Hasil Quick Count Pilpres 2014. Prabowo Hatta VS Jokowi-JK. Populi Center 49.05% :50.95%. CSIS 48.10% :51.90%. Litbang Kompas 47.66% :52.33%. IPI 47.05% :52.95%. LSI 46.43% :53.37%. RRI 47.32% :52.68%. SMRC 47.09% :52.91%. Puskaptis 52.05% :47.95%. IRC 51.11% :48.89%. LSN 50.56% :49.94%. JSI 50.13% :49.87% .

KABINET KERJA

Sabtu, 15 Agustus 2015

Profil Sekretaris Kabinet Pramono Anung

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Politisi senior PDI Perjuangan, Pramono Anung, resmi menjabat Sekretaris Kabinet setelah dilantik Presiden Joko Widodo, Rabu (12/8/2015). Ia menggantikan Andi Widjajanto.

Berikut ini profil Pramono seperti dikutip Litbang Kompas:

Tempat, tanggal Lahir: Kota Kediri, Jawa Timur, 11 Juni 1963

Pendidikan Umum:
- SD Dhoho Kediri (1975)
- SMP Dhoho Kediri (1979)
- SMA Negeri 1 Kediri (1982)
- S-1 Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung (1988)
- S-2 Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1992)
- S-3 Doktor Bidang Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran Bandung (2013)

Perjalanan karier:
Pekerjaan :
- Pengajar/Fasilitator KKP Nasional
- Direktur Operasi PT Tanito Harum (1990-1995)
- Direktur Operasi PT Vietmindo Energituma, Vietnam (1992-1995)
- Presiden Direktur PT Yudistira Group (1995-1999)
- Presiden Komisaris PT Mandira Hana Persada (1996-1999)
- Presiden Komisaris PT Yudistira Group (1999)

Legislatif :
- DPR dari PDI-P (sejak 1999)

Keterlibatan dalam Organisasi :
- Anggota Badan Pekerja dari Fraksi PDI-P
- Anggota PAH II (Panitia Ad Hoc II) dari Fraksi PDI-P
- Anggota Pansus Migas Panitia Khusus dari Fraksi PDI-P
- Anggota Sub Komisi Energi dan Sumber Daya Mineral DPR RI dari Fraksi PDI-P
- Anggota Komisi VIII dari Fraksi PDI-P
- DPR dari PDI-P (2004-2005) Keterangan: Mengundurkan diri pada tahun 2005
- Anggota Komisi VII dari Fraksi PDI-P
- DPR dari PDI-P (2009-2014)
- DPR dari PDI-P (2014-2019)

Kegiatan lain:
- Ketua SC Rakernas I s/d VIII PDI Perjuangan
- Wakil Ketua PAPPU Pusat PDI Perjuangan
- Anggota dan Pendiri Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI)
- Pelindung Serikat Pengacara Indonesia (SPI)
- Aktif dalam Organisasi Bantuan untuk Kemanusiaan dan Bencana Alam
- Juru Bicara PDI Perjuangan
- Ketua Himpunan Mahasiswa Tambang (1985-1986)
- Ketua Dewan Forum Komunikasi Himpunan Jurusan Dewan Mahasiswa (1986-1987)
- Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) (1997)
- Anggota DPD PDI Perjuangan (1998-2000)
- Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (2000-2005)
- Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (2005-2010)

Prestasi:
- Anggota DPR RI Terbaik 2000
- Alumni ITB Teladan 2002

Keluarga:
- Endang Nugraheni (istri)
- Anak: 2 orang
Sumber: nasional.kompas.com 12 Agustus 2015 

Rizal Ramli

Pada 1978, Rizal menjadi mahasiswa jurusan Teknik Fisika ITB. Ia pernah dipenjara lantaran kritikan tajamnya kepada penguasa saat itu.

Riwayat Hidup Singkat :

Pada 1978, Rizal menjadi mahasiswa jurusan Teknik Fisika ITB. Ia pernah dipenjara lantaran kritikan tajamnya kepada penguasa saat itu.

Rizal mendapatkan gelar doktor ekonominya dari Boston University pada tahun 1990. Kritikannya tak pernah pudar. Saat bersama sejumlah rekan di Econit Advisory Group, Rizal sering mengkritisi kebijakan ekonomi pemerintahan Orde Baru.

Penggemar musik klasik itu membawa keuntungan meski ia hanya menjadi Kepala Bulog selama 15 bulan. Terobosannya mampu mendongkrak nilai perekonomian Bulog hanya dalam kurun waktu enam bulan. Bulog pun menjadi lebih transparan dan accountable.

Ia juga menjadi penasihat ekonomi PBB bersama ekonom lain seperti Amarya Sen, Sir James Mirrlees Alexander, dan Rajendra K Pachuri.

