Menurut dia, dalam dunia politik, tak memandang asal-muasal seseorang. Bagi dia, yang terpenting adalah adanya dukungan dari masyarakat terhadap seorang anggota Dewan atau caleg tersebut. "Tidak ada jaminan anak siapa, cucu siapa, kalau memang tidak berkualitas, tidak mempunyai kompetensi, maka tidak didukung publik," katanya, di Jakarta, Rabu (1/5/2013).
Dirinya pun tidak mempersoalkan anggapan PDI-P menjalankan politik dinasti. "Saya tidak menolak menjadi bagian dari dinasti, tetapi harus yang berkualitas, berintegritas yang nasionalis dengan dukungan publik yang kuat tidak sembarangan," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Pol Tracking Institute Hanta Yuda menilai, adanya politik dinasti yang terjadi di sejumlah partai politik justru merusak nilai-nilai demokrasi yang diusung partai. Tidak hanya itu, dinasti politik juga dianggap merusak sistem kaderisasi partai.
"Partai harus mendengar publik karena bisa membuat demokrasi tidak sehat dan sirkulasi (kader dalam) perekrutan politik (menjadi) mandek," tukasnya.
Hanta menuturkan, seorang kader partai, baik itu yang duduk sebagai fungsionaris partai maupun sebagai anggota dewan, harus memiliki kriteria yang baik, yaitu kapabilitas, aseptibilitas, dan integritas. Jika seandainya dinasti politik harus terbangun, tidak serta-merta seseorang yang berasal dari keluarga pimpinan partai menempati posisi strategis di partai.Harus ada proses seleksi yang cukup ketat sebelum menyatakan orang itu layak untuk menempati posisi strategis. "Mau anak pejabat atau publik figur tidak masalah. Tapi harus ikuti mekanisme ikuti kriteria dan kaderisasi yang sehat," ujarnya.
Sumber: KOMPAS.com —Rabi, 1 Mei 2013
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
PEMILU