Hasil Quick Count Pilpres 2014. Prabowo Hatta VS Jokowi-JK. Populi Center 49.05% :50.95%. CSIS 48.10% :51.90%. Litbang Kompas 47.66% :52.33%. IPI 47.05% :52.95%. LSI 46.43% :53.37%. RRI 47.32% :52.68%. SMRC 47.09% :52.91%. Puskaptis 52.05% :47.95%. IRC 51.11% :48.89%. LSN 50.56% :49.94%. JSI 50.13% :49.87% .

KABINET KERJA

Rabu, 22 Juli 2015

Kawal Pilkada, Selamatkan Daerah

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak, yang akan diselenggarakan pada akhir 2015, dapat menjadi peluang dalam pemberantasan korupsi di daerah.

Tetapi, apabila tidak dikawal dan diawasi, yang terjadi justru sebaliknya: pemilihan kepala daerah (pilkada) bisa menjadi ancaman yang akan makin menyuburkan korupsi di daerah.

Korupsi di daerah sudah masuk fase gawat darurat. Dalam beberapa bulan terakhir deretan kasus yang melibatkan pejabat daerah dan DPRD berhasil diungkap aparat penegak hukum, antara lain di Musi Banyuasin (Sumatera Selatan), Morotai (Maluku Utara), dan Bangkalan (Jawa Timur). Hasil kajian Indonesia Corruption Watch memperlihatkan kasus korupsi di daerah cenderung meningkat setiap tahunnya.

Modus dan proses korupsi

Data yang ada menunjukkan, tren pemberantasan korupsi pada 2013 dan 2014 setidaknya 95 persen kasus berlokasi di kabupaten, kota, dan provinsi. Kasus korupsi di daerah umumnya memiliki banyak kesamaan dari sisi obyek dan modus, pelaku, serta proses.

Pertama, obyek dan modus korupsi. Bagi daerah yang memiliki banyak sumber daya alam sasarannya berada di sektor pendapatan. Modus korupsinya dengan obral perizinan, setoran liar, dan mark down pendapatan daerah. Bagi daerah-daerah yang miskin sumber daya alam, konsentrasi korupsi pada sisi belanja. Kasus yang paling banyak terungkap adalah proyek-proyek pengadaan, seperti pembangunan infrastruktur, pembelian barang dan jasa, serta program bantuan kemasyarakatan.

Kedua, pelaku korupsi. Didominasi oleh pegawai satuan kerja perangkat daerah/dinas (SKPD), anggota DPRD, dan kepala daerah. Sebagian besar kasus bahkan melibatkan ketiganya sekaligus. Mereka membentuk semacam jemaah korupsi di daerah. Pihak yang mengawasi dan diawasi justru bersatu padu membobol anggaran daerah. Apalagi dari sisi eksternal, kondisi di sebagian besar daerah, pengawasan dari masyarakat masih sangat minim.

Ketiga, proses korupsi. Selalu diawali oleh korupsi politik, korupsi yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan secara politik di daerah, seperti kepala daerah dan anggota DPRD. Biasanya dilakukan pada saat perencanaan anggaran dengan cara menitip atau memaksa berbagai usulan program atau proyek masuk dalam RAPBD. Mulai dari proyek pengadaan barang dan jasa hingga jatah program bantuan sosial dan hibah.

Korupsi politik akan dilanjutkan oleh korupsi birokrasi. Hasil kompromi antara kepala daerah dan DPRD akan dieksekusi birokrasi masing-masing SKPD atau badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda). Para abdi negara ini yang bertugas secara teknis untuk memasukkan daftar kegiatan dan proyek titipan ketika APBD dirancang.

Dalam implementasi anggaran, birokrasi di SKPD berperan mengawal dan memuluskan kegiatan dan proyek yang telah dipesan oleh atasan. Caranya dengan memanipulasi proses tender, merekayasa spesifikasi barang, dan bikin kegiatan fiktif.

Birokrasi merupakan eksekutor korupsi karena mereka yang bertugas secara langsung mengimplementasikan anggaran. Bagi sebagian besar birokrasi, perintah atasan-sekalipun bermasalah-adalah kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Walau begitu tak tertutup kemungkinan birokrasi di SKPD berinisiatif sendiri mengorupsi APBD.

Sudah banyak pendekatan untuk menekan korupsi di daerah. Dari sisi regulasi, pemerintah mengeluarkan instruksi presiden mengenai aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, mempromosikan berbagai inovasi mulai dari e-budgeting, e-procurement hingga mendorong penyederhanaan kelembagaan dan birokrasi pelayanan publik, seperti program pelayanan satu atap.

