Hasil Quick Count Pilpres 2014. Prabowo Hatta VS Jokowi-JK. Populi Center 49.05% :50.95%. CSIS 48.10% :51.90%. Litbang Kompas 47.66% :52.33%. IPI 47.05% :52.95%. LSI 46.43% :53.37%. RRI 47.32% :52.68%. SMRC 47.09% :52.91%. Puskaptis 52.05% :47.95%. IRC 51.11% :48.89%. LSN 50.56% :49.94%. JSI 50.13% :49.87% .

Minggu, 27 Juli 2014

MK Harus Netral

KPK Diminta Turut Mengawal Gugatan Pilpres

pemiluindonesiaku.blogspot.com - [JAKARTA] Kewibawaan dan reputasi Mahkamah Konstitusi dipertaruhkan dalam penanganan gugatan sengketa hasil pemilu presiden (pilpres) yang diajukan pasangan Prabowo SubiantoHatta Rajasa. Sembilan hakim konstitusi, diminta untuk bersikap independen, dan sejalan dengan itu, seluruh elemen masyarakat diminta untuk turut mengawasi proses hukum yang akan menen t ukan perjalanan bangsa Indonesia 5 tahun ke depan. 

Pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan, Bandung, Asep Warlan Yusuf mengingatkan, berkaca kasus Akil Mochtar, potensi hakim konstitusi tidak netral dalam menangani sengketa pilpres, cukup terbuka. Apalagi, ada dua hakim konstitusi yang berlatar belakang politisi parpol pendukung Prabowo-Hatta. 

“Pihak pemohon jangan macam-macam. Karena, godaan awalnya datang dari pemohon. Apalagi, koalisi mereka sangat besar, dan memiliki pengaruh ke jajaran hakim konstitusi,” kata Asep, Jumat (25/7). 

Namun, dia yakin, pascakasus suap yang menjerat mantan Ketua MK Akil Mochtar tahun lalu, lembaga itu tentunya tak ingin terjerumus pada aib yang sama. “Meskipun tidak ada jaminan 100% independen, namun, MK sudah berulang kali menegaskan akan netral,” ujarnya. 

Asep menilai, perlu pengawalan ekstra di MK. Selain dari Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) , Ba d a n Pengawas Pemilu (Bawaslu), kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), dan seluruh elemen masyarakat, dia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga ikut mengawasi proses hukum di MK. 

Menurutnya, dari buktibukti yang ada, mustahil mengubah hasil pilpres yang telah ditetapkan KPU. Sebab, Jokowi-JK menang dengan selisih 8,4 juta suara (6,3%). “Kalau bicara bukti-bukti, mustahil membalikkan hasil akhir. Kalaupun ada sebagian gugatan yang dikabulkan, misalnya, pemungutan suara atau rekapitulasi suara ulang, tidak akan mengubah hasil akhir,” katanya. 

Dia bberpendapat , Prabowo-Hatta masih punya legal standing untuk berperkara di MK. Sebab, pasangan itu hanya menarik diri dari proses rekapitulasi suara. “Prabowo-Hatta tidak mundur sebagai capres-cawapres. Kalau menarik diri dari proses rekapitulasi suara, itu tindakan politik. Menggugat ke MK itu tindakan hukum,” jelas Asep. 

Senada dengan itu, aktivis Indonesia Corruption Watch ( I CW ) Agus Sunaryanto mengingatkan kepada MK, bahwa masyarakat Indonesia mayoritas sudah menerima hasil pemilu yang menyatakan Jokowi-JK sebagai presiden dan wapres terpilih. Dengan fakta bahwa mayoritas masyarakat sudah bisa menerima Jokowi sebagai presiden yang baru, ditambah banyaknya pemimpin dunia yang sudah mengakui hasil pilpres, jangan sampai MK mempermalukan bangsa Indonesia dengan putusan yang tidak netral. 

“Kalau selisih 1-2 juta suara masih mungkin mengubah hasil. Tapi kalau selisihnya 8 juta suara lebih, saya kira mustahil. Jadi bagi MK sebenarnya tidak sulit memutuskan karena perbedaan suaranya sangat besar,” katanya. 

Agus mengingatkan, KPU dan Bawaslu telah bekerja secara objektif dan transparan dalam menyelenggarakan dan mengawal proses pilpres. “Di tingkat bawah saksi PrabowoHatta banyak yang tanda tangan. Saya yakin, putusan MK tidak akan mengubah hasil KPU,” katanya. 

Yakin Ditolak 

Secara terpisah, Ketua Tim Hukum Jokowi-JK, Trimedya Panjaitan yakin hakim konstitusi akan netral menangani Prabowo-Hatta. Menurutnya, meskipun Ketua MK Hamdan Zoelva berlatar belakang politisi Partai Bulan Bintang, dan hakim konstitusi Patrialis Akbar berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN), –kedua parpol itu mengusung Prabowo-Hatta– keduanya akan tetap netral. 

“Kami tak yakin akan ada putusan pemungutan suara atau rekapitulasi suara ulang. Kami yakin, gugatannya akan ditolak seluruhnya,” ujarnya. 

