Hasil Quick Count Pilpres 2014. Prabowo Hatta VS Jokowi-JK. Populi Center 49.05% :50.95%. CSIS 48.10% :51.90%. Litbang Kompas 47.66% :52.33%. IPI 47.05% :52.95%. LSI 46.43% :53.37%. RRI 47.32% :52.68%. SMRC 47.09% :52.91%. Puskaptis 52.05% :47.95%. IRC 51.11% :48.89%. LSN 50.56% :49.94%. JSI 50.13% :49.87% .

Kamis, 18 September 2014

Inilah 34 Nama Calon Menteri Usulan Rakyat

Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla memberikan keterangan pada wartawan terkait struktur dan porsi kabinetnya mendatang, di Rumah Transisi Jokowi-JK, di Jakarta Pusat, Senin (15/9/2014). Rencananya struktur kabinet Jokowi-JK akan diisi 34 kementerian dengan porsi menterinya 18 orang dari kalangan profesional dan 16 orang lainnya kalangan profesional dari partai politik.
pemiluindonesiaku.blogspot.com - Setelah dibuka kurang lebih selama satu bulan, polling tahap kedua Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR) akhirnya ditutup 17 September 2014 pukul 17.00 WIB.

Juru Bicara Jokowi Center Wisnu Prasetya Utomo menuturkan, jumlah entri polling yang masuk sebanyak 7.985 entri. Jika dibandingkan dengan hasil di polling pertama, hasil ini memang menunjukkan penurunan drastis.

Dirinya mengatakan, terdapat beberapa catatan yang bisa dilihat dari hasil polling tahap kedua:

"Pertama, hasil polling menunjukkan bahwa dukungan yang diperoleh baik oleh nama-nama calon menteri baik yang berasal dari partai politik maupun kalangan profesional relatif sama. Bisa dilihat di beberapa kementerian, nama orang dengan latar belakang partai politik mendapatkan dukungan cukup tinggi," kata Wisnu dalam keterangan pers yang diterima, Kamis (18/9/2014).

Menurutnya, publik lebih melihat pada kapasitas dan integritas orang yang bersangkutan. Kedua, ada beberapa perbedaan hasil antara polling tahap pertama dan tahap kedua.

Sejumlah nama-nama yang mendapatkan dukungan tertinggi di polling tahap pertama mengalami penurunan dukungan di tahap kedua ini.

"Namun selisih suaranya ketat. Hanya beberapa kementerian saja yang pemenangnya mendapat dukungan mutlak. Sebagai catatan, di polling tahap dua ini pilihan sudah dibatasi pada empat nama calon menteri saja. Berbeda dengan polling di tahap satu di mana masyarakat masih bisa mengusulkan nama-nama alternatif selain yang tertera dalam pilihan di formulir polling," jelasnya.

Ketiga, ada dua nama calon menteri dengan jumlah dukungan tertinggi untuk menduduki dua kementerian sekaligus. Dahlan Iskan mendapat dukungan terbanyak untuk menjadi Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri BUMN. Sementara Anies Baswedan juga mendapat dukungan terbanyak untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pemuda dan Olahraga.

"Tentu saja tidak mungkin satu nama bisa menduduki dua kementerian. Tapi setidaknya bisa dikatakan bahwa tingkat popularitas tokoh akan berpengaruh terhadap dukungan yang mereka peroleh dari masyarakat," kata Wisnu.

Dirinya mengatakan, beberapa saat yang lalu Presiden Jokowi sudah mengumumkan postur kabinet 2014-2019 di mana 34 kementerian masih akan dipertahankan dengan komposisi 16 menteri berasal dari partai politik dan 18 menteri berasal dari kalangan profesional.

"Komposisi yang kita harapkan bisa mendukung kabinet kerja sebagaimana sering dikatakan oleh Jokowi-JK. Kami percaya, polling semacam ini adalah kabar baik bagi demokrasi di Indonesia. Publik bisa mengawal dan mengkritisi nama-nama yang muncul," katanya.

Menurutnya, Jokowi Center melalui polling ini berusaha sebaik mungkin untuk menjaring nama-nama yang diharapkan bisa membantu pemerintahan selama lima tahun mendatang.

Berikut daftar kabinet alternatif usulan rakyat (KAUR).

