3, Northern Illinois University, Department of Political Science, DeKalb, Illinois, Amerika (2005)

Karya Tulis :
Riset: Kebijakan Nilai Tukar Rupiah
Spesialisasi : International Economic and Security Policy

Karya Tulis :
Desentralisasi dan Pola Demokrasi di Indonesia, Promotor : Prof. Dwight King
Spesialisasi :
1. Public Policy;
2. Political Economic and Development,
3. Comparative Politics

Khusus :
- Asian Studies, Sophia University, Tokyo, Japan, ( 1993 )

PERJALANAN KARIER :

Pekerjaan :
  • Redaktur dan Pembawa Acara "Tanah Merdeka" (Program TVRI Yogyakarta) ( 1989 - 1991 )
  • Program Koordinator di Center for Student and Community Development ( 1993 - 1994 )
  • Peneliti dan Koordinator Proyek di Pusat antar Universitas (PAU) - Studi Ekonomi UGM ( 1994 - 1996 )
  • Peneliti pada The Office of Research, Evaluation, and Policy Studies, Northern Illinois University ( 2000 - 2004 )
  • Peneliti pada Center for Governmental Studies, Northern Illinois University ( 2000 - 2000 )
  • Research Manager di IPC, Inc., Chicago, Illinois, Amerika ( 2004 - 2005 )
  • Research Director The Indonesian Institute, Center for Public Policy Analysis, Jakarta ( 2005 - 2009 )
  • Peneliti Utama di The Indonesian Survei Institute (LSI), Jakarta ( 2005 - 2007 )
  • National Advisor Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah pada Partnership for Governance Reform, Jakarta ( 2006 - 2007 )
  • Rektor Universitas Paramadina ( 2007 - 2011 )
  • Pendiri dan Ketua Gerakan Indonesia Mengajar ( 2010 )
  • Presenter Program Save Our Nation, Metro TV ( 2010 )
  • Presenter Young Global Leaders Summit, Tanzania, Afrika ( 2010 )

KEGIATAN LAIN :

  • Pengurus Yayasan Paramadina ( 2005 - 2007 )
  • Pengurus Bina Antar Budaya-AFS Indonesia ( 2006 )
  • Pengurus AMINEF-Fullbright ( 2008 )
  • Moderator dalam acara debat calon Presiden ( 2009 )
  • Anggota Tim-8 dalam kasus dugaan pidana pimpinan KPK yaitu Bibit dan Chandra ( 2009 )
  • Pengurus Financial Club ( 2011 )

PUBLIKASI :

  • Political Islam in Indonesian: Present and Future Trajectory, University of California ( 2004 )
  • Indonesia Politics in 2007: the Presidency, Local Elections and Future of Democracy, BIES Australian National University ( 2007 )

PENGHARGAAN :

  • AFS Intercultural Program, Milwaukee High School, Wisconsin, AS ( 1987 )
  • JAL Scholarsip ( 1993 )
  • Fulbright Scholarship ( 1997 )
  • ASEAN Student Awards Program (USAID-USIA-NAFSA) ( 1998 )
  • William P Cole III Fellowship, Universitas Maryland ( 1998 )
  • Indonesian Cultural Foundation Scholarship ( 1999 )
  • Gerald Maryanov Fellow, Northem Illions University ( 2004 )
  • William P Cole III Fellow di Maryaland School of Public Policy, ICF Scholarship ( 2005 )
  • Top 100 Public Intelectuals, Majalah Foreign Policy, Washington, Amerika ( 2008 )
  • Young Global Leader, World Economic Forum ( 2009 )
  • 500 Muslim Paling Berpengaruh di Dunia dari Lembaga Royal Islamic Strategic Studies Centre, Yordania ( 2010 )
  • Worlds 20 Future Figure, Majalah Foresight, Tokyo, Jepang ( 2010 )
  • Nakasone Yasuhiro Award, Institute for International Policy Studies (IIPS) ( 2010 )

KELUARGA :

- Fery Farhati S.Psi, M.Sc (Istri)
- 1. Mutiara Annisa Baswedan (Anak)
- 2. Mikail Azizi Baswedan (Anak)
- 3. Kaisar Hakam Baswedan (Anak)
- 4. Ismail Hakim Baswedan (Anak)

Sumber: tribunnews.com - 26 Oktober 2014

Profil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Presiden Joko Widodo menunjuk Yohana Susana Yembise sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Kabinet Kerja 2014-2019 di Istana Merdeka Jakarta, Minggu (26/10/2014) petang.

Ia menggantikan Linda Amalia Sari pada Kabinet Indonesia Bersatu II era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2009-2014.

Penunjukkan Yohana sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sudah diduga sebelumnya karena namanya santer disebut-sebut duduk dalam jabatan itu.

Yohana Susana Yembise merupakan dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Cenderawasih Jayapura, Papua. Dia adalah perempuan Papua pertama yang diberi gelar guru besar oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai profesor doktor bidang silabus desain dan material development.

Istri dari Leo Danuwira ini lahir di Manokwari, 1 Oktober 1958. Yohana dikukuhkan menjadi profesor doktor oleh Rektor Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Papua, Festus Simbiak, di Auditorium Uncen, 14 November 2012. Sebelum Yohana didaulat menjadi profesor, dia memiliki segudang pengalaman, jabatan dalam pekerjaan.

Dosen perempuan Papua pertama bergelar profesor ini pertama menuntut ilmu di Sekolah Dasar (SD) Padang Bulan Jayapura, tahun 1971. Lalu, melanjutkan studinya di SMP Negeri 1 Nabire. Dia menyelesaikan pendidikan di sekolah tahun 1974. Pendidikan selanjutnya di bangku SMA Negeri Persiapan Nabire.

Setelah lulus sekolah, tahun 1985, Yohana melanjutkan pendidikan sarjana (S1) pada program studi bahasa Inggris jurusan pendidikan bahasa dan seni FKIP Uncen. Semasa kuliah, dia bekerja sebagai asisten dosen di program studi yang digelutinya selama tiga tahun yakni sejak 1983-1986.

Menjadi dosen tetap pada program studi itu sejak 1987 sampai sekarang. Selain menjadi dosen, dia pernah memegang jabatan sebagai kepala Laboratorium Bahasa Uncen setahun, yakni 1991.

Lompatan jabatan perempuan asli Papua ini boleh dibilang cepat. Tahun 1992 menjadi Diplomat Applied Linguistic TEFL (Dip. TEFL) dari Regional English Language Centre (RELC), SEAMEO Singapore. Meski sudah bekerja, ia tetap bertekad untuk melanjutkan pendidikan. Pada 1994 ia menyelesaikan pendidikan di Faculty of Education, Simom Fraser University British Colombia Canada dengan gelar Master of Art (MA).

Berbagai pengalaman semasa sekolah hingga menjajaki dunia kerja baik dalam negeri maupun luar negeri sudah dialami Yohana. Diantaranya, menjabat sebagai ketua tim seleksi guru bahasa Inggris SMP, SMK, SMA di kabupaten Merauke untuk persiapan pengiriman guru bahasa Inggris ke Sunshine Coast University Australia.

Pengalaman luar negeri diantaranya, pernah sebagai anggota Joint Selection Team (JST) Australian Development Scholarship beasiswa ADS/USAID tahun 2011.

Segudang pengalaman organisasi juga dimiliki Yohana, diantaranya terlibat dalam kegiatan kesenian yang disponsori badan kesenian Daerah Kabupaten Paniai di Nabire sejak 1974-1978. Pernah menjadi wakil ketua KNPI Kabupaten Paniai tahun 1984.