Keyakinan itu didasarkan pada pengalaman bahwa dari 902 putusan MK dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2014, hanya diputuskan rekapitulasi ulang di enam kabupaten, dan tidak ada putusan pemungutan suara ulang (PSU). 

Ditambahkan, harus dilihat juga validitas tuduhan kecurangan pilpres oleh pihak Prabowo-Hatta. Misalnya, mengklaim ada kecurangan di 5.000-an lebih TPS di Jakarta. “Ternyata Bawaslu sudah bilang itu tidak pernah merekomendasikan PSU sesuai klaim kubu Prabowo-Hatta. Bagaimanapun, data mereka akan dibandingkan dengan data KPU,” jelas Trimedya. 

Diungkapkan , Tim Jokowi-JK yang akan menjadi pihak terkait, juga menyiapkan data dan saksi dari seluruh TPS di Indonesia. “Selama ini, dari seluruh tahap rekapitulasi, tak ada keberatan tim mereka. Padahal untuk menunjukkan indikasi kecurangan dan keberatan mereka, dilihat juga dari BAP di tiap TPS,” jelasnya. 

Apalagi dengan selisih sua r a 8 , 4 j u t a , me n u r u t Trimedya, tak gampang meyakinkan MK yang selalu memakai prinsip terstruktur, sistematis, dan masif, sebelum mengadili perkara. “Biasanya kalau bukti suara tak mempengaruhi hasil, gugatan tidak dilanjutkan oleh MK. Toh, gugatannya tak mengubah hasil akhir,” ujarnya. 

Walau demikian, Trimedya menegaskan, timnya akan memastikan netralitas hakim MK, dengan secara ketat mengawasi gerak-gerik sembilan hakim konstitusi sejak awal gugatan diajukan. “MK jangan berpolitik. Mereka sudah menunjukkan kinerja cukup baik saat menangani gugatan pileg,” tandasnya. 

Praktisi hukum Denny Kailimang berpendapat, penghitungan perselisihan hasil perhitungan suara Pilpres 2014 ke MK harus ditandatangani oleh pasangan capres dan cawapres. “Kalau salah satu tidak tanda tangan maka permohonan ke MK tidak dapat diperiksa oleh MK atau permohonan tersebut ditolak karena legal standing-nya kurang lengkap,” kata Denny yang juga sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat ini. 

Pilpres Transparan 

Sementara itu, Koalisi Perempuan Indonesia menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, karena telah menyelenggarakan pilpres secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. “Pilpres 2014 merupakan pemilu paling transparan sepanjang sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, semua data hasil penghitungan suara dapat diakses oleh masyarakat secara luas dan masyarakat dapat menghitung sendiri hasil perolehan suara. Sehingga seluruh hasil penghitungan dapat dikoreksi masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia, Dian Kartika Sari, dalam siaran persnya, Kamis (24/7). 

Pilpres 2014 juga memberi ruang partisipasi masyarakat secara penuh, yakni mulai kampanye, pendidikan pemilih, pemberian suara, pengawalan suara, hingga penghitungan suara. “Dengan pilpres yang transparan dan akuntabel, kami memandang sudah tidak ada sedikit pun ruang atau kesempatan untuk mendelegitimasi hasil Pilpres 2014,” ujarnya. 
Sumber: suarapembaruan.com 25 Juli 2014

Rabu, 23 Juli 2014

HASIL SUARA REAL COUNT KPU



REAL COUNT KPU
46.85%
62.576.444 Suara
Prabowo - Hatta Rajasa 46.85% Mendominasi Wilayah : 
Aceh , Gorontalo , Banten , Jawa Barat , Kalimantan Selatan , Maluku Utara , Nusa Tenggara Barat , Riau , Sumatera Barat , Sumatera Selatan

53.15%
70.997.833 Suara
Jokowi - Jusuf Kalla 53.15% Mendominasi Wilayah :  
Bali , Bengkulu , DI Yogyakarta , DKI Jakarta , Jambi , Jawa Tengah , Jawa Timur , Kalimantan Barat , Kalimantan Tengah , Kalimantan Timur , Kepulauan Bangka Belitung , Kepulauan Riau , Lampung , Maluku, Nusa Tenggara Timur , Papua , Papua Barat , Sulawesi Selatan , Sulawesi Tengah , Sulawesi Tenggara , Sulawesi Utara , Sulawesi Barat , Sumatera Utara 
Sumber: detikPEMILU

Pidato Kemenangan Jokowi-JK di Kapal Phinisi

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Breaking News, Selasa (22/7/2014): Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla membacakan pidato kemenangannya di Kapal Phinisi di Sunda Kelapa. Jokowi mengimbau agar rakyat kembali ke Indonesia Raya. "Salam 3 Jari Persatuan Indonesia".
Nonton Videonya disini

Pelabuhan Sunda Kelapa menjadi lokasi yang Jokowi-JK pilih untuk menyampaikan orasi politiknya sebagai capres-cawapres terpilih. Panggung pidatonya bukan sembarang panggung, melainkan geladak sebuah kapal phinisi untuk menegaskan komitmennya untuk membangung sumber daya maritim bangsa Indonesia.