Berbagai pendekatan tersebut ternyata tak terlalu efektif walau juga tak bisa dikatakan gagal dalam mengurangi korupsi di daerah. Sebagian besar hanya menyentuh aspek teknis. Padahal, hulu masalah korupsi di daerah berkaitan aspek politis, terutama komitmen dan keseriusan kepala daerah dan anggota DPRD untuk tidak melakukan korupsi.

Prasyarat utama untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi korupsi di daerah adalah adanya pemimpin yang tidak hanya bersih, tetapi juga memiliki keberanian dan komitmen kuat untuk melawan korupsi. Dibutuhkan kepala daerah "juara". Salah satunya yang sering dijadikan rujukan saat ini adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Basuki tidak hanya keras terhadap anak buah yang menyimpangkan kewenangan, tetapi juga berani menolak permintaan "jatah anggaran" dari DPRD.

Para pemimpin yang memiliki komitmen anti korupsi tidak akan menjadikan birokrasinya sebagai operator korupsi. Sebaliknya mereka akan menjaga dan mengawasi anak buahnya. Selain itu, tanpa dipaksa pun mereka akan menggunakan berbagai perangkat, seperti e-budgeting, e-procurement, dan pelayanan satu atap untuk mengurangi korupsi di daerahnya.

Momentum penting

Salah satu momentum penting untuk mendorong munculnya kepala daerah "juara" adalah pemilihan kepala daerah langsung yang akan diselenggarakan secara serentak pada akhir tahun nanti. Sejatinya pilkada adalah alat warga untuk menghukum kepala daerah korup dan mempromosikan kandidat yang lebih berintegritas. Pilkada merupakan momentum penting untuk melawan korupsi di daerah.

Terpilihnya kepala daerah "juara" menjadi modal penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah, seperti yang ingin diwujudkan dalam kebijakan otonomi daerah dan pilkada langsung. Pilkada merupakan kunci keberhasilan penerapan otonomi daerah.

Setidaknya ada tiga pihak yang bisa berperan besar dalam menjaga pilkada agar melahirkan kepala daerah yang bersih, berkualitas, berani, dan pro pemberantasan korupsi, yaitu partai politik, pemilih, dan penyelenggara pemilihan. Mereka yang akan menentukan korupsi di daerah makin marak atau mulai berkurang.

Partai politik dapat berperan dengan cara memilih kandidat terbaik bukan penyedia uang perahu terbanyak. Calon kepala daerah yang mereka usung berasal dari hasil seleksi ketat sehingga tidak menyulitkan pemilih untuk menentukan pilihan. Kekhawatiran munculnya dinasti yang menjadi salah satu penyebab maraknya korupsi bisa dicegah oleh partai dengan melakukan seleksi yang benar.

Peran pemilih dengan memilih kandidat terbaik yang diusung partai atau melalui jalur perseorangan. Pertimbangan rasional yang dijadikan dasar membuat pilihan, seperti rekam jejak, visi dan misi, serta program yang usung kandidat. Mereka tidak menukar suara dengan uang atau barang. Sementara penyelenggara berperan dengan menjaga agar proses pemilihan berlangsung jujur dan adil. Mereka tidak memberi ruang bagi kandidat untuk melakukan kecurangan dan korupsi. Apalagi terlibat dalam kecurangan, seperti memanipulasi hasil perhitungan suara.

Memang bukan hal mudah membuat petinggi partai, pemilih, dan penyelenggara pada tingkat lokal untuk bersikap dan bertindak ideal. Karena itu, harus ada pihak yang memulai untuk melakukan perubahan. Dan, perubahan itu bisa dari para ketua umum partai yang benar-benar mengawal proses penyaringan kandidat kepala daerah, pemerintah dengan memperbaiki banyak "lubang" dalam aturan main pilkada, dan masyarakat sipil dengan melakukan pemantauan pelaksanaan pemilihan.

Ade Irawan
Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 Juli 2015, di halaman 7 dengan judul "Kawal Pilkada, Selamatkan Daerah".
 

Selasa, 14 Juli 2015

Pemerintah, KPU dan Parpol Sepakat Pilkada Serentak Dilaksanakan Tepat Waktu

pemiluindonesiaku.blogspot.com - JAKARTA, Pemerintah memutuskan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak akan dilakukan tepat pada waktu yang dijadwalkan, yakni 9 Desember 2015. Masalah-masalah teknis yang timbul terkait persiapan pilkada nantinya akan diselesaikan pemerintah.