Pendidikan :

- S-1 Jurusan Teknik Fisika, Institut Teknologi Bandung.
- Doktor Ekonomi Boston University (1990)

Karir :

- Presiden Komisaris PT Semen Gresik Tbk, 2006-2008
- Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2001
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, 2000-2001
- Kepala Badan Urusan Logistik (Kabulog), 2000
- Dosen Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Rizal Ramli

Politikus

Nama : Dr Rizal Ramli
Tempat tanggal lahir: Padang, 10 Desember 1954
Agama: Islam
Partai politik:   
Profesi: politikus, ahli ekonomi                
Istri: Marijani
Anak: Dhitta Puti Saraswati
          Dipo Satrio Ramli
          Daisy Ramli


Inilah Profil Tom Lembong, Menteri Baru di Kabinet Kerja Jokowi

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Dari enam Menteri yang diganti dan direposisi oleh Presiden Jokowi, Rabu 12 Agustus, ada satu nama yang belum terlalu akrab di mata publik Indonesia. Dia adalah Thomas Tri Kasih Lembong atau akrab dipanggil Tom Lembong, yang ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan menggantikan posisi Rachmad Gobel.

Tom Lembong merupakan pemilik bisnis bioskop Blitz Megaplex. Sebelumnya, selama belasan tahun lalu, pria ini dikenal sebagai orang yang bertanggung jawab menelola aset para obligor BLBI di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Menurut catatan Tempo, jabatan yang dipegang Lembong waktu itu Kepala Divisi Asset Management Investment (AMI) BPPN. Media kerap mengutip Lembong terkait penjualan aset-aset obligor kakap. Termasuk yang menjadi sorotan ketika restrukturisasi aset Sinar Mas era tahun 2001.

BPPN awalnya setuju untuk menalangi utang Kelompok Sinar Mas kepada BII bila pembayarannya macet. Ternyata Grup Sinar Mas benar-benar tak bisa membayar utangnya ke BII. Apalagi setelah Asia Pulp and Paper (APP) yang 57 persen sahamnya dimiliki Sinar Mas mengumumkan penghentian pembayaran bunga dan pokok utang APP dan anak-anak perusahaannya kepada para kreditornya.

Thomas Lembong meyakini BPPN akan tetap membayari utang tersebut, menurutnya BPPN punya banyak cara untuk membayarnya: bisa dengan uang tunai, obligasi, atau aset lancar yang ada di BPPN. “Butuh uang tunai, ya, silakan. BPPN tidak kesulitan menyediakannya,” katanya penuh percaya diri.

Catatan kedua Lembong, ketika memutuskan menjual perkebunan kelapa sawit eks milik keluarga Salim kepada perusahaan asal Malaysia, Guthrie Berhad. Penjualan seharga 350 juta dollar AS, atau sekitar Rp 3,3 trilyun disesalkan kalangan DPR karena melepas ke saingan kelapa sawit Indonesia.

Selama di BPPN, itu Lembong menurut Majalah Tempo cocok dengan Menteri Keuangan Rizal Ramli karena dianggap berani mengambil risiko menjual aset-aset BPPN secara cepat.

Nama Lembong juga sempat dicekal pemerintah ketika besama Garibaldi Thohir, dan Edwin Soeryadjaya mengelola PT Adaro Indonesia TBK. Adaro pada Agustus 2008 bersama-sama grup Bakrie dituduh pemerintah belum membayar utang royalti ke negara.

Berikut karir Thomas Trikasih Lembong

1995 – 1996: Divisi ekuitas di Morgan Stanley (Singapore) Pte. Ltd.

1999 – 2000: Bankir Investasi di Deutsche Securities Indonesia

2000 – 2002: Badan Penyehatan Perbankan Nasional

2002 – 2005: Manajer Investasi di Farindo Investment

2006 – sekarang: Partner di Quvat Management

2012: Komisaris Utama PT Graha Layar Prima Tbk merupakan pemilik bisnis bioskop Blitz.

Pendidikan :

– Lulusan Universitas Harvard

Sumber: m.aktualpost.com
 

Darmin Nasution

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Darmin Nasution (lahir di Tapanuli, Sumatera Utara, 21 Desember 1948; umur 66 tahun) adalah Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia saat ini, ia menjabat sejak 12 Agustus 2015. Darmin juga pernah menjadi Gubernur Bank Indonesia periode 2010-2013/ Periode yang lebih singkat ini karena ia meneruskan masa jabatan gubernur sebelumnya yakni Boediono yang waktu itu menjadi wakil presiden. Sebelumnya, ia adalah deputi senior gubernur Bank Indonesia dan sempat menjadi Penjabat Pelaksana Tugas Harian Gubernur Bank Indonesia. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan pada tahun 2005-2006 dan Direktur Jendral Pajak pada tahun 2006-2009. Ia memiliki seorang Istri bernama Salsia Ulfa Sahabi Manoppo, kelahiran Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Dari pernikahannya ini, ia dikaruniai 2 orang putra dan 4 orang cucu.

