Hasil Quick Count Pilpres 2014. Prabowo Hatta VS Jokowi-JK. Populi Center 49.05% :50.95%. CSIS 48.10% :51.90%. Litbang Kompas 47.66% :52.33%. IPI 47.05% :52.95%. LSI 46.43% :53.37%. RRI 47.32% :52.68%. SMRC 47.09% :52.91%. Puskaptis 52.05% :47.95%. IRC 51.11% :48.89%. LSN 50.56% :49.94%. JSI 50.13% :49.87% .

KABINET KERJA

Kamis, 22 September 2016

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (selanjutnya disebut Pilgub Jakarta 2017) akan dilaksanakan pada 2017 untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022. Ini merupakan pemilihan kepada daerah ketiga bagi Jakarta yang dilakukan secara langsung menggunakan sistem pencoblosan. 

BERITA SEKITAN PILGUB DKI

Demokrat Bantah Pilgub DKI Pertarungan Mega, Prabowo & SBY

BOGOR - Partai Demokrat membantah jika dalam pertarungan di Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang merupakan pertarungan antara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri. Wakil Ketua Umum (Waketum) Demokrat Syarief Hasan mengatakan, pada pertemuan Koalisi Kekeluargaan di kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, memang tidak dihadiri Gerindra dan PKS. Adapun ketidakhadiran dua partai tersebut lantaran ........ baca selengkapnya

 

Dukung Ahok, PDIP Dianggap Khianati Wong Cilik

JAKARTA - Pengamat politik dari Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menyayangkan sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memilih Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Konsistensi PDIP membela Wong Cilik patut dipertanyakan. PDIP tidak lagi dianggap...... baca selengkapnya

PDI-P Masuk, Golkar Tak Masalah Struktur Tim Pemenangan Ahok-Djarot Berubah

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menyatakan, Golkar tidak mempermasalahkan apabila ada perubahan struktur tim pemenangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, setelah PDI Perjuangan mendeklarasikan dukungannya kepada calon petahana itu. "Kita enggak ada masalah meskipun saat dibentuk sebelumnya pada waktu itu dalam sebuah acara, saudara Nusron (ditunjuk)...... baca selengkapnya

Rizal Ramli dan Anies Baswedan Dinilai Calon Kuat Lawan Ahok-Djarot

Mantan Menteri Pedidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dianggap sebagai calon kuat untuk melawan pasangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Dua nama itu dinilai dapat mengubah situasi politik Pilkada DKI Jakarta yang anti-klimaks setelah PDI-P menduetkan Ahok dan Djarot. "Nama-nama seperti......... baca selengkapnya


Berharap Diusung, Sandiaga Serahkan Hasil Survei Ini ke Petinggi Parpol

Sebelum bertemu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan sejumlah petinggi PKS di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2016) siang, bakal calon gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, membawa berjilid-jilid buku survei yang telah dicetak massal oleh stafnya.
Survei itu berisi data terakhir elektabilitas para kandidat gubernur DKI Jakarta, yang dirilis oleh lembaga survei Poltracking Indonesia. "Pak Prabowo minta saya siapkan bahan untuk....... baca selengkapnya

Yusril: Rapat di Cikeas Belum Final karena Ingin "Head to Head" dengan Ahok

Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan rapat terkait Pilkada DKI Jakarta 2017 di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono pada Rabu (21/9/2016) kemarin belum mencapai kata sepakat.
 Rapat itu dihadiri oleh Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional. "Saya dengar sampai tadi malam belum final," kata Yusril saat dihubung........ baca selengkapnya

 


Rabu, 27 Juli 2016

Ini Susunan Menteri Baru Hasil Reshuffle

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri usai mengumumkan perombakan kabinet atau reshuffle jilid II, Jakarta, 27 Juli 2016. Joko Widodo mengumumkan 13 nama perombakan di kabinet Kerja sisa masa jabatan periode 2014-2019.
pemiluindonesiaku.blogspot.com - Jakarta -  Presiden Joko Widodo baru saja mengumumkan susunan menteri-menteri barunya dalam kabinet kerja periode 2014-2019 di Istana Negara hari ini. Dalam pengumuman tersebut, terdapat sejumlah wajah baru yang menjadi menteri, selain menteri yang digeser posisinya ke kementerian dan lembaga.

“Saya memutuskan untuk melakukan perombakan kabinet kerja yang kedua,” ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya saat pelantikan di Istana Negara, Rabu, 27 Juli 2016.

Presiden Jokowi mengatakan, perombakan ini dalam rangka mengurangi kesenjangan ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin. Perombakan ini diharapkan bisa menyelesaikan masalah perekonomian bangsa saat ini. 

Pergeseran posisi menteri dan lembaga terjadi pada:
  1. Luhut Binsar Panjaitan menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
  2. Bambang Brojonegoro menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
  3. Sofyan Djalil menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang.
  4. Thomas Trikasih Lembong menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Sementara yang masuk menjadi menteri baru pada kabint ini, antara lain:
  1. Wiranto menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
  2. Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan.
  3. Eko Putro menjadi Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi.
  4. Budi Karya menjadi Menteri Perhubungan.
  5. Muhajir Effendi menjadi menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
  6. Enggartiasto Lukito menjadi Menteri Perdagangan.
  7. Archandra Tahar menajdi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
  8. Asman Abnur menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
  9. Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian.

Sumbe: nasional.tempo.co - Rabu 27 Juli 2016

Ini Sembilan Wajah Baru dalam Kabinet Kerja

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Presiden Joko Widodo disebut akan melakukan perombakan kabinet alias reshuffle. Pelantikan jajaran menteri baru tersebut direncanakan digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/7/2016).


Penelusuran Kompas, sembilan nama baru akan mengisi pos menteri dalam Kabinet Kerja. Siapa saja mereka?

1. Budi Karya Sumadi
Budi ditempatkan menjadi Menteri Perhubungan menggantikan Ignasius Jonan. Sebelum menjadi Menteri Perhubungan, Budi saat ini menjadi Direktur Utama Angkasa Pura II.


2. Archandra Tahar
Archandra Tahar mendapat kepercayaan Presiden Joko Widodosebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Archandra menggantikan Sudirman Said yang tak lagi masuk kabinet.

Archandra merupakan alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) dan merupakan salah satu pengusul off shore blok Masela. Dia juga memiliki firma di Amerika Serikat.


3. Airlangga Hartarto

Airlangga Hartato mendapat jabatan sebagai Menteri Perindustrian, menggantikan Saleh Husin. Airlangga adalah representasi dari Partai Golkar yang belakangan menyatakan dukungannya kepada pemerintah.