Dari sejumlah pengalaman dan pekerjaan yang dialami, perempuan Biak ini menerima ratusan penghargaan dari berbagai pihak. Salah satu diantaranya adalah menerima surat tanda penghargaan pernyataan lulus seleksi sebagai mahasiswa teladan sejak 1981-1982 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Bukan hanya itu, sejak masih kuliah, Yohana termasuk salah satu peserta pertukaran pemuda antara Indonesia dan Kanada. Yohana Yembise juga terpilih mewakili Papua bersama pemuda Indonesia ke Kanada. (tribunnews.com 26102014)

Profil Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Khofifah Indar Parawansa didaulat sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Penetapan ini diumumkan Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (26/10/2014).

Khofifah Indar Parawansa lahir di Surabaya, 19 Mei 1965. Sejak muda ia aktif pada kegiatan sosial dan aktif di berbagai organisasi sosial kemasyarakatan. Karena itulah, atas prestasi yang diraih, ia menerima beberapa penghargaan.

Ada penghargaan yang cukup kuat dalam ingatannya. Yaitu sebagai tokoh penggerak masyarakat yang pernah diperoleh dari Islamic fair of Indonesia tahun 2011/1433 H.

Khofifah memang aktif dalam layanannya lintas area. Misalnya ia pernah menyelenggarakan Training of Trainer bagi tokoh lintas agama dalam membangun perspektif multi kultur dan harmoni kehidupan antar umat beragama di berbagai propinsi. Antara lain di kota Makassar - Sulawesi Selatan, Ternate - Maluku Utara dan Ambon - Maluku.

Sebagai ketua umum Muslimat NU ia juga pernah menyelenggarakan Training Of Trainer bersama Badan nasional Penanggulangan terorisme dalam pembentukan Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme di beberapa propinsi. Antara lain di Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Riau.

Hampir semua daerah yang mengalami konflik sosial ia datangi. Termasuk saat terjadi konflik di Ambon, Sampang, Aceh, Ternate, Bitung, Sambas, dan lain-lain. Berbagai program multi kultur tetap menjadi bagian dari nafas kehidupannya sebagai warga bangsa yang ber bhinneka tunggal ika.

Tak hanya itu, alumni Unair ini memang rajin keliling ke berbagai daerah tertinggal, terluar dan terpencil untuk mengajarkan program kecakapan hidup. Secara keseluruhan lebih dari 79 kabupaten yang telah di kelilingi untuk menyemai program pemberdayaan ekonomi melalui program kecakapan hidup, hususnya bagi kelompok yang telah selesai mengikuti program pemberantasan buta aksara.

Sebagai ketua umum Pimpinan Pusat Muslimat NU, ia secara terus menerus menyerukan kepada warga Muslimat NU dan warga masyarakat pada umumnya, di berbagai tempat dan kesempatan agar menjaga lingkungan hidup dan terus menanam. Tugas itu dilakukan dalam rangka menjalankan komitmen pelaksanaan Millenium Development Goals.

Gerakan menanam pohon di lingkungan jaringan Muslimat NU se-Indonesia telah mencapai 1.8 juta pohon tahun 2003-2007. Karena itu, tahun 2011, Khofifah mendapat penghargaan dari Menteri Kehutanan atas kontribusinya mengggerakkan warga Muslimat NU menanam pohon.

Dalam hal pemberdayaan ekonomi perempuan, sejak tahun 1996 Khofifah memiliki komitmen untuk keliling propinsi mengajak perempuan/Muslimat NU agar segera membangun koperasi. Terhitung selama tahun 1996-1997, ia telah keliling ke 16 propinsi untuk memediasi pembentukan koperasi.

Hasilnya, tahun 2008, Muslimat NU telah berhasil membentuk Induk Koperasi, dan Khofifah sebagai inisiator Koperasi An-Nisa’ mendapatkan penghargaan dari Menteri Koperasi dan UKM. Penghargaan dari Kementerian Koperasi dan UKM juga diterima kembali pada tahun 2013. (tribunnews.com 26102014)

Profil Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Presiden terpilih Joko Widodo dan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla, akhirnya mengumumkan menteri dan pejabat menteri yang akan bekerja dalam kabinet. Prof.dr.Nila Djuwita F.Moeloek, Sp.M, terpilih sebagai menteri kesehatan.

Ketika memperkenalkan jajaran menteri di kabinetnya, Presiden Jokowi menyebut Nila sebagai seseorang yang kaya pengalaman. "Ia adalah senior yang sangat berpengalaman," katanya di halaman Istana Negara, Minggu (26/10/14).

Nama Nila Moeloek memang tidak asing di dunia kesehatan. Terlebih, dokter spesialis mata ini pernah diproyeksikan menjadi menteri kesehatan di Kabinet Indonesia Bersatu II era Susilo Bambang Yudhoyono. Tanpa alasan yang jelas, ia batal dilantik meski sudah mengikuti proses seleksi.

Nila lahir di Jakarta 11 April 1949 dan menjadi salah satu staf ahli divisi tumor mata di RSCM Kirana Jakarta. Ia merupakan istri dari dr.Farid Anfasa Moelok, menteri kesehatan pada Kabinet Reformasi Pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden BJ.Habibie. Pasangan ini dikaruniai 3 anak, Muh.Reiza, Puti Alifah, dan Puti Annisa.

Selain masih aktif mengajar di program doktor pasca sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Nila juga dipercaya menjadi Utusan Khusus Presiden RI untuk Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2009-2014.

Sebagai utusan khusus, Nila adalah duta Presiden yang bertugas menyampaikan berbagai hal tentang MDGs, tidak saja kepada para pemangku kepentingan di kabupaten dan kota, tetapi juga nasional, regional, bahkan global.

Problem universal yang ingin ditanggulangi oleh program MDGs ini adalah kemiskinan absolut, belum terjangkaunya pendidikan, masih tingginya angka kematian ibu melahirkan, rendahnya kesehatan anak, kesenjangan jender, penyebaran HIV/AIDS dan penyakit menular lain, kerusakan lingkungan, serta penggalangan kemitraan global.

Bekal pengalaman tersebut tampaknya dianggap cukup oleh Presiden Joko Widodo untuk mempercayakan tugas-tugas di kementrian kesehatan kepada Nila. Selamat bekerja untuk ibu menkes.
Sumber: health.kompas.com - 26 Oktober 2014
 

Sabtu, 08 November 2014

Profil Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Lukman Hakim Saifuddin didaulat sebagai Menteri Agama dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Penetapan ini diumumkan Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (26/10/2014).

Dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang dipimpin oleh Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, Lukman sempat menjabat sebagai Menteri Agama sejak 9 Juni lalu. Jokowi kembali mempercayakan posisi itu kepada politikus PPP ini dalam kabinetnya.

Berikut profil singkatnya:

Nama Lengkap : Lukman Hakim Saifuddin
Tempat, Tanggal Lahir : DKI Jakarta, 25 November 1962
Agama : Islam
Jabatan : Wakil Ketua MPR RI (2009-2014)

PENDIDIKAN :
Umum :
  • SD Negeri Jakarta
  • Madrasah Ibtidaiyah Manaratul Ulum Jakarta
  • SMP Negeri XI Jakarta
  • S1 Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta
  • Fakultas Dakwah Universitas Islam As-Syafiiyah, Jakarta ( 1990 )
  • Khusus :
  • Pendidikan Singkat Mengenai Community Organizer in Health and Development in Asian Rural Settings Nagoya, Jepang,
  • Pendidikan Singkat Mengenai HIV/AIDS Prevention and Control Program Curtin University Perth, Australia,
  • Pesantren Modern Gontor, Ponorogo, ( 1982 )

PERJALANAN KARIER :
Pekerjaan :
  • Kepala Program Kajian, Lakpesdam NU ( 1989 - 1995 )
  • Manager Helen Keller Internasional ( 1995 - 1997 )
 