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan: Jenderal TNI Dr. Moeldoko
2. Menteri Koordinator Perekonomian: Prof. Dr. (HC) Dahlan Iskan
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat: D.r Ir. Kuntoro Mangkusubroto,
4. Menteri Dalam Negeri: Dr (HC) Agustin Teras Narang, S.H.
5. Menteri Luar Negeri: Marty Muliana Natalegawa, M. Phil, B.Sc.
6. Menteri Pertahanan: Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu
7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM): Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA.
8. Menteri Keuangan: Dr. Ir. Raden Pardede, Ph.D.
9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): Dr. Ir. Arif Budimanta, M.Sc.
10. Menteri Perindustrian: Dr. Poempida Hidayatulloh, B.Eng. (Hon), Ph.D., DIC.
11. Menteri Perdagangan: Dr. Mari Elka Pangestu, Ph.D.
12. Menteri Pertanian: Prof. Dr. Bustanul Arifin
13. Menteri Kehutanan: Prof. Dr. Ir. Frans Wanggai
14. Menteri Perhubungan: Prof. Dr. Tech. Ir. Danang Parikesit M.Sc.
15. Menteri Kelautan dan Perikanan: Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S.
16. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Rieke Dyah Pitaloka
17. Menteri Pekerjaan Umum: Dr. Ing. Ilham Akbar Habibie, MBA.
18. Menteri Kesehatan: Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D.
19. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.
20. Menteri Sosial: Eva Kusuma Sundari
21. Menteri Agama: Drs. H. Lukman Hakim Saifudin
22. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Mira Lesmana
23. Menteri Komunikasi dan Informatika: Ir. Onno W Purbo, M.Eng, Ph.D.
24. Menteri Sekretaris Negara: Maruarar Sirait, SIP.
25. Menteri Riset dan Teknologi: Prof. Yohannes Surya, Ph.D.
26. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM): Dra. Khofifah Indar Parawansa
27. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Puan Maharani
28. Menteri Lingkungan Hidup: Drs. Ir. Dodo Sambodo, MS
29. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Ir. Tri Rismaharini, M.T.
30. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal: Drs. Andrinof Achir Chaniago, M.Si.
31. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional: Faisal Basri, S.E., M.A.
32. Menteri Perumahan Rakyat: Mochamad Ridwan Kamil, ST, MUD.
33. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Prof. Dr. (HC) Dahlan Iskan
34. Menteri Pemuda dan Olahraga: Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.
 
Sumber: tribunnews.com - 18 September 2014
 

Jumat, 22 Agustus 2014

Sikap Prabowo Subianto Tanggapi Keputusan MK

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Prabowo Subianto menyampaikan sikapnya terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh gugatan Prabowo-Hatta.

Berikut pernyataan Prabowo yang ditulis Kamis malam (21/8/2014).

***

Selamat malam sahabat. Malam ini saya ingin kembali menyampaikan terima kasih dan penghargaan saya yang setinggi-tingginya kepada seluruh sahabat yang telah bergabung di halaman Facebook ini, atas atas kepercayaan, dukungan dan doa' yang selama ini telah saudara berikan kepada saya dan mitra saya saudara Muhammad Hatta Rajasa.

Baru saja saya ke RSPAD Gatot Subroto untuk menjenguk sahabat-sahabat yang siang tadi terluka saat mencari keadilan ke Mahkamah Konstitusi. Saya merasakan langsung begitu besar harapan yang mereka sampaikan kepada saya, saudara Hatta Rajasa dan Koalisi Merah Putih.

Walau tidak mencerminkan keadilan substantif, keputusan Mahkamah Konstitusi harus kita hormati. Malam ini saya ingin menyampaikan kepada sahabat sekalian, kepercayaan yang telah sahabat berikan kepada kami tidak akan pernah kami sia-siakan.

Di parlemen dan di setiap kesempatan yang ada saya bersama saudara Hatta Rajasa dan seluruh mitra Koalisi Merah Putih berkomitmen untuk terus berjuang untuk mewujudkan Indonesia yang kita cita-citakan.

Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Indonesia yang bangkit. Indonesia yang berdiri di atas kaki kita sendiri, bukan menjadi pesuruh bangsa asing. Kami akan selalu ingat dan melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa untuk Indonesia Merdeka.

Untuk perjuangan ini kami kembali mohon doa' dan restu dari sahabat sekalian. Sekali lagi, terima kasih.

Salam Indonesia Raya!

Sahabatmu, Prabowo Subianto.
 
 
Sumber : intriknews.com 22 Agustus 2014.

Kamis, 21 Agustus 2014

Jokowi-JK Resmi sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih

pemiluindonesiaku.blogspot.com - JAKARTA, Majelis hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Mahkamah Konstitusi menilai, Prabowo-Hatta tak bisa membuktikan dalil permohonannya.