"Isunya maritim. Pak Jokowi mau menegaskan program-program kemaritiman," ujar Jay Wijayanto, anggota tim pemenangan Jokowi-JK tentang alasan pemilihan panggung dan lokasi yang unik tersebut.

Kapal yang dipilih adalah KM Hati Buana Setia yang bersandar di dermaga 9 pelabuhan bersejarah itu. Kapal tradisional Makassar ini memiliki panjang 20 meter persegi dengan kapasitas 1000 ton barang ini sengaja dihias dengan bendera dan lampu laser.

"Sebetulnya, pertama panggungnya di darat. Terus dua hari lalu pak Jokowi datang ke sini, dia minta di kapal saja," tutur Jay di lokasi acara.

Jokowi-JK tiba di lokasi sekitar pukul 22.40 WIB. Mereka menuju dermaga dengan menumpang speedboat. Kedatangan mereka disambut hujan gerimis dan lantunan musik perkusi.

Seperti diketahui, Jokowi-Jk tercatat unggul dengan perolehan suara 53,15%, sementara Prabowo-Hatta memperoleh 46,85% suara
Sumber: pemilu.metrotvnews.com - 22 Juli 2014

Selasa, 22 Juli 2014

KPU Tetapkan Jokowi-JK Pasangan Presiden & Wapres Terpilih

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla berhasil meraih suara 70.997.833 atau 53,15%.

Sumber : tvone


Jokowi-JK Berdiri Ketika Disebut sebagai Pemenang Pilpres 2014

Ketua KPU Husni Kamil Manik menyalami Jokowi pasca-pengumuman pemenang Pilpres 2014 di Kantor KPU, Selasa (22/7/2014).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah resmi menetapkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2014. Keputusan itu dibacakan oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam rapat pleno di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (22/7/2014) malam.

"Pertama, menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pemilu Presiden 2014 nomor urut dua, saudara Joko Widodo dan Jusuf Kalla," ujar Husni.

Setelah kalimat itu dibacakan, peserta dalam ruang rapat pleno pun bertepuk tangan. Sementara itu, Jokowi-JK bersama tim pemenangannya juga serentak bertepuk tangan dan berdiri.

Tak lama kemudian mereka kembali duduk untuk mendengarkan Husni melanjutkan pembacaan surat penetapan tersebut.

Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, Jokowi-JK memperoleh 70.997.833 suara atau 53,15 persen. Sementara itu, pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 62.576,444 suara atau 46,85 persen. Selisih suara keduanya yaitu 8.421.389 suara, dari total suara sah sebanyak 133.574.277 suara. 
Sumber: nasional.kompas.com 22 Juli 2014

Ini Hasil Rekapitulasi Suara Pilpres di 33 Provinsi

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Komisi Pemilihan Umum telah menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara dari 33 provinsi. Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, itu selesai kira-kira pukul 17.15 WIB, Selasa (22/7/2014). KPU akan mengumumkan hasil rekapitulasi suara secara keseluruhan sekaligus menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih pada pukul 20.00 WIB.


Berikut hasil rekapitulasi suara seluruh provinsi:

1. Kalimantan Barat
Prabowo-Hatta: 1.032.354 (39,62 persen)
Jokowi-JK: 1.573.046 (60,38 persen)
Total suara sah: 2.605.400

2. Nusa Tenggara Barat
Prabowo-Hatta: 1.844.178 (72,45 persen)
Jokowi-JK: 701.238 (27,55 persen)
Total suara sah: 2.545.416

3. Nanggroe Aceh Darussalam
Prabowo-Hatta: 1.089.290 (54,39 persen)
Jokowi-JK: 913.309 (45,61 persen)
Total suara sah: 2.002.599

4. Sumatera Selatan
Prabowo-Hatta: 2.132.163 (51,26 persen)
Jokowi-JK: 2.027.049 (48,74 persen)
Total suara sah: 4.159.212

5. Kalimantan Selatan
Prabowo-Hatta: 941.809 (50,05 persen)
Jokowi-JK: 939.748 (49,95 persen)
Total suara sah: 1.881.557

6. Kepulauan Riau
Prabowo-Hatta: 332.908 (40,37 persen)
Jokowi-JK: 491.819 (59,63 persen)
Total suara sah: 824.727

7. Jambi
Prabowo-Hatta: 871.316 (49,25 persen)
Jokowi-JK: 897.787 (50,75 persen)
Total suara sah: 1.769.103

8. Kepulauan Bangka Belitung
Prabowo-Hatta: 200.706 (32,74 persen)
Jokowi-JK:412.359 (67,26 persen)
Total suara sah: 613.065