Legislatif :
  • DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ( 1997 - 1999 )
  • DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ( 1999 - 2004 )
  • Keterlibatan dalam Organisasi :
  • Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ( 1999 )
  • DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ( 2004 - 2009 )
Keterlibatan dalam Organisasi :
  • Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
  • Wakil Ketua Sosialisasi UUD MPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
  • Anggota Tim Kuasa Hukum DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
  • DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ( 2009 - 2014 )
 
KEGIATAN LAIN :
  • Sekretaris Umum YISC Al-Azhar
  • Wakil Sekretaris PP LKKNU
  • Ketua PP Lakpesdam NU
  • Sekretaris Pimpinan Harian DPP PPP
  • Program Manajer Lakpesdam NU ( 1990 - 1995 )
  • Wakil Ketua Yayasan Saifuddin Zuhri ( 1994 - 1999 )
  • Anggota Majelis Pengarah Pesantren Al-Hamidiyah ( 1995 - 1999 )
  • Ketua Lakpesdam NU ( 1996 - 1999 )
  • Ketua Lembaga Diklat DPP PPP ( 1999 - 2004 )
  • Ketua Lembaga Pusdiklat DPP PPP ( 1999 - 2003 )
  • Sekretaris Forum Konstitusi ( 2004 )
  • Ketua PH DPP PPP ( 2007 - 2012 )

KELUARGA :
  • Trisna Willy (isteri)
  • Anak: 3 orang

Sumber: tribunnews.com - 26 Oktober 2014
 

Profil Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Puan Maharani didaulat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Penetapan ini diumumkan Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (26/10/2014).

Berikut profil putri kandung Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu:

Nama Lengkap : Puan Maharani
Tempat, Tanggal Lahir : DKI Jakarta, 6 September 1973
Agama : Islam
Jabatan : Anggota DPR RI (2014-2019)
Alamat Kantor : Gedung MPR/DPR RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10220

PENDIDIKAN :
Umum :
- SD Perguruan Cikini ( 1985 )
- SMP Perguruan Cikini ( 1988 )
- SMA Perguruan Cikini ( 1991 )
- Jurusan Komunikasi Massa Fakultas FISIP Universitas Indonesia Jakarta ( 1997 )

PERJALANAN KARIER :
Legislatif :
- DPR dari PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) ( 2009 - 2014 )
- DPR dari PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) ( 2014 - 2019 )

KEGIATAN LAIN :
- Ketua Bidang Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat DPP PDI Perjuangan ( 2005 - 2010 )
- Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga DPP PDIP ( 2010 - 2015 )

KELUARGA :
- Hapsoro (suami)
- Anak : 2 orang
- M. Taufiq Kiemas (bapak)
- Megawati Soekarnoputri (ibu)

Sumber: tribunnews.com - 26 Oktober

Profil Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ferry Musyidan Baldan

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Drs. Ferry Mursidan Baldan yang lahir di Jakarta 53 tahun yang lalu tepatnya tanggak 16 Juni 1961 terlahir sebagai anak kedua dari empat bersaudara. Ayahnya bernama Baldan Nyak Oepin Arif dan ibunya Almarhumah Syarifah Fatimah. Setelah lulus sekolah, ia melanjutkan kuliah di Fakultas Imu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran Bandung dan berhasil lulus kuliah pada tahun 1988. Pada masa kuliah, ia sangat aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan. Di antaranya pada Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Pernah menjadi Ketua Umum Badko Jawa Barat pada tahun 1988-1990 dan mejabat Ketua Umum PB HMI periode 1990 hingga 1992.

Sejak kecil ia memiliki cita-cita menjadi seorang pilot atau menjadi diplomat, karena ia sangat berkeinginan untuk bisa berkeliling ke berbagai Negara. Namun upaya yang sudah maksimal tidak dapat mengantarkannya menjadi seorang pilot dikarenakan ia berkacamata. Akhirnya, iapun memutuskan untuk menjadi seorang politikus dan anggota parlemen.

Karir politiknya ia mulai di tahun 1992 saat ia resmi dilantik menjadi anggota Partai Golkar. Pada periode 1992-1997 ia terpilih menjadi anggota MPR RI mewakili organisasi pemuda atau mahasiswa. Pemilu 1997 adalah pengalaman pertamanya menjadi anggota legislatif yang mengantarkannya menjadi anggota DPR. Ia menempati posisi Komisi II pada bidang pemerintahan dalam negeri, hukum, kepolisian dan aparatur Negara.

Di pemilu 1999 ia kembali berhasil menjadi anggota DPR RI untuk periode 1999-2004 dan terpilih sebagai Wakil Ketua Komisi II. Di posisi ini ia terlibat dalam penyusunan UU sebagai landasan menuju Indonesia yang demokratis. Dengan pengalamannya di dunia politik ini, sosok Profil Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ferry Musyidan Baldan (Kabinet Kerja Jokowi-JK) ini sangatlah disegani. Pada pemilu 2014 ia bergabung dengan Partai NasDem dan diangkat oleh Surya Paloh sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapillu dari Partai NasDem. Dan hasil yang sangat terlihat adalah partai NasDem menjadi partai papan tengah di Pileg 2014 sesuai hasil yang didapat dari sejumlah lembaga survey.

Pencapaian tertinggi karier politiknya saat ini adalah terpilihnya ia oleh presiden Joko Widodo sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang pada Kabinet Kerja Jokowi-JK. Semoga ia bisa bekerja untuk Indonesia dengan sebaik-bainya. Selamat bekerja, Bapak Ferry Musyidan Baldan… (penulispro.08112014)

Profil Singkat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Presiden Joko Widodo, Minggu (26/10) mengumumkan kabinetnya. Siti Nurbaja ditunjuk sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berikut profil singkatnya:

Nama : Siti Nurbaya Bakar
Tempat dan Tanggal Lahir: Jakarta, 28 Agustus 1956 (58 tahun)
Pendidikan Terakhir : Doktor dari Institut Pertanian Bogor
Jabatan Terakhir : Ketua DPP Partai Nasdem
 
Sumber: beritasatu.com - 26 Oktober 2014

Profil Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Mochamad Basuki Hadimuljono didaulat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Penetapan ini diumumkan Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (26/10/2014).

Berikut biodata singkat Basuki Hadimuljono:

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : DR. Ir. Mochamad Basuki Hadimuljono, M.Sc
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat/Tanggal Lahir : Surakarta/5 November 1954
Alamat Tempat Tinggal : Komp. Pengairan Rawa Semut Blok A/18 Bekasi Timur 17113
Pangkat Terakhir : Pembina Utama (IV/e)/TMT: 1 April 2009
Jabatan Terakhir : Direktur Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum
Masa Kerja PNS : 31 Tahun 6 Bulan

PENDIDIKAN FORMAL

Pendidikan Sarjana : Teknik Geologi Universitas Gajah Mada, 1979
Pendidikan Pasca Sarjana :
Master of Science, Civil Engineering Colorado State University, USA, 1989
Doctor of Philosophy, Civil Engineering Colorado State University, USA, 1992

TUGAS KHUSUS NASIONAL

Ketua Kelompok Kerja SDA Rehabilitasi Pasca Tsunami NAD 2004 – 2005
Ketua Tim Independen Penanggulangan Kerusakan Jalan Tol Purbaleunyi 2006
Anggota Tim Nasional Penanggulangan Kerawanan Pangan Yahukimo – Papua 2006
Ketua Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Sidoarjo 2006 – 2007

TANDA PENGHARGAAN

Piagam Penghargaan Pegawai Teladan Departemen Pekerjaan Umum 1995
Satyalancana Karya Satya X Tahun 2001
Satyalancana Karya Satya XX Tahun 2003
Satyalancana Pembangunan 2003
Satyalancana Wirakarya 2005
Satyalancana Kesejahteraan Sosial Pasca Tsunami NAD 2005
Satyalancana Karya Satya XXX Tahun 2014

Sumber: tribunnews.com - 26 Oktober 2014
 

Profil Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dakhiri

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Hanif Dhakiri didaulat sebagai Menteri Ketenagakerjaan dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Penetapan ini diumumkan Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (26/10/2014).

