Hampir di 800 TPS bermasalah, KPU tidak boleh pangku tangan
pemiluindonesiaku.blogspot.com - JAKARTA, Jaringnews.com - Pengamat pemilu dari Soegeng
Sarjadi Syndicate (SSS), Toto Sugiarto berpandangan Pemilu 2014 ini
diwarnai oleh berbagai kecurangan diberbagai tingkat pemilihan.
Berbagai kecurangan yang terjadi tidak terlepas dari model kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran lama, seperti penggelembungan suara, money politic dan pencurian suara.
"Pemilu 2014 itu, masalahnya adalah pencurian suara besar-besaran. Dan itu yang harus diselesaikan oleh KPU sebagai badan penyelenggara," ujar Toto dalam diskusi mingguan Komunitas Jurnalis Pemantau Pemilu (KJPP), di gedung Bawaslu, Jumat (9/5).
KPU sebagai lembaga penyelenggara, harus melakukan pertanggungjawaban atas maraknya berbagai pelanggaran pemilu tersebut. Banyaknya pelanggaran yang terjadi di tiap daerah, justru menjadi pemicu mandek atau molornya KPU pusat didalam melakukan penghitungan (rekapitulasi suara) Nasional.
"Menurut saya KPU harus bertanggung jawab besar. Hampir ada 800 TPS yang bermasalah dan KPU tidak bisa pangku tangan akan masalah tersebut," ujarnya.
Dengan banyaknya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu kali ini, lanjutnya, kualitas kepemimpinan para pejabat nantinya yang akan duduk di dewan, tentu sudah dapat diprediksi kualitasnya. Mereka yang lolos merupakan wakil-wakil yang memiliki finansial berlebih. Padahal disisi lain, banyak caleg-caleg yang berintegritas tinggi dan cukup mumpuni yang lebih layak untuk duduk diparleman, tapi gagal.
"Yang menang dalam persaingan ini bisa dibilang caleg yang punya uang. Padahal banyak caleg yang berintegritas dan bermain jujur, dan rata-rata mereka kalah. Suara mereka hilang. Pengawas sepertinya tidak mampu dan sepertinya masuk angin juga," tandasnya. (jaringnews.com 090514)
Berbagai kecurangan yang terjadi tidak terlepas dari model kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran lama, seperti penggelembungan suara, money politic dan pencurian suara.
"Pemilu 2014 itu, masalahnya adalah pencurian suara besar-besaran. Dan itu yang harus diselesaikan oleh KPU sebagai badan penyelenggara," ujar Toto dalam diskusi mingguan Komunitas Jurnalis Pemantau Pemilu (KJPP), di gedung Bawaslu, Jumat (9/5).
KPU sebagai lembaga penyelenggara, harus melakukan pertanggungjawaban atas maraknya berbagai pelanggaran pemilu tersebut. Banyaknya pelanggaran yang terjadi di tiap daerah, justru menjadi pemicu mandek atau molornya KPU pusat didalam melakukan penghitungan (rekapitulasi suara) Nasional.
"Menurut saya KPU harus bertanggung jawab besar. Hampir ada 800 TPS yang bermasalah dan KPU tidak bisa pangku tangan akan masalah tersebut," ujarnya.
Dengan banyaknya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu kali ini, lanjutnya, kualitas kepemimpinan para pejabat nantinya yang akan duduk di dewan, tentu sudah dapat diprediksi kualitasnya. Mereka yang lolos merupakan wakil-wakil yang memiliki finansial berlebih. Padahal disisi lain, banyak caleg-caleg yang berintegritas tinggi dan cukup mumpuni yang lebih layak untuk duduk diparleman, tapi gagal.
"Yang menang dalam persaingan ini bisa dibilang caleg yang punya uang. Padahal banyak caleg yang berintegritas dan bermain jujur, dan rata-rata mereka kalah. Suara mereka hilang. Pengawas sepertinya tidak mampu dan sepertinya masuk angin juga," tandasnya. (jaringnews.com 090514)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
PEMILU