9. DI Yogyakarta
Prabowo-Hatta: 977.342 (44,19 persen)
Jokowi-JK: 1.234.249 (55,81 persen)
Total suara sah: 2.211.591

10. Bengkulu
Prabowo-Hatta: 433.173 (45,27 persen)
Jokowi-JK: 523.669 (54,73 persen)
Total suara sah: 956.842

11. Sulawesi Barat
Prabowo-Hatta: 165.494 (26,63 persen)
Jokowi-JK: 456.021 (73,37 persen)
Total suara sah: 621.515

12. Kalimantan Tengah
Prabowo-Hatta: 468.277 (40,21 persen)
Jokowi-JK: 696.199 (59,79 persen)
Total suara sah: 1.164.476

13. Gorontalo
Prabowo-Hatta: 378.735 (63,10 persen)
Jokowi-JK: 221.497 (36,90 persen)
Total suara sah: 600.232

14. Sulawesi Tenggara
Prabowo-Hatta: 511.134 (45,10 persen)
Jokowi-JK: 622.217 (54,90 persen)
Total suara sah: 1.133.351

15. Sumatera Barat
Prabowo-Hatta: 1.797.505 (76,92 persen)
Jokowi-JK: 539.308 (23,08 persen)
Total suara sah: 2.336.813

16. Bali
Prabowo-Hatta: 614.241 (28,58 persen)
Jokowi-JK: 1.535.110 (71,42 persen)
Total suara sah: 2.149.351

17. Riau
Prabowo-Hatta: 1.349.338 (50,12 persen)
Jokowi-JK: 1.342.817 (49,88 persen)
Total suara sah: 2.692.155

18. Maluku
Prabowo-Hatta: 433.981 (49,48 persen)
Jokowi-JK: 443.040 (50,52 persen)
Total suara sah: 877.021

19. Sulawesi Tengah
Prabowo-Hatta: 632.009 (45,17 persen)
Jokowi-JK: 767.151 (54,83 persen)
Total suara sah: 1.399.160

20. Jawa Tengah
Prabowo-Hatta: 6.485.720 (33,35 persen)
Jokowi-JK: 12.959.540 (66,65 persen)
Total suara sah: 19.445.260

21. Jawa Barat
Prabowo-Hatta: 14.167.381 (59,78 persen)
Jokowi-JK: 9.530.315 (40,22 persen)
Total suara sah: 23.697.696

22. Lampung
Prabowo-Hatta: 2.033.924 (46,93 persen)
Jokowi-JK: 2.299.889 (53,07 persen)
Total suara sah: 4.333.813

23. Sulawesi Utara
Prabowo-Hatta: 620.095 (46,12 persen)
Jokowi-JK: 724.553 (53,88 persen)
Total suara sah: 1.344.648

24. Kalimantan Timur
Prabowo-Hatta: 687.734 (36,62 persen)
Jokowi-JK: 1.190.156 (63,38 persen)
Total suara sah: 1.877.890

25. Sumatera Utara
Prabowo-Hatta: 2.831.514 (44,76 persen)
Jokowi-JK: 3.494.853 (55,24 persen)
Total suara sah: 6.326.367

26. Papua Barat
Prabowo-Hatta: 172.528 (32,37 persen)
Jokowi-JK: 360.379 (67,63 persen)
Total suara sah: 532.907

27. Banten
Prabowo-Hatta: 3.192.671 (57,10 persen)
Jokowi-JK: 2.398.631 (42,90 persen)
Total suara sah: 5.591.302

28. Nusa Tenggara Timur
Prabowo-Hatta: 769.391 (34,08 persen)
Jokowi-JK: 1.488.076 (65,92 persen)
Total suara sah: 2.257.467

29. Sulawesi Selatan
Prabowo-Hatta: 1.214.857 (28,57 persen)
Jokowi-JK: 3.037.026 (71,43 persen)
Total suara sah: 4.251.883

30. Jawa Timur
Prabowo-Hatta: 10.277.088 (46,83 persen)
Jokowi-JK: 11.669.313 (53,17 persen)
Total suara sah: 21.946.401

31. Papua
Prabowo-Hatta: 769.132 (27,51 persen)
Jokowi-JK: 2.026.735 (72,49 persen)
Total suara sah: 2.795.867

32. Maluku Utara
Prabowo-Hatta: 306.792 (54,45 persen)
Jokowi-JK: 256.601 (45,55 persen)
Total suara sah: 563.393

33. DKI Jakarta
Prabowo-Hatta: 2.528.064 (46,92 persen)
Jokowi-JK: 2.859.894 (53,08 persen)
Total suara sah: 5.387.958

Jumlah total (33 provinsi)
Prabowo-Hatta: 62.262.844 (46,85 persen)
Jokowi-JK: 70.633.594 (53,15 persen)
Total suara sah: 132.896.438

Kisruh Pilpres 2014, Pengamat Salahkan KPU

pemiluindonesiaku.blogspot.com Pengamat Kebijakan Publik Jack Yanda PHD menyalahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas huru hara politik yang terjadi saat Pemilihan Umum Presiden 2014. Lantaran lepas tanggungjawab.

"KPU tidak mengikuti rujukan lembaga yang langsung dibentuk pemerintah, yaitu Bawaslu. KPU harus mengikuti Bawaslu sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah," katanya, kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (22/7/2014).

