Hasil Quick Count Pilpres 2014. Prabowo Hatta VS Jokowi-JK. Populi Center 49.05% :50.95%. CSIS 48.10% :51.90%. Litbang Kompas 47.66% :52.33%. IPI 47.05% :52.95%. LSI 46.43% :53.37%. RRI 47.32% :52.68%. SMRC 47.09% :52.91%. Puskaptis 52.05% :47.95%. IRC 51.11% :48.89%. LSN 50.56% :49.94%. JSI 50.13% :49.87% .

Senin, 20 Oktober 2014

Pelantikan Presiden & Wakil Presiden RI

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Hari ini, Senin (20/10/2014), Joko Widodo-Jusuf Kalla dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ikuti prosesinya dan jadilah saksi sejarah #IndonesiaBaru.

Sumber:kompas.com



Ini Pidato Perdana Jokowi sebagai Presiden ke-7 RI

Joko Widodo resmi dilantik sebagai presiden ke-7 Republik Indonesia, bersama wakilnya, Jusuf Kalla, Senin (20/10/2014). Jokowi-JK menjalani prosesi pelantikan di Ruang Sidang Paripurna I, Gedung Nusantara, Kompleks Parleme, Jakarta, Senin (20/10/2014). Seusai membacakan sumpah jabatan, Jokowi membacakan pidato perdana sebagai Presiden RI.

Berbekal secarik kertas yang telah dipersiapkan sebelumnya, Jokowi menyampaikan pidatonya selama 10 menit.

Berikut isi pidato pertama Jokowi sebagai Presiden RI ke-7:

Salam sejahtera untuk kita semuanya
Om swastiastu namo buddhaya

Yang saya hormati, pimpinan dan seluruh anggota MPR
Yang saya hormati, Wakil Presiden
Yang saya hormati, Bapak BJ Habibie, Presiden ketiga RI
Yang saya hormati, Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri, Presiden kelima RI
Yang saya hormati, Bapak Try Sutrisno, Wakil Presiden keenam RI
Yang saya hormati, Bapak Hamzah Haz, Wakil Presiden Kesembilan RI
Yang saya hormati, Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Indonesia keenam
Yang saya hormati, Boediono, Wakil Presiden kesebelas RI
Yang saya hormati, Ibu SInta Nuriyah Wahid
Yang saya hormati, rekan dan sahabat baik saya, Prabowo Subianto dan
Hatta Rajasa
Yang saya hormati, yang mulia kepala negara dan pemerintahan dan
utusan khusus negara sahabat
Para tamu undangan yang saya hormati, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air

Hadirin yang saya muliakan,
Baru saja kami, Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengucapkan sumpah. Sumpah itu memiliki makna yang amat dalam, komitmen bekerja keras mencapai cita-cita bersama sebagai bangsa yang besar. Ini saatnya menyatukan hati dan tangan, ini saatnya bersama sama melanjutkan sejarah berikutnya, yakni mencapai kejayaan indonesia di bidang politik dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Saya yakin beban sejarah yang mahaberat ini akan dapat kita pikul bersama dengan persatuan, dengan gotong royong, dengan kerja keras. Persatuan dan gotong royong sangat menjadi bekal untuk menjadi bangsa besar. Kita tidak akan pernah besar jika terjebak dalam keterbelahan
dan keterpecahan. Dan kita tidak akan betul-betul merdeka tanpa kerja keras.

Pemerintahan yang saya pimpin akan bekerja untuk memastikan setiap rakyat di seluruh pelosok tanah air merasakan pelayanan pemerintahan. Saya mengajak seluruh lembaga negara untuk bekerja dengan semangat yang sama  dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.  Saya yakin, negara ini akan makin kuat dan berwibawa jika seluruh lembaga negara bekerja sesuai mandat yang diberikan konstitusi kita.

Kepada para nelayan, buruh, petani, para pedagang pasar, para pedagang asongan, sopir, akademisi, TNI, Polri, pengusaha, dan kalangan profesional, saya menyerukan untuk bekerja keras, bahu membahu, bergotong royong, karena ini lah momen bersejarah bagi kita semua
untuk bergerak bersama-sama untuk bekerja, untuk bekerja, dan bekerja.

Hadirin yang mulia,
Kita juga ingin hadir di antara bangsa-bangsa dengan kehormatan, dengan martabat, dengan harga diri. Kita ingin jadi bangsa yang menyusun peradaban sendiri, bangsa yang kreatif, yang bisa mengembangkan peradaban global. Kita harus bekerja sekeras-kerasnya,
bahu-membahu. Sebagai negara maritim, samudra, laut, selat dan teluk adalah masa peradaban kita.

Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, dan memunggungi selat dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga 'Jalesveva Jayamahe', di laut justru kita jaya, sebagai semboyan kita di masa lalu bisa kembali.

Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air,
Kerja besar dalam bangsa memang tidak mungkin dilakukan sendiri oleh presiden dan wakil presiden ataupun jajaran pemerintah yang saya pimpin. Tapi membutuhkan topangan kekuatan bersama, kekuatan yang merupakan kesatuan seluruh bangsa.

Lima tahun ke depan jadi momentum yang tepat bagi kita sebagai bangsa yang merdeka. Oleh sebab itu, bekerja, bekerja, dan bekerja adalah yang utama. Saya ingin bekerja keras dan gotong royong. Kita akan mampu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah
indonesia meningkatkan kesejahteraan umum mencerdakan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial .

Saudara sebangsa dan setanah air,
Atas nama rakyat dan pemerintahan Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada yang mulia kepala negara, kepala pemerintahan dan utusan khusus  dari negara sahabat.

Saya ingin menegaskan bahwa pemerintahan saya indonesia sebagai negara terbesar ketiga, dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara akan terus menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, yang diartikan untuk kepentingan nasional dan
untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pada kesempatan yang bersejarah ini, perkenankan saya atas nama pribadi, atas nama wakil presiden M. Jusuf Kalla, atas nama bangsa Indonesia, menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Boediono yang telah memimpin penyelenggaraan pemerintahan selama 5 tahun terakhir.

Hadirin yang saya muliakan,
Mengakhiri pidato saya ini, saya mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk mengingat satu hal yang diutarakan oleh Presiden pertama RI Soekarno bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara yang kuat, negara yang makmur, kita harus memiliki jiwa cakrapatih samudra , jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan
hempasan ombak yang menggulung.

Sebagai nahkoda yang dipercaya oleh rakyat, saya mengajak semua warga bangsa untuk naik ke atas kapal RI dan berlayar bersama menuju Indonesia raya. Kita akan mengembangkan layar yang kuat. Kita akan hadapi semua badai dan gelombang samudra dengan kekuatan kita sendiri.
Dan saya akan  berdiri di bawah kehendak rakyat dan konstitusi.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merestui upaya luhur kita bersama.

Assalamaulaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Semoga Tuhan memberkati, om shanti shanti om namo buddhaya

MERDEKA!

Rabu, 08 Oktober 2014

Zulkifli Hasan, Ketua MPR Periode 2014-2019

Calon Ketua MPR, Zulkifli Hasan, bersiap memberikan suara dalam sesi pengambilan suara Sidang Paripurna pemilihan pimpinan MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 8 Oktober 2014.
pemiluindonesiaku.blogspot.com  - Zulkifli Hasan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) akhirnya terpilih menjadi Ketua MPR periode 2014-2014 setelah melalui proses pemungutan suara di Gedung Nusantara I Senayan, Jakarta, pada Rabu dini hari, 8 Oktober 2014.

Perolehan hasil penghitungan suara adalah paket A dengan komposisi Ketua MPR Oesman Sapta Odang (DPD), dan wakil ketua adalah Achmad Basarah (PDIP), Imam Nahrawi (PKB), Patrice Rio Capella (Nasdem), dan Hasrul Azwar (PPP), memperoleh 330 suara.

Untuk paket B dengan komposisi Ketua MPR Zulkifli Hasan dan wakil ketua adalah Mahyuddin dari Partai Golkar, Evert Erenst Mangindaan dari Partai Demokrat, Hidayat Nur Wahid dari Partai Keadilan Sejahtera, dan Oesman Sapta Odang dari Dewan Perwakilan Daerah, memperoleh 347 suara.

Jumlah suara mencapai 678 dari total seluruh anggota DPR dan DPD yang hadir dalam pemilihan ketua MPR. Jumlah suara yang sah adalah 677, sedangkan yang tidak sah tidak ada, dan abstain satu suara.

Paket A diusung oleh Fraksi PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, PPP, partai NasDem, dan Partai Hanura. Sedangkan paket B diusung oleh Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, dan Fraksi PKS. 