4. Prof. Muhajir
Prof. Muhajir adalah mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Presiden Jokowi memberikan kepercayaan kepada Muhajir untuk menjabat Menteri Pendidikan Nasional menggantikan Anies Baswedan.


5. Eko Putro Sanjoyo
Eko Putro Sanjoyo adalah politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia menggantikan posisi rekan sesama partainya, Marwan Jafar yang dicopot dari jabatan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Desa, dan Transmigrasi.


6. Asman Abnur
Asman Abnur adalah representasi dari Partai Amanat Nasional(PAN). Sebelum Golkar, PAN juga lebih dulu menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Asman akan dilantik sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menggantikan Yuddy Chrisnandi.

7. Sri Mulyani Indrawati
Sri Mulyani kini kembali ke Indonesia setelah berkiprah di dunia internasional dengan menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Kini, dia mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Bambang Brodjonegoro.


8. Enggartiasto Lukita
 
Enggar adalah politisi Partai Nasdem dan juga seorang pengusaha. DIa pernah menjadi Ketua Real Estate Indonesia (REI). Kini, dia mendapat mandat dari Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Perdagangan, menggantikan Thomas Lembong yang digeser menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).


9. Wiranto
Wiranto saat ini menjadi Ketua Umum Partai Hanura. Namun, dia dipercaya Jokowi untuk menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan.

Presiden Jokowi dijadwalkan melantik para menteri baru pada pukul 14.00 di Istana Negara.

Setelah itu, presiden akan langsung menggelar sidang kabinet paripurna pada pukul 15.00 dengan agenda pengarahan presiden serta pembahasan Pagu Anggaran dan RAPBN tahun 2017.
Sumber: nasional.kompas.com - Rabu 27 Juli 2016 

Kamis, 21 Januari 2016

Peroleh suara terbanyak, Rita-Edi Raih 2 rekor Muri


pemiluindonesiaku.blogspot.com - TENGGARONG, Bupati terpilih Rita Widyasari dan pasangannya Edi Damansyah mendapatkan 2 penghargaan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) sekaligus, yakni, Perempuan Kepala Daerah dari Jalur Independen yang Memperoleh Dukungan Suara 100% di TPS Terbanyak dan Perempuan Kepala Daerah dari Jalur Independen yang Memperoleh Persentase Terbanyak pada PILKADA Serentak 2015.

Penghargaan diberikan oleh Yusuf Ngadri Senior Manajer MURI pada acara Tasyakuran dan Doa bersama yang digelar di Pendopo Odah Etam, Selasa (19/1/2016) malam.

Hadir dalam acara tersebut Penjabat (Pj) Bupati Chairil Anwar, Ketua DPRD Salehuddin, Dandim 0906 Letkol Inf. Ari Permana Sakti, Unsur FKPD, dan bupati terpilih Rita Widyasari yang didampingi Ibunda Dy. Kartini Syaukani dan wakil bupati terpilih Edi Damansyah.

Yusuf Ngadri mengatakan, penghargaan itu diberikan MURI kepada Rita Widyasari dan Edi Damansyah atas keberhasilannya terpilih sebagai pasangan bupati dan wakil bupati dari jalur Independen yang mengalahkan rivalnya dengan memperoleh dukungan suara 89,43 % dari suara sah. MURI juga mencatat pasangan Rita Widyasari dan Edi Damansyah sebagai calon bupati perempuan yang memperoleh suara tertinggi dan sebagai pasanngan calon kepala daerah yang berhasil menang 100 persen di 12 TPS.

Sementara itu Bupati terpilih Rita Widyasari merasa bahagia dengan penghargaan ini, dirinya tidak menyangka mendapatkan rekor MURI, “Ini diluar perkiraan saya, hampir 90 persen perolehan suara, artinya hampir semua orang memilih nomor urut 1” Ujar Rita. Rita berharap dapat memenuhi harapan besar masyarakat yang telah memilihnya, karena masyarakat masih menginginkan suatu perubahan yang berkesinambungan, “Pada periode dua ini saya akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi harapan masyarakat Kukar untuk meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik lagi” pungkasnya. (beritakaltara - 20012016)

Selasa, 05 Januari 2016

Danny-Ical Pecah Kongsi, Jalan Terjal Menuju Pilwalkot Makassar

 
pemiluindonesiaku.blogspot.com - MAKASSAR – Tanda-tanda pecah kongsi antara Walikota Makassar Danny Pomanto dengan Wakil Walikota Makassar Syamsu Rizal alias Deng Ical mulai terlihat.


Baik Danny dan Ical terlihat lebih memilih jalan sendiri-sendiri turun ke masyarakat. Banyak pihak yang menilai tanda-tanda tersebut akan menyebabkan dua figur ini tidak akan kembali berpasangan di Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Makassar 2018 mendatang.

Direktur Indeks Politica Indonesia (IPI) Suwadi Idris Amir mengatakan, jika Danny dan Ical sapaan akrab Syamsu Rizal sama-sama akan maju di Pilwalkot Makassar sebagai Cawalkot Makassar, maka kekuatan Danny-Ical di Pilwalkot Makassar lalu akan terpecah.

“Kalau benar Danny dan Ical sama-sama maju sebagai Cawalkot maka kekuatan mereka akan terpecah. Di sisi lain itu akan membuat Pilwalkot akan semakin ketat,” paparnya.

Apalagi, kata dia, figur lain juga memiliki popularitas yang kuat dan bisa menyaingi Danny.

“Pak Danny sangat tergantung kinerjanya selama menjadi Walikota untuk bisa melenggang kembali kedua kalinya. Jika Pak Danny sukses memimpin maka, tentu potensi menang terbuka tapi jika biasa biasa saja maka ke empat calon pesaingnya berpotensi menggantikannya,” sebutnya.

sumber: pojoksulsel.com

Pilkada Serentak Tanpa Gereget

 
pemiluindonesiaku.blogspot.com - Jakarta – Akhirnya pesta demokrasi lokal di 264 wilayah terselenggara secara serentak 9 Desember lalu. Dari sisi keserentakan dan penyelenggaraan, pilkada ini merupakan salah satu yang terbesar di dunia dengan tingkat konflik yang bisa diminimalisir.