Ditambahkan dia, dengan menyerahkan semuanya kepada Mahkamah Konstitusi (MK), maka KPU hanya ingin lepas dari tanggungjawab yang dibebankan kepadanya sebagai penyelenggara pemilu.

"Kalau menurut saya, jika nanti ada huru-hara (politik) yang bertanggung jawab itu KPU, bukan kandidat. Bisa saja KPU dipidanakan, jadi pemilu ulang bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan," terangnya.

Senada, pengamat hukum pidana Chudry Sitompul menilai harusnya KPU menindaklanjuti arahan yang diajukan Bawaslu terkait indikasi kecurangan Pilpres 9 Juli 2014, di mana ada pemilih tambahan di 5.800 TPS di seluruh Indonesia.

"Dalam sebuah pilpres, ada beberapa tahapan yang tidak boleh dilewatkan KPU, salah satunya melakukan koreksi, apabila ada indikasi kecurangan. Kenapa mesti langsung menunjuk MK sebagai jalan keluarnya?" ungkapnya.

Menurutnya, harusnya KPU melakukan koreksi terlebih dahulu, jika ada kondisi kecurangan. Bukan langsung menyerahkan semua kepada MK. Dengan begitu, KPU sama saja lepas dari tanggungjawab. (pemilu.sindonews.com 22072014)

Prabowo Tarik Diri dari Pilpres 2014

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto menyatakan sikapnya, terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Capres nomor urut satu ini menyatakan mengundurkan diri dari pertarungan di Pilpres 2014.

Berikut pernyataan sikap Prabowo Subianto terhadap hasil dan proses rekapitulasi suara Pilpres 2014 di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Prabowo menyatakan sikapnya ini di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Selasa (22/7/2014).

Mencermati proses pelaksanaan pilpres yang diselenggarakan KPU, kami menemukan beberapa hal yang memerlihatkan cacatnya proses Pilpres 2014, sehingga hilangnya hak demokrasi warga negara Indonesia.

Antara lain:

1. Proses pelaksanaan Pilpres 2014 yang diselenggarakan oleh KPU bermasalah, tidak demokratis, dan bertentangan dengan UUD 1945. Sebagai pelaksana, KPU tidak adil dan tidak terbuka. Banyak aturan main yang dibuat, dilanggar sendiri oleh KPU.

2. Rekomendasi Bawaslu terhadap segala kelalaian dan penyimpangan di lapangan di berbagai wilayah Tanah Air diabaikan oleh KPU.

3. Ditemukannya sejumlah tindak pidana kecurangan pemilu dengan melibatkan pihak penyelenggara pemilu dan pihak asing dengan tujuan tertentu hingga pemilu menjadi tidak jujur dan adil.

4. KPU selalu mengalihkan masalah ke Mahkamah Konstitusi (MK), seolah-olah setiap keberatan dari tim Prabowo-Hatta merupakan bagian dari sengketa yang harus diselesaikan melalui MK. Padahal sumber masalahnya pada internal KPU.

5. Terjadi kecurangan yang masif, terstruktur dan sistematik pada pelaksanaan pemilu. Atas beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka kami Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai pengemban mandat suara dari rakyat, sesuai pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 45 akan menggunakan hak konstitusional kami:

MENOLAK pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum dan menarik diri dari proses yqng sedang berlangsung.

Kami tidak bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan rakyat dipermainkan dan diselwengkan. Kami Prabowo-Hatta siap menang dan siap kalah dengan cara yang demokratis dan terhormat.

Untuk itu kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memilih kami, untuk tetap tenang. Karena kami tidak akan diam dan membirakan HAK demokrasi kita dicederai dan dirampas!

Saya juga mengintruksikan kepada saksi-saksi tim Prabowo-Hatta yang sedang mengikuti rekapitulasi di KPU untuk tidak lagi melanjutkan proses tersebut.


Tanda tangan

Prabowo Subianto

Sumber: pemilu.sindonews.com - Selasa,  22 Juli 2014  −  15:04 WIB

Minggu, 20 Juli 2014

Inilah Detail Suara Prabowo dan Jokowi di 33 Provinsi

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Pasangan nomor urut 2, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) kemungkinan besar ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemenang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014. Berdasarkan data di situs KPU serta rekapitulasi suara di 495 kabupaten/kota dari 497 kabupaten/kota di 33 provinsi, pasangan Jokowi-JK unggul atas pasangan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta)


Pasangan Jokowi-JK mampu meraup 70.675.237 suara (53,18 persen) dan unggul di 23 provinsi, sedangkan Prabowo-Hatta hanya mampu meraih 62.230.557 suara (46,82 persen) dan menang di 10 provinsi. seperti yang dilansir beritasatu.com

Berikut Detail perolehan suara Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK di 33 provinsi:
 

1.Aceh

1. 1.089.290 (54,39%)
2. 913.309 (45,61%)

Sumut
1. 2.831.514 (44,76%)
2. 3.494.835 (55,23%)

