Kepala Daerah Kembali Dipilih DPRD!

pemiluindonesiaku.blogspot.com - Rapat paripurna DPR untuk mengesahkan RUU Pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung sejak Kamis (25/9/2014), memutuskan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD.

"Memutuskan, untuk substansi ini, adalah pilihan (kepala daerah) lewat DPRD," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Jumat (26/9/2014) dini hari.

Sebelumnya Priyo membacakan hasil pemungutan suara di sidang paripurna ini. "Opsi satu pilkada langsung, 135 (orang), lewat DPRD 226 (suara), dan abstain 0. Total suara 361," sebut dia.

Pemungutan suara ini tak diikuti oleh Fraksi Partai Demokrat yang memutuskan bersikap netral dan memilih walkout dari sidang paripurna ini, beberapa saat setelah tengah malam.

Sumber: nasional.kompas.com - Jumat, 26 September 2014 | 01:56 WIB

Tok! Kepala Daerah Kembali Dipilih DPRD

Voting RUU Pilkada selesai digelar. Ada dua opsi, yaitu pilkada langsung atau lewat DPRD. Ada 135 anggota DPR mendukung pilkada langsung dan 226 mendukung pilkada lewat DPRD.

Ini Hasil Voting RUU Pilkada

Dengan aksi walkout Partai Demokrat, opsi "Pilkada langsung" kalah telak dari "Pilkada melalui DPRD" dalam pemungutan suara di sidang paripurna DPR yang berlangsung hingga Jumat (26/9) dinihari.

Untuk diketahui, opsi Pilkada melalui DPRD memang didukung lebih banyak partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.

Suara Fraksi Partai Demokrat menjadi menentukan karena mereka memiliki sekitar 100 anggota, namun begitu fraksi menyatakan walkout dan hanya menyisakan segelintir orang, kemenangan kubu Koalisi Merah Putih sudah bisa ditebak.

Berikut hasil pemungutan suara yang dilakukan secara terbuka:

Fraksi	Langsung	DPRD
Golkar	11	73
PDIP	88	0
PKS	0	55
PAN	0	44
PPP	0	32
PKB	20	0
Gerindra	0	22
Hanura	10	0
Demokrat	6	0
TOTAL	135	226

Sumber: beritasatu.com - Jumat, 26 September 2014 | 01:49

PDIP Curigai Demokrat Lakukan Rekayasa

 

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meluapkan kekecewaanya pada Partai Demokrat yang walkout dari sidang paripurna RUU Pilkada. PDIP menyebut Partai Demokrat telah melakukan rekayasa politik. Demokrat juga dinilai melakukan pencitraan.

 

"Peninggalan Pak SBY untuk Indonesia: Pilkada Tak Langsung"

Sikap Partai Demokrat yang walkout dari sidang paripurna pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah, Jumat (26/9/2014) dini hari, membuat publik kecewa. Setidaknya, itu yang terekam dari sejumlah postingan status di media sosial Twitter, sejak dini hari hingga pagi ini.


Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang kini masih menjabat Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono, dianggap tak meninggalkan legacy yang berkesan di akhir masa jabatannya. Berikut sejumlah cuplikan kekecewaan yang disampaikan langsung kepada SBY melalui Twitter, yang diposting pada Jumat pagi:

@almaujudy: Peninggalan Pak @SBYudhoyono untuk Indonesia, Pilkada Tak Langsung. Udah Pak gak perlu nyalon jadi Ketua Umum PBB.”

@titianggraini Yg harus bertanggung jawab atas mundurnya demokrasi Indonesia a/ Gamawan Fauzi & @SBYudhoyono. Bapak2 anda yg menabuh genderang RUU Pilkada!

@rasamanda Demokrasi indonesia telah mati.. Terimakasih @SBYudhoyono dan para dewan terhormat anda telah membunuhnya..

Sejak awal, Partai Demokrat menyatakan mendukung pengubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi melalui DPRD. Sekitar dua pekan lalu, melalui Youtube, secara tegas SBY mengatakan, ia menangkap publik yang masih menginginkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. Demokrat akan mengikut arus publik.


Pekan lalu, Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan, menggelar jumpa pers di Gedung DPR, dan menyatakan bahwa partainya mengubah sikap politiknya dengan mendukung pemilihan secara langsung. Sikap ini dipilih juga berdasarkan arahan SBY. Dengan catatan, ada 10 syarat yang diajukan sebagai perbaikan pelaksanaan pilkada langsung dan harus dimasukkan dalam draf RUU Pilkada. Hingga hari pengesahan, ada satu syarat yang tidak bisa diakomodir yaitu ketentuan mengenai keputusan lulus atau tidak lulus calon kepala daerah setelah dilakukan uji publik.