Dengan putusan ini, artinya pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla resmi sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2014-2019. Pasalnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat, tak ada cara untuk mengubahnya.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Hamdan Zoelva, dalam sidang putusan gugatan PHPU di Gedung MK, Jakarta, Kamis (21/8/2014).

Dalam pokok permohonan di dalam berkas yang sudah diperbaiki, Prabowo-Hatta meminta MK membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum yang menetapkan Jokowi-JK sebagai pemenang pilpres. Mereka meminta ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan penghitungan suara yang mereka lakukan sendiri. Jika MK berpendapat lain, maka pasangan nomor urut 1 tersebut meminta Jokowi-JK didiskualifikasi karena telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Mereka juga meminta adanya pemungutan suara ulang di semua TPS di Indonesia. Jika MK masih berbeda berpendapat, maka Prabowo-Hatta meminta adanya pemungutan suara ulang, hanya di TPS dan daerah yang mereka nilai bermasalah.

Terakhir, jika MK tetap juga berpendapat lain, maka pemohon meminta putusan seadil-adilnya atas perkara yang diajukan.

Dalam persidangan, tim kuasa hukum Prabowo-Hatta berusaha menghadirkan saksi fakta untuk membuktikan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif pada pemilu di sejumlah daerah di Indonesia. Kecurangan tersebut berkaitan dengan jumlah daftar pemilih khusus tambahan yang dianggap inkonstitusional, adanya pemilih ganda, dan gagalnya KPU menyelenggarakan pemungutan suara di sejumlah titik di Papua.

Meski demikian, tim kuasa hukum KPU berusaha menepis tudingan itu dengan menghadirkan saksi fakta yang domisilinya disesuaikan dengan keterangan saksi Prabowo-Hatta. Sementara itu, tim kuasa hukum Jokowi-JK menghadirkan saksi fakta yang memperkuat argumentasi KPU.

Persidangan dimulai pada 6-21 Agustus 2014. Sebelum memutuskan, majelis hakim konstitusi telah memeriksa puluhan saksi fakta dan belasan saksi ahli, serta menggelar rapat permusyawaratan hakim secara tertutup. (nasional.kompas.com 21082014)
 
 

JK Ajak Prabowo-Hatta Bersatu Kembali

Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) mengajak pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa untuk mengakhiri polemik pemilihan umum presiden tahun 2014. Ia berharap keputusan MK dapat diterima oleh semua pihak, apa pun hasilnya.

"Marilah kita bersatu kembali, sesuai janji kita semula bahwa apa pun keputusan MK itu diterima," kata JK di kediamannya di Jalan Brawijaya Nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (21/8/2014). JK mengatakan, sekarang adalah waktunya untuk menyudahi perbedaan.

JK mengingatkan bahwa, dalam demokrasi, pemenangnya adalah pendulang suara terbanyak, dan proses itu sudah dilalui saat pencoblosan yang berlangsung pada 9 Juli lalu dengan pasangan Jokowi-JK sebagai pemenangnya.

"Demokrasi harus ada hasilnya. Suara terbanyak akan jadi pemenang," terang dia.

Ia juga menyayangkan kericuhan yang sempat terjadi antara pendukung Prabowo-Hatta dan aparat kepolisian yang menyebabkan sejumlah orang terluka. Namun, ia bersyukur bahwa kericuhan tersebut tidak sampai melebar.

Sebelumnya, JK yakin bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) mengandaskan gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa atas keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang memenangkan Jokowi-JK. JK mengatakan, bukti yang diajukan Prabowo-Hatta tidak dapat menunjukkan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif, seperti yang mereka tudingkan dalam gugatannya.

MK akhirnya menolak semua gugatan pasangan Prabowo-Hatta terkait sengketa pemilu karena tidak dapat menunjukkan bukti-bukti dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Putusan hakim diambil secara bulat tanpa dissenting opinion (pendapat berbeda) - (nasional.kompas.com 21082014)
 
 

Jadi Presiden Terpilih, Jokowi Akan Temui Presiden SBY

Presiden terpilih Joko Widodo akan segera menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membahas rencana pemerintahan ke depan.

"(Ke depannya) segera rencanakan, persiapkan ke pemerintahan yang baru. Kami akan segera bertemu pemerintahan yang ada sekarang, ke Pak SBY, untuk ketahui persoalan-persoalan (di pemerintahan)," kata Jokowi di rumah dinas gubernur DKI Jakarta di kawasan Menteng, Kamis (21/8/2014) malam.