Sumbar
1. 1.797.505 (76,92%)
2. 539.308 (23,08%)

Riau
1. 1.349.338 (50,12%)
2. 1.342.817 (49,88%)

Jambi
1. 871.316 (49,25%)
2. 897.787 (50,75%)

Sumsel
1. 2.132.163 (51,26%)
2. 2.027.049 (48,74%)

Bengkulu
1. 433.173 (45,27%)
2. 523.669 (54,73%)

Lampung
1. 2.033.924 (46,93%)
2. 2.299.889 (53,07%)

Babel
1. 200.706 (32,74%)
2. 412.359 (67,26%)

Kepri
1. 332.908 (40,37%)
2. 491.819 (59,63%)

2. Jawa

DKI
1. 2.528.770 (46,91%)
2. 2.861.417 (53,09%)

Jabar
1. 14.167.381 (59,78%)
2. 9.530.315 (40,22%)

Jateng
1. 6.485.720 (33,35%)
2. 12.959.540 (66,65%)

DIY
1. 977.342 (44,19%)
2. 1.234.249 (55,81%)

Jatim
1. 10.277.088 (46,83%)
2. 11.669.313 (53,17%)

Banten
1. 3.192.671 (57,10%)
2. 2.398.631 (42,90%)
 

3. Bali, NTT, NTB

Bali
1. 614.241 (28,58%)
2. 1.535.110 (71,42%)

NTB
1. 1.844.178 (72,45%)
2. 701.238 (27,55%)

NTT
1. 783.514 (33,88%)
2. 1.528.783 (66,12%) 
 

4. Kalimantan

Kalbar
1. 1.032.354 (39,62%)
2. 1.573.046 (60,38%)

Kalteng
1. 468.277 (40,21%)
2. 696.199 (59,79%)

Kalsel
1. 941.809 (50,05%)
2. 939.748 (49,95%)

Kaltim
1. 687.734 (36,62%)
2. 1.190.156 (63,38%)
 
 

5. Sulawesi

Sulut
1. 620.095 (46,12%)
2. 724.553 (53,88%)

Sulteng
1. 631.859 (45,13%)
2. 768.091 (54,87%)

Sulsel
1. 1.215.135 (28,57%)
2. 3.037.026 (71,43%)

Sultra
1. 511.134 (45,1%)
2. 622.217 (54,9%)

Gorontalo
1. 378.735 (63,1%)
2. 221.497 (36,9%)

Sulbar
1. 165.494 (26,63%)
2. 456.021 (73,37%)
 

6. Maluku

Maluku
1. 433.984 (49,48%)
2. 443.040 (50,52%)

Maluku Utara (7 dari 9 kabupaten/kota)*
1. 272.403 (54,95%)
2. 223.308 (45,05%)
 

7. Papua

Papua
1. 755.374 (26,84%)
2. 2.058.517 (73,16%)

Papua Barat
1. 173.428 (32,49)
2. 360.381 (67,51) 
 
Sumber: satoenews.com - 20 Juli 2014.

Kamis, 17 Juli 2014

Pengumuman Hasil pilpres 22 Juli, Masyarakat Tak Perlu Takut

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Pengumuman hasil pilpres yang disampaikan KPU, 22 Juli 2014, mendatang bakal berlangsung aman. Kedua kandidat sudah menyatakan siap menang, siap kalah. Polri dan TNI pun sudah siap siaga mengaman­kan suasana pasca­­ pengu­muman KPU.
 
Demikian rangkuman wawancara SPdengan kedua kubu kandidat capres-cawapres, pengamat politik dan pengamat ekonomi, Rabu (16/7) dan Kamis (17/7).
 
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi meyakini dua kandidat yang berkompetisi adalah pribadi-pribadi demokrat yang bakal memberikan pengertian kepada pendukung masing-masing agar harus terima kekalahan. 
 
Masyarakat Indonesia pun tidak perlu takut pada 22 Juli dan hari-hari sesu­ dahnya. Pasalnya, jajaran keamanan seperti Polri dan TNI sudah menjamin dan siap mengamankan situasi. “Tak perlu khawatir Bapak Presiden sudah jamin soal keamanan,” tegas Sofjan. 
 
Pentingnya menjaga ketenangan dan kedamaian, ditegaskan pengamat politik CSIS J Kristiadi, terutama ditujukan kepada dua pihak yang tengah berkompetisi. “Karena kompetisi bukan saling melibas dan mematikan, tetapi bagaimana gagasan dan agenda yang paling baik dikompetisikan,” katanya. 
 
Politik bukan hitam putih, lawan dan kawan. Politik yang benar adalah bagaimana bekerja sama dalam keragaman kepentingan dan kebhinnekaan latar belakang yang dikompromikan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Oleh sebab itu, menurut Kristiadi, sangat penting tokoh nasional mengingatkan, agar kita kembali memuliakan kekuasaan yakni dengan tidak larut pada ambisi kekuasaan buta yang menghalalkan segala cara. 
 