Pemungutan suara dimulai pada Selasa pukul 23.00 WIB dan selesai pada Rabu pukul 02.30 WIB. Sedangkan proses penghitungan suara dimulai pada Rabu, sekitar pukul 03.30 WIB sampai pukul 04.20 WIB. (tempo.co 8 Oktober 2014)


Jumat, 03 Oktober 2014

Ini Substansi Perpu Pilkada dan Perpu Pemda

SBY didampingi Boediono dan sejumlah menteri terkait keterangan pers penerbitan Perpu UU Pilkada di Istana Negara, Jakarta, 2 Oktober 2014.
pemiluindonesiaku.blogspot.com - Jakarta - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Perpu Pilkada) pada Kamis, 2 Oktober 2014.

Menurut dia, SBY menghendaki pelaksanaan pilkada kelak lebih baik daripada sebelumnya."Karenanya, substansi Perpu 1/2014 adalah jawaban atas kritik, masukan, dan hasil evaluasi yang selama ini banyak disuarakan berbagai pihak," ujar Denny melalui siaran pers, Jumat, 3 Oktober 2014. 

SBY, Denny melanjutkan, sejak awal ingin pilkada dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dengan sejumlah perbaikan. Agar regulasi perpu itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah , Denny mengatakan, SBY menerbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Perpu Pemda).

Berikut ini substansi Perpu Pilkada:

1. Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota langsung oleh rakyat (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2);

2. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur pelaksanaan pilkada secara tidak langsung, oleh DPRD (Pasal 205);

3. Adanya uji publik calon kepala daerah agar dapat mencegah calon yang integritasnya buruk dan kemampuannya rendah. (Pasal 1 angka 2, Pasal 3 ayat 2, Pasal 5 ayat 3b, dan Pasal 7d);

4. Penghematan atau pemotongan anggaran pilkada secara signifikan (Pasal 3, Pasal 65 ayat 1c, d, e, dan f serta ayat 2, dan Pasal 200);

5. Pembatasan kampanye terbuka agar menghemat biaya dan mencegah konflik horizontal (Pasal 69);

6. Pengaturan akuntabilitas penggunaan dana kampanye (Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76);

7. Larangan politik uang dan biaya sewa parpol pengusung yang dapat berdampak penyalahgunaan wewenang (Pasal 47);

8. Larangan kampanye hitam yang dapat menimbulkan konflik horizontal (Pasal 68c);

9. Larangan pelibatan aparat birokrasi yang meyebabkan pilkada tidak netral (Pasal 70);

10. Larangan mencopot jabatan aparat birokrasi pasca-pilkada karena dianggap tidak mendukung calon (Pasal 71);

11. Pengaturan yang jelas, akuntabel, dan tranparan perihal penyelesaian sengketa hasil pilkada (Bab XX Pasal 136-159);

12. Pengaturan tanggung jawab calon atas kerusakan yang dilakukan oleh pendukung (Pasal 69g, Pasal 195);

13. Pilkada serentak (Pasal 3 ayat 1);

14. Pengaturan ambang batas bagi parpol atau gabungan parpol yang akan mendaftarkan calon di KPU (Pasal 40, Pasal 41);

15. Penyelesaian sengketa hanya lewat dua tingkat, yaitu pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung (Pasal 157);

16. Larangan pemanfaatan program/kegiatan di daerah untuk kegiatan kampanye petahana (Pasal 71 ayat 3);

17. Gugatan perselisihan hasil pilkada ke Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung hanya dapat diajukan apabila mempengaruhi hasil penetapan perolehan suara oleh KPU secara signifikan (Pasal 156 ayat 2).

Sedangkan Perpu Pemda berisi dua hal penting. Pertama, menghapus tugas dan wewenang DPRD Provinsi untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian (Pasal 1 angka 1). 

Kedua, menghapus tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota dan/atau wakil bupati/wakil wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian (Pasal 1 angka 2).

Kedua perpu ini akan diajukan ke DPR untuk dibahas dan mendapatkan pengesahan hukum. 
Sumber:  tempo.co 3 oktober 2014


Teken Perpu, SBY Curhat di YouTube

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani draf peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengembalikan aturan pemilihan kepala daerah secara langsung. Dalam kaitan dengan penandatanganan perpu itu, lewat video yang diunggah ke YouTube, SBY mengungkapkan curahan hatinya atas hujatan masyarakat yang dia terima.

"Barangkali itu yang mereka lihat, jangan-jangan ini SBY merekayasa. Merekayasa bagaimana dan untuk apa? ujar SBY dalam video YouTube berjudul "Isu Terkini: Pastikan Hak Pilih Langsung Rakyat, Presiden SBY Terbitkan Perpu Pilkada Langsung" itu. Video tersebut diunggah pada Kamis, 2 Oktober 2014. 

SBY mengatakan dia menjadi kambing hitam atas pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Banyak orang yang menghujatnya setelah Demokrat meninggalkan ruang sidang paripurna sebelum berlangsung pemungutan suara atas RUU Pilkada.

"Saya, bahkan istri, keluarga, teman teman saya, sedih waktu itu. Karena hujatan ataupun cacian-cacian itu kasar sekali. Melebihi tata krama dan kepatutan dalam hubungan sesama manusia, luar biasa," kata SBY. 

Namun, SBY menyatakan, dia memahami penyebab kemarahan rakyat itu. Menurut SBY, masyarakat menaruh harapan besar kepadanya untuk tidak membiarkan sistem pilkada berubah dari pemilihan langsung menjadi pemilihan melalui DPRD.

Tapi, SBY mengatakan, kemarahan masyarakat tidak tepat. "Seolah-olah kami yang menginginkan. Kan, salah alamat," kata SBY. 

Sebelumnya, SBY meneken dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

Penerbitan perpu tersebut bertujuan mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung. Namun perpu itu tetap memerlukan persetujuan dari DPR, yang mayoritas dihuni pendukung mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Proses politik ini akan kembali menarik perhatian publik
Sumber:  tempo.co 3 oktober 2014

"Solusi Atas Kontroversi UU Pilkada"

Presiden SBY menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung, sekaligus mencabut Undang-undang No. 22 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung oleh DPRD. Presiden juga menerbitkan Perpu No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang isinya menghapus tugas dan wewenang DPRD untuk memilih Kepala Daerah. Presiden SBY memandang Perpu ini menjadi solusi agar Pilkada dapat tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.

Kamis, 02 Oktober 2014

Batalkan Pilkada Tak Langsung, Presiden SBY Terbitkan 2 Perppu!

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (2/10/2014) malam, menerbitkan dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait pemilihan kepala daerah.

"(Pertama, saya tanda tangani) Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota," kata Presiden. Perppu ini, Presiden menekankan, sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD.

"Sebagai konsekuensi (penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2014) dan untuk memberikan kepastian hukum, saya terbitkan juga Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," sebut Presiden. Inti perppu ini, lanjut Presiden, adalah menghapus tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah.

Presiden menyatakan, penerbitan kedua perppu ini merupakan bentuk perjuangannya bersama rakyat Indonesia untuk tetap mempertahankan pemilihan kepala daerah secara langsung.

"Seperti saya sampaikan dalam banyak kesempatan, saya dukung pilkada langsung dengan perbaikan-perbaikan mendasar," ujar dia.

Dalam pidato yang disiarkan langsung di salah satu televisi swasta itu, Presiden menyatakan menghormati keputusan DPR soal UU Pilkada. "(Namun), izinkan saya berikhtiar untuk tegaknya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat," ujar dia.

Presiden pun menyatakan pilkada langsung adalah buah dari perjuangan reformasi. "Saya jadi Presiden melalui pemilu langsung oleh rakyat pada 2004 dan 2009," ujar dia.

Persetujuan DPR

Setelah perppu diterbitkan, pemerintah akan mengajukannya kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dalam jangka waktu 30 hari. Apabila diterima, maka secara otomatis UU Pilkada diubah sesuai dengan isi perppu. Namun, apabila ditolak, maka perppu dianggap gugur, dan isi UU Pilkada tetap digunakan.

Sebelumnya, Presiden SBY, yang juga Ketua Umum DPP Demokrat, menuai kecaman setelah fraksi partainya memilih walk out dari sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada pada 26 September lalu. Langkah politik Demokrat dianggap sebagai sikap antidemokrasi. Kekecewaan publik dilayangkan melalui media sosial Twitter dengan langsung ditujukan ke akun pribadi SBY.