Karier eksekutif

  • Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia
  • Gubernur Bank Indonesia
  • Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia
  • Direktur Jenderal Pajak
  • Kepala Bapepam-LK
  • Gubernur OPEC Fund untuk Indonesia
  • Direktur Jenderal Lembaga Keuangan
  • Asisten Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara
  • Asisten Menteri Koordinator Produksi dan Distribusi
  • Asisten Menteri Koordinator Industri dan Perdagangan
  • Dirut LPEM-FEUI

Pendidikan

  • S3 Paris-Sorbonne University (Paris I)
  • S2 Paris-Sorbonne University (Paris I)
  • S1 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Sunset policy

Pada tahun 2008, Direktorat Jenderal Pajak dibawah kepemimpinannya mengeluarkan kebijakan yang dikenal sebagai sunset policy. Kebijakan ini merupakan penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang diterapkan guna meningkatkan pendapatan negara pada tahun 2008. melalui tarif umum tanpa adanya denda dan pemeriksaan Kebijakan ini diperpanjang hingga tahun 2009 dengan harapan agar dapat membantu penerimaan negara melalui pajak pada tahun 2009.

---wiki---

Ini 5 menteri baru dan Seskab yang resmi dilantik Presiden Jokowi

pemiluindonesiaku.blogspot.com  - Presiden Joko Widodo menjawab isu reshuffle sejumlah menteri dalam Kabinet Kerja dan pejabat setingkat menteri. Hari ini, Jokowi, sapaannya, resmi melantik sejumlah menteri untuk menempati pos kementerian yang tinggal pendahulunya.

Pantauan merdeka.com di Istana Negara, Rabu (12/8), pelantikan dilakukan sekitar pukul 13.30 WIB. Pelantikan ini dihadiri seluruh menteri, petinggi lembaga negara dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Menteri yang berdiri di posisi terdepan di samping Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Ada empat wajah baru yang mengisi Kabinet Kerja Jokowi. Mereka adalah Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian, Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan, Rizal Ramli sebagai Menko Maritim, dan Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet.

Sedangkan dua nama lainnya wajah lama yang berganti posisi jabatan. Luhut Panjaitan menjadi Menko Polhukam dan Sofyan Djalil sebagai Kepala Bappenas.
Pelantikan 5 menteri ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 79/P/2015 tentang penggantian beberapa menteri periode 2014-2015. Sedangkan pelantikan Sekretaris Kabinet berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80/P/2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris Kabinet.

Reshuffle Kabinet ini terbilang cepat untuk periode baru pemerintah. Mereka dilantik Oktober lalu, genap 10 bulan bekerja Jokowi mengganti sejumlah menteri kabinet kerja.
Sementara itu, Tedjo Edhy, Rachmat Gobel, Indroyono Susilo, Andi Widjajanto terusir dari kabinet.

Sumber: merdeka.com - Rabu 12 Agustus 2015
 

Pemilihan Serentak Mematikan Lahan Lembaga Survey

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Dua Model Pemilihan Umum sejak Indonesia Merdeka 70 tahun lalu sudah diterapkan di negeri ini. Dari model pemilihan langsung oleh rakyat sampai kepada model Presiden dan Kepala Daerah dipilih oleh perwakilan rakyat di Lembaga Legislatif. Kedua model itu ada baik buruknya ditinjau dari sisi seberapa jauh aspirasi rakyat bisa tersalurkan secara murni. Kini dinamika demokrasi menggeliat ketika timbul gagasan melaksanakan pilkada serentak. Ide ini disambut baik oleh berbagai pihak yang berkepentingan terkait upaya “menguasai” pemerintahan daerah di seluruh nusantara.

Pilkada serentak membuktikan bahwa Penggiat Politik Indonesia semakin cerdas. Tentu saja pertimbangan yang dipikirkan sebelum memutuskan domokrasi model rame rame berbarengan ini berujung kepada effesiensi anggaran. Disamping tenaga bisa dihemat baik oleh Komisi Pemilihan Umum maupun oleh Parpol pengusung dan juga bagi rakyat Indonesia. Jangan sampai pekerjaan rutin rakyat terganggu dalam mencari nafkah akibat berkepanjanan hasil pemilu yang diprotes sana sini. Apakah Majelis Konstitusi (MK) menjadi lebih sibuk atau lebih santai kita lihat saja anti di akhir tahun 2015.

Bukan pekara mudah menyelenggarakan Pilkada secara bersamaan di 9 Propinsi dan 260 Kabupaten Kota. Walaupun Regulasi Pilkada Serentak sudah disiapkan dengan rapi sebagai pedoman pelaksanaan yang berlaku di seluruh Propinsi dan Kabupaten Kota namun pada tahapan pelaksanaan selalu saja permasalahan baru. Sebagai contoh persoalan muncul ketika hanya ada 1 calon di beberapa wilayah pemilihan. Mulailah populer istilah Calon Tunggal (CT). Dengan semakin dekat pelaksanaan Pilkada Serentak tanggal 4 Desember 2015 jangan sampai membuat panik KPU sebagai ujung tombak pelaksana pesta demokrasi.