Demokrat pun meminta ada opsi ketiga sebagai pilihan voting dalam pengambilan keputusan. Opsi ketiga itu adalah, pilkada langsung dengan 10 syarat yang diajukan Demokrat. Sementara dua opsi lainnya, opsi pilkada langsung dan tidak langsung.

Permintaan Demokrat didukung tiga fraksi yang mendukung pilkada langsung yaitu PDI Perjuangan, Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Ketiga fraksi ini meminta pimpinan sidang paripurna yang di bawah kendali Priyo Budi Santoso, untuk meloloskan permintaan Demokrat. Mendapatkan dukungan ini, Demokrat yang diwakili Benny K Harman justru menunjukkan ekspresi terkejut. Kemudian, Demokrat memilih sikap walkout dengan alasan pimpinan sidang tak memenuhi permintaannya untuk memuat opsi ketiga.


Anggota Fraksi PDI-P Yasona H Laoly menduga, skenario yang dilakukan Demokrat bagian dari rekayasa politik kelompok yang menginginkan pilkada melalui DPRD. PDI-P merasa ditipu, karena dalam forum lobi, dukungan telah disampaikan kepada Demokrat dan menjadi bagian dari hasil lobi.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti pun menilai, sejak awal Demokrat memang ingin cuci tangan dari polemik RUU Pilkada.

“Mengeluarkan isu sepuluh poin sekitar sepuluh hari sebelum rapat paripurna jelas merupakan jalan berkelit untuk tidak menyetujui pilkada langsung. Cara-cara PD seperti ini sudah terbaca sejak awal,” kata Ray, Jumat (26/9/2014) dini hari.

Ray mengatakan usul soal 10 syarat itu mencurigakan, karena kesepuluh poin tak pernah ada dalam draf RUU Pilkada yang diajukan Pemerintah. Meski draf tersebut diajukan oleh Kementerian Dalam Negeri, inisiasi Pemerintah tersebut tetap berada di bawah komando Presiden yang juga adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

Sumber : nasional.kompas.com - Jumat, 26 September 2014 | 07:15 WIB 

Demokrat "Walkout", PDI-P Tuding Ada Rekayasa Politik

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meluapkan kekecewaanya pada Fraksi Partai Demokrat yang walkout dari sidang paripurna RUU Pilkada, Jumat (26/9/2014) dini hari.

Anggota Fraksi PDI-P Yasonna H Laoly bahkan menyebut partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu telah melakukan rekayasa politik. Aksi walkout dinilai sebagai suatu hal yang sudah disiapkan sejak awal.

“Saya mendengar komitmen bapak SBY ingin menjaga demokrasi tapi apa yang kami lihat hari ini sungguh menyesakkan," kecam Yasonna usai fraksi Partai Demokrat menyatakan bersikap netral dan meninggalkan ruang sidang.

"Setelah memberikan masukan dari Partai Demokrat untuk tetap mendukung kedaulatan rakyat, namun pada perdebatan berikutnya, skenario opsi ketiga ternyata hanya untuk membentuk opsini seolah dukung kedaulatan rakyat. Ini adalah disengaja, kami curigai Demokrat lakukan rekayasa politik," lanjut Yasonna.

Menurut Yasonna, dalam forum lobi Fraksi PDI-P sudah bersedia mendukung sikap Demokrat yang menginginkan dimasukkannya opsi ketiga dalam voting di paripurna. Opsi ketiga itu adalah pilkada langsung dengan 10 syarat perbaikan, sebagaimana diusulkan Demokrat.

“Kami curiga karena setelah kami dukung, reaksi Partai Demokrat dalam forum lobi justru kaget bukan bersuka cita. Maka bapak ibu sekalian, nada yang cukup cantik ini buyar. Menampilkan 'kami dukung rakyat', tapi menetapkan hatinya di seberang sana. Mohon maaf! Ini hanya rekayasa politik untuk tampilkan pencitraan!" kecam Yasonna.

Meski kecewa dengan sikap Fraksi Partai Demokrat, Yasonna pun memastikan fraksinya tetap akan berusaha mengawal hak rakyat sampai titik akhir. “Kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Merdeka!”

Seperti diketahui, Fraksi PDI-P, Fraksi PKB, dan Fraksi Partai Hanura berbalik arah mendukung kemauan Partai Demokrat untuk memasukkan opsi ketiga. Namun, tiba-tiba saja Fraksi Partai Demokrat memutuskan walkout dengan dalih opsi pilkadan langsung dengan 10 syarat yang diajukan tidak diakomodir dalam sidang paripurna ini.
Sumber : nasional.kompas.com - Jumat, 26 September 2014