Merespons reaksi publik, Presiden SBY mengaku kecewa dengan keputusan DPR yang meloloskan bahwa pilkada dilaksanakan oleh DPRD. Awalnya, Presiden ingin menggugat ke Mahkamah Konstitusi, tetapi dibatalkan setelah berkonsultasi dengan Ketua MK Hamdan Zoelva.
Sumber: nasional.kompas.com - 2 Oktober 2014

Puan: Kursi Pimpinan DPR Dirampas dari Kami

Setya Novanto dan Puan Maharani
pemiluindonesiaku.blogspot.com - Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menyatakan pihaknya lebih berhak mendapatkan kursi pimpinan DPR namun hak tersebut hilang lewat manuver politik kubu lawan yang memuncak dalam sidang paripurna membahas pemilihan pimpinan DPR Kamis (2/10) dini hari tadi.

Puan mengkritik pimpinan sidang Popong Djunjunan yang sama sekali tak memberikan kesempatan bagi partainya untuk berbicara. Ratusan kali permintaan interupsi disampaikan, namun tak satupun digubris Popong.

"Saya tak tahu apa masalahnya. Padahal hak bicara dijamin," ujar Puan.

Puan melanjutkan pihaknya ingin masyarakat yang menonton rapat itu melihat secara langsung bagaimana teladan dari anggota dewan yang ditunjukkan di ruang paripurna.

"Tapi ini proses pengambilan keputusan seenaknya saja, tak menghargai suara anggota. Maka kami tak bertanggung jawab dengan apapun hasilnya," kata Puan.

"Kami optimis, kami yakin masih didukung rakyat. Bahwa kezaliman ini yang dimulai dari UU MD3, kami harusnya dapat kursi pimpinan DPR, tapi dirampas," ujar Puan.

Sebelum disahkannya Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang dimotori Koalisi Merah Putih, aturan DPR menyebutkan ketua berasal dari partai pemenang pemilu. Pada pemilu legislatif 2014, PDIP menjadi pengumpul suara pemilih dan kursi DPR terbanyak. (beritasatu.com 02102014)

Rabu, 01 Oktober 2014

Inilah 560 Anggota DPR RI Periode 2014-2019

pemiluindonesiaku.blogspot.com - "Sebanyak 560 kursi DPR RI yang diperebutkan dalam Pemilu legislatif 9 April lalu telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Melalui rapat pleno penetapan kursi partai politik dan calon DPR dan calon DPD terpilih di KPU, Jakarta, Rabu (14/5/2014), masing-masing komisioner bergantian membacakan perolehan kursi."

Berdasarkan penghitungan perolehan kursi oleh KPU, PDI Perjuangan mendapat jatah kursi terbanyak, yaitu 109 kursi, diikuti Partai Golkar 91 kursi, Partai Gerindra 73 kursi, Partai Demokrat 61 kursi, dan PAN 49 kursi. Kemudian, PKB sebanyak 47 kursi, PKS 40 kursi, PPP 39 kursi, Partai Nasdem 35 kursi, serta Partai Hanura 16 kursi. seperti yang dilansir kpu.go.id

Penghitungan itu didasarkan pada perolehan suara masing-masing parpol yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten-Kota dalam rangka Pemilu 2014.

Berikut adalah nama-nama 560 calon penghuni parlemen Senayan tersebut berdasarkan partai dengan jumlah kursi terbanyak:

1. PDI Perjuangan

1. Tagore Abubakar (Aceh II)
2. Irmadi Lubis (Sumut I)
3. Sofyan Tan (Sumut I)
4. Trimedya Panjaitan (Sumut II)
5. Junimart Girsang (Sumut III)
6. Alex Indra Lukman (Sumbar I)
7. Agus Susanto (Sumbar II)
8. Efendy Sianipar (Riau I)
9. Marsiaman Saragih (Riau II)
10. M.R. Ihsan Yunus (Jambi)
11. Nazarudin Kiemas (Sumsel I)
12. Erwin M. Singajuru (Sumsel II)
13. Yulian Gunhar (Sumsel II)
14. Elva Hartati (Bengkulu)
15. Isma Yatun (Lampung I)
16. Sudin (Lampung I) .
17. Henry Yosodiningrat (Lampung II)
18. Itet Tridjajati Sumarijanto (Lampung II)
19. Rudianto Tjen (Babel)
20. Dwi Ria Latifa (Kepri)
21. Wiryanti Sukamani (DKI I)
22. Eriko Sotarduga (DKI II)
23. Masinton Pasaribu (DKI II)
24. Effendi MS Simbolon (DKI III)
25. Darmadi Durianto (DKI III)
26. Charles Honoris (DKI III)
27. Ketut Sustiawan (Jabar I)
28. Junico BP Siahaan (Jabar I)
29. Jalaludin Rahmat (Jabar II)
30. Yadi Srimulyadi (Jabar II)
31. Diah Pitaloka (Jabar III)
32. Ribka Tjiptaning (Jabar IV)
33. Adian Yunus Yusak Napitupulu (Jabar V)
34. Indra P. Simatupang (Jabar V)
35. Sukur Nababan (Jabar VI)
36. Riska Mariska (Jabar VI)
37. Rieke Diah Pitaloka (Jabar VII)
38. Tono Bahtiar (Jabar VII)
39. Yoseph Umarhadi (Jabar VIII)
40. Ono Surono (Jabar VIII)
41. Maruarar Sirait (Jabar IX)
42. TB Hasanudin (Jabar IX)
43. Puti Guntur Soekarnoputri (Jabar X)
44. Dony Maryadi Oekon (Jabar XI)
45. Juliar P. Batubara (Jateng I)
46. Tjahjo Kumolo (Jateng I)
47. Daryatmo Mardiyanto (Jateng II)
48. Evita Nursanty (Jateng III)
49. Imam Suroso (Jateng III)
50. Bambang Wuryanto (Jateng IV)
51. Agustina Wilujeng Pramestuti (Jateng IV)
52. Puan Maharani (Jateng V)
53. Aria Bima (Jateng V)
54. Rahmad Handoyo (Jateng V)
55. Nursyiwan Soedjono (Jateng VI)
56. Sudjadi (Jateng VI)
57. Utut Udianto (Jateng VII)
58. Adisatrya Suliston (Jateng VIII)
59. Budiman Sudjatmiko (Jateng VIII)
60. Muhammad Prakosa (Jateng IX)
61. Damayanti Wisnu Putranti (Jateng IX)
62. Hendrawan Supratino (Jateng X)
63. Mohammad Idham Samawai (DIY)
64. Esti Wijayanti (DIY)
65. Guruh Irianto Soekarno Putra (Jatim I)
66. Indah Kurnia (Jatim I)
67. Henky Kurniadi (Jatim I)
68. Hamka Haq (Jatim II)
69. Nursuhud (Jatim III)
70. Arif Wibowo (Jatim IV)
71. Ahmad Basarah (Jatim V)
72. Andreas Eddy Susetyo (Jatim V)
73. Pramono Anung Wibowo (Jatim VI)
74. Djarot Saiful Hidayat (Jatim VI)
75. Budi Yuwono (Jatim VI)
76. Sirmadji (Jatim VII)
77. Mindo Sianipar (Jatim VIII)
78. Sadarestuwati (Jatim VIII)
79. Abidin Fikri (Jatim IX)
80. Nasyirul Falab Amru (Jatim X)
81. Said Abdullah (Jatim XI)
82. Karolin Margret Natasa (Kalbar)
83. Lasarus (Kalbar)
84. Michael Jeno (Kalbar)
85. Asdy Narang (Kalteng)
86. Willy M Yoseph (Kalteng)
87. Adriyansyah (Kalsel II)
88. Marten Apuy (Kaltim)
89. Olly Dondokambe (Sulut)
90. Vanda Sarundajang (Sulut)
91. Rendy M Affandy Lamadjido (Sulteng)
92. Andi Ridwan Wittiri (Sulsel I)
93. Samsul Niang (Sulsel II)
94. Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya (Banten I)
95. Ichsan Soelistyo (Banten II)
96. Herdian Koosnadi (Banten III)
97. Marinus Gea (Banten III)
98. I Made Urip (Bali)
99. Wayan Koster (Bali)
100. I Gusti Agung Rai Wirajaya (Bali)
101. Nyoman Dhamantra (Bali)
102. Rachmat Hidayat (NTB)
103. Honing Sanny (NTT I)
104. Herman Hery (NTT II)
105. Mercy Chriesty Barends (Maluku)
106. Irine Yusiana Roba Putri (Malut)
107. Komarudin Watubun (Papua)
108. Tony Wardoyo (Papua)
109. Jimmy Demianus Ijie (Papua Barat)