Jokowi yang ketika itu didampingi pasangannya, wakil presiden terpilih Jusuf Kalla, menyatakan bahwa ia bertemu dengan Presiden SBY supaya kebijakannya sebagai presiden nanti bisa dipersiapkan dengan matang.

"Kemudian, nantinya kita bisa masuk ke kementerian-kementerian supaya persiapan kita segera matang," ucap Jokowi.  (nasional.kompas.com 21082014)
 

 

MK Tolak Seluruh Gugatan Prabowo-Hatta

pemiluindonesiaku.blogspot.com - JAKARTA, Majelis hakim konstitusi memutuskan menolak seluruh gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden yang diajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva saat membacakan putusan di Gedung MK, Kamis (21/8/2014) malam.
Sidang tersebut dimulai pada pukul 14.30 WIB, sementara putusan dibacakan pada pukul 20.45 WIB.

Dalam permohonannya, tim kuasa hukum Prabowo-Hatta menerangkan pendapatnya bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilpres 2014 tidak sah menurut hukum. Alasannya, perolehan suara pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau disertai dengan tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh KPU.

Tim kuasa hukum Prabowo-Hatta sempat beberapa kali memperbaiki permohonannya. Dalam perbaikan permohonan setebal 197 halaman yang diserahkan pada Kamis (7/8/2014) siang, tim kuasa hukum Prabowo-Hatta mendalilkan bahwa Pilpres 2014 cacat hukum dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah perbedaan jumlah nama dalam daftar pemilih tetap (DPT) faktual sebagaimana hasil rekapitulasi KPU pada 22 Juli 2014 dengan SK KPU No 477/Kpts/KPU/13 Juni 2014.

Selain itu, Prabowo-Hatta juga menduga bahwa KPU beserta jajarannya melanggar peraturan perundang-undangan terkait pilpres. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu; Peraturan KPU Nomor 5, Nomor 18, Nomor 19, dan Nomor 20; serta Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Prabowo-Hatta meminta MK menyatakan batal dan tidak sah terhadap keputusan KPU Nomor 535/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang menetapkan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Selanjutnya, Prabowo-Hatta juga meminta MK menyatakan bahwa perolehan suara yang benar adalah yang dicantumkan dalam berkas gugatan, yakni pasangan Prabowo-Hatta dengan 67.139.153 suara, dan pasangan Jokowi-JK dengan 66.435.124 suara.

Dalam persidangan, tim kuasa hukum Prabowo-Hatta berusaha menghadirkan saksi fakta untuk membuktikan adanya kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif di sejumlah daerah di Indonesia. Kecurangan tersebut berkaitan dengan jumlah daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) yang dianggap inkonstitusional, adanya pemilih ganda, dan gagalnya KPU menyelenggarakan pemungutan suara di sejumlah titik di Papua.

Meski demikian, tim kuasa hukum KPU berusaha menepis tudingan itu dengan menghadirkan saksi yang domisilinya disesuaikan dengan keterangan saksi Prabowo-Hatta. Sementara itu, tim kuasa hukum Jokowi-JK menghadirkan saksi yang memperkuat argumentasi KPU.

Persidangan berlangsung pada 6-21 Agustus 2014. Sebelum memutuskan, majelis hakim konstitusi telah memeriksa puluhan saksi dan belasan ahli yang dihadirkan semua pihak, pemeriksaan bukti, serta menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) secara tertutup.
Sumber : nasional.kompas.com - 20/08/2014 : 20:47


Sabtu, 16 Agustus 2014

Pilpres 2014 Dapat Dibatalkan Demi Hukum

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang terakhir gugatan pilpres 2014 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari pihak pemohon pasangan Prabowo-Hatta, termohon KPU, dan terkait pasangan Jokowi-JK, di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2014).
pemiluindonesiaku.blogspot.com - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin J‎uajir Sumardi mengatakan, pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu bisa berimplikasi terhadap hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) berupa pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana.

Karena itu, Mahkamah Konstitusi (MK) harus cermat dalam mengambil keputusan, tak hanya berdasarkan angka-angka, tetapi juga berdasarkan substansi dari proses Pilpres itu sendiri.

"Jika pelanggaran administrasi dan pidana yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu itu terbukti, maka berimplikasi terhadap pembatalan hasil Pilpres 2014. Apalagi pelanggaran itu dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif," kata Juajir dalam keterangan persnya, Sabtu (16/8/2014).