Direktur Eksekutif Maarif Institute, Fajar Riza Ul Haq mengungkapkan hasil real count yang akan diumumkan KPU pada 22 Juli mendatang harus disikapi dengan kepala dingin dan hati terbuka terutama oleh para elite yang tengah berkompetisi. 
 
Sebaliknya, bila elite menyikapi dengan emosional bakal sangat berpengaruh kepada para pendukung mengingat Pilpres kali ini berlangsung dalam tensi sangat tinggi. “Sangat mungkin terjadi gesekan di bawah bila elite yang terlibat kompetisi tidak bijak meyakinkan pendukungnya dalam hal menyikapi hasil real count,” katanya. 
 
Ditambahkan, pemilu kali ini jauh lebih dinamis dan lebih panas dibanding pilpres-pilpres sebelumnya. Selain head to head antara dua pasangan, Pilpres 2014 diwarnai dengan kampanye hitam yang dibuat pihak tertentu, serta hasil hitung cepat yang menimbulkan ketidakpastian sehingga menyebabkan polarisasi pada masyarakat. Lebih parah lagi, polarisasi yang berpotensi memecah belah itu karena muatan ideologis berkaitan agama. 
 
Hal senada diungkapkan mantan anggota KPU Pusat Pemilu 1999, Hadi Joyo. “Pilpres kali ini sangat berbeda dengan pemilu sebelumnya. Antusiasme rakyat dalam pilpres cukup tinggi dan dua pasangan calon yang maju bersaing ketat,” katanya. 
 
Fajar mengimbau agar pemerintah menjaga netralitas. “Keamanan negara ini ada di tangan pemerintah. Presidenlah yang bisa mengontrol keamanan serta mengoreksi bila ada aparat yang tidak netral,” katanya. 
 
Tak kalah penting adalah peran media massa untuk tidak memprovokasi. Harus diingat, proses pemilihan pada 9 Juli yang berlangsung aman merupakan catatan positif bangsa ini. “Mata dunia tengah tertuju ke Indonesia menunggu sampai presiden terpilih diumumkan serta apa reaksi masyarakat,” katanya.
 
Tindakan anarkhis jelas akan mencoreng muka Indonesia di mata dunia. Bukan hanya itu, bila terjadi kerusuhan, bangsa Indonesia sendiri yang akan merugi baik dari sisi pembangunan ekonomi maupun pembangunan demokrasi. 
 
Ekonom Econit Hendri Saparini yakin bila penyelenggaraan Pilpres hingga pengumuman 22 Juli berjalan aman, demokratis dan tertib , ekonomi baka l meningkat. “Siapa pun presiden terpilih, pasar saham dan keuangan akan mengikuti. Karena pasar hanya butuh kepastian saja. Untuk itu, pemerintah harus mengelola keamanan supaya pasar tidak bereaksi negatif,” ujarnya kepada SP, Kamis (17/7). 
 
Menurutnya, investor, baik di pasar modal maupun sektor riil sangat sensitif terhadap stabilitas politik, karena dapat mengganggu perencanaan dan imbal balik investasi mereka. “Jika tidak kondusif, ongkos kekhawatiran harus kita bayar mahal,” katanya. 
 
Seperti diketahui, Pilpres 9 Juli kemarin mendapat respon positif pelaku pasar. Perekonomian Indonesia pun cerah dengan sejumlah peningkatan. 
 
Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada Kamis (10/7) dibuka menembus level 5.100, dengan naik 109,97 poin atau 2,19% ke level 5.134,68. Ini adalah rekor dalam sejarah pasar modal Indonesia sepanjang 2014, setelah pada 20 Mei 2013 mencetak rekor tertinggi di level 5.204,97.
 
Terjaganya situasi aman dan tenang selama Pilpres, kata Hendri, semakin menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara tujuan investasi penting di Asia Pasifik. “Capital-inflow, baik untuk pasar modal maupun investasi juga diprediksi akan semakin meningkat. Hal ini juga diperkuat dengan komitmen yang t i ngg i da r i Pemerintah untuk terus menjaga fundamental perekonomian nasional,” jelasnya. 
 
Ekonom Universitas Padjajaran Kodrat Wibowo menuturkan, hasil pemilu versi KPU harus diterima dengan lapang hati oleh pihak yang kalah sehingga bisa cepat selesai dan perekonomian kembali lancar. “Kalau tidak, akan bisa mengganggu kegiatan ekonomi, politik, dan stabilitas negara. Siapa pun pemerintahannya pasar akan mengikuti yang penting adalah kepastian presiden. Perubahan pasar bisa terjadi jika ada perubahan kebijakan dari pemerintah baru,” ujarnya. 
 
Amannya pengumuman oleh KPU nanti, diyakininya akan membuat investor yang tadinya wait and see akhirnya memutuskan mengalirkan dananya ke Indonesia. 
 
Terima Hasil KPU 
Capres nomor urut satu Prabowo Subianto berkomitmen menghormati apa pun hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan komitmen itu, Prabowo tetap menjujung tinggi integritas sistem demokrasi dan menghormati supremasi hukum di Indonesia. 
 