2. Partai Golkar

1. Salim Fakhry (Aceh I)
2. Firmandez (Aceh II)
3. Meutya Hafid (Sumut I)
4. Rambe Kamarul Zaman (Sumut II)
5. Captain Anthon Sihombing (Sumut III)
6. Delia Pratiwi Sitepu (Sumut III)
7. Betti Shadiq Pasadiqoe (Sumbar I)
8. John Kenedy Azis (Sumbar II)
9. Tabrani Maamun (Riau I)
10. Idris Laena (Riau II)
11. Hajah Sianitul Lativa (Jambi)
12. Dodi Reza Alex Noerdin (Sumsel I)
13. Bobby Adhityo Rizaldi (Sumsel II)
14. Dwie Aroem Hadiatie (Lampung I)
15. Azis Syamsuddin (Lampung II)
16. Azhar Romli (Babel)
17. Bambang Wiyogo (DKI I)
18. Fayakhun Andriadi (DKI II)
19. Tantowi Yahya (DKI III)
20. Popong Otje Djundjunan (Jabar I)
21. Agus Gumiwang Kartasasmita (Jabar II)
22. Lili Asjudiredja (Jabar II)
23. Deding Ishak (Jabar III)
24. Eka Sastra (jabar III)
25. Dewi Asmara (Jabar IV)
26. Airlangga Hartanto (Jabar V)
27. Ichsan Firdaus (Jabar V)
28. Wenny Haryanto (Jabar VI)
29. Ade Komarudin (Jabar VII)
30. Dadang S. Muchtar (Jabar VII)
31. Dave Akbarshah Fikarno (Jabar VIII)
32. Daniel Mutaqien Syafiuddin (Jabar VIII)
33. Eldie Suwandie (Jabar IX)
34. Agun Gunandjar Sudarsa (Jabar X)
35. Ferdiansyah (Jabar XI)
36. Ahmad Zaky Siradi (Jabar XI)
37. Mujib Rohmat (Jateng I)
38. Nusron Wahid (Jateng II)
39. Bowo Sidak Pangarso (Jateng II)
40. Firman Subagyo (Jateng III)
41. Endang Maria Astuti (Jateng IV)
42. Endang Srikarti Handayani (Jateng V)
43. Iqbal Wibisono (Jateng VI)
44. Bambang Soesatyo (Jateng VII)
45. Dito Ganindito (Jateng VIII)
46. Agung Widyantoro (Jateng IX)
47. Budi Supriaynto (Jateng X)
48. Siti Hedianti Soeharto (DIY)
49. Adies Kadir (Jatim I)
50. Mukhamad Misbakhun (Jatim II)
51. Hardisoesilo (Jatim III)
52. Muhammad Mur Purnamasidi (Jatim IV)
53. Ridwan Hisjam (Jatim V)
54. Sarmuji (Jatim VI)
55. Gatot Sudjito (Jatim VII)
56. Mohamad Suryo (jatim VIII)
57. Yudha (Jatim IX)
58. Eni Maulani (Jatim X)
59. Zainuddin Amali (Jatim XI)
60. Zulfadhli (Kalbar)
61. Agati Sulie Mahyudin (Kalteng)
62. Ahmad Noor Supit (Kalsel I)
63. Indro Hananto (Kalsel I)
64. Hasnuryadi Sulaiman (Kalsel II)
65. Mahyudin (Kaltim)
66. Neni Moerniaeni (Kaltim)
67. Aditya Anugerah Moha (Sulut)
68. Muhidin Muhammad Said (Sulteng)
69. Hamka B Kady (Sulsel I)
70. Syamsul Bachri (Sulsel II)
71. Andri Rio Idris Padjalangi (Sulsel II)
72. Markus Nari (Sulsel III)
73. Andi Fauziah Pujiwatie Hatta (Sulsel III)
74. Fadel Muhammad (Gorontalo)
75. Roem Kono (Gorontalo)
76. Enny Anggraeni Anwar (Sulbar)
77. Andika Hazrumy (Banten I)
78. Yayat Y Biaro (Banten II)
79. Andi Achmad Dara (Banten III)
80. Gde Sumarjaya Linggih (Bali)
81. AA Bagus Adhi Mahendra Putra (Bali)
82. Muhammad Lutfi (NTB)
83. Melchias Markus Mekeng (NTT I)
84. Setya Novanto (NTT II)
85. Charles J Mesang (NTT II)
86. Edison Betaubun (Maluku)
87. Saiful Bahri Ruray (Maluku Utara)
88. Elion Numberi (Papua)
89. Robert Joppy Kardinal (Papua Barat)
90. Kahar Muzakir (Riau I)
91. Ridwan Bae (Sultra)

3. Partai Gerindra

1. Fadhullah (Aceh I)
2. Khaidir (Aceh II)
3. Muhammad Syafii (Sumut I)
4. Gus Irawan Pasaribu (Sumut II)
5. Suasana Dachi (Sumut II)
6. Martin Hutabarat (Sumut III)
7. Sursyam (Sumbar I)
8. Ade Rezki Pratama (Sumbar II)
9. Rita Zahara (Riau I)
10. Nurhaedi alias Eddy Tanjung (Riau II)
11. Sutan Adil Hendra (Jambi)
12. Edhy Prabowo (Sumsel I)
13. Sri Meliyana (Sumsel II)
14. Susi Markely Bachsin (Bengkulu)
15. Ahmad Muzani (Lampung I)
16. Dwita Ria Gunadi (Lampung II)
17. Asril Hamzah Tanjung (DKI I)
18. Biem Triani Benjamin (DKI II)
19. Aryo Djojohadikusumo (DKI III)
20. Sodik Mudjahid (Jabar I)
21. Rachel Maryam (Jabar II)
22. Ahmad Riza Oatria (Jabar III)
23. Heri Gunawan (Jabar IV)
24. Fadli Zon (Jabar V)
25. Nuroji (Jabar VI)
26. Putih Sari (Jabar VII)
27. Kardaya Warnika (Jabar VIII)
28. Sutisna (Jabar IX)
29. Subarna (Jabar XI)
30. Jamal Mirdad (Jateng I)
31. Abdul Wachid (Jateng II)
32. Sri Wulan (Jateng III)
33. Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Jateng IV)
34. Bambang Riyanto (Jateng V)
35. Harry Pernomo (Jateng V)
36. Darori Wonodipuro (Jateng VII)
37. Novita Wijayanti (Jateng VIII)
38. Mohamad Hekal (Jateng IX)
39. Ramson Siagian (Jateng X)
40. Andika Pandu Puragabaya (DIY)
41. Bambang Haryo Soekartono (Jatim I)
42. Soeprayitno (Jatim II)
43. Sumail Abdullah (Jatim III)
44. Bambang Haryadi (Jatim IV)
45. Moreno Suprapto (Jatim V)
46. Endro Hermono (Jatim VI)
47. Supriyanto (Jatim VII)
48. Sareh Wiyono (Jatim VIII)
49. Wihadi Wiyanto (Jatim IX)
50. Khilmi (Jatim X)
51. Mohamad Nizar Zahro (Jatim XI)
52. Katherine Oenden (Kalbar)
53. Iwan Kurniawan (Kalteng)
54. Saiful Rasyid (Kalsel I)
55. Sjachrani Mataja (Kalsel II)
56. Luther Kombong (Kaltim)
57. Weny Waraue (Sulut)
58. Supratman Andi Agtas (Sulteng)
59. Azikin Solthan (Sulsel I)
60. Andi Iwan Darmawan Aras (Sulsel II)
61. Andi Nawir (Sulsel III)
62. Haerul Saleh (Sultra)
63. Elnino M Husein Mohi (Gorontalo)
64. Ruskati Ali Baal (Sulbar)
65. Anda (Banten I)
66. Desmond Junaidi Mahesa (Banten II)
67. Sufmi Dasco Ahmad (Banten III)
68. Ida Bagus Putu Sukarta (Bali)
69. Willgo Zainar (NTB)
70. Pius Lustrilanang (NTT I)
71. Fary Djemi Francis (NTT II)
72. Amrullah Amri Tuasikal (Maluku)
73. Roberth Rouw (Papua)