Nama Muhammad Hanif Dhakiri sontak muncul ke permukaan dan digadang-gadang bakal menjadi menteri kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Bersama Marwan Jafar dan Mohammad Nasir, Hanif Dhakiri disebut-sebut akan menjadi calon menteri yang mengurusi tenaga kerja dan transmigrasi.

Pria kelahiran Brebes, 1 Maret 53 tahun lalu ini adalah anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ia dari daerah pemilihan Jawa Tengah, wilayah Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pemalang.

Ia bertugas di Komisi X DPR RI yang mengurusi masalah Pendidikan, Olahraga, Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan. Muhammad Hanif Dhakiri adalah seorang politisi muda Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengabdi untuk partai tersebut sejak tahun 1998.

Hanif merupakan aktivis yang kental dan matang dalam tradisi organisasi Nahdlatul Ulama. di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Ia pernah menjadi Ketua Komisariat IAIN Salatiga (1991-1992), Ketua PC PMII Salatiga (1994-1995), Anggota Pleno Koordinator Cabang PMII Jawa Tengah (1995-1996) dan Ketua Lembaga Studi dan Advokasi Buruh (LSAB) Pengurus Besar (PB) PMII (1997-2000).

Tahun 2000, Hanif mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PB PMII dalam kongresnya yang ketigabelas di Medan. Nasib baik rupanya belum berpihak padanya, sehingga ia belum berhasil menjadi Ketua Umum PMII. Dia dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional gerakan Pemuda Partai Kebangkitan Bangsa (DKN Garda Bangsa) Periode 2006-2011.
Ia gerbaung ke PKB sejak awal, tahun 1998.

Ia salah satu perumus dasar-dasar kepartaian PKB, termasuk menulis AD/ART PKB, naskah deklarasi, platform politik PKB yang dinamainya Garis-garis Besar Perjuangan Partai (GBPP). Ia juga turut mendesain logo PKB yang diilhami warna PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), dan gambar dasar khas NU, yakni bola dunia dan bintang sembilan.
Hanif salah satu lingkaran inti H Matori Abdul Djalil, mantan Ketua Umum PKB dan politisi terkemuka NU saat itu, yang diberi kepercayaan Ketua Umum PBNU KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), saat itu untuk menakhodai kapal besar PKB untuk pertama kalinya.

Hanif pernah studi pendidikan S-2 di Universitas Indonesia dan telah menulis beberapa buku dan artikel, di antaranya Menggagas Fiqh Perburuhan (1999), Paulo Freire, Islam dan Pembebasan (2000), Post-tradisionalisme Islam (2000), Politik Melayani Basis (2001), Menjadi Politisi Manajer (2001), Kiai Kampung dan Demokrasi Lokal (2007), Mengapa Memilih PKB? (2008).

Hanif Dhakiri juga sempat menelurkan album musik berjudul “The Drizzle: Traces of a Broken Heart” yang ditujukan untuk merayakan pesta demokrasi Pemilu 2014. Album berisi 11 lagu ini dimaksudkan untuk mengajak kalangan muda agar tidak golput. “Musik ini diharapkan bisa mengajak pemilih pemula tidak lagi anti partai, dan tidak selalu menganggap Parpol (partai politik) itu kotor,” kata Hanif.

“Politik itu indah, fun dan menarik, jika politik itu kotor musik bisa membasuhnya biar bersih,” ujar Sekretaris Fraksi PKB ini.

Biofile:

Nama Lengkap: Muhammad Hanif Dhakiri
Tempat/tanggal lahir: Brebes, Jawa Tengah, 1 Maret 1961

Riwayat Organisasi:
  • Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
  • Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB periode 2005-2010
  • Wakil Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional Gerakan Pemuda PKB (DKN Garda Bangsa) Periode 2006-2011
  • Anggota DPR RI periode 2009-2014 dari PKB
  • Anggota Komisi X DPR RI yang mengurusi masalah Pendidikan, Olahraga, Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan.

Menulis beberapa buku dan artikel, di antaranya:
  • Menggagas Fiqh Perburuhan (1999)
  • Paulo Freire, Islam dan Pembebasan (2000)
  • Post-tradisionalisme Islam (2000)
  • Politik Melayani Basis (2001)
  • Menjadi Politisi Manajer (2001)
  • Kiai Kampung dan Demokrasi Lokal (2007)
  • Mengapa Memilih PKB? (2008)

Sumber: iapnews.co.id

Profil Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Presiden Joko Widodo menunjuk Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019. Pengumuman dilakukan di halaman Istana Negara, Minggu (26/10/2014).

Berikut ini sosok Amran.

Nama : DR. IR. H. Andi Amran Sulaiman, MP

Tempat, Tanggal Lahir: Bone, 27 April 1968

Jabatan terakhir
  • CEO PT Tiran Group

Pendidikan:
  • SD Impres 10 Mappesangka, Bone
  • SMP Negeri Ponre, Bone
  • SMA Negeri Lappariaja, Bone
  • Fakultas Pertanian Unhas 1988-1993 (Penerima Hak Paten/Penemu)
  • Pasca Sarjana Pertanian Unhas 2002-2003 (Cum laude)
  • Program Doktor Ilmu Pertanian Unhas 2008-2012 (Cumlaude)

Kursus dan Seminar:
  • Presentase Pengendalian Hama Tikus di Istana Presiden, Jakarta 1996
  • SUSKALAK-PIM di Pakkatto, Gowa, Sulsel, 1997
  • Presentase Pengendalian Hama Tikus untuk Kalteng di Istana presiden, Jakarta, 1999
  • Studi Banding di Singapura, 2002
  • Seminar Internasional Palm Oil Belt di Malaysia 2002
  • Studi Banding di Bangkok, Thailand, 2009
  • Kunjungan ke Sutech Engineering Co. Ltd (Perusahaan perakitan mesin pabrik gula) untuk transaksi pembelian Pabrik Gula dan Erawan Power (Pabrik Gula Terbesar di Thailand), 2014

Surat Penghargaan:
  • Hak Paten Alat Empos Tikus “Alpostran” dari Menteri Kehakiman RI, 1995
  • Surat Izin Khusus Pestisida Tiran 58PS dari Menteri Pertanian RI, 1997
  • Surat Izin Tetap Pestisida Tiran 58PS dari Menteri Pertanian RI, 1998
  • Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan di Bidang Wirausaha Pertanian dari Presiden RI, 2007
  • Penghargaan FKPTPI Award tahun 2011 di Bali.
  • Surat Izin Tetap Pestisida, Ammikus 65PS dari Menteri Pertanian RI, 2011
  • Surat Izin Tetap Pestisida Ranmikus 59PS dari Menteri Pertanian RI, 2012
  • Surat Izin Tetap Pestisida Timikus 64PS dari Menteri Pertanian RI, 2012
  • Hak Paten Alpostran (Alat Empos Tikus modifikasi) dari Menteri KehakimaN 2014

Keluarga:
  • Istri: IR. Hj. Martati

Anak:
  • Andi Amar Ma’ruf,
  • Andi Athira,
  • Andi Muh. Anugrah,
  • Andi Humairah
Sumber: tribunnews.com - 26 Oktober 2014
 

Profil Menteri Perdagangan Rachmat Gobel

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Presiden Joko "Jokowi" Widodo akhirnya resmi telah mengumumkan deretan nama menterinya. Sesuai janji Sang Presiden, dia menyelipkan nama-nama dari kalangan profesional sebagai menteri yang akan membantunya selama lima tahun ke depan.

Salah satu nama yang muncul adalah Rachmat Gobel, Direktur Utama PT Gobel International, induk perusahaan Kelompok Usaha Gobel, yang kini menjabat Menteri Perdagangan.