Juajir menuturkan, dari proses tahapan Pemilu dari penetapan daftar pemilih sementara hingga daftar pemilih tetap (DPS-DPT) sampai perhitungan rekapitulasi suara Pilpres yang bertanggung jawab adalah KPU dan Bawaslu.

"Termasuk pembukaan kotak suara yang tidak diperintahkan oleh hakim MK, dan jika terbukti, maka hasil Pilpres itu bisa dibatalkan demi hukum," ujarnya.

Untuk itu, segala sengketa Pemilu diselesaikan di MK, agar Pemilu berlangsung secara Luber (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan Jurdil (Jujur dan Adil). Langkah itu, kata Juajir, agar Pemilu yang berlangsung tak saja berdasarkan angka-angka formal, melainkan berbasis keadilan, kejujuran, keterbukaan, kebenaran substansial, dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Jangan sampai putusan MK hanya berdasarkan kebenaran formal, tapi mengabaikan kebenaran substansial," ucapnya.
Sumber: tribunnews.com - 16 Agustus 2014

Yusril: MK harus Adil Putus Sengketa Pilpres

Yusril: MK harus Adil Putus Sengketa Pilpres
pemiluindonesiaku.blogspot.com - Jakarta (Antara) - Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan Mahkamah Konstitusi harus memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden (Sengketa Pilpres) 2014 secara adil dan bijaksana, agar presiden dan wakil presiden harus memerintah dengan legitimasi rakyat.


"Tanpa adanya legitimasi rakyat, maka pemerintahan selanjutnya akan akan berhadapan dengan krisis legitimasi yang juga akan memicu instabilitas politik nasional," kata Yusril, saat memberikan keterangan sebagai ahli dalam sidang Sengketa Pilpres di MK Jakarta, Jumat.


Untuk itu, Yusril meminta majelis hakim memeriksa keterangan saksi secara detil dan mencermati bukti yang diajukan secara teliti dan bijaksana sebelum memberikan putusan.


Menurut Yusril, sudah waktunya MK menangani sengketa pemilu, khususnya pilpres, di lingkup substansi yang memastikan prinsip luber dan jurdil telah dilaksanakan dengan baik.


"Seperti misalnya MK di Thailand yang dapat menilai apakah pemilu konstitusional atau tidak konstitusional. Itu terkait legalitas pemilu itu sendiri," ujar Yusril, menjelaskan.


Dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres dari pemohon (pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto - Hatta Rajasa), pihak termohon (KPU) dan pihak terkait (pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla).


Pemohon menghadir ahli, yakni Prof Dr Yusril Ihza Mahendra, Dr Irman Putra Sidin, Dr Margarito Kamis, Said Salahudin, Dr A Rasyid Saleh dan Dr Marwah Daud Ibrahim.
Sedangkan pihak termohon menghadirkan Prof Dr Erman Rajagukguk, mantan hakim MK Dr Harjono, Prof Dr Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, sementara Pihak Terkait, yakni Prof Dr Saldi Isra dan Bambang Eka Cahyana. 
 
Sumber:

Yusril Tantang MK Bersikap Seperti MK Thailand Batalkan Hasil Pemilu


pemiluindonesiaku.blogspot.com - JAKARTA - Pakar Hukum tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, menantang Mahkamah Konstitusi (MK) RI berani bersikap seperti MK Thailand yang membatalkan Pemilu karena masalah penghitungan suara.

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril mengenai penggunaan pemilih yang menggunakan KTP yang terdaftar dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb).

Menurut Yusril, DPKTb tersebut tidak pernah disebutkan dalam undang-undang dan hanya mengacu kepada putusan MK. Peraturan tersebut sah karena tidak pernah dicabut KPU dan tidak pernah dibatalkan MK.

"Persoalannya kemudian apakah secara substansi peraturan itu benar atau tidak, kita kembalikan kepada MK untuk menilai. Karena itu, saya menyatakan bahwa meskinya MK tidak mengadili Pemilu presiden hanya masalah hitung-hitungan angka tapi jauh lebih dalam kepada legalitas pelaksanaan pemilu itu sendiri," ujar Yusril seuai memberikan pendapatnya dalam lanjutan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden.

"Maka saya katakan itu, MK belum berani batalkan itu seperti yang dilakukan MK Thailand membatalkan pemilu karena masalah penghitungan suara, apakah berani MK melakukan sejauh itu, saya serahkan ke MK," kata Yusril.