Kelihatannya KPU agak keteteran menghadapi persolan yang sebelumnya tidak diduga itu ternyata menjadi semakin ruwet. Timbul ide untuk menunda Pilkada Serentak di wilayah CT dengan mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu). Namun akhirnya diambil kebijakan memperpanjang masa pendaftaran calon dengan cara menghimbau parpol agar lebih serius mendukung pesta demokrasi ini. Apalagi yang terjadi sesudah CT kita tunggu saja sampai dimana kesabaran para pemimpin di negeri ini. Paling tidak seandainya para pejabat itu tetap berpegang kepada Pancasila dan UUD 45, semuanya tentu lebih aman di lihat dari pendekatan konstitusi.

Pilkada serentak menjadi tantangan demokrasi di Indonesia. Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan semua tergantung kepada KPU dilapangan dalam menyiapkan segala seuatu remeh temeh dari mulai pengadaan dan distribusi kotak suara dan surat suara. Pekerjaan berat yang dihadapi KPU tinggal hanya menghitung hari. KPU dan jajarannya harus kosentrasi penuh karena memang tidak mudah memobilisir pekerjaan yang melibatkan begitu banyak orang dengan segala motif politik dan berbagai kepentingan. Keberhasilan Pilkada Serentak menjadi indikator hidupnya demokrasi di Indonesia.

Ditilik dari perubahan pola pemilihan yang dijadikan serentak maka bolehlah kita melihat sejenak lembaga lembaga apa saja yang merasa “dirugikan” . Lembaga Survey yang tadinya menerima pesanan begitu banyak dari Propinsi dan Kabupaten Kota kini tidak bisa lagi leluasa bekerja. Pasalnya Lembaga Survey tidak mungkin menjadi konsultan di semua Pilkada Serentak mengingat keterbatasan personil dan keterbatasan waktu. Lahan yang tadinya begitu subur menjadi sedikit kendur, paling mereka hanya mampu “memegang” satu atau paling banyak 2 daerah pemilihan dalam rangka memenangankan pihak pemesan.

Satu permasalahan yang perlu diantisipasi dengan serius adalah sektor pengamanan Pilkada Serentak. Kapolda wajib kosenrasi penuh ketika mendistribusikan anak buahnya di setiap Dapil. Kekuatan tambahan dari Polda lain sangat kecil kemungkinan bisa diminta perbantuan mengingat mereka juga bertanggung jawab keamanan di daerah amsing masing. Oleh karena itu Kapolda, Kapolres sampai ke Kapolsek jauh jauh hari telah memetakan penugasan personil sesuai dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Harapan awak sebagai warga Jakarta semoga Pilkada Serentak dapat berjalan mulus dengan sedikit saja hambatan. KPU Jakarta mendapat giliran Pilkada Serentak Tahun 2017 bisa belajar dari pengalaman daerah agar seluruh ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan bisa diatasi sedini mungkin. Apakah kepopuleran Ahok bisa seperti Bu Risma sehingga dia ternobatkan menjadi Calon Tunggal kita lihat saja nanti. Masih ada waktu bagi para pihak terutama parpol untuk menimbang nimbang dan menimang nimang calonnya apakah mampu melawan petahana ataukah hanya mengikuti Pilkada sebagai boneka saja.
Sumber: indonesiana.tempo.co - 11 Agustus 2015

Sabtu, 08 Agustus 2015

Calon Tunggal Kegagalan Parpol

Oleh: Sumarsono
son_tribunkaltim@yahoo.com

pemiluindonesiaku.blogspot.com - KOMISI Pemilihan Umum memutuskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 7 daerah ditunda hingga 2017. Pilkada serentak yang rencananya digelar pada Desember 2015 terpaksa diundurkan, karena hanya menampilkan pasangan tunggal calon kepala daerah.

Ada 7 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon, yakni Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Blitar (Jawa Timur), Kota Mataram (NTB), Kabupaten Timor Tengah Utara (NTT), Kabupaten Pacitan (Jawa Timur), Kota Surabaya (Jawa Timur), dan Kota Samarinda (Kaltim).

Sebagian besar pasangan calon tunggal adalah petahana yang memiliki kans menang cukup tinggi, sehingga ada kesan tidak ada parpol yang berani mengusung calon untuk bertanding. Sebut saja, Walikota Surabaya Tri Rusmaharini. Siapa yang tidak kenal Bu Risma. Dia kembali maju bersama wakilnya, Wisnu Sakti Buana. Di Solo ada duet FX Hadi Rudyatmo-Achmad Purnomo. Tak kalah serunya, di Samarinda. Pasangan petahana Syaharie Jaang-Nusyirwan tetap kompak maju bersama, meski sebelumnya dikabarkan bakal pecah kongsi.

Tidaknya adanya calon lain yang maju dalam Pilkada melawan calon petahanan merupakan fenomena baru dalam demokrasi di negeri ini. Calon tunggal berbahaya bagi demokrasi. Calon tunggal mengandaikan tidak ada kompetisi. Padahal, semakin banyak calon yang bersaing, kualitas demokrasi akan semakin baik. Calon tunggal juga menunjukkan proses kaderisasi di parpol tidak jalan.