Namun demikian, bukan berarti pilkada serentak ini lepas dari kelemahan. Antusiasme publik kurang terlihat, sehingga mengakibatkan target KPU rata-rata partipasi pemilih sebesar 77,5% tidak tercapai. Animo masyarakat yang kurang bukan hanya terlihat pada tingkat partisipasi yang rendah, tapi juga bisa dideteksi pada proses pelaksanaan yang adem ayem.

Ada beberapa alasan utama mengapa pilkada serentak kurang gereget. Pertama, amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan anggota DPR, DPD dan DPRD mundur dari jabatannya jika ikut bertarung dalam pilkada.

Inilah alasan struktural yang membuat persaingan antarkandidat merosot drastis. Fenomena calon tunggal dan banyaknya wilayah yang hanya diikuti dua pasangan, di antaranya disebabkan oleh aturan baru produk MK ini.

Salah satu pemasok utama kepemimpinan daerah adalah anggota DPR, DPRD dan DPD. Ketika mereka diharuskan mundur ketika mencalonkan diri, tentu banyak yang berpikir seribu kali, apalagi jika peluang kemenangannya kecil.

Hilangnya sumber utama rekrutmen pemimpin lokal, mempengaruhi persaingan di tingkat elit berimplikasi secara luas: publik disodori pilihan yang terbatas dan dipaksa memilih dari menu yang tersedia.

Kedua, sosialisasi pasangan calon pilkada juga dibatasi dan diserahkan kepada KPU. Akibatnya fatal. Menurut survei-survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia sebelum pilkada 2015, banyak pemilih yang tidak mengetahui ada perhelatan demokrasi di wilayahnya.

Padahal, semarak pilkada selama ini ditunjang oleh geliat pasangan calon dan timsesnya dalam mendekati pemilih.

Sosialisasi KPU yang lemah plus aneka ragam pembatasan kampanye ini bukan hanya berujung pada minimnya greget pilkada, tapi juga menguntungkan petahana. Sejelek-jeleknya kinerja petahana, setidaknya mereka sudah dikenal warganya.

Sementara para penantang biasanya punya problem klasik: minim popularitas. Inilah yang sebagian menjelaskan mengapa petahana dengan rekam jejak buruk bisa melenggang kangkung terpilih untuk kali kedua.

Aturan pembatasan sosialisasi ini awalnya ditujukan untuk menciptakan playing field yang adil, antara pasangan calon yang berkantong tebal dan tipis.

Diharapkan, pasangan calon yang punya integritas dan kapabilitas memadai tapi tak punya modal kapital yang besar, bisa bertarung secara fair dengan mereka yang disokong sumberdaya finansial kuat.

Tapi apa mau dikata, muncul unintended consequences di mana petahana yang sudah mempunyai investasi politik selama lima tahun, justru menjadi pihak yang paling diuntungkan dengan aturan ini.

Terjadilah hukum besi pemilihan langsung: logika kapabilitas dan integritas tidak serta merta berbanding lurus dengan logika pasar elektoral. Kandidat yang memiliki rekam jejak memukau seringkali tidak memiliki popularitas memadai. Pembatasan sosialisasi membuat “berlian” ini tak mampu menunjukkan pesonanya di hadapan pemilih.

Tentu tidak semua petahana memiliki indeks kinerja yang medioker. Beberapa petahana seperti Tri Rismaharini di Surabaya atau Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, membuktikan bahwa pemilih mengganjar petahana yang berkinerja baik, dengan imbalan kedipilihan yang mencapai hampir 90%.

Tapi harus diakui, sebagian besar petahana terpilih karena memiliki keunggulan komparatif kedikenalan dibanding calon lain, terlepas kinerjanya pas-pasan atau tidak.

Dalam menentukan kandidat yang didukung, partai politik juga bersikap pragmatis dengan mengedepankan kandidat yang memiliki popularitas tinggi.

Dengan memakai pendekatan pemasaran politik, perbaikan kepemimpinan daerah bisa dilakukan melalui dua jalur: Pertama, mengubah demand-side (pemilih) agar sudi memilih calon yang memenuhi kriteria integritas.

Kedua, melalui jalur supply-side dengan “memaksa” partai politik sebagai pihak yang memiliki tiket konstitusional, agar mengusung calon seideal mungkin dalam pilkada.

Di atas kertas, jauh lebih sulit mendidik publik agar memilih kandidat yang baik, karena warga juga memiliki keterbatasan informasi. Dari sisi jumlah, ada ratusan juta pemilih dengan tingkat pendidikan yang terbatas.

Lebih mudah mendesakkan agenda perbaikan sumberdaya pemimpin lokal di tingkat elit partai, ketimbang berjibaku melakukan pendidikan pemilih dengan jumlah sebesar itu.

Tapi apa boleh buat, partai politik lebih suka memilih calon yang potensial menang terlepas apakah rekam jejaknya baik atau buruk. Inilah yang menjelaskan mengapa banyak dinasti politik berjaya di banyak tempat.

Ini pula yang menyebabkan ada bekas narapidana kasus korupsi atau tersangka kasus hukum bisa memenangkan pilkada. Partai-partai menyodori pilihan yang sama-sama buruk, sehingga pemilih seperti di-fait accomply.

Perlu diingat, kasus korupsi tidak memiliki efek elektoral yang besar dalam pemilu, jika pemilih tidak cukup punya informasi mengenai isu korupsi yang bersangkutan.

Dengan menggunakan teknik eksperimen di Brasil, Winters dan Weitz-Shapiro (2010) menemukan bahwa pemilih cenderung menolak politisi korup, jika mereka memperoleh informasi memadai yang disosialisasikan secara kredibel dan dijangkau publik secara lebih luas.

Pekerjaan rumah terakhir yang perlu digaris bawahi adalah meningkatkan partisipasi pemilih dari kalangan kelas menengah. Inilah anomali perilaku pemilih kita: kelas menengah yang memiliki tingkat informasi dan pendidikan yang lebih baik cenderung golput pada hari “H”.

Padahal mereka memiliki evaluasi yang baik, sehingga pilihan kelas menengah bisa membantu calon-calon yang punya rekam jejak baik agar terpilih dalam pilkada. Tingginya golput di kalangan kelas menengah, jelas tidak membantu bagi proses perbaikan politik elektoral kita.

sumber: liputan6.com

Selasa, 01 September 2015

Jajak Pendapat "Kompas"Publik dan Pilkada

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Pemilihan kepala daerah yang akan dilakukan secara serentak 9 Desember nanti akan menguji kemampuan daerah untuk menyerap esensi demokrasi. Sejauh ini, dengan berbagai kekurangannya, pilkada dinilai telah memberi harapan tumbuhnya iklim demokrasi yang sejuk di daerah.