Menurut Yusril walau dia hadir di MK sebagai ahli dari Prabowo-Hatta, namun pendapat tersebut berdasarkan keahliannya menjelaskan dari segi konstitusi.

Seandainya pun tidak diundang Prabowo-Hatta, lanjut Yusril, dia mengaku akan tetap maju sendiri. Atau jika pihak Joko Widodo-Jusuf Kalla yang mengundangnya memberikan pendapatnya di MK, Yusri mengatakan pendapatnya akan tetap sama.

Sebagai ahli, kata Yusril, dia tidak bisa mengatakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden cacat hukum. Menurut Yusril, ahli hanya menerangkan sesuai dengan keahliannya dan hakim lah yang memutuskan Pemilu itu cacat hukum atau tidak. (id.berita.yahoo.com 15082014)

Kamis, 14 Agustus 2014

Keterangan Saksi Pemohon Tak Dukung Materi Gugatan

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva (kanan) didampingi sejumlah Hakim Konstitusi ketika mendengarkan keterangan salah satu saksi kubu Prabowo-Hatta dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (12/8). Sidang lanjutan tersebut memiliki agenda pembuktian, salah satunya dengan mendengarkan pernyataan saksi-saksi yang diajukan dari pihak pemohon.

pemiluindonesiaku.blogspot.com - [JAKARTA] Para saksi dari kubu Prabowo-Hatta dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 di Mahkamah Konstitusi, kurang data sehingga tidak mendukung dalil hukum untuk memenangi gugatan. 

Pengalaman ini menjadi pelajaran setiap peserta pemilu/pilkada di masa depan agar merekam sedetail mungkin setiap kecurangan sehingga dengan mudah dan gamblang mengungkapkan bukti-bukti manakala terjadi sengketa hasil pemilu. Pada 2019 nanti, pileg dan pilpres bersamaan. Tanpa bukti yang valid dan solid, gugatan bakal langsung ditolak. 

Sejak dimulainya sidang dengan agenda pembuktian Jumat (8/8) siang setelah MK mengeluarkan ketetapan mengenai pembukaan kotak suara KPU, hingga Selasa (12/8) sudah 100 saksi dihadirkan dan diperiksa. 50 saksi berasal dari pihak pemohon, 25 dari termohon, dan 25 lainnya dari pihak terkait. 

Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menjadwalkan 50 saksi akan memberikan keterangan dalam sidang kelima perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden danWakil Presiden 2014 pada Rabu (13/8) di MK. 

Pada sidang sebelumnya para saksi mengalami kesulitan memberikan keterangan ketika ditanya hakim maupun termohon. Saksi dan kuasa hukum dari KPU menyatakan bahwa ada kesalahan data yang diajukan kubu Prabowo-Hatta terkait data tempat pemungutan suara (TPS). 

Menurut pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf, terlepas dari apa pun keputusan hakim MK terkait gugatan Prabowo-Hatta, adalah fakta di sidang bahwa hakim mempermasalahkan kelengkapan kesaksian dalam mendukung materi gugatan. 

Sidang MK yan g mengetengahkan gugatan Tim Prabowo-Hatta atas penetapan hasil Pilpres 2014 oleh KPU ini, kata Asep, menjadi pelajaran bagi setiap peserta pemilu di waktu mendatang agar mempersiapkan materi dan bukti gugatan dengan lengkap. 

Bila tidak disiapkan dengan baik dan dengan bukti lengkap, kecil kemungkinan gugatan dikabulkan oleh Majelis Hakim MK . Sementara itu, pihak pemohon menyebut adanya pelanggaran yang terstruktur, masif, dan sistematis. Istilah itu harus diungkapkan dengan bukti yang terukur. 

“Ada banyak saksi, tapi kalau bersaksi cuma dari apa yang didengarnya, itu tidak kuat. Mendengar dalam konteks politis, belum tentu fakta. Dia harus melihat, mendengar, dan mengalami sendiri,” jelas Asep, Rabu (13/8). 

Ditambahkan, bukti dokumen pemilu atau pilpres seperti lembar perhitungan suara (C1, DA1, atau DB1) saja tak cukup. “Kalau tak ada yang ‘membunyikan’ materi tertulis secara verbal, agak susah membuktikan. Misalnya dikatakan ada pencoblosan tak sah, maka harus ada saksi fakta yang butuh konfirmasi dan klarifikasi,” jelasnya. 