Partai politik lebih memilih pragmatis (jalan pintas) mengusung calon yang sudah populer di masyarakat, tanpa melihat latar belakangnya. Tak salah jika sekarang ini parpol cenderung hanya menjadi "perahu" menuju kursi kekuasaan. Maka muncul istilah mahar politik. Bakal calon yang mau maju bisa menggunakan parpol tertentu sebagai perahu perlu membayar mahar. Benar atau salah, hanya calon dan petinggi parpol yang tahu.

Munculnya calon tunggal menunjukkan kaderisasi partai gagal. Parpol sebagai kawah candradimuka atau tempat penggemblengan dan menyiapkan kader menunju kursi kekuasaan gagal. Hal ini memperlihatkan partai kesulitan memiliki calon-calon alternatif.

Sesungguhnya mengajukan sebanyak mungkin calon alternatif maju dalam pilkada merupakan investasi bagi partai. Partai akan memiliki kader-kader potensial yang punya pengalaman politik. Politik ibarat lari maraton, bukan estafet.

Berbeda dengan proses pemilihan kepala desa (pilkades) yang calonnya bukan diusung partai politik. Aneh, jika dalam proses pilkada calon tunggal akan bersaing dengan kotak kosong. Bagaimana dengan wacana aklamasi atau calon tunggal langsung ditetapkan sebagai calon terpilih?

Budaya aklamasi bukan hal tabu dalam demokrasi, namun sepertinya harus ditinggalkan. Memang, calon tunggal bisa berarti tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap seorang tokoh. Tapi di situ juga bisa terselip kemungkinan adanya politik uang. Bisa jadi calon tunggal membayar partai agar tidak ada calon lain yang tampil. Dengan uang, mereka bisa meminta calon lain mengundurkan diri.

Beruntung masih banyak daerah yang bisa bisa ikut pilkada serentak. Kota Balikpapan, termasuk daerah yang dinamis. Menjelang detik-detik pendaftaran calon di KPU, muncul 5 pasangan calon, 3 pasangan calon diusung parpol, 2 pasangan calon independen. Pasangan calon mana saja yang akan bertanding pada Desember 2015 mendatang, kita tunggu keputusan KPU Kota Balikpapan. Selamat bertanding secara "fair play". Uang bukan segalanya dalam politik. Lebih indah jika para calon bersaing mengajak masyarakat lebih cerdas memilih. Jangan uang dan bingkisan yang ditawarkan kepada masyarakat. Tapi, visi dan misi sebagai calon pemimpin daerah lah yang perlu dijual.

Sumber: kaltim.tribunnews.com - 8 Agustus 2015

Rabu, 22 Juli 2015

Kawal Pilkada, Selamatkan Daerah

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak, yang akan diselenggarakan pada akhir 2015, dapat menjadi peluang dalam pemberantasan korupsi di daerah.

Tetapi, apabila tidak dikawal dan diawasi, yang terjadi justru sebaliknya: pemilihan kepala daerah (pilkada) bisa menjadi ancaman yang akan makin menyuburkan korupsi di daerah.

Korupsi di daerah sudah masuk fase gawat darurat. Dalam beberapa bulan terakhir deretan kasus yang melibatkan pejabat daerah dan DPRD berhasil diungkap aparat penegak hukum, antara lain di Musi Banyuasin (Sumatera Selatan), Morotai (Maluku Utara), dan Bangkalan (Jawa Timur). Hasil kajian Indonesia Corruption Watch memperlihatkan kasus korupsi di daerah cenderung meningkat setiap tahunnya.

Modus dan proses korupsi

Data yang ada menunjukkan, tren pemberantasan korupsi pada 2013 dan 2014 setidaknya 95 persen kasus berlokasi di kabupaten, kota, dan provinsi. Kasus korupsi di daerah umumnya memiliki banyak kesamaan dari sisi obyek dan modus, pelaku, serta proses.

Pertama, obyek dan modus korupsi. Bagi daerah yang memiliki banyak sumber daya alam sasarannya berada di sektor pendapatan. Modus korupsinya dengan obral perizinan, setoran liar, dan mark down pendapatan daerah. Bagi daerah-daerah yang miskin sumber daya alam, konsentrasi korupsi pada sisi belanja. Kasus yang paling banyak terungkap adalah proyek-proyek pengadaan, seperti pembangunan infrastruktur, pembelian barang dan jasa, serta program bantuan kemasyarakatan.

Kedua, pelaku korupsi. Didominasi oleh pegawai satuan kerja perangkat daerah/dinas (SKPD), anggota DPRD, dan kepala daerah. Sebagian besar kasus bahkan melibatkan ketiganya sekaligus. Mereka membentuk semacam jemaah korupsi di daerah. Pihak yang mengawasi dan diawasi justru bersatu padu membobol anggaran daerah. Apalagi dari sisi eksternal, kondisi di sebagian besar daerah, pengawasan dari masyarakat masih sangat minim.

Ketiga, proses korupsi. Selalu diawali oleh korupsi politik, korupsi yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan secara politik di daerah, seperti kepala daerah dan anggota DPRD. Biasanya dilakukan pada saat perencanaan anggaran dengan cara menitip atau memaksa berbagai usulan program atau proyek masuk dalam RAPBD. Mulai dari proyek pengadaan barang dan jasa hingga jatah program bantuan sosial dan hibah.