Keputusan ini merupakan kesimpulan dalam rapat yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla di kediaman dinas Kalla di Jakarta, Senin (13/7/2015) malam. Rapat tersebut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Hukum Politik dan Keamanan Tedjo Edhy, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Hadir pula Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti, Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie. Rapat ini juga diikuti sejumlah pimpinan partai politik.

"Tentunya KPU akan memberikan regulasi-regulasi yang baik sehingga dapat berlansung pilkada tersebut dengan aman dan demokratis," kata Kalla membacakan poin kesimpulan rapat.

Mengenai adanya dua partai politik yang mengalami dualisme kepemimpinan, Kalla menyampaikan bahwa peserta rapat menyepakati suatu cara yang boleh dilaksanakan partai tersebut, tetapi juga boleh diabaikan jika dianggap tidak sesuai. Kedua kubu pengurus partai yang bersangkutan disarankan mengajukan nama calon kepala daerah yang sama. Namun, proses pendaftarannya bisa dilakukan secara terpisah melalui KPU di daerah masing-masing.

"Kedua kubu pengurus partai yang bersangkutan mengurus calon yang sama kemudian mendaftar secara terpisah kepada KPU masing-masing daerah dengan cara yang sama, terkoordinasi. Sehingga calon tersebut dianggap sah karena saling mendukung partai tersebut," tutur Kalla.

Terkait dualisme kepengurusan partai ini, Kalla menyampaikan bahwa Golkar sepakat akan menempuh cara yang disepakati. Sementara Partai Persatuan Pembangunan akan membahasnya terlebih dahulu di internal partai.

Kesimpulan terakhir, peserta rapat sepakat untuk memberikan dukungan penuh kepada KPU agar bisa melaksanakan pilkada dengan demokratis dan sebaik-baiknya.

"Itulah yang kita putusan malam ini dan hal-hal tersebut dinotulen dan ditandatangani agar dilaksanakan sebaik-baiknya hal-hal tersebut," ucap Kalla. 

Sumber: http://nasional.kompas.com 14 Juli 2015

Senin, 13 Juli 2015

Demi Pilkada Serentak, Partai Golkar Bersatu


pemiluindonesiaku.blogspot.com - JAKARTA, Partai Golkar yang dilanda perpecahan akhirnya bersatu untuk menghadapi pemilihan kepala daerah serentak tahun ini. Pengurus dari dua versi munas yang berbeda, Sabtu (11/7), menandatangani empat butir kesepakatan islah terbatas, yang mengatur tentang penjaringan dan penentuan bakal calon kepala daerah, serta pembentukan tim bersama.

Kesepakatan ditandatangani langsung Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie dan Idrus Marham bersama Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Golkar versi Munas Jakarta Agung Laksono dan Zainudin Amali, pada pertemuan di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sabtu siang. Disaksikan Jusuf Kalla, kedua pihak sepakat menyelesaikan persoalan politik di antara mereka.

Langkah politik kedua pengurus Partai Golkar tersebut sejalan dengan hasil rapat konsultasi antara DPR, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu, Kamis lalu, yang merekomendasi agar Partai Golkar dan PPP yang memiliki kepengurusan ganda bisa mengikuti pilkada dengan syarat calon peserta pilkada harus diusulkan bersama- sama oleh pengurus ganda di partai itu.

Menurut Kalla, empat butir kesepakatan itu merupakan kelanjutan dari kesepakatan tahap pertama, 30 Mei lalu. Kedua pihak sepakat bahwa persoalan hukum dibiarkan terus berjalan, sementara dua pihak menyelesaikan dahulu persoalan politik.

"Setiap pihak sepakat untuk menyatukan sikap, pada dasarnya Partai Golkar sudah bersatu. Tinggal sekarang tanda tangan pengurusnya yang belum jadi satu. Setelah kesepakatan ini, mereka yang dicalonkan dari Partai Golkar semakin yakin, mereka resmi menjadi calon," kata Kalla saat memberi sambutan pada penandatanganan kesepakatan islah terbatas tersebut.

Disambut gembira


Agung Laksono menyatakan kegembiraannya melihat proses islah mulai mencapai tahap yang diharapkan. "Kami ingin mengedepankan persamaan, jika perbedaan yang dibahas, tidak akan selesai masalahnya," kata Agung.

Agung menyadari, kedua kubu yang berseberangan akan dihadapkan pada pemilihan satu pasang calon. Di sejumlah daerah kedua kubu memiliki calon yang sama, seperti yang terjadi di Cirebon. Namun, memang ada di beberapa daerah yang nama calonnya berbeda. "Ini yang tidak gampang, tetapi jika ada perbedaan biar tim bersama yang menyelesaikan," kata Agung.