Pria kelahiran Jakarta, 3 September 1962 ini merupakan generasi kedua dari keluarga Gobel. Tidak hanya sekadar memimpin perusahaannya yang diturunkan dari pendahulunya, Rachmat berhasil membawa perusahaan menuju kejayaan meski diterpa krisis ekonomi. Keberhasilan tersebut melambungkan nama Rachmat Gobel.

Prestasinya pun terus berlanjut selama dua dekade belakangan ini. Tidak hanya itu saja, dia juga telah menerima berbagai penghargaan di dunia akademik.

Sosok Rachmat Gobel juga menarik. Tidak hanya sukses memimpin berbagai perusahaan, Rachmat juga dikenal di dunia olah raga, khususnya pencak silat.

Sementara itu, mengenai kapasitasnya menjadi Menteri Perdagangan, Rachmat pernah terekam mengungkapkan bahwa seharusnya, Departemen Keuangan dan Departemen Perhubungan dipimpin oleh Departemen Perindustrian. Dengan penyatuan tersebut, tutur Rachmat, kemajuan otomotif di Indonesia bisa terjamin.

"Coba Departemen Keuangan dan Departemen Perhubungan dipimpin oleh Departemen Perindustrian bersatu menyusun langkah-langkah yang tepat untuk kemajuan industri otomotif. Jangan bekerja sendiri-sendiri. Ini membuat langkah menjadi tak jelas," ujar Rachmat saat berbincang dengan Kompas.com, Rabu (21/10/2009) silam di Jakarta.

Data diri Rachmat Gobel

Nama: Rachmat Gobel
Tempat/tanggal lahir: Jakarta, 3 September 1962
Alamat: Jalan Prof Supomo SH No 55 A, Tebet Barat, Jakarta 12810

Pendidikan:

- Doktor Kehormatan dari Chuo University, Tokyo, Jepang (2014)
- Doktor Kehormatan dari Takushoku University, Tokyo, Jepang (2002)
- On-the-Job Training, Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Headquarters and Divisions, Osaka, Japan (1988/1989)
- Sarjana Ilmu Perdagangan Internasional, Chuo University, Tokyo, Jepang (1987)

Pekerjaan:

Rachmat Gobel merupakan kepala PT Gobel Indonesia. Dia menempati posisi sebagai Presiden Direktur dan pemilik saham mayoritas bagi PT Gobel International. Seperti dikutip dalam Businesweek, Rachmat telah menjadi Presiden Direktur untuk PT National Panasonic Gobel sejak 1993 lalu. Berikut ini daftar lengkap perusahaan yang tengah dan pernah dipimpinnya.

  • Direktur Utama, PT. Gobel International (holding company Kelompok Usaha Gobel) (1994 sampan sekarang)
  • Komisaris, PT. Panasonic Manufacturing Indonesia (2002 sampai sekarang)
  • Wakil Direktur Utama, PT. National Gobel (1993 – 2002)
  • Direktur Perencanaan, PT. National Gobel (1991 – 1993)
  • Assisten Direktur Utama, PT. National Gobel (1989 – 1991)
  • Komisaris Utama, PT. Panasonic Gobel Indonesia (2004 - sekarang)
  • Direktur Utama, PT. National Panasonic Gobel (1993 - 2004)
  • Wakil Direktur Utama, PT. National Panasonic Gobel (1992 – 1993)
  • Komisaris Utama, PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (1998 - sekarang)
  • Direktur, PT. Matsushita Gobel Battery Industry (1994 - 1998)
  • Komisaris Utama, PT. Panasonic Gobel Eco Solutions Manufacturing Indonesia (1994 - sekarang)
  • Komisaris Utama, PT Panasonic Gobel Eco Solutions Sales Indonesia (1994 - sekarang)
  • Komisaris Utama, PT Panasonic Healthcare Indonesia (1995 - sekarang)
  • Komisaris Utama, PT Nusantara Parkerizing (2000 - sekarang)
  • Wakil Komisaris Utama, PT Nusantara Parkerizing (1999 - 2000)
  • Wakil Komisaris Utama, PT Parker Metal Treatment Indonesia (2002 - sekarang)
  • Komisaris Utama, PT. Gobel Dharma Nusantara (2013 – sekarang)
  • Direktur Utama, PT. Gobel Dharma Nusantara (2006 – 2013)
  • Komisaris, PT. Smart, Tbk (2004 - sekarang)
  • Komisaris, PT. Indosat, Tbk. (2008 - sekarang)
  • Komisaris Utama, PT Visi Media Asia, Tbk. (2014 – sekarang)

Sumber: tribunnews.com - 26 Oktober 2014
 

Profil Menteri Perindustrian Saleh Husin

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Saleh Husin didaulat sebagai Menteri Perindustrian dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Penetapan ini diumumkan Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (26/10/2014).

Saleh Husin sungguh memaknai sebuah kehidupan sepenuh hati dan jiwa. Betapa tidak? Sebelum sukses menjadi legislator di Senayan, Saleh tergolong tokoh yang berasal dari keluarga serba pas-pasan.

Perjuangan hidup Saleh Husin sungguh panjang. Ia putra Pulau Rote, sebuah pulau terluar di selatan Indonesia yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ketika kecil, ia sudah berjuang untuk hidup dengan berjualan kue dan ikan di kampungnya. Tahun 1980-an, ia pindah ke Pulau Jawa. Antara 1986-1988, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sekolah, ia berjualan atibut sekolah. Karena sibuk berdagang, Saleh tergolong telat lulus kuliah S1 pada usia 33 tahun. Tapi, usia tak menghalanginya untuk terus melanjutkan studi hingga jenjang S2.

Sejak 1989, Saleh telah serius berbisnis, melalui PT Shelbi Pratama. Sekarang ini, ia menjabat Direktur Utama PT Sapta Kencana Buana dan PT Varia Prima Bina Jasa. Berbagai jabatan komisaris sempat pula disandangnya. Tahun 2008, ia masuk Partai Hanura dan terpilih menjadi wakil rakyat periode 2009-2014.

Saleh sempat mencoba peruntungan menjadi anggota tentara. Ia coba menempuh pendidikan di Akabri tahun 1982, sayang gagal karena fungsi mata kanannya terganggu. Akhirnya pria kelahiran 16 September 1963 itu menjadi seorang pembantu di kediaman keluarga Henuhili, dan beruntungnya Saleh diterima dengan baik karena kelakuan baik Saleh.

Pada tahun 1984 Saleh mencoba ikut tes Akabri lagi untuk kedua kalinya dan kegagalan lagi yang diterima Saleh pada saat itu dengan penyebab yang sama.

Saleh sadar militer bukan jalan hidupnya. Akhirnya Saleh mencoba untuk berbisnis dengan modal awal Rp. 500.000 pada tahun 1986. Modal didapatkan dari ibunya. Saleh mengawali dengan bisnis pembuatan banner sekolah, dia juga dibantu dari banyak pihak dalam penjualannya, seperti teman baiknya Firman Setiabudi anak dari Try Sutrisno (saat itu menjabat sebagai Pangdam v Jaya), Nanan (anak dari Megawati Soekarnoputri), Ferdi Hasan (artis) dll.

Bisnis semakin sukses,itulah yang dialami Saleh.Jabatan bergengsi diraih Saleh, dari komisaris hingga direktur diduduki oleh Saleh di perusahaan perusahaan besar seperti PT Ades Alfindo Putra Setia, Tbk Jakarta, produsen air minum mineral merek Ades.

Walaupun sudah sukses dalam karier, Saleh masih tetap mengutamakan pendidikan. Saleh melanjutkan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Khrisnadwipayana dan lulus pada tahun 1996.