Korupsi politik akan dilanjutkan oleh korupsi birokrasi. Hasil kompromi antara kepala daerah dan DPRD akan dieksekusi birokrasi masing-masing SKPD atau badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda). Para abdi negara ini yang bertugas secara teknis untuk memasukkan daftar kegiatan dan proyek titipan ketika APBD dirancang.

Dalam implementasi anggaran, birokrasi di SKPD berperan mengawal dan memuluskan kegiatan dan proyek yang telah dipesan oleh atasan. Caranya dengan memanipulasi proses tender, merekayasa spesifikasi barang, dan bikin kegiatan fiktif.

Birokrasi merupakan eksekutor korupsi karena mereka yang bertugas secara langsung mengimplementasikan anggaran. Bagi sebagian besar birokrasi, perintah atasan-sekalipun bermasalah-adalah kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Walau begitu tak tertutup kemungkinan birokrasi di SKPD berinisiatif sendiri mengorupsi APBD.

Sudah banyak pendekatan untuk menekan korupsi di daerah. Dari sisi regulasi, pemerintah mengeluarkan instruksi presiden mengenai aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, mempromosikan berbagai inovasi mulai dari e-budgeting, e-procurement hingga mendorong penyederhanaan kelembagaan dan birokrasi pelayanan publik, seperti program pelayanan satu atap.

Berbagai pendekatan tersebut ternyata tak terlalu efektif walau juga tak bisa dikatakan gagal dalam mengurangi korupsi di daerah. Sebagian besar hanya menyentuh aspek teknis. Padahal, hulu masalah korupsi di daerah berkaitan aspek politis, terutama komitmen dan keseriusan kepala daerah dan anggota DPRD untuk tidak melakukan korupsi.

Prasyarat utama untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi korupsi di daerah adalah adanya pemimpin yang tidak hanya bersih, tetapi juga memiliki keberanian dan komitmen kuat untuk melawan korupsi. Dibutuhkan kepala daerah "juara". Salah satunya yang sering dijadikan rujukan saat ini adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Basuki tidak hanya keras terhadap anak buah yang menyimpangkan kewenangan, tetapi juga berani menolak permintaan "jatah anggaran" dari DPRD.

Para pemimpin yang memiliki komitmen anti korupsi tidak akan menjadikan birokrasinya sebagai operator korupsi. Sebaliknya mereka akan menjaga dan mengawasi anak buahnya. Selain itu, tanpa dipaksa pun mereka akan menggunakan berbagai perangkat, seperti e-budgeting, e-procurement, dan pelayanan satu atap untuk mengurangi korupsi di daerahnya.

Momentum penting

Salah satu momentum penting untuk mendorong munculnya kepala daerah "juara" adalah pemilihan kepala daerah langsung yang akan diselenggarakan secara serentak pada akhir tahun nanti. Sejatinya pilkada adalah alat warga untuk menghukum kepala daerah korup dan mempromosikan kandidat yang lebih berintegritas. Pilkada merupakan momentum penting untuk melawan korupsi di daerah.

Terpilihnya kepala daerah "juara" menjadi modal penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah, seperti yang ingin diwujudkan dalam kebijakan otonomi daerah dan pilkada langsung. Pilkada merupakan kunci keberhasilan penerapan otonomi daerah.

Setidaknya ada tiga pihak yang bisa berperan besar dalam menjaga pilkada agar melahirkan kepala daerah yang bersih, berkualitas, berani, dan pro pemberantasan korupsi, yaitu partai politik, pemilih, dan penyelenggara pemilihan. Mereka yang akan menentukan korupsi di daerah makin marak atau mulai berkurang.

Partai politik dapat berperan dengan cara memilih kandidat terbaik bukan penyedia uang perahu terbanyak. Calon kepala daerah yang mereka usung berasal dari hasil seleksi ketat sehingga tidak menyulitkan pemilih untuk menentukan pilihan. Kekhawatiran munculnya dinasti yang menjadi salah satu penyebab maraknya korupsi bisa dicegah oleh partai dengan melakukan seleksi yang benar.

Peran pemilih dengan memilih kandidat terbaik yang diusung partai atau melalui jalur perseorangan. Pertimbangan rasional yang dijadikan dasar membuat pilihan, seperti rekam jejak, visi dan misi, serta program yang usung kandidat. Mereka tidak menukar suara dengan uang atau barang. Sementara penyelenggara berperan dengan menjaga agar proses pemilihan berlangsung jujur dan adil. Mereka tidak memberi ruang bagi kandidat untuk melakukan kecurangan dan korupsi. Apalagi terlibat dalam kecurangan, seperti memanipulasi hasil perhitungan suara.

Memang bukan hal mudah membuat petinggi partai, pemilih, dan penyelenggara pada tingkat lokal untuk bersikap dan bertindak ideal. Karena itu, harus ada pihak yang memulai untuk melakukan perubahan. Dan, perubahan itu bisa dari para ketua umum partai yang benar-benar mengawal proses penyaringan kandidat kepala daerah, pemerintah dengan memperbaiki banyak "lubang" dalam aturan main pilkada, dan masyarakat sipil dengan melakukan pemantauan pelaksanaan pemilihan.