4. Partai Demokrat

1. Teuku Riefky Harsya (Aceh I)
2. Muslim (Aceh II)
3. Ruhut "Poltak" Sitompul (Sumut I)
4. Rooslynda Marpaung (Sumut II)
5. Rudi Hartono Bangun (Sumut III)
6. Darizal Basir (Sumbar I)
7. Mulyadi (Sumbar II)
8. Sutan Sukarnotomo (Riau I)
9. Muhammad Nasir (Riau II)
10. Zulfikar (Jambi)
11. Syofwatillah Muzaib (Sumsel I)
12. Wahyu Sanjaya (Sumsel II)
13. Zulkifli Anwar (Lampung I)
14. Marwan Cik Asan (Lampung II)
15. Eko Wijaya (Babel)
16. Dwi Astuti Wulandari (DKI I)
17. Melani Leimana Suharli (DKI II)
18. Agung Budi Santoso (Jabar I)
19. Dede Yusuf Macan Effendi (Jabar II)
20. Syarifuddin Hasan (Jabar III)
21. Anton Sukartono Suratto (Jabar V)
22. Saan Mustopa (Jabar VII)
23. Herman Khaeron (Jabar VIII)
24. Linda Megawati (Jabar IX)
25. Amin Santono (Jabar X)
26. Siti Mufattanah (Jabar XI)
27. Agus Hermanto (Jateng I)
28. Djoko Udjianto (Jateng III)
29. Rinto Subekti (Jateng IV)
30. Khatibul Umam Wiranu (Jateng VIII)
31. Ambar Tjahyono (DIY)
32. Fandi Utomo (Jatim I)
33. Evi Zainal Abidin (Jatim II)
34. Azam Azman Natawijana (Jatim III)
35. Ayub Khan (Jatim IV)
36. Nurhayati Ali Assegaf (Jatim V)
37. Venna Melinda (Jatim VI)
38. Edhie Baskoro Yudhoyono (Jatim VII)
39. Sartono (Jatim VII)
40. Guntur Sasono (Jatim VIII)
41. Didik Mukrianto (Jatim IX)
42. Mat Nasir (Jatim XI)
43. Erma Suryani Ranik (Kalbar)
44. Norbaeti Isran Noor (Kaltim)
45. EE Mangindaan (Sulut)
46. Verna Gladies Merry Inkiriwang (Sulteng)
47. Aliyah Mustika Ilham (Sulsel I)
48. Muhammad Nasyit Umar (Selsel I)
49. Bahru Daido (Sulsel III)
50. Sali Mengga (Sulbar)
51. Vivi Sumantri Jayabaya (Banten I)
52. Wahidin Halim (Banten III)
53. Jero Wacik (Bali)
54. I Putu Sudiartana (Bali)
55. Syamsul Luthfi (NTB)
56. Benny Kabur Harman (NTT I)
57. Jefirstson R Riwu Kore (NTT II)
58. Libert Kristo ibo (Papua)
59. Willan Wandik (Papua)
60. Michael Watimena (Papua Barat)
61. Umar Arsal (Sultra

5. Partai Amanat Nasional

1. Muslim Ayub (Aceh I)
2. Mulfachri Harahap (Sumut I)
3. Saleh Partaonan Daulay (Sumut II)
4. Nasril Bahar (Sumut III)
5. Muhammad Asli Chaidir (Sumbar I)
6. Jon Erizal (Riau I)
7. A Bakrie (Jambi)
8. Hafisz Tohir (Sumsel I)
9. Hanna Gayatri (Sumsel II)
10. Dewi Coryati (Bengkulu)
11. Zulkifli Hasan (Lampung I)
12. Alimin Abdullah (Lampung II)
13. Asman Abnur (Kepri)
14. Dessy Ratnasari (Jabar IV)
15. Primus Yustisio (Jabar V)
16. Lucky Hakim (Jabar VI)
17. Daeng Muhammad (Jabar VII)
18. Budi Youyastri (Jabar X)
19. Haerudin (Jabar XI)
20. Yayuk Basuki (Jateng I)
21. Laila Istiana (Jateng IV)
22. MOhammad Hatta (Jateng V)
23. Tjatur Sapto Edy (Jateng VI)
24. Taufik Kurniawan (Jateng VII)
25. Ammy Amalia Fatma Surya (Jateng VIII)
26. Teguh Juwarno (Jateng IX)
27. Andriyanto Johan Syah (Jateng X)
28. Hanafi Rais (DIY)
29. Sungkono (Jatim I)
30. Anang Hermansyah (Jatim IV)
31. Totok Daryanto (Jatim V)
32. Riski Sadig (Jatim VI)
33. Eko Hendro Purnomo (Jatim VIII)
34. Kuswiyanto (Jateng IX)
35. Viva Yoga Mauladi (Jatim X)
36. Sukiman (Kalbar)
37. Hang Ali Saputra Syah Pahan (Kalteng)
38. Yasti Soepredjo Mokoagow (Sulut)
39. Indira Chundathita Syahrul (Sulsel I)
40. Andi Taufan Tiro (Sulsel II)
41. Amran (Sulsel III)
42. Asnawati Hasan (Sultra)
43. Yandri Susanto (Banten II)
44. Ali Taher (Banten III)
45. Muhammad Syafrudin (NTB)
46. Laurens Bahang Dama (NTT I)
47. Jamaludin Jafar (Papua)
48. Ahmad Najib Qodratullah (Jabar II)
49. Mohammad Yamn Tawary (Maluku Utara


6. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

1. Irmawan (Aceh I)
2. Marwan Dasopang (Sumut II)
3. Muhammad Lukman Edi (Riau II)
4. Handayani (Jambi)
5. Bertu Merlas (Sumsel II)
6. Musa Zainuddin (Lampung I)
7. Chusnunia Chalim (Lampung II)
8. Cucun AhmaD Syamsurizal (Jabar II)
9. Neng Eem Marhamah Zulfais (Jabar III)
10. Krisna Mukti (Jabar VII)
11. Dedi Wahidi (Jabar VIII)
12. Maman Imanul (Kabar IX)
13. Yanuar Prihatin (Jabar X)
14. Acep Adang Ruhiat (Jabar XI)
15. Alamudin Dimyati Rois (Jateng I)
16. Fathan (Jateng II)
17. Marwan Jafar (Jateng III)
18. Mohammad Toha (Jateng V)
19. Abdul Kadir Kading (Jateng VI)
20. Taufiq Abdullah (Jateng VII)
21. Siti Mukaromah (Jateng VIII)
22. Bachrudin Nasori (Jateng IX)
23. Muhammad Danif Dhakiri (Jateng X)
24. Bisri Romly (Jateng X)
25. Agus Sulistyono (DIY)
26. Sukamta (DIY)
27. Imam Nahrawi (Jatim I)
28. Syaikhul Islam (Jatim I)
29. Abdul Malik Haramain (Jatim II)
30. Nihayatul Wafiroh (Jatim III)
31. Nasim Khan (Jatim III)
32. Syaiful Bahri Ansori (jatim IV)
33. Hadi Zainal Abidin (Jatim IV)
34. Lathifah Shohib (Jatim V)
35. An'im F Mahrus (Jatim VI)
36. Ibnu Multazam (Jatim VII)
37. Abdul Muhaimin Iskandar (VIII)
38. Ida Fauziah (Jatim VIII)
39. Anna Muawanah (Jatim IX)
40. Jazilul Fawaid (Jatim X)
41. Kholilurrahman (Jatim XI)
42. Daniel Johan (Kalbar)
43. Zainul Arifin Noor (Kalsel I)
44. HM Zairulah Azhar (Kalsel II)
45. Siti Masrifah (Banten III)
46. Helmy Faishal Zaini (NTB)
47. Rohani (Maluku)

7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

1. Nasir Djamil (Aceh I)
2. Tifatul Sembiring (Sumut I)
3. Iskan Qolba Lubis (Sumut II)
4. Ansory Siregar (Sumut III)
5. Hermanto (Sumbar I)
6. Refrizal (Sumbar II)
7. Chairul Anwar (Riau I)
8. Ihsan Yunus (Jambi)
9. Mustafa Kamal (Sumsel I)
10. Mohammad Iqbal Romzi (Sumsel II)
11. Almuzzamil Yusuf (Lampung I)
12. Abdul Hakim (Lampung II)
13. Ahmad Zainuddin (DKI I)
14. Hidayat Nur Wahid (DKI II)
15. Adang Daradjatun (DKI III)
16. Ledia Hanifa Amaliah (Jabar I)
17. Mamur Hasanuddin (Jabar II)
18. Ecky Awal Mucharam (Jabar III)
19. Yudi Widiana Adia (Jabar IV)
20. TB Soemandjaja (Jabar v)
21. Mahfudz Abdurrahman (Jabar VI)
22. Sa'Duddin (Jabar VII)
23. Mahfudz Siddiq (Jabar VIII)
24. Nur Hasan Zaidi (Jabar IX)
25. Surahman Hidayat (Jabar X)
26. Muhamad Sohibul iman (Jabar XI)
27. Gamari (Jateng III)
28. Hamid Noor Yasin (Jateng IV)
29. Abdul Kharis Almasyari (Jateng V)
30. Abdul Fikri (Jateng IX)
31. Sigit Sosiantomo (Jatim I)
32. Rofi Munawar (Jatim VII)
33. Habib Aboe Bakar Alhabsyi (Kalsel I)
34. Hadi Mulyadi (Kaltim)
35. Tamsil Linrung (Sulsel I)
36. Andi Akmal Pasludin (Sulsel II)
37. Zulkieflimansyah (Banten II)
38. Jazuli Juwaini (Banten III)
39. Fahri Hamzah (NTB)
40. Peggi Patrisia Pattipi (Papua)