Dalam waktu tiga bulan ke depan, 250-an pemerintahan daerah se-Indonesia akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung secara serentak.

Aspek keserentakan dalam hajatan demokrasi ini, akan memberi citra positif bahwa rakyat di negeri ini mampu menjalankan prosedur demokrasi tanpa masalah berarti.

Berkaca dari pilkada sebelumnya, salah satu impian yang mulai terwujud adalah munculnya beberapa kepala daerah yang mengubah cara kerja birokrasi yang lamban, memperbaiki fasilitas umum yang terbengkalai, dan menata kehidupan publik yang nyaman. Aspek-aspek itu merupakan bagian dari pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kehidupan rakyat.

Enam dari 10 responden (63,4 persen) menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah daerah dalam layanan publik (pendidikan, kesehatan, perizinan). Responden yang berada di kota di Pulau Jawa dan luar Jawa sama-sama memberi penilaian positif terkait hal tersebut. Peringkat proporsi responden yang menyatakan puas terhadap pelayanan publik pemda (dari yang tertinggi) adalah Surabaya, Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Yogyakarta, Semarang, dan DKI Jakarta. Proporsi kepuasan mencapai 78 persen hingga 62 persen.

Berbeda dengan capaian layanan publik yang dinilai membaik, aspek pembangunan ekonomi dinilai masih kurang memuaskan meski dengan jawaban bervariasi. Responden di Yogyakarta, Surabaya, Makassar, dan Pontianak tampak cukup optimistis dengan pertumbuhan perekonomian daerah.

Adapun soal pemberantasan kemiskinan dan penegakan hukum dinilai belum memuaskan mayoritas publik di semua kota.

Demokratis

Sebagai sebuah kekuatan perubahan sosial, daya tarik pilkada juga tampak dari pandangan umum bahwa pilkada, terlepas dari berbagai kekurangan, sudah dilaksanakan dengan demokratis. Demokratis di sini diartikan bahwa proses pemilihan dilakukan secara bersih, adil, dan jujur. Ini setidaknya diungkapkan oleh 61,4 persen responden ketika diminta menilai pelaksanaan pilkada di daerah masing-masing, sedangkan 29,2 persen menyatakan sebaliknya.

Isu politik uang yang kerap muncul dalam setiap pilkada juga diakui tetap ada, tetapi tak dominan. Sekitar seperlima bagian publik mengatakan tahu adanya pembagian uang, bahan pokok, dan hadiah sebagai imbalan pemberian suara kepada pasangan tertentu. Proporsi publik yang menjawab demikian merata di 12 kota domisili responden meski proporsi daerah di luar Jawa sedikit lebih tinggi ketimbang di kota-kota di Jawa.

Pencapaian lain dari esensi demokrasi dalam pilkada ialah besarnya minat publik untuk berpartisipasi. Setidaknya, delapan dari setiap 10 responden (84,2 persen) mengatakan akan menggunakan hak pilih jika ada pilkada di daerahnya. Meski demikian, data nasional rata-rata tingkat partisipasi pilkada di daerah biasanya menunjukkan angka di bawah itu.

Penyelenggaraan pilkada memang masih jauh dari idealisme demokrasi substantif. Meski demikian, pilkada langsung telah membuka peluang alternatif yang terbukti memberi sejumlah kemajuan dalam iklim politik daerah sekaligus pembangunan kesejahteraan. Rakyat memilih pemimpin mereka sendiri dengan harapan lahir sosok yang berkualitas sekaligus aspiratif yang bisa membawa perbaikan untuk daerahnya. Namun, bagaimanakah mereka memilihnya?

Pilkada serentak kali ini kembali menguji kemampuan masyarakat untuk memilih kepala daerah mereka secara demokratis. Salah satu indikatornya adalah penyikapan publik dalam memilih dibandingkan dengan latar belakang primordial mereka. Hasilnya menunjukkan, publik cenderung menunjukkan keterbukaan sikap dalam memilih calon kepala daerah, terlepas dari unsur primordialisme.

Sebanyak 79,7 persen responden mengatakan, memilih pemimpin dengan latar belakang sesama putra daerah tidak menjadi keharusan. Dari segi asal-usul partai, 83,9 persen responden menyatakan tak harus sama dengan partai yang dipilih dalam pemilu. Demikian pula dalam soal agama dan jender, lebih banyak responden yang menyatakan agama dan jender calon tak harus sama dengan mereka.

Kondisi demikian menyiratkan kecenderungan pemilih yang lebih menitikberatkan pertimbangan rasional dalam menentukan pemimpin daerahnya. Namun, sebanyak dua dari tiga responden menuturkan belum memiliki gambaran yang jelas tentang sosok calon kepala daerah yang sesuai harapan mereka. Ini sesuai dengan kondisi saat ini ketika para calon yang akan bertarung belum mengampanyekan diri secara optimal.

Preferensi publik atas calon sangat mungkin berubah jika tahap sosialisasi program-program nantinya digencarkan para calon kepala daerah. Artinya, bisa saja aspek rasional mengecil dan aspek primordial membesar.

Demikian pula soal elektabilitas petahana. Preferensi responden terhadap calon petahana ternyata tidak terlalu besar dalam jajak ini. Berbeda dengan perkiraan kuatnya posisi petahana, hanya sepertiga bagian responden (31,1 persen) yang menjawab akan memilih kepala daerah mereka yang mencalonkan diri kembali pada Pilkada 2015. Sepertiga bagian responden lain memilih calon kepala daerah yang baru dan sepertiga lagi belum menentukan pilihan.

Dalam soal preferensi memilih petahana, hanya Kota Surabaya yang tampaknya tetap memikat publik. Di kota ini, mayoritas responden (56,8 persen) menjawab akan memilih petahana saat ini, sedangkan di kota-kota lain preferensi publik bagi petahana berada di kisaran seperlima hingga sepertiga bagian responden.


Fenomena lain dari pilkada serentak kali ini ialah menyusutnya jumlah calon perseorangan. Ini tampaknya terkait dengan semakin beratnya syarat dukungan (yang dibuktikan dengan melampirkan fotokopi kartu identitas penduduk) untuk calon perseorangan. Proporsinya mengikuti jumlah penduduk. Dibandingkan dengan pilkada sebelumnya, ketentuan syarat dukungan calon perseorangan naik dua kali lipat, yaitu dari minimal 3,5 persen dalam pilkada sebelumnya menjadi 6,5 persen dari jumlah penduduk. Ketentuan itu termuat dalam UU No 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Boleh jadi saat ini belum muncul prestasi menonjol kepala daerah dari jalur perseorangan dalam memimpin daerah. Meski demikian, perhatian publik terhadap kehadiran calon perseorangan relatif besar. Sebagian publik tetap membuka peluang untuk memilih mereka karena yakin secara kualitas kemampuan calon perseorangan lebih baik ketimbang calon dari parpol.