Pada saat kuliah, Saleh memutuskan menikah dengan Andresca SE tahun 1994. Tidak puas hanya dengan S1, Saleh melanjutkan studi Magister Administrasi Publik di Universitas Khrisnadwipayana selesai pada tahun 2007.

Pendidikan lembaga nonformal pun dijalani Saleh, di antaranya English Course in University of Oregon, Eugene, Oregon-USA (1992),Kursus Reguler Angkatan (KRA) XXXIX Lemhannas (2006) juga belajar public speaking serta mengikuti pendidikan kepribadian di John Robert Power.

Gelar, jabatan dan kesuksesan sudah diraih Saleh, kemudian mulailah Saleh menjalani dunia politik yang memang sudah sejak tahun 2001 diminati Saleh. Berawal dari Partai Amanat Nasional (PAN) dalam karier politiknya hingga berpindah ke Partai Hari Nurani Rakyat (Hanura) sebagai wakil sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Periode 2009-2014, Saleh duduk di Komisi V DPR, komisi yang membidangi masalah transportasi dan infrastruktur.

Saleh Husin salah seorang paling lantang meminta para pihak tidak memperdebatkan pilihan Presiden Joko Widodo terhadap menteri yang akan bertugas di pemerintahannya. Menteri berlatang belakang parpol maupun profesional biarlah menjadi hak prerogatif presiden. Ia diplot menjadi Menteri Perindustrian.

Saleh mengatakan terpenting kabinet diisi profesionalisme yang dapat menjalankan tugas dari presiden. Mengenai adanya kabar presiden terpilih akan memberikan jatah menteri kepada kader dari partai diluar koalisi Jokowi-JK, Saleh mengaku pihaknya tidak mempermasalahkannya.

"Itu hak presiden, selama beliau punya kompetensi," imbuhnya. (Willy/Salehhusin.net)

BIOFILE

Nama Lengkap: Saleh Husin
Tempat Lahir: Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur
Tanggal Lahir: Senin, 16 September 1963
Orangtua: H. Husin L dan Hj Ma Aket

KARIER POLITIK

Berawal dari Partai Amanat Nasional (PAN) kemudian berpindah ke Partai Hari Nurani Rakyat (Hanura) dan duduk sebagai wakil sekretaris jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

PENDIDIKAN

- SD Negeri-1 Baa, Rote (1975)
- SMP Negeri-1 Baa, Rote (1979)
- SMA Palapa, Kupang (1982)
- Fakultas Ekonomi, Universitas Krisnadwipayana (Unkris) Jakarta (1996)
- Magister Administrasi Publik, Unkris Jakarta (2007)

KARIER

- Direktur PT Shelbi Pratama, Tahun 1989
- PT Ades Alfindo Putra Setia, Tbk Jakarta sbg komisaris, Tahun 1993
- PT Varia Prima Bina Jasa
- PT Sapta Kencana Buana Jakarta sejak 1998
- Anggota DPR RI (2009 - 2014)
 
Sumber: tribunnews.com - 26 Oktober 2014

Profil Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga didaulat sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Penetapan ini diumumkan Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (26/10/2014).

Sebelumnya nama Puspayoga disebut-sebut masuk dalam bursa bakal calon menteri kabinet Jokowi di posisi Menteri Pariwisata. Belakangan, menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, merupakan pos yang disebut-sebut akan ditempati mantan Wakil Gubernur Bali dan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.

Kedekatannya dengan pimpinan PDIP ditambah faktor representasi warga Bali, disebutkan jadi pertimbangan nama lulusan S1 di Universitas Ngurah Rai, Denpasar tahun 1991 itu masuk dalam bursa bakal calon menteri.

Jika bisa memilih posisi menteri, masih maukah Puspayoga menerima pinangan itu? Posisi menteri apa yang ia kehendaki? Lagi-lagi Puspayoga menolak. Secara terang ia menyebut tak memiliki niat jadi menteri apa pun.

"Profesionalitas yang harus dimajukan, bukan soal kedekatan. Saya tak berniat jadi menteri. Biarlah posisi-posisi itu diambil oleh orang yang memang menguasai bidang masing-masing," ujarnya.

Soal kedekatan dengan petinggi PDIP yang jadi partai pengusung Jokowi, Puspayoga tak menampiknya. Ia menyebut telah menjadi kader dan pengurus partai di Bali sejak remaja.

Ayahnya, Cok Sayoga adalah Ketua DPD PDI Bali diperiode 1980-an. Puspayoga bahkan menuturkan, keluarganya sudah memiliki keakraban dengan almarhum Taufik Kiemas dan Megawati Soekarno Putri sejak lama.

"Sejak tahun 1987 sampai sekarang pun masih. Ibu kan kerap berkunjung ke Bali. Jika ibu datang, saya yang menjemput. Kan mobil ibu diparkir di rumah saya," kata Puspayoga.

Ada dua mobil yang menjadi tanggung jawab perawatan buat Puspayoga. Tapi ia membantah, jika akomodasi Megawati pun menjadi tanggungannya saat berkunjung ke pulau Dewata. Wajar jika kedekatan antara Mega dan Puspayoga terjalin erat.

Mega pernah menyebut Puspayoga sebagai anak kandung PDIP saat wali kota Denpasar periode 2000-2005 dan 2005-2008 itu bertarung dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tahun 2013 melawan pasangan I Mangku Pastika dan Ketut Sudikerta.

Soal istilah 'anak kandung PDIP', ada cerita menarik bagaimana Puspayoga pernah bertaruh nyawa untuk membesarkan partai tersebut. Ia pernah dikeroyok sejumlah pria usai menjalankan tugas yang diberikan sang ayah.

Kala itu, medio Juli 1982, Puspayoga masih duduk di bangku kelas III SMP. Sang ayah memintanya menjadi salah-satu saksi partai pada pemilihan umum.

Lokasinya di asrama Brimob Polda Bali yang bersebelahan dengan GOR Ngurah Rai. Tugas itu ia jalankan tanpa tahu risiko yang ada. Belakangan baru ia sadar banyak yang enggan jadi saksi PDI di lokasi tersebut karena ancaman fisik yang mereka terima.

Proses pencoblosan berjalan lancar. Tapi, terjadi kejutan pada hasil rekapitulasi pemilihan lantaran PDIP bisa mendapat 17 suara di TPS yang menjadi basis partai pendukung pemerintah itu.

Saat hendak pulang dan mengambil motor di parkiran, barulah Puspayoga mendapat serangan fisik dari sejumlah pria dewasa. Untungnya, Puspayoga mampu membela diri berbekal ilmu silat yang diwariskan ayahnya. Dia berhasil untuk terus berkelit sampai petugas keamanan melerai mereka.

Puspayoga hanya tertawa mendengar kisah lama itu. Baginya, tak ada yang istimewa dari peristiwa yang bisa saja mengancam nyawanya itu.

"Itu biasa, mas," katanya lalu tertawa.

Biofile Drs. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga

Tempat dan Tanggal Lahir: Denpasar, Bali, 7 Juli 1965

Usia: 49 tahun

Pendidikan: S1 di Universitas Ngurah Rai

Karier
Wakil Gubernur Bali periode 2008-2013
Wali Kota Denpasar periode 2000-2005 dan 2005-2008
Sumber: tribunnews.com 26 Oktober 2014.
 

Ini Persoalan Utama dan Dampak Kisruh DPR RI

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Konflik antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) belum mencapai titik temu. Alhasil, konflik ini mengakibatkan dualisme kepemimpinan di parlemen. Jika tidak dihentikan, konflik ini berpotensi menghambat jalan pemerintahan.

Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Komite Rakyat Menggugat DPR mengungkapkan persoalan utama kisruh dua koalisi di parlemen dan dampaknya terhadap kedaulatan bangsa.