8. Partai Persatuan Pembangunan

1. Anwar Idris (Aceh II)
2. Hasrul Anwar (Sumut I)
3. Fadly Nurzal (Sumut III)
4. Epyardi Asda (Smbar I)
5. Muhammad Iqbal (Sumbar II)
6. Elviana (Jambi)
7. Achmad Fauzan (DKI I)
8. Okky Asokawati (DKI II)
9. Achmad Dimyati Natakusumah (DKI III)
10. Joko Purwanto (Jabar III)
11. Reni Marlinawati (Jabar IV)
12. Achmad Farial (Jabar V)
13. Wardatul Asriah (Jabar VII)
14. Dony Ahmad Munir (Jabar IX)
15. Asep Maoshul Affandy (Jabar X)
16. Nurhayati (Jabar XI)
17. Muchlisin (Jateng II)
18. Mohammad Arwani Thomafi (Jateng III)
19. Lukman Hakim Syaifuddin (Jateng VI)
20. Muchammad Romahurmuziy (Jateng VII)
21. Achmad Mustaqim (Jateng VIII)
22. Zainut Tauhid (Jateng IX)
23. Arsul Sani (Jateng X)
24. Mustofa Assegaf (Jatim II)
25. SY Anas Thahir (Jatim III)
26. Iskandar Syaichu (Jatim X)
27. Fanny Safriansyah (Jatim XI)
28. Usman Ja'far (Kalbar)
29. Syaifullah Tamliha (Kalsel I)
30. Aditya Mufthi Ariffin (Kalsel II)
31. Kasriyah (Kaltim)
32. Amir Uskara (Sulsel I)
33. Andi Muhammad Galib (Sulsel II)
34. Fatmawati Rusdi (Sulsel III)
35. Amirul Tamim (Sultra)
36. Irna Narulita (Banten I)
37. Kartika Yudhisti (Banten II)
38. Irgan Chairul Mahfiz (Banten III)
39. Ermalena (NTB)

9. Partai Nasional Demokrat

1. Bachtiar Aly (Aceh I)
2. Zulfan Lindan (Aceh II)
3. Prananda Surya Paloh (Sumut I)
4. Sahat Silaban (Sumut II)
5. Ali Umri (Sumut III)
6. Endre Saifoel (Sumbar I)
7. Irma Suryani (Sumsel II)
8. Patrice Rio Capella (Bengkulu)
9. Tamanuri (Lampung II)
10. Nyat Kadir (Kepri)
11. Ahmad Sahroni (DKI III)
12. Mayjen Supiadin Aries (Jabar XI)
13. Fadholi (Jateng I)
14. Prasetyo (Jateng II)
15. Donny Imam Priambodo (Jateng III)
16. Choirul Muna (Jateng VI)
17. Amelia Anggraini (Jateng VII)
18. Hasan Aminuddin (Jatim II)
19. Taufiqulhadi (Jatim IV)
20. Kresna Dewananta Phrosakh (Jatim V)
21. Mohammad Mahardika Suprapto (Jatim VI)
22. Yayuk Sri Rahayningsih (Jatim VII)
23. Soehartono (Jatim VIII)
24. Slamet Junaedi (Jatim XI)
25. Syarif Abdullah (Kalbar)
26. Hamdani (Kalteng)
27. Achmad Amins (Kaltim)
28. Ahmad Ali (Sulteng)
29. Akbar Faizal (Sulsel II)
30. M. Luthfi A. Mutty (Sulsel III)
31. Try Murni (Banten I)
32. Kurtubi (NTB)
33. Johnny G. Plate (NTT I)
34. Viktor Buntilu Laiskodat (NTT II)
35. Sulaiman L Hamzah (Papua)

10. Partai Hati Nurani Rakyat

1. Nurdin Tampubolon (Sumut I)
2. Rufinus Hotmaulana Hutauruk (Sumut II)
3. Samsudin Siregar (Sumut III)
4. Fauzih Amro (Sumsel I)
5. Frans Agung Mulia Putra (Lampung I)
6. Moh. Arief Suditomo (Jabar I)
7. Dadang Rusdiana (Jabar II)
8. Djoni Rolindrawan (Jabar III)
9. Miryam S. Haryani (Jabar VIII)
10. Dossy Iskandar Prasetyo (Jatim VIII)
11. M. Farid Alfauzi (Jatim XI)
12. Inas Nasrullah Zubir (Banten III)
13. Lalu Gede Syamsul Mujahidin (NTB)
14. Saleh Husin (NTT II)
15. Sarifuddin Suding (Sulteng)
16. Dewie Yasin limpo (Sulsel I)

(kawalsuara 01102014)

Pelantikan Anggota DPR/DPD Priode 2014-2019

Suasana Pelantikan dan Sumpah Jabatan Anggota MPR-DPR-DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2014. Acara ini diikuti oleh 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD, dengan total anggaran sekitar Rp.16 miliar.


Sejumlah pemimpin keagamaan terlihat dalam acara Pelantikan dan Sumpah Jabatan Anggota MPR-DPR-DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2014.  


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) tiba untuk mengikuti Pelantikan dan Sumpah Jabatan Anggota MPR-DPR-DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2014.


Anggota DPR tertua, Popong Otje Djundjunan (kiri) bersama Anggota DPR termuda, Ade Rezki Pratama (kanan) memimpin Sidang Paripurna Pelantikan dan Sumpah Jabatan Anggota MPR-DPR-DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2014


Anggota DPD termuda, Riri Damayanti (tengah) bersama Anggota DPD tertua, Mudaffar Sjah (kiri) memimpin Sidang Paripurna Pelantikan dan Sumpah Jabatan Anggota MPR/DPR/DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2014


Presiden terpilih, Joko Widodo (kanan belakang) tiba menghadiri Pelantikan dan Sumpah Jabatan Anggota MPR/DPR/DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2014.
Sumber: tempo.co - 1 Oktober 2014

Hari Ini, Anggota DPR/DPD 2014-2019 Dilantik

Rabu, 1 Oktober 2014

Anggota baru MPR/DPR/DPD-RI hadir dalam geladi resik Sidang Paripurna MPR RI Awal Masa Jabatan Periode 2014-2019 di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2014). Sebanyak 560 anggota baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan dilantik pada Rabu 1 Oktober 2014.
Hari ini, 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah akan diambil sumpahnya sebagai wakil rakyat periode 2014-2019, Rabu (1/10/2014). Pengambilan sumpah dilakukan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, setelah masa tugas anggota DPR/DPD periode 2009-2014 selesai pada 30 September 2014.

Anggota DPR tertua dan anggota DPR termuda periode 2014-2019 didaulat menjadi pimpinan sementara DPR sampai pimpinan definitif dipilih sesuai mekanisme yang berlaku. Saat prosesi pelantikan nanti, anggota DPR terpilih dengan usia tertua dan termuda akan memimpin sidang paripurna dengan agenda pelantikan anggota DPR RI hasil pemilu legislatif 2014 lalu. Agenda pelantikan dijadwalkan mulai pukul 09.00 WIB.

Komisi Pemilihan Umum sudah menentukan anggota tertua dan termuda itu berdasarkan Pengumuman KPU Nomor 01/Peng/KPU/Tahun 2014. Anggota DPR tertua adalah Popong Otje Djundjunan. Ia lahir di Bandung, 30 Desember 1938 (76 tahun). Politisi Partai Golkar itu berasal dari daerah pemilihan Jawa Barat I.

Popong nantinya akan ditemani oleh politisi termuda, Ade Rezki Pratama. Ade lahir di Bukittinggi, 8 November 1988 (hampir 26 tahun). Ade diusung Partai Gerindra dari daerah pemilihan Sumatera Barat II.

Sementara itu, anggota tertua di DPD adalah Mudaffar Sjah. Dia lahir di Ternate 13 April 1935 (79 tahun). Mudaffar menjadi senator dari daerah pemilihan Provinsi Maluku Utara. Adapun anggota DPD termuda, yaitu Riri Damayanti. Ia lahir di Bengkulu 4 Februari 1990 (24 tahun). Riri berasal dari daerah pemilihan Provinsi Bengkulu.

Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman Hakim mengatakan, biaya anggaran yang ditetapkan dalam pelantikan anggota DPR dan DPD terpilih sebesar Rp 16 miliar. Biaya tersebut di antaranya digunakan untuk penginapan anggota dewan terpilih sebelum dan sesudah pelantikan di tiga hotel berbintang lima.

Menurut Arif, jumlah anggaran tersebut bisa saja berkurang dalam realisasi penggunaannya. Anggaran sebesar Rp 16 miliar akan digunakan membiayai perjalanan dinas untuk mendatangkan anggota DPR dan DPD terpilih dari daerah asal. Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk akomodasi, konsumsi, dan belanja jasa lainnya bagi anggota dewan terpilih. (http://nasional.kompas.com)

Sumber: nasional.kompas.com - 1 Oktober 2014


Selasa, 30 September 2014

SBY tantang DPR terima Perppu Pilkada

pemiluindonesiaku.blogspot.com - JAKARTA. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menantang DPR untuk menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilihan Kepala Daerah.

Menurut SBY, tidak ada alasan DPR untuk tidak menyetujui Perppu tersebut jika DPR memang mendengarkan aspirasi dan kehendak rakyat.

"Kalau DPR sungguh mendengarkan aspirasi dan kehendak rakyat, ingat sistem Pilkada langsung dengan perbaikan ini lah yang akan kita anut lima tahun ke depan," kata SBY usai menggelar pertemuan tertutup dengan pengurus Partai Demokrat di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (30/9).

Menurut SBY, fraksi Partai Demokrat telah berjuang dalam sidang paripurna di DPR pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. SBY menyayangkan opsi Pilkada langsung dengan sepuluh perbaikan tidak diterima fraksi partai lain di DPR.

"Kita lihat saja nanti. Subjektifitas mengapa Perppu saya ajukan ada pada presiden, tapi objektifitas apakah Perppu ini diterima oleh DPR atau tidak sepenuhnya pada DPR kita," tukas SBY.

Pada kesempatan tersebut, SBY menegaskan memang ada beberapa kelemahan sistem Pilkada langsung. Kelemahan tersebut, kata SBY, telah diidentifikasi pemerintah dengan menawarkan 10 perbaikan Pilkada langsung.

Sumber: nasional.kontan.co.id - Selasa, 30 September 2014
 

Yusril: SBY dan Jokowi Bisa Batalkan UU Pilkada

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyempatkan waktu untuk bertemu dengan Yusril Ihza Mahendra di sela-sela kunjungan kerjanya di Jepang. Berdasarkan hasil pertemuan itu, Yusril berkesimpulan bahwa Presiden SBY dan presiden terpilih Joko Widodo bisa membatalkan UU Pilkada itu.

"Saran saya SBY tidak usah tandatangani dan undangkan RUU tersebut sampai jabatannya habis. Tenggang waktu 30 hari menurut pasal tersebut adalah tanggal 23 Oktober. Saat itu jabatan SBY sudah berakhir," kata Yusril melalui akun twitternya, Senin (29/9/2014).

Selain itu, Yusril juga menyarankan agar presiden terpilih, Joko Widodo juga tidak menandatangani UU itu. Bahkan, Jokowi juga bisa mengembalikan UU itu ke DPR.

"Sementara Presiden baru yang menjabat mulai 20 Oktober juga tidak perlu tandatangani dan undangkan RUU tersebut," tegas Yusril.

"Sebab Presiden baru tidak ikut membahas RUU tersebut. Dengan demikian, Presiden baru dapat mengembalikan RUU tersebut ke DPR untuk dibahas lagi," imbuhnya.

Jika Jokowi mau mengembalikan UU Pilkada itu ke DPR, maka hasil paripurna kemarin tidak bisa dijalankan. Sehingga, Pilkada langsung tetap bisa dijalankan.

"Dengan demikian, maka UU Pemerintahan Daerah yang ada sekarang masih tetap sah berlaku. Dengan tetap berlakunya UU Pemerintahan Daerah yang ada sekarang, maka pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat," tulis Yusril.
Sumber: news.detik.com 29 September 2014



Bertemu Presiden di Jepang, Ini Saran Yusril Soal UU Pilkada

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berusaha sekuat tenaga untuk mencari solusi terkait UU Pilkada yang baru saja diketok DPR yang isinya pemilihan kepala daerah langsung dihapuskan. Di sela-sela kunjungan kerjanya di Jepang, presiden bertemu dengan pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra untuk meminta saran.

"Saya diterima Presiden jam 4 sore tadi di Kyoto. Presiden didampingi Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Seskab dan Dubes RI untuk Jepang. Saya telah memberikan masukan yang saya anggap paling baik dan paling bijak untuk mengatasi persoalan tersebut (dihapusnya Pilkada langsung)," kata Yusril seperti tertulis dalam akun twitter miliknya, Senin (29/9/2014) malam.

Menurut mantan menteri kehakiman itu, ada satu solusi yang bisa diambil Presiden SBY agar UU Pikada tidak berlaku. Yusril menyarankan agar presiden tidak menandatangani UU itu hingga masa jabatannya habis.

"Saran saya SBY tidak usah tandatangani dan undangkan RUU tersebut sampai jabatannya habis. Tenggang waktu 30 hari menurut pasal tersebut adalah tanggal 23 Oktober. Saat itu jabatan SBY sudah berakhir," jelas Yusril.

Yusril lalu diperintahkan presiden untuk mengkomunikasikan dengan presiden terpilih Joko Widodo. Menurutnya, Jokowi sudah memahami hasil pembahasan antara dirinya dengan Presiden SBY.

"Presiden kemudian meminta saya untuk berkomunikasi dengan Presiden terpilih Joko Widodo tentang jalan keluar yang saya sarankan," tuturnya.
Sumber: news.detik.com 29 September 2014  
 

Senin, 29 September 2014

Inilah 132 Senator/anggota DPD RI terpilih dari 33 provinsi Periode 2014-2019

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga menerbitkan Keputusan No: 417 / Kpts / KPU / Tahun 2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hasil Pemilu Legislatif 2014. Setiap provinsi diwakili empat senator, sehingga total anggota DPD dari seluruh (33) provinsi berjumlah 132 orang

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga perwakilan yang baru dibentuk pascareformasi. Pembentukan DPD dilakukan melalui Perubahan III UUD ’45, pada November 2001.

Sejak perubahan tersebut, sistem perwakilan dan parlemen di Indonesia berubah dari unikameral ke bikameral (dua kamar). Seluruh anggota DPD dan seluruh anggota DPR merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Masih banyak yang belum mengetahui apa sih fungsi, tugas, serta wewenang DPD, karena publikasi mengenai hal itu sejauh ini sangat minim. Oke, Si Momot jelaskan garis besarnya saja ya…

Sesuai dengan konstitusi, format representasi DPD RI dibagi menjadi fungsi legislasi, fungsi pertimbangan, dan fungsi pengawasan pada bidang-bidang tertentu.

Fungsi Legislasi:

Dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR.
Ikut membahas RUU

Bidang terkait:
  • Otonomi daerah
  • Hubungan pusat dan daerah
  • Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah
  • Pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya
  • Perimbangan keuangan pusat dan daerah

Fungsi Pertimbangan:

Memberikan pertimbangan kepada DPR.

Fungsi Pengawasan:

  1. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
  2. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK.

Bidang terkait:
  • Otonomi daerah
  • Hubungan pusat dan daerah
  • Pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah
  • Pengelolaan sumberdaya alam serta sumberdaya ekonomi lainnya
  • Perimbangan keuangan pusat dan daerah
  • Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)seperti Pajak, pendidikan, dan agama.

Berikut ini daftar lengkap 132 anggota DPD RI terpilih dari 33 provinsi di Indonesia, disertai jumlah suara dan provinsi yang diwakilinya. 
 