Di tempat yang sama, Aburizal Bakrie juga mensyukuri kesepakatan itu. Ia menyatakan, kedua kubu memang memiliki perbedaan dalam menentukan nama pasangan calon. Namun, hal itu dapat diselesaikan dengan menggelar survei bersama.

Kesepakatan islah terbatas ini membuat situasi di internal partai menjadi lebih tenang. "Mudah-mudahan, setelah ini, September atau Oktober nanti, akan ada kepengurusan yang bersifat tetap. Sehingga saya atau Pak Agung yang akan memimpin Golkar, masih ada waktu menyiapkan pilkada serentak," katanya.

Di kalangan Partai Golkar, langkah islah terbatas tersebut dinilai sebagai jalan terbaik karena hal itu memastikan keikutsertaan Partai Golkar dalam pilkada serentak. "Namun, proses hukum memang tetap berjalan," ujar Juru Bicara Poros Muda Partai Golkar Andi Sinulingga.
Sumber: print.kompas.com 12 Juli 2105

Sabtu, 11 Juli 2015

Vonis PTUN Jakarta Dianulir, Agung Laksono Ketum Golkar

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Jakarta - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta menganulir vonis tingkat pertama di kasus sengketa kepengurusan Partai Golkar. Alhasil kepengurusan sah Golkar adalah pimpinan Agung Laksono.

"Satu, menerima banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding; dua, membatalkan putusan PTUN Jakarta No 62/G/2015/PTUN-JKT tanggal 18 Mei 2015 yang dimohonkan banding," bunyi putusan PTTUN yang dikutip detikcom dari situs resmi Mahkamah Agung, Jumat (10/7/2015).

Majelis tinggi juga menganulir putusan PTUN Jakarta yang menunda pelaksanaan keputusan objek sengketa tentang SK Menkum HAM tentang Kepengurusan Golkar.

Kasus ini bermula saat muncul dualisme kepemimpinan di tubuh Golkar. Pemerintah mengesahkan kubu Agung Laksono yang terpilih lewat Munas Ancol sebagai yang sah.

Tak terima atas keputusan pemerintah, kubu Aburizal Bakrie yang menang di Munas Bali menggugat lewat PTUN dan dikabulkan. Namun kini putusan PTUN tersebut dianulir oleh PTTUN.

Berikut merupakan petikan putusan tersebut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT tanggal 18 Mei 2015 yang dimohonkan banding, dan dengan:

MENGADILI SENDIRI:

I. Dalam Penundaan:
- Menyatakan mencabut dan tidak berlaku serta tidak memiliki kekuatan hukum lagi, Penetapan Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT tanggal 1 April 2015 tentang penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa;

II. Dalam Eksepsi:
- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tentang kewenangan absolut pengadilan;

III. Dalam Pokok Perkara:
1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Sumber: news.detik.com - 10 Juli 2015

Kamis, 09 Juli 2015

MK: Jadi Calon Kepala Daerah, Anggota Dewan Harus Mundur


pemiluindonesiaku.blogspot.com - Jakarta: Mahkamah Konstitusi membuat keputusan baru terkait anggota DPR, DPD maupun DPRD yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mereka diharuskan membuat surat pengunduran diri dan mundur dari jabatannya saat resmi ditetapkan sebagai calon.
"Apabila telah ditetapkan secara resmi oleh penyelenggara pemilihan sebagai calon dalam jabatan publik atau jabatan politik yang mekanismenya dilakukan melalui pemilihan, maka yang bersangkutan membuat surat penyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali,” kata Hakim Wahihudin Adam S saat membacakan putusan di Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2015).

Selama ini, jelas Wahihudin, dalam Pasal 7 huruf s dan d Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah tidak perlu mundur. Mereka hanya dipersyaratkan memberitahukan kepada pimpinan.

Namun, syarat itu tak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mereka diharuskan mundur dari jabatannya sejak jadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Majelis Hakim Konstitusi menilai, seharusnya syarat ini tak hanya berlaku bagi PNS. Anggota DPR, DPD maupun DPRD juga harus mundur, hal ini semata biar terjadi keadilan.