Hal ini disampaikan oleh Komite Rakyat Menggugat DPR dalam konferensi pers yang diselenggarakan di kantor YLBHI Jakarta pada Jumat (7/11). Konferensi pers ini merupakan penyampaian hasil rekomendasi dari sarasehan yang dilakukan oleh KRMD pada 4 November 2014 dengan menghadir tokoh-tokoh seperti pengamat politik dari LIMA Indonesia Ray Rangkuti, Pengamat Hukum Tata Negara Refli Harun, Rohaniawan yang sekaligus menjabat Sekretaris Jenderal Setara Intitute Romo Beny Susatyo, pendeta Victor Rambeth dan Asep W.

“Persoalan utama dari kisruh di parlemen adalah partai politik tidak kompeten dan pemimpin partai yang egois,” ujar Direktur Advokasi YLBHI Bahrain dalam konferensi pers tersebut.

Dia menjelaskan, persoalan utama parpol adalah belum memiliki sistem rekruitmen dan sistem keuangan yang baik sehingga masing-masing partai berupaya merebut kekuasaan, mengutamakan kepentingan partai dan mengabaikan kepentingan partai.

“Akibatnya terjadi kebuntuan dalam dialog atau musyawarah. Ketika mosi terhadap satu koalisi belum teruji, koalisi yang lain sudah membentuk DPR tandingan sehingga terjadi dualisme pengambilan keputusan. Partai yang bermasalah, tetapi hak rakyat yang dikebiri,” katanya.

Persoalan kedua, menurut Bahrain, adalah UU MD3 yang melanggar kedaulatan rakyat. Dia menjelaskan bahwa salah satu pasal yang melanggar kedaulatan rakyat dalam UU MD3 adalah pasal yang mengatur proses pemilihan pimpinan DPR melalui sistem paket, bukan melalui sistem musyawarah mufakat.

“Mandat DPR adalah mandat majemuk, mereka mewakili daerah pemilihan masing-masing. Ini berbeda dengan mandat Presiden yang bersifat tunggal. Jadi, DPR mewakili dan menfasilitasi semua golongan dan alat kelengkapan juga harus mengakomodasi semua golongan,” jelasnya.

Dua koalisi yang terjadi di parlemen, menurutnya, menyebabkan ketidakberfungsian keterwakilan rakyat. Pimpinan DPR yang dipilih meskipun sah, tetapi tidak demokratis. Alat-alat kelengkapan yang terpilih tidak sah, tidak demokratis dan melanggar UU karena tidak terpenuhnya syarat mengambil keputusan, yaitu harus dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah fraksi.

“Peradaban politik sedang dihancurkan. Politik yang dijalankan di parlemen adalah politik transaksional karena ketua partai tidak mempunyai visi negarawan tetapi transaksional. Hal ini menyebabkan terjadi pelecehan kemanusiaan,” katanya.

Pada akhirnya, lanjut Bahrain, kisruh di DPR berdampak pada hilangnya kehormatan dan martabat DPR di mata rakyat yang sudah kehilangan kepercayaan publik terhadap DPR.

“Dinamika perbedaan pendapat dan saling adu konsep yang seharusnya menjadi proses yang wajar menjadi tidak etis lagi karena aspirasi rakyat sudah diabaikan, unjuk kekuasaan lebih diutamakan,” pungkasnya. (beritasatu.com 07112014)

Kamis, 30 Oktober 2014

Profil Menteri BUMN Rini M Soemarno

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Mantan Ketua Tim Transisi Rini M Soemarno ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menteri BUMN dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019. Rini pernah menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Dalam pengumuman di halaman Istana Negara, Minggu (26/10/2014), Presiden Jokowi menyebutnya sebagai sosok yang suka bekerja keras.

"Seorang profesional yang kaya pengalaman sebagai CEO dalam perusahaan besar, bekerja keras dan juga menjadi tim transisi," ungkap Jokowi.

Berikut profil singkat Rini:


Nama Lengkap : Rini Mariani Soemarno
Tempat, Tanggal Lahir : AS, 9 Juni 1958
Agama : Islam

Umum :
- Fakultas Ekonomi, Wellesly College Massachusetts, USA (1981)

PERJALANAN KARIER :

Pekerjaan :
  • Presiden Komisaris PT Semesta Citra Motorindo, Jakarta
  • Pengurus Pinjaman Bank Dunia untuk Negara-negara Asia Afrika, Departemen Keuangan Amerika Serikat, USA (1979-1980)
  • Trainee Departemen Keuangan USA, Office of Multilateral Development Bank, USA (1981-1982)
  • Trainee Citibank N.A, Jakarta (1982)
  • Asisten Manager Citibank N.A, Jakarta (1982-1983)
  • Manager Citibank N.A, Jakarta (1984-1988)
  • Assisten Vice President Citibank N.A, Jakarta (1986-1988)
  • Vice President Citibank N.A, Jakarta (1988-1989)
  • GM Finance Division PT Astra International, Jakarta (1989)
  • Direktur Keuangan PT Astra International, Jakarta (1990)
  • Direktur Utama PT Astra International, Jakarta (1998-2000)
  • Komisaris PT Agrakom (Bidang Bisnis Internet), Jakarta (2000 )
  • Presiden Direktur PT Semesta Citra Motorindo (2000-2001)
  • Presiden Direktur PT Kanzen Motor Indonesia (2005)

Pemerintahan :
  • Wakil Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Jakarta (1998)

Menteri :
  • Menteri Perindustrian dan Perdagangan Kabinet Gotong Royong (2001-2004)

KEGIATAN LAIN :

  • Ketua Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA)
  • Penasehat Ahli Keuangan Koperasi Pegawai Negeri khususnya pada Bank Kesejahteraan Ekonomi (Bank yang saham terbesarnya dikuasai Koperasi Pegawai Negeri)

PENGHARGAAN :

  • Penghargaan atas terpilihnya sebagai Pemimpin Puncak Terpuji 1995 dari Majalah Swa Sembada ( 1995 )

KELUARGA :

  • Anak : 3 orang

Sumber: tribunnews.com - 26 Oktober 2014

Profil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro didaulat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Penetapan ini diumumkan Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (26/10/2014).

Pria kelahiran Jakarta, 3 Oktober 1966 tersebut bernama lengkap Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro. Selain menguasai bidang ekonomi, Bambang juga sempat mempelajari tata wilayah dan perkotaan.

Dia telah menempuh pendidikan sarjana di bidang Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Regional pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1985 sampai 1990). Bambang kemudian melanjutkan pendidikan di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat, dan meraih gelar Master pada tahun 1995. Bambang juga disebut telah mendapatkan gelar Ph.D dari universitas yang sama pada Agustus 1997.

Bambang juga pernah menjadi dosen tamu pada The Department of Urban and Regional Planning, University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat (November 2002). Di tanah air, dia pernah menjabat sebagai Dekan FE UI (2005 sampai 2009). Hingga saat ini, Bambang masih menjabat sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Tidak sulit menerka buah pikiran Bambang mengenai ekonomi Indonesia. Selain menjabat posisi karier dalam Kementerian Keuangan, Bambang juga seorang pengajar yang kerap membagi pikirannya.

Dalam keynote speech-nya akhir September lalu, Bambang sempat mengungkapkan bahwa pemerintahan baru di bawah Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, punya pekerjaan rumah penting. Pekerjaan tersebut adalah memelihara inflasi dan mengurangi defisit neraca berjalan. Tentu saja, berdasarkan ujarannya ini, publik bisa mengira-ngira sepak terjangnya nanti.

"Kita harus membuat inflasi kita jadi 2 atau 3 persen. Karena, inflasi sangat penting untuk membuat pertumbuhan kita relatif stabil," ujar Bambang di Jakarta, Selasa (23/9/2014).