Bukti Verbal 

Kecurangan dan kesalahan yang dituduhkan harus ada bukti verbal yang disampaikan oleh saksi. Lebih penting lagi, saksi tak bisa beropini. “Makanya harus valid dan solid. Ketika kejadian harus dicatat, kalau boleh ada foto dan video. Tak bisa hanya omongan saja,” tambah Asep. 

Karena itu, pihak-pihak yang hendak mengajukan gugatan ke MK harus memperhatikan tiga kemampuan yang harus dimilikinya. Pertama kemampuan menghadirkan berkas dan fakta solid serta valid, termasuk para saksi. Bila gagal, MK akan ragu dan gugatan tak akan mungkin berlanjut. 

Kedua, penggugat juga harus bersiap mengatasi sanggahan dan pembuktian sebaliknya. Dalam konteks gugatan Prabowo-Hatta, sanggahan akan dilakukan oleh KPU. Harus diingat, kata Asep, KPU punya perangkat dan pengalaman lengkap untuk menyanggah. 

Ketiga, penggugat harus bisa meyakinkan para hakim MK bahwa apa yang digugat memenuhi unsur kebenaran, keadilan, dan bermanfaat bagi masyarakat. 

“Itu semua berkaitan dan harus benar-benar disiapkan. Ke depan tak akan lebih sederhana. Pada 2019, pileg dan pilpres bersamaan. Sehingga kalau mau menggugat, harus benarbenar lengkap dan utuh. Kalau tidak pasti langsung ditolak,” jelasnya. 

Sementara itu Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo - Hatta , Mahendradatta meyakini data-data yang diajukan dalam persidangan adalah benar. “Kami siap mengadu data yang dipermasalahkan oleh KPU. Justru KPU yang seharusnya membaca data dengan benar, ” kata Mahendradatta, Selasa (12/8). Mahendradatta justru balik menuding, data yang dimiliki KPU banyak yang salah.
Sumber: suarapembaruan.com - 13 Agustus 2014

Minggu, 10 Agustus 2014

202 daerah serentak gelar Pilkada pada 2015

Ketua KPU Husni Kamil Manik
pemiluindonesiaku.blogspot.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat 202 daerah di Indonesia bakal menggelar Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada 2015.

"Setidaknya ada 202 daerah di Indonesia yang akan menggelar pilkada yang terdiri atas 9 pemilihan gubernur, 26 pemilihan wali kota dan wakil wali kota, dan 167 di tingkat kabupaten yang tercatat akan menjalankan Pilkada tahun 2015," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik di Padang, Minggu.

Ia menjelaskan ada beberapa perkembangan yang perlu diketahui dalam penyelenggaran Pilkada serentak dan kini pembahasan perundang-undangan Pilkada sedang dibahas.

"Rancangan tersebut merupakan pemisahan dari UU Pemerintah Daerah," kata dia.

KPU merencanakan Pilkada serentak pada Oktober 2015. Ia mengatakan karena Pilkada Sumbar berlangsung pada 30 Juni 2010, maka jika Oktober 2015 diselenggarakan Pilkada maka artinya mundur empat bulan.

"Daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerahnya kemungkinan akan dijabat penjabat sementara," kata dia.

Ia menjelaskan anggaran pelaksanaan Pilkada akan bersumber dari APBN. "Untuk itu, KPU kabupaten/kota maupun KPU provinsi di seluruh Indonesia harus membuat rancangan anggaran Pilkada," jelasnya. (antaranews.com - 10082014)

Rabu, 30 Juli 2014

Akhirnya Perang Prabowo vs SBY Meletus

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Walaupun kampanye Pilpres telah berakhir dan KPU telah menetapkan hasil penghitungan suara Pilpres 2014, rakyat masih disuguhi dagelan politik. Selang dua hari setelah ditetapkan Jokowi-Kalla sebagai presiden terpilih, ‘perang’ pernyataan kembali menghiasi panggung politik Indonesia.

Namun, ‘pertempuran’ kali ini bukan antara Prabowo dan Jokowi selaku rivalnya, melainkan antara Prabowo dan SBY. Pecahnya pertempuran ini dimulai dari ’serangan’ Prabowo melalui rekaman pidato politik yang direkam dan diunggah ke youtube pada Kamis 24 Juli dengan durasi 23 menit.

Sehari kemudian, SBY yang menyadari mendapat ’serangan’ langsung merilis pernyataan melalui youtube. Beda dengan rekaman Prabowo dengan konsep pidato politik, SBY dengan konsep wawancara dengan durasi 13 menit.