Ade Irawan
Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 Juli 2015, di halaman 7 dengan judul "Kawal Pilkada, Selamatkan Daerah".
 

Selasa, 14 Juli 2015

Pemerintah, KPU dan Parpol Sepakat Pilkada Serentak Dilaksanakan Tepat Waktu

pemiluindonesiaku.blogspot.com - JAKARTA, Pemerintah memutuskan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak akan dilakukan tepat pada waktu yang dijadwalkan, yakni 9 Desember 2015. Masalah-masalah teknis yang timbul terkait persiapan pilkada nantinya akan diselesaikan pemerintah.

Keputusan ini merupakan kesimpulan dalam rapat yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla di kediaman dinas Kalla di Jakarta, Senin (13/7/2015) malam. Rapat tersebut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Hukum Politik dan Keamanan Tedjo Edhy, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Hadir pula Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti, Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie. Rapat ini juga diikuti sejumlah pimpinan partai politik.

"Tentunya KPU akan memberikan regulasi-regulasi yang baik sehingga dapat berlansung pilkada tersebut dengan aman dan demokratis," kata Kalla membacakan poin kesimpulan rapat.

Mengenai adanya dua partai politik yang mengalami dualisme kepemimpinan, Kalla menyampaikan bahwa peserta rapat menyepakati suatu cara yang boleh dilaksanakan partai tersebut, tetapi juga boleh diabaikan jika dianggap tidak sesuai. Kedua kubu pengurus partai yang bersangkutan disarankan mengajukan nama calon kepala daerah yang sama. Namun, proses pendaftarannya bisa dilakukan secara terpisah melalui KPU di daerah masing-masing.

"Kedua kubu pengurus partai yang bersangkutan mengurus calon yang sama kemudian mendaftar secara terpisah kepada KPU masing-masing daerah dengan cara yang sama, terkoordinasi. Sehingga calon tersebut dianggap sah karena saling mendukung partai tersebut," tutur Kalla.

Terkait dualisme kepengurusan partai ini, Kalla menyampaikan bahwa Golkar sepakat akan menempuh cara yang disepakati. Sementara Partai Persatuan Pembangunan akan membahasnya terlebih dahulu di internal partai.

Kesimpulan terakhir, peserta rapat sepakat untuk memberikan dukungan penuh kepada KPU agar bisa melaksanakan pilkada dengan demokratis dan sebaik-baiknya.

"Itulah yang kita putusan malam ini dan hal-hal tersebut dinotulen dan ditandatangani agar dilaksanakan sebaik-baiknya hal-hal tersebut," ucap Kalla. 

Sumber: http://nasional.kompas.com 14 Juli 2015

Senin, 13 Juli 2015

Demi Pilkada Serentak, Partai Golkar Bersatu


pemiluindonesiaku.blogspot.com - JAKARTA, Partai Golkar yang dilanda perpecahan akhirnya bersatu untuk menghadapi pemilihan kepala daerah serentak tahun ini. Pengurus dari dua versi munas yang berbeda, Sabtu (11/7), menandatangani empat butir kesepakatan islah terbatas, yang mengatur tentang penjaringan dan penentuan bakal calon kepala daerah, serta pembentukan tim bersama.

Kesepakatan ditandatangani langsung Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie dan Idrus Marham bersama Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Golkar versi Munas Jakarta Agung Laksono dan Zainudin Amali, pada pertemuan di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sabtu siang. Disaksikan Jusuf Kalla, kedua pihak sepakat menyelesaikan persoalan politik di antara mereka.

Langkah politik kedua pengurus Partai Golkar tersebut sejalan dengan hasil rapat konsultasi antara DPR, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu, Kamis lalu, yang merekomendasi agar Partai Golkar dan PPP yang memiliki kepengurusan ganda bisa mengikuti pilkada dengan syarat calon peserta pilkada harus diusulkan bersama- sama oleh pengurus ganda di partai itu.

Menurut Kalla, empat butir kesepakatan itu merupakan kelanjutan dari kesepakatan tahap pertama, 30 Mei lalu. Kedua pihak sepakat bahwa persoalan hukum dibiarkan terus berjalan, sementara dua pihak menyelesaikan dahulu persoalan politik.

"Setiap pihak sepakat untuk menyatukan sikap, pada dasarnya Partai Golkar sudah bersatu. Tinggal sekarang tanda tangan pengurusnya yang belum jadi satu. Setelah kesepakatan ini, mereka yang dicalonkan dari Partai Golkar semakin yakin, mereka resmi menjadi calon," kata Kalla saat memberi sambutan pada penandatanganan kesepakatan islah terbatas tersebut.

Disambut gembira


Agung Laksono menyatakan kegembiraannya melihat proses islah mulai mencapai tahap yang diharapkan. "Kami ingin mengedepankan persamaan, jika perbedaan yang dibahas, tidak akan selesai masalahnya," kata Agung.