Prabowo adalah anak ketiga pasangan Sumitro Djojohadikusumo -Dora Sigar. Meski menempuh pendidikan tingkat atas di Inggris dan tingkat tinggi di Amerika, Prabowo akhirnya pulang dan menamatkan pendidikan AKABRI guna mengabdikan diri kepada negara. 
 
“Saya berkomitmen untuk menghormati keputusan akhir dari KPU pada 22 Juli, apa pun itu, jikalau itu adalah keputusan yang benar dan melalui proses yang adil dan transparan,” kata Prabowo, dalam pernyataan sikapnya, Rabu (16/7). 
 
Di katakan , saat ini Indonesia berada pada titik sangat menentukan di dalam sejarah bangsa. Masyarakat telah menjalankan proses pemilihan secara nasional untuk menentukan siapa yang akan terpilih untuk memimpin Indonesia ke depan, terlepas dari klaim kemenangan capres dan cawapres.
 
“Saya ingin menegaskan bahwa KPU memiliki tanggung jawab penuh dan kewajiban untuk secara sistematis mengumpulkan dan memverifikasi penghitungan suara sesuai dengan Undang-undang Pemilu Nasional. KPU harus dapat melakukan tugas ini bebas dari prasangka atau pengaruh dan sesuai dengan aturan hukum,” ujar Prabowo. 
 
Dikatakan, proses berikutnya dalam pemilihan adalah pengumuman resmi pada 22 Juli 2014. Penting untuk dicatat bahwa hanya pada tanggal tersebut bangsa Indonesia akan mengetahui hasil pemungutan suara pemilu yang lengkap, nyata, dan resmi. “Banyak pihak, termasuk lawan saya, telah berusaha untuk menciptakan persepsi palsu akan siapa yang sedang memimpin perhitungan suara. Jajak pendapat yang disebut quick count ada yang menunjukkan bahwa pihak Bapak Joko Widodo sedang unggul dan yang lain menunjukkan saya yang unggul,” ucap Prabowo.
Sumber: suarapembaruan.com - 17 Juli 2014

Rabu, 16 Juli 2014

Hasil Real Count Kawal Pemilu: Prabowo-Hatta 47,17 % dan Jokowi-JK 52,82 %

Ilustrasi
pemiluindonesiaku.blogspot.com - JAKARTA - Hasil real count yang dilakukan relawan dengan dipublikasi melalui situs kawalpemilu.org sudah mencapai 99,33 persen. Hasilnya, Prabowo Subianto - Hatta Rajasa mendapat suara sebesar 58.664.360 atau 47, 17 persen. Sedangkan Jokowi-Jusuf Kalla mendapat 65.685.780 suaa atau 52,82%

Kawalpemilu.org menggunakan data perhitungan berdasarkan hasil scan formulir C1 yang diunggah KPU ke situsnya, KPU.Go.Id.

Persentase tersebut hampir sama dengan sejumlah lembaga yang melakukan quick count yakni
 
Lembaga Survei Prabowo-Hatta Jokowi-JK
1. Litbang Kompas  47,66 52,34
2. RRI  47,29 52,71
3. SMRC    47,09 52,91
4. CSIS-Cyrus    48,9 52,1
5. LSI   46,34 53,37
6. IPI  47,2 52,47
7. Poltracking    46,63 53,37
 
Sumber: tribunnews.com - 16 Juli 2014

Minggu, 13 Juli 2014

Pilpres 2014, Antara Demokrasi dan Hitung Cepat

Liputan6.com, Jakarta - 9 Juli 2014 adalah hari bersejarah bagi Indonesia. Pada hari itu masyarakat Indonesia ramai-ramai untuk menyuarakan hak pilihnya menentukan pemimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan.


Tak ketinggalan, capres nomor urut 1  Prabowo Subianto maupun capres nomor urut 2 Joko Widodo turut berpartisipasi dalam pilpres yang berlangsung di bulan Ramadan ini.

Proses pencoblosan berjalan lancar dan kondusif. Tak ada gangguan yang berarti, namun kenyamanan mulai terusik manakala sejumlah lembaga survei mulai mengumumkan hasil hitung cepatnya.

Kejanggalan muncul karena adanya 2 hasil yang berbeda, di mana ada pihak yang memenangkan Jokowi, sementara pihak lain mengklaim Prabowo unggul atas Jokowi.

Keduanya pun sama-sama merayakan kemenangan. Prabowo merayakan kemenangan bersama tim suksesnya, begitupun dengan Jokowi yang menggelar deklarasi kemenangannya di Tugu Proklamasi.

Hasil hitung cepat yang berbeda ini mengundang keprihatinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SBY bahkan meminta kedua pihak untuk menahan diri dan tidak berlarut-larut merayakan euforia kemenangan.

Saksikan selengkapnya pada tautan video dalam Kopi Pagi yang ditayangkan Liputan 6 Pagi SCTV, Minggu (13/7/2014), disini. (Ado)

Sumber:.liputan6 - 13 Juli 2014.