Sekilas, pernyataan Prabowo memang mengarah ke pihak penyelenggara Pilpres yang meliputi KPU, Bawaslu hingga TNI dan Polri sebagai pengamanan pemilu. Namun, sama-sama diketahui, pihak penyelenggara ini merupakan perpanjangan tangan pemerintah. Jika KPU dinilai gagal, maka imbasnya tetap ke SBY selaku kepala pemerintahan.

Berikut ‘pertempuran’ Prabowo vs SBY yang dirangkum dari pernyataan dua tokoh yang sama-sama mengawali karir di militer ini.

1. Pilpres Gagal, Tidak Sah

Dalam rekaman pidatonya, Prabowo menyatakan Pemilu 2014 tidak sah dan dinilai gagal. “Tim hukum kami dan tim data kami telah menemukan suatu indikasi kecurangan yang cukup besar. Karena itu, dengan sangat sedih dan sangat menyesal, kami mengatakan pemilu ini sesungguhnya gagal, bahwa pemilu ini tidak sah! Bahwa pemilu presiden ini melanggar kaidah-kaidah demokrasi,” sebutnya.

‘Serangan’ Prabowo itu langsung ditanggapi SBY melalui rekaman pernyataannya. “Pertama, kita harus menghormati KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri dan indpenden. Artinya kita mesti percaya kepada KPU dan dengan demikian juga menghormati hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU,” kata SBY dikutip dari rekamannya.

2. Gugatan ke MK, Awal Perjuangan

Dalam videonya, Prabowo menghimbau pendukungnya untuk tetap bersatu dan berjuang bersama untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Dia menggambarkan ini seperti perjuangan para pahlawan Indonesia dan perjuangan beberapa tokoh dunia. “Ini bukan akhir dari sebuah perjuangan, ini baru awal dari perjuangan kita, merdeka!” kata Prabowo.

Namun SBY menilai upaya hukum ke MK, bukan sesuatu yang luar biasa. “Kita juga menghormati Pak Prabowo Subianto sebenarnya ketika merasa tidak bisa menerima hasil pengumuman KPU itu dan kemudian saya dengar akan membawanya ke Mahkamah Konstitusi. Inipun, tidak luar biasa karena itu dibenarkan dalam mekanisme yang kita miliki sesuai dengan UUD dan undang-undang yang berlaku,” kata SBY dalam videonya.

3. Berjuang Untuk Menyelamatkan Demokrasi Indonesia

Prabowo menilai demokrasi di Indonesia saat ini belum berjalan dengan semestinya. “Kami tetap melanjutkan perjuangan untuk menyelamatkan Republik Indonesia. Kami ingin demokrasi sebenarnya, kami ingin keadilan, dan kami bersedia mempertaruhkan segalanya demi keadilan,” kata Prabowo saat berorasi di depan Gedung MK (25/7).

Sedangkan SBY dalam videonya menilai demokrasi Indonesia sudah jauh lebih maju. “Tentu kita bersyukur kita bangga bahwa demokrasi kita makin matang dan makin maju berarti upaya kita semua dalam melakukan konsolidasi demokrasi sebenarnya berhasil. Masyarakat itu, internasional memberikan pengakuan dan juga apresiasinya. Sekretaris Jenderal PBB, sahabat saya Ban Ki-Mon, juga berkomunikasi dengan saya tentang pemilu yang damai ini,” kata SBY.

Sebelumnya, pernyataan politik Prabowo juga banyak yang dinilai menyerang ke SBY. Seperti pernyataan kebocoran negara Rp 1.000 triliun pertahun, Indonesia diintervensi asing, dan lainnya. Namun, sebelumnya, tidak ada tanggapan SBY terhadap pernyataan yang dinilai meragukan keberhasilan SBY memimpin Indonesia selama 10 tahun.

Namun SBY menyatakan selama ini dia hemat memberikan statemen dan komentar agar tidak memperburuk situasi politik. “Saya sendiri sangat hemat dalam mengeluarkan statement meskipun saya didorong melalui SMS, melalui sosial media, kemana Pak SBY harusnya ikut memberikan komentar dan sebagainya. Saya pikir tidak perlu karena semuanya menurut pandangan saya dalam batas-batas yang wajar dan tidak ada yang luar biasa dengan demikian sekali lagi saya berhemat mengeluarkan statement supaya tidak menambah tegangnya situasi yang ada,” kata SBY dalam rekamannya.

Penulis: Agus Sutisna
Sumber: baranews.co - 30 Juli 2014