Khawatir konflik

Terkait rencana penyelenggaraan pilkada serentak, mayoritas responden mengatakan telah mengetahui momen ini dari pemberitaan media massa dan media-media lain. Sejumlah kekhawatiran pun muncul. Politik uang dan konflik antar-pendukung menjadi kekhawatiran utama responden. Gesekan yang terjadi sebelum atau sesudah pilkada berpotensi destruktif karena besarnya skala pilkada kali ini melibatkan lebih dari 250 daerah.

Meskipun demikian, proporsi publik yang khawatir sedikit lebih rendah daripada yang tak khawatir. Demikian pula tingkat keyakinan publik bahwa pilkada akan membawa perubahan yang lebih baik bagi kondisi daerah masih lebih dominan daripada yang tak yakin.

Ini berarti modal sosial dan politik pilkada masih cukup besar untuk melangsungkan hajatan mekanisme demokrasi langsung di Indonesia. (Toto Suryaningyas/LITBANG KOMPAS)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 31 Agustus 2015, di halaman 5 dengan judul "Jajak Pendapat "Kompas"Publik dan Pilkada".

Senin, 31 Agustus 2015

Drama Politik yang Tak Kunjung Usai

Tri Rismaharini dan Wisnu Sakti Buana (Risma-Wisnu), calon wali kota dan wakil wali kota yang diusung PDI Perjuangan untuk maju dalam pemilihan wali kota (Pilwali) Surabaya 2015, diarak naik becak saat hendak mendaftar ke KPU Surabaya, Jalan Adityawarman, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (26/7/2015). Pasangan petahana (incumbent) itu menjadi yang pertama mendaftar untuk bertarung pada Pilwali 9 Desember mendatang.
pemiluindonesiaku.blogspot.com - Subandi (50), seorang penjual rujak keliling, menggelengkan kepala ketika mendengar kabar bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya akan membuka kembali pendaftaran peserta pemilihan kepala daerah untuk keempat kalinya, Minggu (30/8/2015). Sebagai warga biasa, Subandi lelah mengikuti informasi itu.

Ia tidak bisa memahami mengapa kota sebesar Surabaya terkesan sulit sekali mencari calon pemimpin. Padahal, kota ini memiliki banyak perguruan tinggi ternama. Orang yang punya keahlian menata dan mengelola sebuah kota pun seharusnya tidak sulit ditemukan. Namun, berbagai kejutan dan masalah terus muncul di setiap tahapan pilkada Surabaya.

Masalah pertama muncul ketika pada pendaftaran peserta pilkada 26-28 Juli 2015, hanya pasangan calon petahana, yaitu Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana, yang mendaftar. Hingga pendaftaran usai, tidak ada pasangan calon lain yang mendaftar.

Fenomena calon tunggal ini kemudian ditangkap KPU dengan kebijakan membuka lagi pendaftaran pada 1-3 Agustus 2015. Senin (3/8/2015) muncul bakal calon lainnya, Dhimam Abror dan Haries Purwoko, yang diusung Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Dhimam adalah mantan wartawan yang juga Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Jatim dan Haries adalah Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Surabaya. Dhimam sudah lama mendeklarasikan diri maju dalam pilkada ini, sedangkan Haries baru terlihat saat pendaftaran.

Namun, saat mendaftar, tiba-tiba Haries menghilang sehingga proses pendaftaran pun dibatalkan. Haries mengaku tidak mendapat restu dari ibunya. Situasi politik menjadi gaduh dan pilkada Surabaya terancam mundur sampai tahun 2017.

Melihat situasi ini, KPU sekali lagi memberikan kesempatan dengan membuka pendaftaran pada 9-11 Agustus 2015. Lagi-lagi pesaing Risma-Whisnu muncul pada hari terakhir pendaftaran. Kali ini, Dhimam Abror menjadi bakal calon wakil wali kota mendampingi Rasiyo sebagai bakal calon wali kota yang juga diusung Partai Demokrat dan PAN. Rasiyo adalah mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim dan mantan guru.

Pendaftaran Rasiyo-Dhimam diterima KPU. Namun, persoalan baru muncul ketika surat rekomendasi dari PAN berupa surat elektronik yang melampirkan scan foto surat rekomendasi itu. Seharusnya, pada saat pendaftaran, surat yang asli diserahkan. PAN beralasan bahwa mereka sedang menggelar musyawarah wilayah di Kediri sehingga tak sempat membawa surat itu. PAN berjanji akan menyerahkan surat yang asli.

Hari-hari berikutnya, surat rekomendasi itu semakin tidak jelas keberadaannya. Pengurus PAN Surabaya mengatakan tidak tahu. Delapan hari setelah pendaftaran, Rabu (19/8), surat rekomendasi yang asli baru diserahkan kepada KPU Surabaya. Namun, masalah belum selesai karena PAN maupun KPU terkesan menutupi wujud surat rekomendasi itu dan kembali menimbulkan kecurigaan.

Hasilnya, Minggu (30/8) siang, KPU Surabaya mengumumkan bahwa Rasiyo-Dhimam gugur karena berkas mereka tidak memenuhi syarat. Surat rekomendasi yang ditunjukkan saat pendaftaran dan pada masa perbaikan berkas tidak identik. Selain itu, Dhimam juga tidak menyerahkan surat keterangan bebas tunggakan pajak.

Meresahkan

”Kalau pilkada tak jelas, kami juga resah, apalagi kalau akhirnya sampai ditunda gara-gara persoalan yang tidak penting. Surabaya akan dipimpin orang lain yang kami tidak kenal,” kata Ryzkian Ariandi (24), tenaga pengajar Rumah Bahasa, lembaga kursus bahasa asing gratis milik Pemkot Surabaya.

Ryzkian khawatir penjabat wali kota Surabaya tidak memiliki visi yang sama dengan pemerintah sebelumnya. Ia khawatir berbagai program baik yang sudah dirintis terhenti.