1. Sumatera

ACEH
1. FACHRUL RAZI, M.I.P. 345.915
2. Drs. H. GHAZALI ABBAS ADAN 144.505
3. SUDIRMAN 136.964
4. RAFLI 134.509

SUMATERA UTARA
1. Prof. Dr. Ir. Hj. DARMAYANTI LUBIS 622.168
2. Drs. H. RIJAL SIRAIT 445.059
3. PARLINDUNGAN PURBA, S.H., M.M. 440.032
4. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.Sos., S.H., M.S.P. 430.516

SUMATERA BARAT
1. IRMAN GUSMAN 407.443
2. Hj. EMMA YOHANNA 314.053
3. JEFFRIE GEOVANIE 195.930
4. H. NOFI CANDRA, S.E 169.268

RIAU
1. INTSIAWATI AYUS, S.H., M.H 352.603
2. Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M 227.991
3. ROSTI ULI PURBA 197.562
4. Dr. Hj. MAIMANAH UMAR, M.A 184.625

JAMBI
1. M. SYUKUR, S.H 235.943
2. Hj. DARYATI UTENG S, S.E., M.M 127.376
3. Dra. Hj. JUNIWATI T. MASJCHUN S 94.841
4. H. ABU BAKAR JAMALIA 93.605

SUMATERA SELATAN
1. Hj. PERCHA LEANPURI, B.Bus., M.B.A. 834.342
2. Hj. ASMAWATI, S.E., M.M. 347.107
3. Drs. H. AIDIL FITRI SYAH, M.M. 306.632
4. SISKA MARLENI, S.E., M.Si. 221.444

BENGKULU
1. H. AHMAD KANEDI, S.H., M.H. 150.074
2. Dra. Hj. ENI KHAIRANI, M.Si. 108.521
3. RIRI DAMAYANTI 87.541
4. H. MOHAMMAD SALEH, S.E. 74.275

LAMPUNG
1. Ir. ANANG PRIHANTORO 546.287
2. H. AHMAD JAJULI, S.I.P., M.Si. 338.596
3. Dr. H. ANDI SURYA 295.910
4. SYARIF, S.H. 270.882

BANGKA BELITUNG
1. Drs. H. A. HUDARNI RANI 85.877
2. HERRY ERFIAN, S.T. 63.318
3. TELLIE GOZELIE, S.E. 51.552
4. Drs. H. ZULKARNAIN KARIM, M.M. 49.840

KEPULAUAN RIAU
1. RIA SAPTARIKA 122.817
2. HARDI SELAMAT HOOD 93.170
3. DJASARMEN PURBA, S.H. 83.748
4. HARIPINTO TANUWIDJAJA 82.115
 
 

2. DKI Jakarta dan Banten

DKI JAKARTA
1. FAHIRA IDRIS, S.E. 511.323
2. Dr. (HC.) A.M. FATWA 475.601
3. Prof. Dr. DAILAMI FIRDAUS 416.929
4. ABDUL AZIS KHAFIA, S.Si., M.Si. 368.397

BANTEN
1. ANDIARA APRILIA HIKMAT 904.421
2. H. AHMAD SUBADRI 461.496
3. K.H. AHMAD SADELI KARIM, L.C. 434.799
4. Drs. HABIB ALI ALWI 396.933  


3. Jawa

JAWA BARAT
1. ONI SUWARMAN 2.167.485
2. Dra. Ir. Hj. ENI SUMARNI, M.Kes. 2.042.130
3. H. ACENG HOLIK MUNAWAR FIKRI, S.Ag. 1.139.556
4. Ir. H. AYI HAMBALI 1.032.465

JAWA TENGAH
1. Hj. DENTY EKA WIDI PRATIWI, S.E., M.H. 1.901.163
2. Dr. H. SULISTIYO, M.Pd. 1.246.129
3. Dr. H. BAMBANG SADONO, S.H,. M.H. 1.235.682
4. Drs. H. AKHMAD MUQOWAM 948.673

DI YOGYAKARTA
1. GUSTI KANJENG RATU HEMAS 1.017.687
2. Drs. H. A. HAFIDH ASROM, M.M. 158.794
3. Ir. H. CHOLID MAHMUD, M.T. 149.824
4. MUHAMMAD AFNAN HADIKUSUMO 144.820

JAWA TIMUR
1. Hj. EMILIA CONTESSA 1.660.542
2. ABDUL QADIR AMIR HARTONO, S.E., S.H., M.H. 917.275
3. H. AHMAD NAWARDI, S.Ag. 898.647
4. Drs. H. A. BUDIONO, M.Ed. 871.422  


4. Bali, NTT, dan NTB

BALI
1. Dr. SHRI I G.N. ARYA WEDAKARNA M. WEDASTERAPUTRA S 178.934
2. I KADEK ARIMBAWA 161.607
3. A.A. NGR OKA RATMADI, S.H. 150.288
4. GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H. 132.887

NUSA TENGGARA BARAT
1. BAIQ DIYAH RATU GANEFI, S.H. 187.695
2. Drs. H. LALU SUHAIMI ISMY 172.375
3. Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD 152.306
4. Hj. ROBIATUL ADAWIYAH, S.E. 129.878

NUSA TENGGARA TIMUR
1. Drs. IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH 382.122
2. Ir. ABRAHAM LIYANTO 177.119
3. ADRIANUS GARU, S.E., M.Si. 140.502
4. SYAFRUDIN ATASOGE 103.876
 
 

5. Kalimantan

KALIMANTAN BARAT
1. MARIA GORETI, S.Sos., M.Si. 246.329
2. OESMAN SAPTA 188.528
3. Drs. H. ABDUL RAHMI 185.625
4. Hj. RUBAETI ERLITA, S.Sos.I, S.H. 139.856

KALIMANTAN TENGAH
1. HABIB H. SAID ISMAIL 182.251
2. Pdt. RUGAS BINTI 118.598
3. Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, M.M., M.Si 93.577
4. Hj. PERMANA SARI, S.Si., M.M., M.B.A 83.015

KALIMANTAN SELATAN
1. H. GUSTI FARID HASAN AMAN, S.E., Akt., M.B.A 319.413
2. HABIB ABDURRAHMAN BAHASYIM 268.400
3. HABIB HAMID ABDULLAH, S.H., M.H 239.945
4. ANTUNG FATMAWATI, S.T 105.972

KALIMANTAN TIMUR
1. Ir. H. BAMBANG SUSILO, M.M. 271.658
2. Dr. Drs. MARTHIN BILLA, M.M. 213.055
3. K.H. MUSLIHUDDIN ABDURRASYID, Lc., M.Pd.I. 121.853
4. AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. 114.121
 
 

6. Sulawesi

SULAWESI UTARA
1. MAYA RUMANTIR 206.946
2. ARYANTHI BARAMULI PUTRI, S.H.,M.H. 150.181
3. FABIAN RICHARD SARUNDAJANG 127.508
4. BENNY RHAMDANI 94.646

SULAWESI TENGAH
1. Hj. NURMAWATI DEWI BANTILAN , S.E 135.845
2. Drs. MA’MUN AMIR 116.040
3. AHMAD SYAIFULLAH MALONDA, S.P 102.977
4. dr. DELIS JULKARSON HEHI 101.620

SULAWESI SELATAN
1. Ir. H. ABDUL AZIZ QAHAR MUDZAKKAR, M.Si 1.032.113
2. Dr. H. AJIEP PADINDANG , S.E., M.M 304.466
3. Drs. H. BAHAR NGITUNG 262.437
4. A.M. IQBAL PAREWANGI 233.785

SULAWESI TENGGARA
1. MULIATI SAIMAN, S.Si 75.171
2. L.M. RUSMAN EMBA, S.T 56.232
3. Ir. H. ABDUL JABBAR TOBA 52.204
4. Drs. H. YUSRAN A. SILONDAE, M.Si 47.759

GORONTALO
1. HANA HASANAH FADEL MUHAMMAD 185.079
2. Hj. RAHMIJATI JAHJA 179.789
3. H. ABDURRAHMAN ABUBAKAR BAHMID, Lc. 42.152
4. DEWI SARTIKA HEMETO, S.E. 28.206

SULAWESI BARAT
1. MARTHEN, M.Th. 63.686
2. MUH. ASRI ANAS 58.151
3. K.H. MUH. SYIBLI SAHABUDDIN 51.580
4. Ir. H. ISKANDAR MUDA BAHARUDDIN LOPA 48.245
 
 

7. Maluku

MALUKU
1. ANNA LATUCONSINA 108.876
2. Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si. 65.189
3. Prof. Dr, JOHN PIERIS, S.H.,M.S. 63.016
4. NOVITA ANAKOTTA, S.H, M.H. 62.501

MALUKU UTARA
1. MATHEUS STEFI PASIMANJEKU, S.H. 82.582 1
2. Drs. H. MUDAFFAR SJAH, M.Si 73.815 2
3. BASRI SALAMA, S.Pd. 46.328 3
4. Hj. SURIATI ARMAIYN 40.657 4
 
 

8. Papua

PAPUA
1. Pdt. CARLES SIMAREMARE, S.Th., M.Si. 394.138
2. MESAKH MIRIN 297.604
3. YANES MURIB, M.M. 259.444
4. EDISON LAMBE 206.503

PAPUA BARAT
1. ABDULLAH MANARAY, S.T. 94.307
2. JACOB ESAU KOMIGI, S.H., M.M. 83.619
3. MERVIN SADIPUN KOMBER 74.021
4. CHAIDIR DJAFAR, S.E., M.Si. 43.900  

(kawalsuara.org 29092014)