“Mengapa syarat yang sama tidak berlaku bagi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD? Oleh karena itu, agar proporsional dan memenuhi tuntutan hukum yang adil bagi PNS maupun anggota DPR, anggota DPD maupun anggota DPRD harus lah sama-sama dipersyaratkan mengundurkan diri apabila hendak mencalonkan diri guna menduduki jabatan publik atau jabatan politik lainnya yang mekanismenya dilakukan melalui pemilih an,” ujar Wahihudin. 
Sumber: news.metrotvnews.com

Selasa, 30 Juni 2015

Yusril Berharap PBB Kembali Eksis di DPR dan Kabinet

Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra mendaftarkan kepengurusan baru partainya ke Kementerian Hukum dan HAM, Selasa (30/6/2015).
pemiluindonesiaku.blogspot.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra berharap, kepemimpinannya dapat kembali membawa partainya ke parlemen dan menjadi bagian dari kabinet dengan menempatkan menterinya.
"Saya berharap ketika pimpin lagi partai ini, PBB kembali punya kursi di DPR pusat dan menteri di kabinet mendatang," ujar Yusril di Jakarta, Selasa (30/6/2015). 

Yusril mengakui, dukungan terhadap PBB dari pusat memang kurang. Namun, ia memastikan dukungan dari daerah cukup kuat karena berkoalisi dengan sejumlah partai politik. Misalnya, kata Yusril, di Kabupaten Sibolga PBB bergabung dengan Golkar. Sementara di Belitung Timur, kata Yusril, tujuh parpol berkoalisi dengan PBB.

"Di daerah itu cukup banyak (dukungan). Misalnya di Kabupaten Timika ada 20 anggota DPRD dan anggota PBBnya ada tujuh," kata dia.

Komisi Pemilihan Umum menetapkan hasil perolehan suara Pemilu Legislatif 2014 pada 9 Mei 2014 di Gedung KPU, Jakarta Pusat. PBB dinyatakan tidak memenuhi ambang batas parlemen sehingga tidak mendapatkan jatah kursi di DPR. Perolehan suara hasil rekapitulasi nasional untuk PBB sebesar 1.825.750 (1,46 persen). 
Sumber: nasional.kompas.com 30 Juni 2015

Jumat, 29 Mei 2015

Deklarasi Jusuf SK – Marthin Billa 6 Juni

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Kepastian dua tokoh di Kalimantan Utara, Jusuf SK berpasangan dengan Marthin Billa sudah final. Pasangan ini dipastikan maju dalam Pemilihan Gubernur Kaltara yang bakal digelar bulan Desember 2015.

Menurut Ikram Mahmud, Sekretaris tim pemenangan Jusuf SK, kedua tokoh sudah bertemu dan rapat bersama. Masing-masing tokoh memboyong tim suksesnya untuk kemudian dilebur menjadi tim kemenangan Jusuf SK – Marthin Billa.

“Sudah final Jusuf SK-Marthin Billa. Jadi masyarakat di seluruh Kaltara bisa cepat konsolidasi. Kalau selama ini para pendukung di grassroot ragu-ragu dan terpecah. Sekarang saatnya bersatu. Mewujudkan harapan agar masyarakat Kaltara sejahtera dan pembangunan daerah lebih baik,” ujar Ikram Mahmud kepada beritakaltara.com, Kamis (28/5/2015).

Rapat gabungan kedua tim sudah merumuskan pula jadwal untuk deklarasi pasangan itu, yakni tanggal 6 Juni 2015. Persiapan sudah mulai dikerjakan, karena rencananya deklarasi digelar di Tanjung Selor Bulungan.

Tentang partai pengusung pasangan Jusuf SK – Marthin Billa, juga sudah tidak berubah. Saat ini sudah ada 4 partai yang menjadi pengusung dengan ditandai terbitnya SK (Surat Keputusan) dari pengurus pusat partai-partai itu. Keempat partai pengusung Jusuf SK – Marthin Billa adalah Hanura (4 Kursi DPRD Kaltara), Nasdem (2 Kursi), PKB (2 Kursi) dan PKPI (1 Kursi).

“Jadi, totalnya koalisi partai ada 9 kursi. Sudah lebih dari cukup sebagai pengusung. Berdasarkan aturan mengenai partai pengusung atau koalisi partai 20 persen dari total jumlah kursi di legislatif yang 35 orang. Jadi cukup 7 kursi sudah bisa mengusung sendiri calonnya,” ujar Ikram.

Setelah deklarasi Jusuf SK – Marthin Billa, dijadwalkan pula partai-partai pengusung melakukan jumpa pers di Jakarta. “Jadi, nanti rencananya partai-partai pengusung bersama bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kaltara diumumkan oleh partai koalisi di Jakarta. Kami masih mencocokkan jadwalnya dengan para pengurus empat partai pengusung itu,” ujar Ikram lagi. 

Sumber; beritakaltara.com 29 Mei 2015