Sesuai aturan, jika diundur, Surabaya akan dipimpin oleh penjabat wali kota yang diusulkan Pemerintah Provinsi Jatim dan disetujui Kementerian Dalam Negeri. Jika dihitung dari akhir masa jabatan Risma-Whisnu, penjabat itu akan memerintah Surabaya sekitar dua tahun, waktu yang lama untuk seorang kepala daerah sementara.

Dipimpin seorang penjabat wali kota, kata Ryzkian, ibarat membeli kucing dalam karung. Warga sama sekali tidak mengenal pemimpin tersebut. Berbeda dengan kepala daerah yang melalui proses pilkada yang sudah dikenal ketika berkampanye.

M Irfan, tukang becak, mengatakan, rakyat kecil hanya ingin memilih pemimpin dan berharap pemimpin itu bisa membawa kotanya lebih maju. ”Saya tidak mau tahu soal ontran-ontran (gonjang-ganjing) yang terjadi,” katanya.

Menurut pengamat politik Universitas Muhammadiyah Surabaya, Umar Sholahudin, kegaduhan semacam ini baru kali ini terjadi di Surabaya. Kegaduhan itu berdampak buruk terhadap warga yang tidak memperoleh pendidikan politik yang semestinya. ”Kegaduhan ini terjadi karena sejak awal petahana dipersepsikan sebagai petahana yang sangat kuat sehingga sulit dilawan,” kata Umar.

Lawan-lawan politik petahana pun cenderung berspekulasi ketika memunculkan pesaing. Hal ini juga akibat buruknya kaderisasi di dalam partai politik. Jika partai politik sudah siap 2-3 tahun sebelumnya, bukan 6 bulan sebelumnya, situasi seperti ini mungkin tidak terjadi.

Akibat ketimpangan kekuatan politik itu, Umar menilai, semua yang terjadi selama tahapan pilkada ini merupakan cermin dari hasil dari negosiasi politik. ”Ini menjadi drama yang melelahkan dan warga dipertontonkan adegan yang sebetulnya tidak penting.” katanya.(HERPIN DEWANTO/AGNES SWETTA PANDIA) 
Sumber: regional.kompas.com - 31 Agustus 2015

Sabtu, 15 Agustus 2015

Profil Sekretaris Kabinet Pramono Anung

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Politisi senior PDI Perjuangan, Pramono Anung, resmi menjabat Sekretaris Kabinet setelah dilantik Presiden Joko Widodo, Rabu (12/8/2015). Ia menggantikan Andi Widjajanto.

Berikut ini profil Pramono seperti dikutip Litbang Kompas:

Tempat, tanggal Lahir: Kota Kediri, Jawa Timur, 11 Juni 1963

Pendidikan Umum:
- SD Dhoho Kediri (1975)
- SMP Dhoho Kediri (1979)
- SMA Negeri 1 Kediri (1982)
- S-1 Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung (1988)
- S-2 Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1992)
- S-3 Doktor Bidang Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran Bandung (2013)

Perjalanan karier:
Pekerjaan :
- Pengajar/Fasilitator KKP Nasional
- Direktur Operasi PT Tanito Harum (1990-1995)
- Direktur Operasi PT Vietmindo Energituma, Vietnam (1992-1995)
- Presiden Direktur PT Yudistira Group (1995-1999)
- Presiden Komisaris PT Mandira Hana Persada (1996-1999)
- Presiden Komisaris PT Yudistira Group (1999)

Legislatif :
- DPR dari PDI-P (sejak 1999)

Keterlibatan dalam Organisasi :
- Anggota Badan Pekerja dari Fraksi PDI-P
- Anggota PAH II (Panitia Ad Hoc II) dari Fraksi PDI-P
- Anggota Pansus Migas Panitia Khusus dari Fraksi PDI-P
- Anggota Sub Komisi Energi dan Sumber Daya Mineral DPR RI dari Fraksi PDI-P
- Anggota Komisi VIII dari Fraksi PDI-P
- DPR dari PDI-P (2004-2005) Keterangan: Mengundurkan diri pada tahun 2005
- Anggota Komisi VII dari Fraksi PDI-P
- DPR dari PDI-P (2009-2014)
- DPR dari PDI-P (2014-2019)

Kegiatan lain:
- Ketua SC Rakernas I s/d VIII PDI Perjuangan
- Wakil Ketua PAPPU Pusat PDI Perjuangan
- Anggota dan Pendiri Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI)
- Pelindung Serikat Pengacara Indonesia (SPI)
- Aktif dalam Organisasi Bantuan untuk Kemanusiaan dan Bencana Alam
- Juru Bicara PDI Perjuangan
- Ketua Himpunan Mahasiswa Tambang (1985-1986)
- Ketua Dewan Forum Komunikasi Himpunan Jurusan Dewan Mahasiswa (1986-1987)
- Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) (1997)
- Anggota DPD PDI Perjuangan (1998-2000)
- Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (2000-2005)
- Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (2005-2010)

Prestasi:
- Anggota DPR RI Terbaik 2000
- Alumni ITB Teladan 2002

Keluarga:
- Endang Nugraheni (istri)
- Anak: 2 orang
Sumber: nasional.kompas.com 12 Agustus 2015 

Rizal Ramli

Pada 1978, Rizal menjadi mahasiswa jurusan Teknik Fisika ITB. Ia pernah dipenjara lantaran kritikan tajamnya kepada penguasa saat itu.

Riwayat Hidup Singkat :

Pada 1978, Rizal menjadi mahasiswa jurusan Teknik Fisika ITB. Ia pernah dipenjara lantaran kritikan tajamnya kepada penguasa saat itu.

Rizal mendapatkan gelar doktor ekonominya dari Boston University pada tahun 1990. Kritikannya tak pernah pudar. Saat bersama sejumlah rekan di Econit Advisory Group, Rizal sering mengkritisi kebijakan ekonomi pemerintahan Orde Baru.

Penggemar musik klasik itu membawa keuntungan meski ia hanya menjadi Kepala Bulog selama 15 bulan. Terobosannya mampu mendongkrak nilai perekonomian Bulog hanya dalam kurun waktu enam bulan. Bulog pun menjadi lebih transparan dan accountable.

Ia juga menjadi penasihat ekonomi PBB bersama ekonom lain seperti Amarya Sen, Sir James Mirrlees Alexander, dan Rajendra K Pachuri.