Agung menyadari, kedua kubu yang berseberangan akan dihadapkan pada pemilihan satu pasang calon. Di sejumlah daerah kedua kubu memiliki calon yang sama, seperti yang terjadi di Cirebon. Namun, memang ada di beberapa daerah yang nama calonnya berbeda. "Ini yang tidak gampang, tetapi jika ada perbedaan biar tim bersama yang menyelesaikan," kata Agung.

Di tempat yang sama, Aburizal Bakrie juga mensyukuri kesepakatan itu. Ia menyatakan, kedua kubu memang memiliki perbedaan dalam menentukan nama pasangan calon. Namun, hal itu dapat diselesaikan dengan menggelar survei bersama.

Kesepakatan islah terbatas ini membuat situasi di internal partai menjadi lebih tenang. "Mudah-mudahan, setelah ini, September atau Oktober nanti, akan ada kepengurusan yang bersifat tetap. Sehingga saya atau Pak Agung yang akan memimpin Golkar, masih ada waktu menyiapkan pilkada serentak," katanya.

Di kalangan Partai Golkar, langkah islah terbatas tersebut dinilai sebagai jalan terbaik karena hal itu memastikan keikutsertaan Partai Golkar dalam pilkada serentak. "Namun, proses hukum memang tetap berjalan," ujar Juru Bicara Poros Muda Partai Golkar Andi Sinulingga.
Sumber: print.kompas.com 12 Juli 2105

Sabtu, 11 Juli 2015

Vonis PTUN Jakarta Dianulir, Agung Laksono Ketum Golkar

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Jakarta - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta menganulir vonis tingkat pertama di kasus sengketa kepengurusan Partai Golkar. Alhasil kepengurusan sah Golkar adalah pimpinan Agung Laksono.

"Satu, menerima banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding; dua, membatalkan putusan PTUN Jakarta No 62/G/2015/PTUN-JKT tanggal 18 Mei 2015 yang dimohonkan banding," bunyi putusan PTTUN yang dikutip detikcom dari situs resmi Mahkamah Agung, Jumat (10/7/2015).

Majelis tinggi juga menganulir putusan PTUN Jakarta yang menunda pelaksanaan keputusan objek sengketa tentang SK Menkum HAM tentang Kepengurusan Golkar.

Kasus ini bermula saat muncul dualisme kepemimpinan di tubuh Golkar. Pemerintah mengesahkan kubu Agung Laksono yang terpilih lewat Munas Ancol sebagai yang sah.

Tak terima atas keputusan pemerintah, kubu Aburizal Bakrie yang menang di Munas Bali menggugat lewat PTUN dan dikabulkan. Namun kini putusan PTUN tersebut dianulir oleh PTTUN.

Berikut merupakan petikan putusan tersebut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT tanggal 18 Mei 2015 yang dimohonkan banding, dan dengan:

MENGADILI SENDIRI:

I. Dalam Penundaan:
- Menyatakan mencabut dan tidak berlaku serta tidak memiliki kekuatan hukum lagi, Penetapan Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT tanggal 1 April 2015 tentang penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa;

II. Dalam Eksepsi:
- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tentang kewenangan absolut pengadilan;

III. Dalam Pokok Perkara:
1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Sumber: news.detik.com - 10 Juli 2015

Kamis, 09 Juli 2015

MK: Jadi Calon Kepala Daerah, Anggota Dewan Harus Mundur


pemiluindonesiaku.blogspot.com - Jakarta: Mahkamah Konstitusi membuat keputusan baru terkait anggota DPR, DPD maupun DPRD yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mereka diharuskan membuat surat pengunduran diri dan mundur dari jabatannya saat resmi ditetapkan sebagai calon.
"Apabila telah ditetapkan secara resmi oleh penyelenggara pemilihan sebagai calon dalam jabatan publik atau jabatan politik yang mekanismenya dilakukan melalui pemilihan, maka yang bersangkutan membuat surat penyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali,” kata Hakim Wahihudin Adam S saat membacakan putusan di Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2015).

Selama ini, jelas Wahihudin, dalam Pasal 7 huruf s dan d Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah tidak perlu mundur. Mereka hanya dipersyaratkan memberitahukan kepada pimpinan.

Namun, syarat itu tak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mereka diharuskan mundur dari jabatannya sejak jadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Majelis Hakim Konstitusi menilai, seharusnya syarat ini tak hanya berlaku bagi PNS. Anggota DPR, DPD maupun DPRD juga harus mundur, hal ini semata biar terjadi keadilan.

“Mengapa syarat yang sama tidak berlaku bagi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD? Oleh karena itu, agar proporsional dan memenuhi tuntutan hukum yang adil bagi PNS maupun anggota DPR, anggota DPD maupun anggota DPRD harus lah sama-sama dipersyaratkan mengundurkan diri apabila hendak mencalonkan diri guna menduduki jabatan publik atau jabatan politik lainnya yang mekanismenya dilakukan melalui pemilih an,” ujar Wahihudin. 
Sumber: news.metrotvnews.com