Kala itu, Bambang juga mengungkapkan pentingnya meningkatkan ekspor dan menekan impor. "Defisit neraca berjalan harus dikurangi. Tapi tentu ini lebih mudah diucapkan ketimbang dijalankan. Indonesia harus meningkatkan ekspor dan menekan impor. Kedua, defisit anggaran. Kita beruntung punya hukum yang membatasi sampai tiga persen. Tapi, kalu mendekati itu, sudah butuh banyak financing," pungkasnya. (tribunnews.com - 26102014)

Profil Menko Perekonomian Sofyan Djalil

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Sofyan Djalil didaulat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Penetapan ini diumumkan Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (26/10/2014).

Dari penjual telur, penjaga masjid dan kondektur metromini, siapa nyana nasib membawanya menjadi salah seorang jajaran menteri di Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ya, dia adalah Sofyan Djalil. Banyak gelar melekat padanya, sehingga Sofyan memiliki lama dan gelar lengkap adalah Dr Sofyan A Djalil SH MA MALD. Sofyan disebut-sebut masuk sebagai kandidat kuat Menteri Koordinator bidang Perekonomian.

Sofyan menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika sejak Oktober 2004 hingga Mei 2007 di Kabinet Indonesia Bersatu, pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Dalam satu proses perombakan (reshuffle kabinet), kurun waktu 2007 hingga 2009, Sofyan mengemban jabatan sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Indonesia pada kabinet serupa. Ia menggantikan Sugiharto

Latar belakang pendidikan laki-laki kelahiran Aceh, 23 September 1953 adalah sarjana hukum bidang hukum bisnis lulusan Universitas Indonesia Jakarta, tahun 1984. Kemudian dua gelar master di bidang kebijakan publik (MA, 1989) dan hubungan ekonomi internasional (MALD, 1991), dan terakhir gelar doktor bidang studi "International Financial and Capital Market Law and Policy" (PhD, 1993).

Tahun 1976, seperti dimuat situs nanggroe.info, Sofyan hijrah ke Jakarta. Kedatangannya ke Jakarta terkait dengan keikutsertaan sebagai delegasi Aceh dalam Muktamar Nasional Pelajar Islam Indonesia (PII). Selama sekolah di madrasah, Sofyan adalah seorang aktivis PII Aceh.

Tahun 1977, Sofyan mendapat pekerjaan sebagai pengurus mesjid di Pusdiklat Kejaksaan Agung. Setahun kemudian pada tahun 1978, usai bekerja ia kuliah sore melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI) bidang studi hukum bisnis dan tamat pada tahun 1983.

Setelah lulus kuliah, Sofyan menjadi peneliti pada CPIS (Center for Policy and Implementation Studies), Departemen Keuangan dan menangani berbagai proyek penelitian seperti Kupedes dan Simpedes dari BRI, masalah Keluarga Berencana, Evaluasi Sekolah Dasar Inpres, Program Restrukturisasi BUMN, Perdagangan Internasional dan Kerjasama Regional, dan lain-lain.

Ketika tahun 1985 CPIS berencana menyekolahkan beberapa orang penelitinya ke luar negeri, nama Sofyan ikut terpilih dari sekian banyak calon. Ia terlebih dahulu mengikuti Graduate Record Examination (GRE) dan harus mempelajari matematika. Kemudian Sofyan melanjutkan pendidikannya di Tufts University, Amerika Serikat dan menamatkannya pada tahun 1993 dan saat itu Sofyan menjadi orang Indonesia pertama yang berhasil meraih gelar doktor dari Fletcher School of Law and Diplomacy - Tufts University, AS.

Sofyan berasal dari keluarga sederhana di Peureulak, Aceh Timur. Menteri BUMN era SBY-JK (2007-2009) ini sadar kemampuan ayahnya yang tukang cukur dan ibunya yang guru ngaji, sehingga saat kecil mencari uang dengan menjual telur itik di daerahnya.

Suatu ketika, Sofyan Djalil berkenalan dengan Ratna Megawangi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) sampai mereka menjalani kehidupan keluarga dan kuliah di Amerika Serikat. Dari pernikahannya dengan Ratna, Sofyan dikaruniai tiga anak. (Rendy Adrikni Sadikin)

Biofile

Nama Lengkap: Sofyan Djalil
Tempat/Tanggal Lahir: Aceh, 23 September 1953
Nama Istri: Ratna Megawangi

Riwayat Pendidikan

  • Sarjana Hukum Bisnis Universitas Indonesia, Jakarta, S1 tahun 1984
  • Master of Arts (MA) bidang studiPublic Policydari School of Arts and Sciences, Tufts University, Medford, Massachusetts, Amerika Serikat, S2 tahun 1989
  • Master of Arts (M.A.) International Economic Relation, The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford, Massachusetts, AS, S2 tahun 1991
  • Doktor bidang studi "International Financial and Capital Market Law and Policy" (PhD), The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford, Massachusetts, AS, S3 tahun 1993.

Riwayat Pekerjaan

  • Anggota Tim Ahli, Komite Nasional Good Corporate Governance, 2001 - Sekarang
  • Anggota Tim Pakar, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2001 - Sekarang
  • Tim mediasi perundingan pemerintah RI dan GAM di Helsinki, Finlandia, 2004 - 2005
  • Managing Partner, Sofyan Djalil & Partners,
  • Komisaris Independen, PT Kimia Farma Tbk, 2003 - Sekarang
  • Menteri Komunikasi dan Informatika, 2004 - 2007
  • Menteri BUMN, 2007 - 2009
 
Sumber: tribunnews.com - 26 Oktober 2014
 

Bikin Pimpinan Tandingan, Koalisi Pro Jokowi di DPR Angkat Pramono Anung Jadi Ketua

Anggota DPR dari KIH membentuk pimpinan DPR tandingan, Rabu (29/10/2014) di gedung DPR RI Jakarta.
pemiluindonesiaku.blogspot.com - Koalisi Indonesia Hebat (KIH) atau koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-JK di DPR RI memutuskan untuk menyampaikan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR bentukan Koalisi Merah Putih (KMP).

KIH akhirnya menetapkan pimpinan DPR tandingan yang dipandang layak untuk memimpin.

"Kami menunjuk nama yang kami pandang layak untuk pimpinan sementara," kata Politisi PDI Perjuangan Arif Wibowo diruang rapat Komisi V DPR, Jakarta, Rabu (29/10/2014).

Pimpinan tersebut terdiri Ketua DPR Pramono Anung (PDIP), Wakil Ketua DPR Abdul Kadir Karding (PKB), Syaifullah Tamliha (PPP), Patrice Rio Capella (NasDem) dan Dossy Iskandar (Hanura).

"Ini kesepekatan sekaligus komitmen dari kerjasama lima parpol di DPR yang juga meneguhkan diri sehingga partai pendukung pemerintah Jokowi-JK," kata Arif.

Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh lima fraksi yang terdiri dari PDIP, NasDem, PKB, PPP dan Hanura.

Terlihat Ketua Fraksi NasDem Victor Laiskodat, Wakil Ketua Fraksi Johnny G Plate, Sekjen Hanura Dossy Iskandar, Wasekjen PPP Syaifullah Tamliha, Anggota Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq dan Wasekjen PKB Daniel Johan.

Arif mengatakan pihaknya menyesalkan cara pimpinan DPR memimpin rapat paripurna. "Pimpinan mengabaikan hak pokok anggota menyampaikan pendapat, seringkali mengabaikan interupsi bila tidak berasal dari kubunya," ujar Arif.

Ia juga melihat pimpinan melakukan keberpihakan pada sidang untuk kelompok tertentu. Sehingga hal itu melanggar tata tertib dimana pimpinan harus bersikap adil.

"Maka dengan sesungguhnya dan sesadarnya kami ambil sikap mosi tidak percaya lada pimpinan DPR RI," katanya. (tribunnews.com - 29102014)