Pendidikan :

- S-1 Jurusan Teknik Fisika, Institut Teknologi Bandung.
- Doktor Ekonomi Boston University (1990)

Karir :

- Presiden Komisaris PT Semen Gresik Tbk, 2006-2008
- Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2001
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, 2000-2001
- Kepala Badan Urusan Logistik (Kabulog), 2000
- Dosen Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Rizal Ramli

Politikus

Nama : Dr Rizal Ramli
Tempat tanggal lahir: Padang, 10 Desember 1954
Agama: Islam
Partai politik:   
Profesi: politikus, ahli ekonomi                
Istri: Marijani
Anak: Dhitta Puti Saraswati
          Dipo Satrio Ramli
          Daisy Ramli


Inilah Profil Tom Lembong, Menteri Baru di Kabinet Kerja Jokowi

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Dari enam Menteri yang diganti dan direposisi oleh Presiden Jokowi, Rabu 12 Agustus, ada satu nama yang belum terlalu akrab di mata publik Indonesia. Dia adalah Thomas Tri Kasih Lembong atau akrab dipanggil Tom Lembong, yang ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan menggantikan posisi Rachmad Gobel.

Tom Lembong merupakan pemilik bisnis bioskop Blitz Megaplex. Sebelumnya, selama belasan tahun lalu, pria ini dikenal sebagai orang yang bertanggung jawab menelola aset para obligor BLBI di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Menurut catatan Tempo, jabatan yang dipegang Lembong waktu itu Kepala Divisi Asset Management Investment (AMI) BPPN. Media kerap mengutip Lembong terkait penjualan aset-aset obligor kakap. Termasuk yang menjadi sorotan ketika restrukturisasi aset Sinar Mas era tahun 2001.

BPPN awalnya setuju untuk menalangi utang Kelompok Sinar Mas kepada BII bila pembayarannya macet. Ternyata Grup Sinar Mas benar-benar tak bisa membayar utangnya ke BII. Apalagi setelah Asia Pulp and Paper (APP) yang 57 persen sahamnya dimiliki Sinar Mas mengumumkan penghentian pembayaran bunga dan pokok utang APP dan anak-anak perusahaannya kepada para kreditornya.

Thomas Lembong meyakini BPPN akan tetap membayari utang tersebut, menurutnya BPPN punya banyak cara untuk membayarnya: bisa dengan uang tunai, obligasi, atau aset lancar yang ada di BPPN. “Butuh uang tunai, ya, silakan. BPPN tidak kesulitan menyediakannya,” katanya penuh percaya diri.

Catatan kedua Lembong, ketika memutuskan menjual perkebunan kelapa sawit eks milik keluarga Salim kepada perusahaan asal Malaysia, Guthrie Berhad. Penjualan seharga 350 juta dollar AS, atau sekitar Rp 3,3 trilyun disesalkan kalangan DPR karena melepas ke saingan kelapa sawit Indonesia.

Selama di BPPN, itu Lembong menurut Majalah Tempo cocok dengan Menteri Keuangan Rizal Ramli karena dianggap berani mengambil risiko menjual aset-aset BPPN secara cepat.

Nama Lembong juga sempat dicekal pemerintah ketika besama Garibaldi Thohir, dan Edwin Soeryadjaya mengelola PT Adaro Indonesia TBK. Adaro pada Agustus 2008 bersama-sama grup Bakrie dituduh pemerintah belum membayar utang royalti ke negara.

Berikut karir Thomas Trikasih Lembong

1995 – 1996: Divisi ekuitas di Morgan Stanley (Singapore) Pte. Ltd.

1999 – 2000: Bankir Investasi di Deutsche Securities Indonesia

2000 – 2002: Badan Penyehatan Perbankan Nasional

2002 – 2005: Manajer Investasi di Farindo Investment

2006 – sekarang: Partner di Quvat Management

2012: Komisaris Utama PT Graha Layar Prima Tbk merupakan pemilik bisnis bioskop Blitz.

Pendidikan :

– Lulusan Universitas Harvard

Sumber: m.aktualpost.com
 

Darmin Nasution

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Darmin Nasution (lahir di Tapanuli, Sumatera Utara, 21 Desember 1948; umur 66 tahun) adalah Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia saat ini, ia menjabat sejak 12 Agustus 2015. Darmin juga pernah menjadi Gubernur Bank Indonesia periode 2010-2013/ Periode yang lebih singkat ini karena ia meneruskan masa jabatan gubernur sebelumnya yakni Boediono yang waktu itu menjadi wakil presiden. Sebelumnya, ia adalah deputi senior gubernur Bank Indonesia dan sempat menjadi Penjabat Pelaksana Tugas Harian Gubernur Bank Indonesia. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan pada tahun 2005-2006 dan Direktur Jendral Pajak pada tahun 2006-2009. Ia memiliki seorang Istri bernama Salsia Ulfa Sahabi Manoppo, kelahiran Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Dari pernikahannya ini, ia dikaruniai 2 orang putra dan 4 orang cucu.

Karier eksekutif

  • Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia
  • Gubernur Bank Indonesia
  • Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia
  • Direktur Jenderal Pajak
  • Kepala Bapepam-LK
  • Gubernur OPEC Fund untuk Indonesia
  • Direktur Jenderal Lembaga Keuangan
  • Asisten Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara
  • Asisten Menteri Koordinator Produksi dan Distribusi
  • Asisten Menteri Koordinator Industri dan Perdagangan
  • Dirut LPEM-FEUI

Pendidikan

  • S3 Paris-Sorbonne University (Paris I)
  • S2 Paris-Sorbonne University (Paris I)
  • S1 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Sunset policy

Pada tahun 2008, Direktorat Jenderal Pajak dibawah kepemimpinannya mengeluarkan kebijakan yang dikenal sebagai sunset policy. Kebijakan ini merupakan penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang diterapkan guna meningkatkan pendapatan negara pada tahun 2008. melalui tarif umum tanpa adanya denda dan pemeriksaan Kebijakan ini diperpanjang hingga tahun 2009 dengan harapan agar dapat membantu penerimaan negara melalui pajak pada tahun 2009.

---wiki---

Ini 5 menteri baru dan Seskab yang resmi dilantik Presiden Jokowi

pemiluindonesiaku.blogspot.com  - Presiden Joko Widodo menjawab isu reshuffle sejumlah menteri dalam Kabinet Kerja dan pejabat setingkat menteri. Hari ini, Jokowi, sapaannya, resmi melantik sejumlah menteri untuk menempati pos kementerian yang tinggal pendahulunya.

Pantauan merdeka.com di Istana Negara, Rabu (12/8), pelantikan dilakukan sekitar pukul 13.30 WIB. Pelantikan ini dihadiri seluruh menteri, petinggi lembaga negara dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Menteri yang berdiri di posisi terdepan di samping Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Ada empat wajah baru yang mengisi Kabinet Kerja Jokowi. Mereka adalah Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian, Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan, Rizal Ramli sebagai Menko Maritim, dan Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet.

Sedangkan dua nama lainnya wajah lama yang berganti posisi jabatan. Luhut Panjaitan menjadi Menko Polhukam dan Sofyan Djalil sebagai Kepala Bappenas.
Pelantikan 5 menteri ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 79/P/2015 tentang penggantian beberapa menteri periode 2014-2015. Sedangkan pelantikan Sekretaris Kabinet berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80/P/2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris Kabinet.

Reshuffle Kabinet ini terbilang cepat untuk periode baru pemerintah. Mereka dilantik Oktober lalu, genap 10 bulan bekerja Jokowi mengganti sejumlah menteri kabinet kerja.
Sementara itu, Tedjo Edhy, Rachmat Gobel, Indroyono Susilo, Andi Widjajanto terusir dari kabinet.

Sumber: merdeka.com - Rabu 12 Agustus 2015
 

Pemilihan Serentak Mematikan Lahan Lembaga Survey

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Dua Model Pemilihan Umum sejak Indonesia Merdeka 70 tahun lalu sudah diterapkan di negeri ini. Dari model pemilihan langsung oleh rakyat sampai kepada model Presiden dan Kepala Daerah dipilih oleh perwakilan rakyat di Lembaga Legislatif. Kedua model itu ada baik buruknya ditinjau dari sisi seberapa jauh aspirasi rakyat bisa tersalurkan secara murni. Kini dinamika demokrasi menggeliat ketika timbul gagasan melaksanakan pilkada serentak. Ide ini disambut baik oleh berbagai pihak yang berkepentingan terkait upaya “menguasai” pemerintahan daerah di seluruh nusantara.

Pilkada serentak membuktikan bahwa Penggiat Politik Indonesia semakin cerdas. Tentu saja pertimbangan yang dipikirkan sebelum memutuskan domokrasi model rame rame berbarengan ini berujung kepada effesiensi anggaran. Disamping tenaga bisa dihemat baik oleh Komisi Pemilihan Umum maupun oleh Parpol pengusung dan juga bagi rakyat Indonesia. Jangan sampai pekerjaan rutin rakyat terganggu dalam mencari nafkah akibat berkepanjanan hasil pemilu yang diprotes sana sini. Apakah Majelis Konstitusi (MK) menjadi lebih sibuk atau lebih santai kita lihat saja anti di akhir tahun 2015.

Bukan pekara mudah menyelenggarakan Pilkada secara bersamaan di 9 Propinsi dan 260 Kabupaten Kota. Walaupun Regulasi Pilkada Serentak sudah disiapkan dengan rapi sebagai pedoman pelaksanaan yang berlaku di seluruh Propinsi dan Kabupaten Kota namun pada tahapan pelaksanaan selalu saja permasalahan baru. Sebagai contoh persoalan muncul ketika hanya ada 1 calon di beberapa wilayah pemilihan. Mulailah populer istilah Calon Tunggal (CT). Dengan semakin dekat pelaksanaan Pilkada Serentak tanggal 4 Desember 2015 jangan sampai membuat panik KPU sebagai ujung tombak pelaksana pesta demokrasi.

Kelihatannya KPU agak keteteran menghadapi persolan yang sebelumnya tidak diduga itu ternyata menjadi semakin ruwet. Timbul ide untuk menunda Pilkada Serentak di wilayah CT dengan mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu). Namun akhirnya diambil kebijakan memperpanjang masa pendaftaran calon dengan cara menghimbau parpol agar lebih serius mendukung pesta demokrasi ini. Apalagi yang terjadi sesudah CT kita tunggu saja sampai dimana kesabaran para pemimpin di negeri ini. Paling tidak seandainya para pejabat itu tetap berpegang kepada Pancasila dan UUD 45, semuanya tentu lebih aman di lihat dari pendekatan konstitusi.

Pilkada serentak menjadi tantangan demokrasi di Indonesia. Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan semua tergantung kepada KPU dilapangan dalam menyiapkan segala seuatu remeh temeh dari mulai pengadaan dan distribusi kotak suara dan surat suara. Pekerjaan berat yang dihadapi KPU tinggal hanya menghitung hari. KPU dan jajarannya harus kosentrasi penuh karena memang tidak mudah memobilisir pekerjaan yang melibatkan begitu banyak orang dengan segala motif politik dan berbagai kepentingan. Keberhasilan Pilkada Serentak menjadi indikator hidupnya demokrasi di Indonesia.

Ditilik dari perubahan pola pemilihan yang dijadikan serentak maka bolehlah kita melihat sejenak lembaga lembaga apa saja yang merasa “dirugikan” . Lembaga Survey yang tadinya menerima pesanan begitu banyak dari Propinsi dan Kabupaten Kota kini tidak bisa lagi leluasa bekerja. Pasalnya Lembaga Survey tidak mungkin menjadi konsultan di semua Pilkada Serentak mengingat keterbatasan personil dan keterbatasan waktu. Lahan yang tadinya begitu subur menjadi sedikit kendur, paling mereka hanya mampu “memegang” satu atau paling banyak 2 daerah pemilihan dalam rangka memenangankan pihak pemesan.

Satu permasalahan yang perlu diantisipasi dengan serius adalah sektor pengamanan Pilkada Serentak. Kapolda wajib kosenrasi penuh ketika mendistribusikan anak buahnya di setiap Dapil. Kekuatan tambahan dari Polda lain sangat kecil kemungkinan bisa diminta perbantuan mengingat mereka juga bertanggung jawab keamanan di daerah amsing masing. Oleh karena itu Kapolda, Kapolres sampai ke Kapolsek jauh jauh hari telah memetakan penugasan personil sesuai dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Harapan awak sebagai warga Jakarta semoga Pilkada Serentak dapat berjalan mulus dengan sedikit saja hambatan. KPU Jakarta mendapat giliran Pilkada Serentak Tahun 2017 bisa belajar dari pengalaman daerah agar seluruh ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan bisa diatasi sedini mungkin. Apakah kepopuleran Ahok bisa seperti Bu Risma sehingga dia ternobatkan menjadi Calon Tunggal kita lihat saja nanti. Masih ada waktu bagi para pihak terutama parpol untuk menimbang nimbang dan menimang nimang calonnya apakah mampu melawan petahana ataukah hanya mengikuti Pilkada sebagai boneka saja.
Sumber: indonesiana.tempo.co - 11 Agustus 2015